Babak Belur APBN 2020, Babak Belur Mengelola Negara

MuslimahNews.com, NASIONAL — Penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan 15 persen lebih rendah dari target APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Dikutip dari Antara, Sabtu (26/12/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak baru mencapai Rp1.019,56 triliun atau 85,65 persen dari target sesuai Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun hingga 23/12/2020.

Sedangkan, realisasi belanja negara mencapai Rp2.468,2 triliun atau 90,1 persen dari pagu Rp2.739,2 triliun. Sementara itu, lanjut dia, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan mencapai 76,86 persen. Diproyeksikan belanja negara pada akhir tahun meningkat 12,7 persen dibandingkan tahun 2019.

Pengeluaran APBN yang cukup menyedot salah satunya adalah pengadaan vaksin. Sri Mulyani memastikan pemerintah mengantongi anggaran sementara vaksinasi Covid-19 mencapai Rp54,44 triliun dari realokasi APBN. (kompas.com, 26/12/2020).

Menyikapi hal ini, pengamat politik ekonomi Islam, Ustazah Nida Sa’adah menyatakan, tampak jelas postur APBN Indonesia makin runyam. Pengeluaran jauh melampaui jumlah yang dianggarkan, sementara penerimaan kurang dari target yang diharapkan.

Diperparah lagi, jumlah rakyat yang taat membayar pajak tidak sesuai harapan, dengan indikator yang melaporkan SPT hanya 76,86 persen.

“Satu hal yang sebetulnya sudah bisa diprediksi sejak awal terjadinya pandemi, jika sistem keuangan negaranya masih konvensional, masih menggunakan cara lama,” jelasnya.

Baca juga:  Utang Negara, Lunaskan! Bukan Wariskan!

Cara penanganan pandemi pun dinilai salah, yakni tidak segera bertindak cepat melokalisasi area yang terkena wabah, tidak segera menutup mobilitas penduduk dari dan ke negara asal pembawa wabah, serta tidak segera menyehatkan penduduk yang baru beberapa orang saja yang terinfeksi di awal kasus pandemi.

“Tentu dampak lanjutan wabah akan menyebar, meluas, dan membutuhkan penanganan dengan biaya yang makin besar,” tambahnya.

Postur Keuangan Negara Babak Belur

Apalagi, Ustazah Nida menegaskan, pemasukan negara hanya mengandalkan pajak dan utang. Dengan cara penanganan pandemi yang salah, penerimaan pajak sudah bisa dipastikan akan anjlok drastis.

Langkah negara di awal pandemi dengan menutup semua sektor riil di semua area tanpa mau secara serius memilah mana area yang sudah terinfeksi dan tidak, berdampak memukul pemasukan masyarakat.

“Kegiatan ekonomi yang melambat bahkan cenderung mandek, sudah pasti menurunkan laba perusahaan dan pendapatan masyarakat. Dampak lanjutannya, sudah pasti akan menurunkan penerimaan pajak,” cetusnya.

Ustazah Nida mengkritisi negara yang terlihat enggan mengetatkan pengeluaran untuk para pejabat negara dan jajarannya, bahkan enggan mengatur ulang besaran gaji mereka di kala pandemi. Alhasil, beberapa bantuan sosial yang diberikan ke masyarakat pun bertumpu pada utang.

Baca juga:  Defisit Anggaran, Rezim Kapitalisme Pasti Palak Rakyat Lagi

“Ke depannya, pelunasan utang akan dilakukan dengan bertumpu pada pemasukan pajak lagi, tanpa kejelasan bagaimana proses meningkatkannya di tengah situasi lesunya ekonomi. Benar-benar postur keuangan negara mengalami babak belur, akibat buruknya pengelolaan negara,” urainya.

Maka, solusi dari situasi ini adalah meninggalkan cara mengelola negara secara konvensional. Menurut Ustazah Nida, untuk ini dibutuhkan revolusi dalam mengelola keuangan negara, dan lebih jauh lagi revolusi dalam format bernegara.

Sistem keuangan negara yang hanya mengandalkan pajak dan utang, hanya akan membuat negara jatuh dalam jebakan utang dan menjadi negara miskin.

“Pungutan pajak juga terbukti gagal memberikan pemasukan besar secara simultan dan justru makin menurunkan kualitas hidup rakyat,” kritiknya.

Beralih ke Sistem Ekonomi Tanpa Babak Belur

Ia menyampaikan, hal ini jauh berbeda dengan sistem keuangan negara di dalam Islam. Baitulmal merupakan tawaran realistis, terutama dalam situasi extraordinary semacam pandemi global hari ini.

Baitulmal menghasilkan penerimaan besar dan beragam tanpa risiko jatuh dalam jebakan utang dan mencekik rakyat dengan pajak. Pos besarnya berasal dari pengelolaan aset milik umum, milik negara, dan zakat mal.

Syarat mutlak adalah penguasaan sumber daya alam secara mandiri dan menghapus semua praktik ekonomi berbasis ribawi.

“Surplus Baitulmal era Khalifah Harun Al-Rasyid mencapai jumlah di atas 900 juta dinar (1 dinar setara dengan 4,25 gram emas), jauh melampaui jumlah penerimaan APBN Indonesia hari ini,” urainya.

Baca juga:  Utang Indonesia Warisan Belanda, Nida Sa'adah: Gagal Merdeka?

Lebih lanjut, format negara yang konvensional yakni sistem demokrasi juga butuh direvolusi. Format negara demokrasi gagal menghilangkan pejabat korup, gagal menghilangkan manipulasi regulasi untuk kepentingan pribadi, gagal menjaga independensi konstitusi.

“Dampak lanjutannya adalah keuangan negara yang digerogoti kepentingan pribadi dan kelompok,” kecamnya.

Ustazah Nida menunjukkan, negara demokrasi gagal ini tidak mampu menandingi akuntabilitas negara Khilafah, sebuah negara yang menggunakan konstitusi berbasis agama, menerapkan syariat kaffah.

“Faktanya, Khilafah berhasil menyatukan semua umat manusia. Sistem keuangan negaranya mampu mengurus rakyatnya dengan baik, tanpa pernah mengalami babak-belur di sana-sini,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.