Khilafah Bukan Sistem Demokrasi

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL — Kremasi paksa yang dilakukan terhadap jenazah pasien muslim penderita Covid-19 di Sri Lanka masih terus berlangsung, meski PBB telah menyerukan agar pemerintah menghargai pemakaman berdasarkan agama.

Kementerian Kesehatan Sri Lanka, negara dengan mayoritas penduduk memeluk Buddha, menekankan semua korban Covid-19 harus dikremasi, setelah para pemuka Buddha menyatakan bahwa mengubur mayat korban virus corona dapat mencemari air tanah dan menyebarkan virus.

Wartawan BBC Sinhala, Saroj Pathirana, mengatakan 85 warga Muslim telah dikremasi meski sejumlah keluarga menolak menandatangani surat persetujuan. (bbc.com, 15/12/2020)

Di lain pihak, Ketua MUI Pusat K.H. Cholil Nafis mendesak pemerintah Sri Lanka mencabut peraturan yang baru dikeluarkan karena alasan Covid-19.

“Itu adalah hak asasi manusia untuk menjalankan ajaran agamanya. Dan cara dikubur, justru lebih bersih,” ujarnya.

Banyak keluarga Muslim mengatakan diintimidasi agar menyetujui kremasi, tetapi ketika mereka berdiri tegak, pihak berwenang melakukan kremasi paksa tanpa partisipasi kerabat mana pun. (republika.co.id, 15/12/2020).

Kondisi ini mendapat sorotan dari aktivis muslimah asal Inggris, Dr. Nazreen Nawaz. Menurutnya, perlu upaya meningkatkan kesadaran global tentang ketidakadilan dan perlakuan buruk yang dihadapi umat Islam di Sri Lanka.

“Sekaligus menuntut pemerintah Sri Lanka mengakhiri kebijakan keji tentang keharusan kremasi bagi korban Covid-19 yang beragama Islam di negara tersebut,” kecamnya.

Dr. Nazreen mengungkapkan, sejak April tahun ini, puluhan muslim yang dinyatakan positif mengidap virus Corona setelah meninggal, telah dikremasi—Sebuah praktik yang melanggar keyakinan Islam yang mewajibkan penguburan bagi jenazah.

Baca juga:  Demokrasi dan Legislasi: Legitimasi Dominasi Korporasi dan Ilusi Kesejahteraan Negeri

“Faktanya, sebagian Muslim yang telah dikremasi belum menjalani tes Covid, atau bahkan dinyatakan negatif,” kritiknya.

Dr. Nazreen mencontohkan, pada 9/12/2020, seorang bayi Muslim berusia 20 hari yang dites positif terkena virus setelah meninggal, dikremasi tanpa persetujuan orang tuanya.

Sebelumnya pada 1/12/2020, Mahkamah Agung Sri Lanka menolak 12 petisi yang diajukan banyak keluarga Muslim dan Kristen serta masyarakat sipil yang menentang kebijakan kremasi ini.

Lembaga ini menolak untuk sekadar mendengarkan kasus mereka dan tidak memberikan alasan penolakannya untuk mengadakan sidang tentang masalah tersebut.

“Hal ini mencerminkan betapa tidak berdayanya orang-orang yang tertindas di bawah sistem demokrasi sekuler untuk dapat membalikkan ketidakadilan yang menimpa mereka,” cetusnya.

Padahal, lanjutnya, rezim nasionalis Buddha yang berpikiran komunal di Sri Lanka yang mengeluarkan kebijakan terkait Covid ini, tahu benar umat Islam memandang kremasi sebagai penistaan atas tubuh manusia.

Bahkan, Dr. Nazreen menegaskan mereka mengabaikan saran dari para pakar virologi dan epidemiologi internasional yang terkenal. Termasuk (mengabaikan –red.) WHO, yang menyatakan korban Covid-19 yang meninggal dapat dikuburkan dengan aman tanpa membahayakan kesehatan masyarakat.

“Oleh karena itu, sangat jelas bahwa ini adalah kebijakan Islamofobia yang dilaksanakan demi memerangi penduduk Muslim, bertujuan untuk melukai perasaan terdalam umat,” kecamnya.

Baca juga:  Harapan 2021: Songsong Abad Khilafah

Dr. Nazreen mengungkapkan memang pemerintah Sri Lanka mengeksploitasi pandemi ini untuk mengumpulkan dukungan yang semakin besar bagi pemerintahannya.

