Khilafah Lindungi Agama dan Hak Warga Negara

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI — Menteri Agama yang baru dilantik Presiden RI, baru baru ini menyampaikan pernyataan ia akan melindungi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Hal itu dilakukannya dalam rangka memberi perlindungan sebagai warga negara. Bahkan Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu bermasalah dengan dua kelompok tersebut. (nasional.tempo.co, 25/12/2020)

Sepertinya Menteri Agama baru hadir dengan “semangat” baru, semangat melindungi dua kelompok tersebut dari tindakan diskriminasi. Jika hanya ingin melindungi tanpa mengkhususkan dua kelompok tersebut, bukannya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya?

Lantas, mengapa harus repot mengeluarkan pernyataan tersebut di hadapan publik? Jika berupaya menghapus segala bentuk diskriminasi sebab adanya persamaan hukum dan hak sebagai warga negara, kenapa hanya dua kelompok ini saja yang disebutkan?

Bagaimana kelompok dakwah yang menyeru pada Islam? Apakah akan diberikan perlindungan yang sama? Apakah Kemenag juga akan siap menjadi mediator jika ada masalah dengan kelompok dakwah Islam? Apakah akan berupaya menindak pelaku persekusi terhadap kelompok dakwah Islam?

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, hal tersebut justru dapat menimbulkan kegaduhan di tengah umat, karena memang sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak sebagai warga negara. (fajar.co.id, 25/12/2020).

Perbedaan suku, ras, dan agama selalu menjadi masalah dalam sistem demokrasi. Munculnya berbagai aliran kepercayaan dalam sistem ini kerap kali menimbulkan konflik panjang yang entah di mana ujungnya. Lalu, bagaimana cara Khilafah menjaga agama dan hak warga negaranya?

Kewarganegaraan dalam Sistem Pemerintahan Islam

Menurut kamus sosiologi, kewarganegaraan ialah bergabungnya individu-individu dalam hak dan kewajiban. Hubungan antara pribadi dan negara yang pertama berarti kesetiaan, kedua pemeliharaan.

Negara Islam, menjadikan agama sebagai dasar yang bisa diterima untuk membedakan warga negaranya dalam persoalan hak dan kewajiban. Zakat dan jihad wajib bagi orang Islam, dan jizyah wajib untuk orang dzimmi. (Abdul Karim Zaidan, Ahkam, adz-dzimmiyin wa al-Musta’minin, h.71)

Setiap warga negara Khilafah dijamin hak kebebasan pribadi, yang di dalamnya terdapat hak untuk datang dan pergi, menjaga dirinya dari musuh, tidak boleh memaksanya, memenjarakannya, menghukumnya kecuali dengan keputusan hukum pengadilan, bebas berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam negara, bebas keluar, bebas bertempat tinggal, dan kebebasan akidah, yang berarti tidak ada paksaan untuk memeluk Islam meskipun dia diajak untuk itu.

Bahkan orang dzimmi memiliki hak bekerja, menyampaikan pendapat, dan berkumpul. Mereka berhak menyampaikan pendapatnya dalam urusan mereka dan urusan yang tidak ada hubungannya dengan urusan Islam ,selama dalam batas undang-undang Islam dan aturan umum Khilafah. Dalam perkara qishash dan diyat pun ada kesetaraan jiwa antara muslim dan nonmuslim.

Baca juga:  Khilafah dalam Timbangan Syariah dan Sejarah

Seperti yang pernah dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Ia menulis surat kepada sejumlah amirnya tentang masalah seorang muslim yang membunuh seorang dzimmi, lalu memerintahkan agar menyerahkannya pada walinya. Walinya boleh membalas membunuhnya atau memaafkannya. Inilah yang dijadikan landasan oleh para Khalifah Utsmani ketika mereka berinteraksi dengan ahlu dzimmah.

Khilafah Menjaga Agama

Dari Abu Hurairah ra, Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang  akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Ibnu Khaldun menjelaskan hadis di atas, “Ketika kami jelaskan hakikat jabatan ini, dan bahwa jabatan ini merupakan substitusi (pengganti) dari pemilik syariah dalam menjaga agama dan mengurus dunia dengan agama, maka disebut Khilafah dan Imamah. Orang yang menjalankannya disebut Khalifah dan Imam.”

