Buruh Kerah Biru, Tumbal Sistem Gagal

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Tahun 2020 akan segera berakhir, namun pandemi tak mau minggir. Bahkan keberadaannya semakin mengkhawatirkan. Penanganannya yang terkesan asal-asalan menyebabkan segudang problema. Dari mulai kesehatan, kelaparan, kemiskinan, gizi buruk, problem rumah tangga hingga pendidikan, bagai benang kusut yang sulit terurai.

Apalagi persoalan buruh, setelah penguasa mengabaikan penderitaan kaum buruh dengan mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi. Kini buruh pun harus menelan pil pahit bahwa klaster pabrik dan keluarga buruh semakin menanjak angkanya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat puluhan ribu kasus infeksi corona dari kalangan buruh. Angka kematian dan positif Covid-19 pun terus meningkat tajam, khususnya daerah industri seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, Serang, Banten dan Sidoarjo, Jatim.

Terciptanya klaster pabrik dan keluarga buruh menurut KSPI diakibatkan karena protokol kesehatan di area pabrik terbilang longgar. Misalnya dalam proses produksi, jaga jarak akan sulit dihindari. (cnnindonesia.com 28/12/2020)

Mengapa derita buruh kian mencekam? Apa penyebabnya dan bagaimana agar buruh menemui kesejahteraannya?

Derita Buruh di Tengah Pandemi

Klaster buruh memang sudah diprediksi akan terjadi, lantaran buruh tetap dipaksa bekerja dari awal pandemi hingga kini. Sehingga risiko terpapar Covid-19 semakin tinggi. Berdasarkan penelitian di Jabotabek, Karawang dan Jawa Tengah, sebanyak 67,81 persen buruh masih berangkat bekerja dengan fasilitas kesehatan yang tak memenuhi standar. (cnnindonesia.com 19/12/2020)

Sebanyak 25,25 persen buruh bekerja tanpa menerima sedikit pun fasilitas kesehatan. Mereka terpaksa membeli sendiri beberapa barang untuk memenuhi protokol kesehatan di tengah kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Buruh seolah dijadikan tumbal pandemi, demi menggerakkan roda ekonomi.

Bukan hanya tumbal, pemutusan hubungan kerja (PHK) masal dan pemangkasan upah pun semakin berani dilakukan perusahaan dengan alasan pandemi. Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi menyampaikan jumlah buruh yang terkena PHK dan dirumahkan per 31 Juli 2020 sebanyak 3,5 juta jiwa.

Baca juga:  Abaikan Protes Buruh, Omnibus Law Tambah Riuh

Belum lagi KSPI memprediksi akan terjadi PHK besar-besaran yang melibatkan industri manufaktur pada tahun 2021. Artinya, akan ada jutaan buruh yang terancam PHK gelombang kedua setelah tahun ini PHK didominasi oleh sektor pariwisata dan turunannya, seperti hotel, restoran dan penerbangan. (cnnindonesia.com 28/12/2020)

Begitu pun dengan buruh perempuan yang semakin menjadi tumpuan, menyebabkan persoalan perempuan merembet hingga pada taraf yang mengerikan. Beban ganda buruh perempuan dalam mencari nafkah dan mengurus anak juga rumah telah menyebabkan stres pada perempuan meningkat.

Ditambah kekerasan yang kerap dialami buruh perempuan di tempat kerja. Seperti eksploitasi buruh perkebunan sawit yang baru-baru ini menjadi sorotan, dengan maraknya kasus kekerasan seksual pada buruh perempuan.

Nasib para buruh yang terimpit, memaksa para buruh berpindah haluan masuk ke sektor informal untuk menyambung hidup mereka. Namun sungguh Nahas, bukannya mendapatkan kesejahteraan, justru “mantan” buruh semakin memprihatinkan. Pasalnya, menurut FSBPI sektor informal jauh lebih buruk ketimbang bekerja di sektor formal.

Itu artinya, bukan hanya buruh yang nelangsa di negeri ini, tapi juga mayoritas masyarakat Indonesia mengalami keterpurukan. Ketimpangan yang semakin tinggi menyebabkan mayoritas rakyat berada pada kesengsaraan. Pasalnya, menurut pengamat kebijakan publik, Pratma Julia Sunjandari, 4 orang terkaya di Indonesia, income-nya setara dengan 100 juta rakyat miskin di Indonesia.