“Yakni dari elemen nasionalis Buddha anti-Muslim di dalam masyarakat, serta untuk memajukan agendanya sendiri yang anti-Islam di negara tersebut,” tukasnya.

Dr. Nazreen menggambarkan selama bertahun-tahun, kaum Muslim di Sri Lanka telah menghadapi diskriminasi, monsterisasi, dan kekerasan karena kebangkitan nasionalisme Buddha ekstremis di negara itu. Termasuk kelompok-kelompok seperti Bodu Bala Sena (BBS, Pasukan Kekuatan Buddha) dan para biksu Buddha garis keras yang terinspirasi dari rekan-rekan mereka di Myanmar yang menganiaya Muslim Rohingya.

Kenyataannya, sebuah pakta anti-Islam telah dibuat antara BBS dan “Gerakan 969” yang anti-Muslim di Myanmar yang bertanggung jawab karena memicu kekerasan terhadap Muslim Rohingya.

“Kedua organisasi tersebut bersumpah untuk membentuk aliansi demi menggalang kelompok-kelompok Buddha lainnya untuk melawan Islam dan kaum Muslim di wilayah tersebut,” jelasnya.

Akibatnya dalam beberapa tahun terakhir, tambahnya, kaum muslim telah mengalami segala bentuk kekejaman. Para muslimah yang mengenakan hijab dilecehkan dan disuruh melepaskan pakaian Islam mereka ketika memasuki toko-toko tertentu, gedung-gedung pemerintah, sekolah, bahkan ketika hendak mendapatkan perawatan di rumah sakit, pemberlakuan larangan niqab di masyarakat, seruan agar bisnis-bisnis muslim diboikot, penarikan label halal pada berbagai produk.

Juga telah ditangkapnya ratusan muslim secara sewenang-wenang, dan penggeledahan yang diskriminatif di rumah-rumah muslim karena materi-materi islami. Belum lagi puluhan serangan massal yang menakutkan di masjid-masjid, rumah, dan toko milik muslim.

Baca juga:  Rezim Demokrasi Perparah Situasi Ekonomi Saat Pandemi

“Setelah semua ini terjadi, kini kaum Muslim Sri Lanka harus menderita kepiluan karena tidak mampu melakukan ritual keagamaan terakhir kepada orang-orang yang mereka cintai serta dapat mati secara bermartabat,” ungkapnya prihatin.

Dr. Nazreen menegaskan, sebagaimana telah diduga pemerintahan dunia termasuk rezim-rezim di negeri muslim telah gagal memberikan pertolongan kepada kaum muslim di Sri Lanka.

“Ini sejatinya sejalan dengan kebiasaan mereka dalam mengabaikan kaum muslim yang tertindas secara global. Namun, kita umat Islam tidak akan pernah meninggalkan saudara kita muslim dan muslimah di Sri Lanka,” tegasnya.

Dr. Nazreen mengingatkan kaum muslimin bersuara secara global untuk mendukung mereka dan melawan kezaliman dahsyat yang mereka derita, serta berjuang dengan segala upaya demi membangun kembali penjaga, perisai, dan pelindung mereka, yakni sistem Allah (SWT)–Khilafah yang berdasarkan metode kenabian.

“Negara ini yang akan memberikan tempat berlindung bagi orang-orang yang tertindas, dan akan berdiri sebagai penjaga hak-hak serta din kaum Muslimin di mana pun mereka hidup,” tegasnya.

Di akhir, Dr. Nazreen menyeru semua orang yang membela keadilan untuk mendukung kampanye penting ini. Allah (SWT) berfirman,

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْر

 “… jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan…” (QS al-Anfaal: 72). [MNews/Gz]

3 thoughts on “Khilafah Bukan Sistem Demokrasi

  • 3 Januari 2021 pada 19:32
    Permalink

    Ketika Islam jadi minoritas di suatu negara sungguh menjadi pilu
    Mereka yang teriak paling kerasa soal toleransi justru diam membisu saat toleransi tak diindahkan pihak non muslim

  • 30 Desember 2020 pada 13:01
    Permalink

    Islam satu”no ya agan yang diridhoi ALLOH SWT…Islam agama yang sempurna yang mengatur hubungan manusia dengan Alloh(sang pencipta),hubungan manusia dengan pribadinya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dalam segala aspek kehidupan mencakup epolisosbud

Tinggalkan Balasan