[News] Di Balik Guncangnya Harga Kedelai

MuslimahNews.com, NASIONAL — The Food and Agriculture Organization (FAO) menginformasikan kenaikan harga kedelai pada Desember 2020 sebesar US$ 461 per ton, naik 6% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat US$435 per ton. (industri.kontan.co.id, 3/1/2021).

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, kenaikan harga kedelai dunia diakibatkan lonjakan permintaan dari Tiongkok kepada Amerika Serikat (AS) selaku eksportir kedelai terbesar dunia. Kenaikan permintaan dua kali lipat dari biasanya mengakibatkan ekspor AS ke negara lainnya terganggu, termasuk ke Indonesia. (cnbcindonesia.com, 3/1/2021).

Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. menyatakan setiap terjadi kenaikan harga kedelai dunia, Indonesia pasti ikut terdampak dan menimbulkan keguncangan di dalam negeri. Mulai dari para pengusaha, pedagang, hingga konsumen tahu tempe.

“Wajar saja, karena mayoritas kedelai yang digunakan sebagai bahan baku tahu tempe berasal dari impor, terutama dari AS,” jelasnya.

Ia menyoroti Indonesia memang sudah lama menjadi negara importir kedelai karena produksi dalam negeri tidak bisa mencukupi konsumsi masyarakat.

“Menurut data, dari 3 jutaan ton konsumsi dalam negeri, hanya 300-400 ribu yang dapat dipenuhi produksi dalam negeri. Sisanya hampir 90% harus diimpor setiap tahunnya,” sebutnya.

Ia pun mempertanyakan. mengapa Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai dengan produksi sendiri, sehingga menjadi negara importir? Padahal, ujarnya, memiliki lahan subur yang luas, faktor agroklimatologi mendukung, bahkan tersedia pula SDM pakar dan ahli yang banyak

Maka, Ustazah Emilda mengungkapkan dua faktor pemicu ketidakmampuan Indonesia untuk mandiri pangan khususnya kedelai.

Faktor pertama, diadopsinya liberalisasi perdagangan sebagai konsekuensi bergabungnya Indonesia dalam WTO, sehingga Indonesia terikat untuk mengimplementasikan Agreement on Agriculture. Unsur utamanya pengurangan subsidi ekspor, pengurangan subsidi dalam negeri, dan membuka akses pasar.

Menurutnya, liberalisasi makin menguat setelah penandatanganan Letter of Intent (LoI) IMF. Dampaknya, penghapusan bea masuk impor yang mengakibatkan Indonesia diserbu berbagai produk impor termasuk kedelai, jagung dan sebagainya.

“Sejak itulah produksi kedelai lokal terus menurun, sementara importir swasta bertambah leluasa mendatangkan kedelai dari luar negeri,” cetusnya.

Faktor kedua, berkuasanya kepemimpinan berparadigma neoliberal yang cenderung abai mengurusi rakyat. Faktor inilah yang makin memperlemah berbagai tekanan global melalui rezim WTO dan IMF.

Hal ini tampak dari ketidakseriusan meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri. Menurut data yang ada, selama kurun dua dekade lebih tidak ada penambahan luas tanam kedelai bahkan terus berkurang. Upaya pengembangan bibit varietas unggul juga makin melemah, serta tidak ada perlindungan harga di tingkat petani.

“Di pihak lain, pemerintah justru membiarkan mafia impor pemburu rente mencari untung dari impor ini,” tukasnya.

Ia menegaskan, problem mendasar yang menyebabkan kedaulatan pangan tidak pernah tercapai adalah tidak adanya visi kemandirian negara dan berkuasanya rezim neoliberal di negeri ini, yang sangat jauh dari karakter penguasa yang seharusnya.

“Pemerintah tanpa visi hanya akan mengikuti arahan dan kepentingan kapitalis global, sekalipun merugikan jutaan rakyatnya. Begitu pula pemerintah neoliberal adalah pemerintah yang mandul dari fungsi sejatinya, hanya sebatas regulator atau pembuat aturan dan UU,” tandasnya.

Agar dapat menghentikan ketergantungan pada impor dan kemampuan mewujudkan kedaulatan pangan, ia menyarankan kuncinya, yaitu hanya dengan menerapkan sistem politik Islam.

“Dengan penerapan sistem politik Islam yaitu Khilafah, yang akan menjalankan sistem politik dan ekonomi Islam, termasuk dalam pengelolaan pertanian,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, secara politik, Khilafah akan menjalankan politik dalam negeri dan luar negeri berdasarkan syariat Islam. Di dalam negeri, negara hadir sebagai penanggung jawab hajat rakyat, termasuk dalam pemenuhan pangan yang merupakan kebutuhan asasi. Sebab Rasulullah saw telah menegaskan fungsi pemerintah dalam hadis,

“Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Negara Khilafah, ia menjelaskan, akan serius mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan dengan cara menggenjot produksi dalam negeri. Khilafah wajib mendukung petani agar berproduksi maksimal, berupa pemberian kemudahan mendapatkan bibit unggul, mesin, atau teknologi pertanian terbaru; menyalurkan bantuan permodalan, membangun infrastruktur pertanian, jalan, irigasi, dan lainnya.

Termasuk menyelenggarakan penelitian, pendidikan, pelatihan, pengembangan inovasi, dan sebagainya. Serta menerapkan hukum pertanahan dalam Islam yang akan menjamin kepemilikan lahan pertanian berada di kalangan yang memang mampu mengelolanya, supaya tidak ada lahan yang menganggur. Bahkan juga akan menghilangkan dominasi penguasaan lahan oleh segelintir orang.

Ia mengemukakan, dengan pelaksanaan syariat Islam oleh Khilafah, berbagai faktor penyebab distorsi pasar akan hilang, misalnya penimbunan barang, kartel, penipuan dan sebagainya yang memicu lonjakan harga secara tidak wajar.

“Khilafah juga akan menghapus para mafia pangan, di antaranya dengan cara menghilangkan peran korporasi dan penegakan sanksi sesuai Islam,” jelasnya.

Yang tak kalah penting, lanjutnya, kedaulatan pangan akan tercapai seiring visi politik luar negeri Khilafah. Dalam pandangan Islam, negara Khilafah wajib menjadi negara yang mandiri/independen.

[Khilafah] tidak boleh tergantung dan terikat kepada perjanjian/pakta-pakta yang bertentangan dengan Islam. Apalagi sudah nyata mengancam kedaulatan negara. Allah SWT berfirman,

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS an-Nisaa: 141).

“Dengan demikian tidak akan terjadi ketergantungan pada impor. Sebaliknya, impor dilakukan saat dibutuhkan saja dengan sejumlah ketentuan Islam yang berlaku,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *