Masyarakat Kritis, “No” Apatis Butuh Sistem yang Realistis

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI — Anda bagian dari masyarakat? Anda ingin perubahan atau hanya ingin sekadar ikut-ikutan? Masyarakat adalah salah satu pilar penyokong suatu negara. Keberlangsungan suatu negara salah satunya karena kontrol masyarakat.

Kontrol masyarakat akan senantiasa menjaga kebijakan suatu negara. Agar negara tak salah dalam mengambil kebijakan. Namun, bagaimana jadinya jika negara justru tak percaya dengan masyarakat?

Beberapa hari yang lalu tersiar sebuah kabar, mulai tahun baru 2021 negeri Zamrud Khatulistiwa ini akan mengaktifkan polisi siber. Apa itu polisi siber? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan hanya menyatakan bahwa mulai tahun depan (2021) pemerintah akan mengaktifkan polisi siber. Sayangnya, sebutan polisi siber masih kontra naratif. Belum dijelaskan secara khusus.

Menanggapi rencana ini, pengamat media sosial, Enda Nasution angkat bicara. Menurut Enda keberadaan polisi siber memang diperlukan. Apalagi perkembangan media sosial sangat pesat. Informasi mudah sekali tersebar. Baik itu informasi negatif maupun positif.

Tapi Enda memberikan rambu-rambu. Sebaiknya fungsi polisi siber itu tidak hanya menindak. Polisi siber juga perlu melakukan pencegahan. Hal itu bisa dilakukan dengan pembinaan. Enda pun mengingatkan agar kebebasan berekspresi tetap dijaga, jangan sampai negara bertindak represi (kompas.com, 26/12/21).

Standar Ganda Bermedia

Selama ini belum didapati aturan yang jelas tentang polisi siber. Bagaimana cara kerjanya. Apa saja konten yang bermasalah. Ketiadaan standar ini akhirnya memberikan dobel persepsi pada masyarakat. Bahkan hingga menimbulkan ketakutan untuk berekspresi di media sosial/online.

Tidak bisa dimungkiri saat ini media online/sosial memiliki daya pikat tersendiri. Jika dahulu penikmat media sosial hanya anak muda atau orang dewasa tertentu, saat ini penikmat media sosial merambah ke mana-mana. Mulai dari anak-anak hingga kakek-nenek telah memanfaatkannya.

Mengikuti perkembangannya, kini media sosial menjadi bebas. Banyak ditemui konten-konten tak mendidik. Orang bebas curhat di media, ujung-ujungnya terjadi pertikaian di antara mereka.

Selain itu konten hoaks juga banyak merajalela. Mulai dari berita yang belum terverifikasi kebenarannya hingga penipuan berkedok hadiah. Lebih parahnya, konten-konten tindakan asusila baik foto maupun video mudah sekali tersebar. Dalam waktu hitungan jam langsung dapat dibuat viral.

Jika konten-konten bermasalah seperti ini yang dirapikan dan ditindak, tentu masyarakat akan terbantu. Mereka akan merasa aman, nyaman, dan tenang dari segala riuh konten negatif media. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan konten mana saja yang dianggap merugikan.

Baca juga:  Solusi Separatisme via Medsos: Adopsi Islam sebagai Pijakan dan Panduan

Seperti apa yang sudah terjadi belakangan ini. Ketika masyarakat bermedia sosial dan mereka mengeluh dengan kondisi sekarang, kemudian mereka menyalahkan pemerintah. Sikap sigap menangkap pun dilakukan. Yang terjadi pada seorang ibu yang hanya menulis “rezim zalim” misalnya.

Peristiwa serupa juga terjadi pada seorang pemuda yang mem-posting beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak pada rakyat. Pemuda itu juga memberikan solusi Islam dalam menyelesaikan masalah serupa hingga menyertakan bagaimana Khilafah dapat mengontrol seluruh kebutuhan masyarakat dan kewajiban menegakkannya. Apa yang terjadi? Pemuda itu pun turut ditangkap.

Peristiwa-peristiwa di atas membuat masyarakat bingung melihatnya. Bagaimana tidak? Masyarakat akhirnya menyimpulkan standar ganda dalam mengenai bermedia. Banyak dari mereka justru takut menyuarakan kebenaran. Tapi tak sedikit yang berani menyebar konten porno, hoaks, penipuan hingga berkata-kata kotor di media. Walhasil salah kaprah gambaran bermedia pun terjadi.

Kewajiban Masyarakat untuk Kritis

Kritis artinya tidak tinggal diam mana kala kezaliman datang. Masyarakat yang mau memperhatikan kebijakan pemerintah berarti mereka sebenarnya menyayangi pemimpinnya. Mereka tak ingin pemimpinnya salah dalam mengambil kebijakan. Karena setiap kebijakan yang dibuat akan dimintai tanggung jawab. Bukankah pemimpin bagai penggembala?

“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad)

Pemimpin tak bisa berjalan sendirian dalam melaksanakan tugasnya. Ia juga manusia biasa yang memiliki kemungkinan salah. Oleh karena itu butuh diingatkan oleh rakyatnya. Agar pemimpin selalu terjaga dan kebijakannya tak menzalimi. Pemimpin yang mencintai rakyatnya, akan berusaha memberikan yang terbaik. Rakyat yang mencintai pemimpinnya akan senantiasa mengingatkan jika terjadi kesalahan.

Teringat sebuah kisah dari Khalifah Umar Bin Khaththab. Saat itu sang Khalifah mendapat pengaduan dari para lelaki mengenai tingginya mahar pernikahan. Para lelaki itu mengadu tak sanggup membayar mahar yang ditentukan. Mendengar itu Khalifah Umar akhirnya membatasi jumlah mahar.

