Maju Kena, Mundur Kena, Kebebasan Pers bagai Makan Buah Simalakama

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI — Menurut Anda apa itu kebebasan pers? Apakah di negeri +62 saat ini kebebasan pers sudah dijamin dan dilindungi? Sebelum menjawab pertanyaan itu, sedikit saya jelaskan apa itu pers dan kebebasan pers.

Pers merupakan istilah lain dari media massa. Pada UU no. 40 tahun 1999, pers diartikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Eep Saefullah Fatah menambahkan, pers merupakan pilar keempat demokrasi (the fourth estate of democracy) dan memiliki peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

Nah, jelaslah sudah di mana peran pers. Bagi pemerintah, pers adalah alat untuk menguatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Bagi masyarakat, pers dipakai untuk mencari informasi terkait masalah yang terjadi.

Jadi, kebebasan pers yang katanya dijamin dalam demokrasi, berarti membiarkan pers menyampaikan informasi apa adanya kepada masyarakat, baik itu mengenai berita yang dinilai baik atau kurang baik. Lantas, bagaimana jika kebebasan pers itu dicederai?

Keterbatasan Kebebasan Pers

Kebebasan pers yang katanya dijamin di alam demokrasi saat ini sedang dipertanyakan. Bahkan dalam twitnya, Fadli Zon menulis, “Lonceng kematian kebebasan pers,” saat mengomentari amplop terakhir acara ILC @fadlizon (27/12/20). Sebagaimana yang diketahui khalayak umum, ILC yang dipandu Bang Karni Ilyas kini telah cuti panjang.

ILC memang selalu mengambil tema-tema tren yang berkaitan dengan kebijakan atau permasalahan masyarakat. Namun karena sepak terjangnya yang membuat banyak pihak kebakaran jenggot, akhirnya acara ini tak lagi ditayangkan (tasikmalaya.pikiran-rakyat.com, 27/12/20).

Baca juga:  Peran Strategis Media dalam Islam

Nasib tak sedap pun dialami wartawan Tempo. Seorang wartawan yang bertugas menginvestigasi masalah korupsi dana bantuan sosial, informasi pribadinya diretas orang tak bertanggung jawab.

Tentu selain dinilai melanggar HAM, juga melanggar UU Pers No.4 Tahun 1999. Pelanggaran terhadap kebebasan pers dapat dipenjara 2 tahun atau denda hingga 500 juta. Termasuk pelanggaran terhadap UU ITE pasal 30 mengenai tindakan mengakses data tanpa izin termasuk tindak pidana. Kalau sudah begini, para jurnalis merasa terancam dan waswas. (viva.co.id, 27/12/20).

Lebih mencengangkan lagi, 2020 merupakan tahun paling mencekam bagi kehidupan pers. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan menyampaikan ada 84 kasus kekerasan yang dihadapi pers, meningkat dibanding tahun sebelumnya (53 kasus).

Kasus paling banyak terjadi saat huru-hara UU Omnibus Law. Kebanyakan para wartawan mendapat perlakuan fisik saat meliput tindak kekerasan aparat (nasional.kompas.com, 28/12/20)

Rapor Merah Kebebasan Pers

Sebagaimana laporan AJI, tindak kekerasan yang terjadi pada pers merupakan alarm keras bagi jaminan kebebasan. Sesuatu yang patut dipertanyakan. Pasalnya, setiap orang mengetahui, kebebasan adalah hal yang digandang-gadang demokrasi. Tak terkecuali kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Artinya, kinerja jurnalis yang nota bene sebagai peliput berita, hingga menayangkannya, bahkan acara televisi seperti ILC atau acara lainnya yang mengkritisi kebijakan-kebijakan publik, harusnya merupakan hal yang dibolehkan dalam UU.

Tapi ternyata, dalam demokrasi sendiri—yang menempatkan pers sebagai salah satu pilarnya—justru sering dimanfaatkan, hingga pers tak lagi bermuatan netral melainkan cenderung memihak salah satu pihak tertentu.

Baca juga:  Media Mainstream Bumper Petahana, Ironi Akut Hari Pers Nasional 2019

Persekusi yang dialami Tempo, baik media hingga jurnalisnya karena menguak di balik tabir korupsi bansos adalah contohnya. Media atau acara yang membeberkan kebobrokan sistem saat ini, seperti ditekan, dikatakan penyebar hoaks, hingga diancam akan ditutup medianya.

