[News] Penentu Halal Adalah Hukum Syariat, Bukan Sekadar Sertifikat

MuslimahNews.com, NASIONAL — Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) milik PT Surveyor Indonesia (Persero) menjadi LPH kedua yang dikukuhkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPJH Kemenag.

SK ini telah diserahkan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Sri Ilham Lubis kepada Surveyor Indonesia, Senin (28/12/2020).  Kepala BPJPH Sukoso mengapresiasi lahirnya LPH yang didirikan Surveyor Indonesia karena menjadi bagian dari dukungan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. (bisnis.com, 29/12/2020)

Sri Ilham Lubis  mengatakan, LPH Surveyor Indonesia ini menyusul LPH PT Sucofindo yang telah ditetapkan 10/11/2020 lalu. Menurutnya, momentum-momentum yang baik ini dimanfaatkan untuk terus memupuk semangat menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia.

Sebagai LPH, ruang lingkup pemeriksaan PT Surveyor Indonesia meliputi makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan jasa meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian (diy.kemenag.go.id, 30/12/2020).

Merespons hal ini, pengamat politik muslimah, Ustazah Pratma Julia Sunjandari mengkritisi bahwa akreditasi PT Surveyor Indonesia mengikuti PT Sucofindo (Persero) menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah konsekuensi penerapan UU No. 11/2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster soal kemudahan perizinan usaha.

Baca juga:  Sertifikasi Halal Dihapus, Harapan Rakyat Menjadi Pupus

“Alasannya bukan semata-mata kepedulian akan jaminan pangan halal bagi 229 juta muslim Indonesia, tetapi bayangan akan potensi huge market. Pasar raksasa,” sebutnya.

Ustazah Pratma menyatakan, bagi kapitalisme, industri halal dianggap sebagai ceruk empuk menangguk keuntungan. Bisnis pangan tak bisa dilepaskan dari pariwisata dan UMKM yang sedang digenjot untuk memulihkan ekonomi.

Karena itu, menurutnya pemerintah memberikan otoritas khusus kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).

“Akibatnya tidak menutup kemungkinan, akan lahir banyak LPH karena Kemenag via BPJPH menggantikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI dalam menerbitkan label halal, sejak Oktober 2019,” urainya.

Ia mengungkapkan, sekalipun hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan bagi MUI untuk memfatwakan kehalalan, namun beberapa kalangan kritis menyampaikan banyak substansi penetapan halal dalam UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) direduksi oleh UU Cipta Kerja dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Contohnya lokasi dan alat yang harus dipisahkan dengan unsur-unsur najis dan nonhalal, dihapus, termasuk sanksi bagi yang melanggar.

“Apalagi bila hanya menggunakan alasan memudahkan usaha kerja, pengurusan izin dipermudah, waktunya diperpendek, pengakuan perpanjangan sertifikat halal bisa jadi tak memerlukan pemeriksaan dan pengujian ulang. Sanksi penarikan barang dari peredaran juga dihapuskan dalam UU Ciptaker,” cetusnya.

Baca juga:  Kehalalan Pangan di Ujung Tanduk UU Cipta Kerja?

Mirisnya lagi, lanjut Ustazah Pratma, syarat auditor halal LPH dan penyelia (supervisor) dari perusahaan yang harus Islam, memiliki pemahaman mendalam soal kehalalan sesuai syariat Islam dan mendahulukan kepentingan umat, seluruhnya dihapuskan.

Oleh karena itu, ia menyayangkan jika tidak ada lagi jaminan independensi, muraqabatullah (merasa diawasi Allah –red.).

Ia khawatir akan terjadi kondisi sebagaimana jamaknya budaya demokrasi kapitalis, uang menjadi “penghalal” segala sesuatu.

“Jangankan masalah ketakwaan, kompetensi para auditor saja dipertanyakan,” tukasnya.

Mengutip Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah, dinyatakan sampai Agustus 2020, baru 18 auditor halal yang lolos seleksi MUI dari sekitar 400 pendaftar.

Ternyata, MUI juga belum melakukan perjanjian kerja sama terkait penetapan Sucofindo sebagai LPH. Konsekuensi hukumnya, Sucofindo tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas produk pelaku usaha yang dimohonkan kepadanya.

“Mengapa pemerintah demikian tergesa-gesa memutuskan masalah yang krusial bagi umat, jika bukan pertimbangan bisnis semata? Padahal masalah halal-haram itu prinsip bagi kaum muslimin, bukan sekadar sertifikat atau label saja,” tanyanya retorik.

Bahkan, ujarnya, secara tegas Allah dalam QS al-Baqarah ayat 168 memerintahkan manusia untuk makan dan mengonsumsi produk halal.

“Ciptaan Allah ini kan berlimpah di seluruh bumi, maka sudah sepatutnya manusia membatasi diri memproduksi benda-benda yang jelas halal secara syariat. Jangan hanya karena kepentingan produksi, mengejar pasar yang harus segera diraup, mengabaikan perintah Allah,” kecamnya.

Baca juga:  Di Tangan BPJPH, Semua Produk bahkan Asongan Sekalipun, Wajib Bersertifikat Halal

Ia menekankan, makan itu bukan sekadar memenuhi hajat atau memenuhi nafsu kuliner manusia yang ditumbuhkan oleh life style kapitalistik. Makan atau menggunakan kosmetik dan produk-produk rekayasa teknologi adalah bagian dari keterikatan kepada hukum syariat.

“Setiap muslim wajib terikat pada syariat. Jangankan mengonsumsi yang haram, mengonsumsi yang syubhat saja dilarang. Larangan makan yang haram itu disandingkan Allah dengan larangan mengikuti langkah-langkah setan,” tegasnya.

Untuk itu, Ustazah Pratma menunjukkan Islam sangat tegas menetapkan jaminan halal. Semestinya, pemerintah harus mengerti tuntutan kaum muslimin tersebut dengan memperhatikan proses penetapan sertifikasinya, bukan hanya membuat blue print untuk pertumbuhan ekonomi saja.

“Fungsi utama mereka adalah ri’ayatusy syu’unil ummah, pelayan kepentingan umat. Bukan pelayan lembaga bisnis,” tegasnya.. [MNews/Ruh-Gz]

3 thoughts on “[News] Penentu Halal Adalah Hukum Syariat, Bukan Sekadar Sertifikat

  • 4 Januari 2021 pada 07:02
    Permalink

    Alloh menciptakan makhlukNya beserta aturan2 yg tentunya sudah pasti jelas mudhorot dan manfaatnya. Sudah saat nya kembali k aturan Alloh SWT, dengan memperjuangkan tegaknya aturan2 ALLOH SWT dalam institusi Khilafah.
    Allohu Akbar.

Tinggalkan Balasan