Khilafah memiliki kewajiban untuk menjaga agama, akal, kehormatan, harta, jiwa, dan keamanan warga negaranya.

Dalam menjaga agama, bagi seorang yang murtad dari Islam, Khalifah akan memberikan sanksi tegas berupa hukuman mati. Sebab, saat seseorang hendak masuk Islam, ia telah mengetahui apabila ia masuk kemudian murtad, ia akan dihukum mati. Hal ini merupakan konsekuensi dari pilihannya memeluk Islam.

Allah SWT telah berfirman, “Tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan.” (QS Al-Baqarah: 256).

Ada kebebasan beragama bagi ahlu dzimmah (orang kafir yang menjadi warga negara Khilafah), tetapi dakwah kepada Islam tetap dilakukan. Dakwah kepada Islam adalah satu perkara, dan memaksakannya adalah perkara lain.

Firman Allah SWT, “Serulah manusia kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS An-Nahl: 125)

Khilafah Melindungi Umat dari Aliran Sesat

Di Indonesia, MUI pernah merilis ada lebih 300 aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Beberapa aliran keagamaan yang telah dinyatakan sesat oleh MUI di antaranya jemaah Ahmadiyah, agama Salamullah/Lia Eden, aliran Kutub Robani, kelompok Husnul Huluq, serta Al Qiyadah Al Islamiyah.

Cerminan masyarakat yang sakit, rendah taraf berpikirnya akibat jerat kehidupan kapitalistik yang penuh syahwat materi, menjadikan umat mudah masuk ke dalam aliran sesat.

Khilafah tentu akan melindungi umat dari aliran sesat dengan segera melarang aliran sesat tersebut, membubarkan organisasinya, atau menghentikan seluruh aktivitasnya. Tidak malah melindungi dengan embel-embel hak warga negara, sementara telah jelas sesat dari ajaran Islam. Kemudian, orang-orang yang terjerumus ke dalamnya akan dibina agar kembali pada Islam.

Baca juga:  Poros Wasathiyah dalam Isu Gender

Kepada mereka harus dijelaskan dan dibantah penyimpangan-penyimpangan ajaran sesatnya. Akidah dan ajaran Islam yang benar harus dijelaskan kepada mereka disertai argumentasi dan bukti, serta mengaktifkan akal pikiran mereka dan melibatkan perasaan mereka, sehingga akidah dan ajaran Islam itu tertanam kuat pada diri mereka.

Khilafah akan membina, menjaga, melindungi akidah umat dari segala bentuk penyimpangan, pendangkalan, kekaburan, serta penodaan. Khilafah juga akan terus-menerus membina keislaman seluruh rakyat, mengajarkan dan mendidik masyarakat tentang akidah dan ajaran Islam, baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Khilafah Menjamin Hak-Hak Warga Negara

Hak-hak warga negara dalam negara Islam dibedakan atas hak-hak politik dan hak-hak umum. Hak- hak politik warga negara meliputi hak memilih dan hak untuk diajak bermusyawarah.

Sesungguhnya, perwakilan (al-wikalat) kepala negara atas rakyat merupakan perwakilan yang terikat. Di antara pengikat-pengikatnya adalah kewajiban kepala negara untuk bermusyawarah dengan rakyat.

Kemudian ada hak untuk mengawasi/mengontrol. Pengawasan rakyat atas penguasa bukan saja hak, akan tetapi kewajiban.

Imam Muslim meriwayatkan Nabi Saw bersabda, “Agama itu nasihat.” Para sahabat pun bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?”  Beliau menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan masyarakat pada umumnya.”

Sehingga, pengawasan rakyat atas penguasa merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar.

Selanjutnya ada hak menurunkan Khalifah apabila terdapat sebab-sebab syar’i yang mengharuskannya—melalui ahlul hall wal ‘aqd.

Ada hak untuk mencalonkan, setiap warga negara berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan politik. Dalam pencalonan diri, tidak boleh mencela sesamanya tanpa alasan yang benar demi meraih jabatannya. Ia hanya boleh menunjukkan visi, misi, dan pemikiran-pemikirannya dan tidak lebih dari itu. Sebab berpolitik dalam Islam senantiasa dibingkai kerangka akhlak mulia.