Akhirnya, kebebasan pers tak sebebas merpati yang terbang di angkasa. Pers hanya bebas memberitakan kabar baik, sementara borok yang busuk tak boleh disiarkan.

Tong kosong nyaring bunyinya. Omong kosong kebebasan, tak ada artinya. Seperti kata penulis Amerika Mark Manson dalam bukunya “Everything is F*cked” alias “Segala-galanya Ambyar”.

Ia menuliskan, demokrasi satu-satunya sistem yang mengakui kebebasan. Namun nyatanya, demokrasi justru memaksa pemimpin menjadi individu yang transaksional. Segala sesuatu hitungannya adalah kompromi. Kepentingan memiliki peran terpenting dalam seluruh lini kehidupan.

Bagaimana tidak? Dalam permainan kebebasan pers, pemimpin justru membentengi kebebasan pers dalam memuat berita. Kebijakan yang dibuat cenderung memilah dan memilih konten mana yang boleh disiarkan pada masyarakat dan mana yang tidak boleh. Kalau suatu media ingin hidup aman dan nyaman, mereka harus memenuhi permintaan para pemegang kebijakan.

Siapa mereka? Tak lain mereka adalah orang-orang yang berkepentingan, para kapitalis yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi, bukan memikirkan kondisi rakyatnya.

Dari sini terlihat demokrasi telah membungkam kebebasan itu sendiri. Pantaslah jika seorang tokoh mengatakan “Lonceng Kematian Demokrasi”.

Bagaimana media? Mereka akan cenderung salah tingkah. Jika maju dengan prinsip pers, mereka terancam. Jika jalan sesuai kemauan pihak kepentingan, mereka pun tak dipercaya masyarakat.

Mau maju salah, mundur pun salah. Hanya media yang teguh dengan prinsip yang tetap bertahan. Dengan pilihan berhadapan langsung dengan pihak berkepentingan.

Baca juga:  Dalam Khilafah, Media Berfungsi Menjaga Umat, Bukan Menjaga Rezim Khianat

Islam dan Kebebasan Pers

Dalam sistem Islam ada Departemen Penerangan yang bertugas mengatur informasi yang sampai di masyarakat. Departemen ini bertujuan mengolah informasi agar terbentuk masyarakat islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukan, dan menonjolkan kebaikan. Selain itu, sebagai departemen penerangan berfungsi sebagai sarana dakwah Islam yang menjelaskan keagungan Islam dan keadilannya.

Khusus untuk media informasi atau media pers, dibolehkan bagi setiap warga negara untuk mendirikan. Tidak memerlukan izin khusus, hanya pemberitahuan kepada Departemen Penerangan.

Seluruh konten penayangan menjadi tanggung jawab pemilik dan redaksinya. Negara memberikan kebebasan dalam masalah konten, dengan syarat tidak melanggar syariat.

Media informasi dalam sistem Islam akan mendukung usaha pemerintah dalam membentuk masyarakat yang islami dengan cara menayangkan program-program yang akan meningkatkan keimanan, seperti kajian, hafiz Al-Qur’an, tausiah, belajar bahasa arab, tafsir Al-Qur’an, dll.

Ada pula kegiatan yang mencerdaskan masyarakat dengan mengadakan diskusi tsaqafah Islam, hingga memahamkan kebijakan pemerintah sesuai standar hukum syara’.

Jika acara tersebut berkenaan dengan berita, baik dalam dan luar negeri, media harus memaparkannya dengan data yang valid bukan hoaks. Tidak diperbolehkan konten acara yang dapat menginspirasi kejahatan. Juga tidak boleh ada penekanan teori transaksional atau kompromi. Seluruhnya dilandaskan pada hukum syara’.

Hanya saja, sistem seperti ini tak bisa berjalan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Sistem seperti ini dapat berjalan dalam sistem pemerintahan yang memakai aturan Allah sebagai landasannya yakni Khilafah.

Jika demokrasi tak lagi mampu berdiri dan memiliki sinyal kematiannya, apakah kita masih mau mempertahankannya? Bukankah muslim terbaik adalah yang hari esoknya lebih baik dari sekarang? Mau sampai kapan lagi bertahan? [MNews/Gz]

One thought on “Maju Kena, Mundur Kena, Kebebasan Pers bagai Makan Buah Simalakama

Tinggalkan Balasan