Namun, ternyata keputusan Umar ini menyalahi aturan Islam. Tiba-tiba ada seorang perempuan Quraisy yang menjawab Umar. “Wahai Amirul Mukminin tidakkah engkau mengetahui Firman Allah Ta’ala, “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? [QS An-Nisaa’: 20].”

Mendengar itu Umar langsung beristigfar dan membenarkan ucapan wanita tersebut. Bahkan Umar mengakui kalau dirinya yang bersalah dan wanita itu yang benar. Akhirnya mahar tak jadi dibatasi Umar.

Baca juga:  Solusi Separatisme via Medsos: Adopsi Islam sebagai Pijakan dan Panduan

Kisah di atas memberikan contoh bagi kita, tidak ada yang lebih tinggi antara pemimpin dan rakyatnya. Keduanya sama manusianya. Ketika ada kesalahan diwajibkan bagi siapa pun untuk mengingatkan. Bagi yang diingatkan tentu selayaknya berlapang dada dan berterima kasih.

Bukankah Rasul telah bersabda?

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman.’.” (HR Muslim)

Dalam firman Allah, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS At-Taubah: 71)

Khilafah Menjamin Sikap Kritis Masyarakat

Ketika kita renungkan ternyata solusi polisi siber yang saat ini diambil masih melahirkan tanda tanya. Pun tak bisa menyelesaikan masalah secara gamblang. Karena memiliki standar ganda dalam menangani konten-konten yang dinilai bermasalah. Lantas, adakah sebuah aturan atau sistem yang dapat menyelesaikan masalah ini?

Sebagaimana kisah yang dicontohkan sebelumnya, Umar bisa bersikap demikian dengan rakyatnya karena saat itu Umar memahami bagaimana Islam mengatur. Ditambah lagi Umar bertindak sebagai seorang khalifah, pemimpinnya kaum muslimin. Sebagai pemimpin yang paham Islam tentu Umar akan selalu menjadikan hukum syara’ sebagai sandaran. Jadi ketika kebijakannya salah Umar akan menerima kesalahannya.

Baca juga:  Solusi Separatisme via Medsos: Adopsi Islam sebagai Pijakan dan Panduan

Pada masa Umar memang belum ada teknologi secanggih sekarang. Di abad 21 ini media penyampai pesan dan informasi sangat cepat. Berita benar atau hoaks pun akan cepat menyebar. Sedangkan di masa Umar, berita atau informasi butuh waktu untuk tersebar. Meski sarana telah berkembang, tapi masalah yang dihadapi sama. Bagaimana Islam menyelesaikan ini?

Khilafah sebagaimana yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin senantiasa menjadikan standar syara’ untuk menyelesaikan masalah. Jika perkembangan teknologi lebih pesat seperti saat ini, maka Khilafah perlu mengatur persebarannya.

Khilafah akan menyaring berita atau informasi atau konten yang dinilai bertentangan dengan aturan Islam. Contohnya, gambar atau video porno, berita hoaks, penipuan, dan konten lain yang melanggar hukum syara’. Bagaimana jika masyarakat menyampaikan aspirasi atas ketidakpuasan kebijakan?

Khilafah telah memberikan ruang bagi masyarakat jika ingin mengadu kepada Khalifah. Melalui Majelis Wilayah dan Majelis Umat masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung. Bisa juga melalui Mahkamah Mazhalim jika masyarakat ingin mengadukan Khalifahnya atas pelanggaran hukum syara’.

Ketika ruang aspirasi diberi, maka rakyat tak akan sesumbar latah di media sosial. Kalaupun ada hal-hal yang mereka sampaikan di media sosial, mereka akan mengontrol bahasanya. Karena mereka memahami bahasa mana yang akan menimbulkan pertikaian, mana yang bisa menyatukan kaum muslimin.

Khalifah pun akan memberikan kebebasan bagi kelompok-kelompok yang akan memberikan nasehatnya. Karena Islam sendiri mewajibkan ada golongan umat yang selalu amar makruf nahi mungkar.

Cara menasihati ini bisa langsung disampaikan ke Khalifah. Dapat juga melalui media yang mereka punya. Asalkan konten pada media tersebut tidak bertentangan dengan Islam, Khalifah tidak akan mempermasalahkan.

Hanya saja standar dan sistem seperti ini tidak bisa berjalan baik di sistem demokrasi. Karena antara Khilafah dan demokrasi jelas berbeda. Khilafah menggunakan Islam sebagai standar aturan. Demokrasi menjadikan akal sebagai standarnya.

Kalau standarnya akal, berarti segalanya tergantung keinginan pemimpinnya. Masalahnya setiap manusia memiliki keinginan yang berbeda. Jadinya aturan yang lahir hanya menimbulkan huru-hara. Beda sekali dengan Khilafah bukan? Akhirnya tau, kan, mana sistem yang realistis? [MNews/Gz]

4 thoughts on “Masyarakat Kritis, “No” Apatis Butuh Sistem yang Realistis

  • 7 Januari 2021 pada 10:39
    Permalink

    jelas sistem islam adalah sistem yang sempurna sebab berasal dari zat yang maha sempurna

  • 3 Januari 2021 pada 19:14
    Permalink

    Kita tak memerlukan polisi cyber bila hukum yang diterapkan adalah sistem Islam yang telah sempurna dalam pelaksanaanya selama hampir 13 abad lamanya…dengan hukum Syara’ pemimpin dan rakyat akan melakukan segala aktivitasnya sesuai hukumnya dan tidak akan seenaknya

Tinggalkan Balasan