Lalu hak untuk dipilih atau memangku jabatan-jabatan umum. Memangku jabatan politik bukanlah hak, melainkan taklif dan amanah. Maka, Khalifah akan mengangkat pejabat dari orang-orang yang terbaik.

Nabi bersabda, “Barang siapa memegang satu urusan kaum muslimin kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi kemaslahatan kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.” (Al-Siyasat al-Syar’iyyat oleh Ibnu Taimiyyah, h.4)

Hak-Hak Umum Warga Negara Khilafah

Hak-hak umum warga negara Khilafah di antaranya:

1) Hak persamaan.

Umar bin Khaththab pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy’ariy, “Samakanlah setiap manusia dalam majelis-majelismu, di hadapan wajahmu, dan dalam pengadilan-pengadilanmu, sehingga orang yang berkedudukan tidak menjadi berharap atas keberpihakanmu, sementara orang yang lemah tidak putus asa terhadap keadilanmu.”

2) Hak kebebasan, meliputi kebebasan individu.

Baca juga:  Khilafah

Setiap warga negara adalah terbebas dari segala bentuk hukuman selama belum ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Termasuk juga di dalamnya kebebasan untuk hidup terhormat. Pelaku pencemaran nama baik diancam dengan hukuman qadzf (hadd al-qadzf). Ahli dzimmah juga dijaga kehormatannya oleh Khilafah.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, “Ahli Dzimmah mengeluarkan jizyah hanyalah agar harta mereka seperti harta kita (muslim) dan darah mereka seperti darah kita (dalam hal kehormatannya).”

Hak kebebasan itu meliputi kebebasan berakidah dan beribadah, kebebasan bertempat tinggal, kebebasan bekerja, kebebasan pemilikan, dan kebebasan berpendapat.

Aturan Islam telah menentukan kepemilikan individu, umum, dan negara. Bahkan, berpendapat dalam rangka amar makruf nahi mungkar, bukan lagi hak, akan tetapi sudah menjadi kewajiban.

Semua kebebasan ini mempunyai batasan-batasan yang telah digariskan syara’. Yaitu, didasarkan iktikad yang baik dan niat yang tulus, tidak boleh ditujukan untuk menjatuhkan pihak lain, membuka aib orang lain, serta mengadu domba. Juga tidak boleh bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan harus disampaikan dengan etika yang baik.

3) Hak menuntut ilmu/ mendapatkan pengajaran.

Negara berkewajiban mencerdaskan rakyatnya, maka wajib menciptakan instrumen-instrumen bagi pencerdasan rakyat.

Perhatian besar negara terkait masalah pendidikan dapat dilihat dalam sirah nabawiyah. Nabi selaku kepala negara mengambil kebijakan bahwa tebusan untuk tawanan Badar adalah empat puluh auqiyat. Barang siapa tidak mampu dengan tebusan seperti itu, tebusannya adalah dengan mengajarkan tulis-menulis kepada sepuluh orang muslim.

4) Terakhir, hak memperoleh tanggungan dari negara.

Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya dengan menciptakan iklim yang baik bagi tersedianya lapangan kerja yang memadai. Setiap warganya tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Jika ada warga yang kesulitan mendapatkannya, negara wajib membantunya, misal dengan memberikan pinjaman modal yang diambil dari Baitulmal.

Terhadap orang-orang yang tidak mampu bekerja, negara wajib menanggungnya (memberikan tunjangan). Apabila negara tidak mampu menanggung orang-orang yang tidak mampu karena keterbatasan ekonomi negara, kewajiban tersebut berpindah kepada setiap orang mampu yang ada di pelosok negeri. Apabila mereka (orang mampu) keberatan untuk bersedekah, negara wajib memaksa mereka sehingga mau bersedekah.


Masya Allah, luar biasa penjagaan Khilafah pada agama dan hak warga negaranya. Khalifah sebagai penguasa tertinggi dalam Khilafah memahami benar bahwa kekuasaan tertinggi ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama.

Maka, kita berharap Allah menyegerakan kembalinya umat Islam hidup dalam naungan Khilafah. Hidup mulia, terjaga agama, dan terjamin pula hak-hak warga negaranya. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Khilafah Lindungi Agama dan Hak Warga Negara

Tinggalkan Balasan