Akar Masalah Problem Buruh, Demokrasi Kapitalis

Sebenarnya, permasalahan buruh bukan semata diakibatkan adanya pandemi. Karena sedari dulu persoalan buruh menjadi PR yang tak pernah tuntas diselesaikan oleh seluruh rezim yang ada. Masalah buruh yang mendasar jelas muncul akibat diterapkannya ideologi kapitalisme dengan doktrinnya tentang peran negara, kebebasan kepemilikan, standar kesejahteraan dan standar penentuan upah.

Doktrin lepas tangannya peran negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat, menjadi penyebab utama kesengsaraan pada umat. Karena kapitalisme mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok individu (sandang, pangan, dan papan) dan masyarakat (pendidikan, keamanan, dan kesehatan) menjadi tanggung jawab individu.

Baca juga:  Fenomena Pekerja Anak, di Mana Peran Negara?

Begitu pun doktrin kebebasan kepemilikan yang membolehkan siapa pun menguasai SDA melimpah milik umat. Menjadikan siapa pun boleh menguasai SDA, walau kemudaratan menimpa mayoritas masyarakat dan kekayaan negara dirampok atas nama kerja sama ekonomi.

Ditambah sistem negara yang berasaskan sekuler demokrasi yang meniscayakan pelibatan para cukong dalam setiap kebijakannya. Sehingga keberadaan penguasa serupa “jongosnya” pengusaha multinasional yang semakin mencengkeram ekonomi nasional.

Begitu pun doktrin kapitalisme dalam masalah pengupahan, semakin menambah keruwetan. Digunakannya kebutuhan hidup (living cost) minimum sebagai standar penetapan gaji, membuat upah tak setara dengan usaha yang dikeluarkan. Buruh hanya mendapatkan sesuatu yang cukup yaitu sekedar untuk mempertahankan hidup. Mengapa buruh tak memiliki bargaining di hadapan majikannya?

Karena mekanisme pasar yang menjadi solusi kapitalisme dalam menciptakan kesejahteraan. Nyatanya malah membuat perusahaan besar bebas “memakan” perusahaan kecil. Inilah yang nantinya menjadi alasan berkurangnya jumlah majikan dan bertambahnya jumlah buruh.

Para majikan perusahaan yang “dimakan” perusahaan besar, mau tidak mau akan berubah menjadi buruh. Setelah itu, mereka pun siap ikut antre mengular untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar yang bertahan.

Selain itu, kapitalisme telah menjadikan tenaga kerja sebagai faktor produksi yang harus ditekan seminimal mungkin demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akhirnya, upah dimaknai sebatas untuk optimasi produksi, yaitu buruh bisa tegak bekerja. Inilah problem buruh yang dihasilkan dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme.

Islam Mengatasi Masalah Perburuhan

Dalam menyelesaikan problem ketenagakerjaan, Islam memiliki mekanisme yang terbukti mampu menyejahterakan dan menciptakan keadilan. Pertama tentu peran negara dalam Islam sebagai penanggung jawab kebutuhan dasar umat. Pemerintah tidak boleh berlepas tangan jika ada rakyatnya yang kesusahan.

Baca juga:  Sengsara di Bawah Kapitalisme, Harapan Buruh Hanya pada Islam

Kedua, selain peran negara sebagai penjamin kebutuhan dasar. Islam pun memiliki konsep upah yang berbeda secara diametral dengan kapitalisme. Dalam menentukan standar upah buruh, standar yang digunakan Islam adalah jasa tenaga yang diberikan pekerja, bukan living cost terendah. Sehingga tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para pengusaha, karena kedudukan majikan dan pekerja sama.

Begitu pun upah pegawai negeri sama aturannya. Buruh dan pegawai negeri sama-sama mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat. Jika terjadi sengketa antara buruh dan pengusaha dalam menentukan upah, pakarlah yang menentukan upah sepadan tersebut.

Ketiga, konsep kesejahteraan hidup. Dalam Islam, kesejahteraan diukur dari individu per individu, bukan per kapita dalam bentuk angka seperti halnya sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyat mutlak ada.

Islam menetapkan dua jalan untuk memenuhi semua kebutuhan. Pertama, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan dibebankan pada setiap individu masyarakat, baik dipenuhi langsung atau melalui ayah, suami ,atau ahli waris.

Bagi perempuan tak ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari sini akan terselesaikan problem buruh perempuan. Jika wali, ayah, suami, ahli warisnya lemah atau cacat atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, negara akan berperan langsung untuk memenuhinya.

Kedua, kebutuhan akan biaya pendidikan, kesehatan dan peradilan semua ini langsung diurus negara. Sehingga income keluarga hanya untuk membiayai kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Mekanisme di atas tentu tak akan bisa diterapkan jika sistem demokrasi kapitalisme masih menjadi landasan negara ini menyelesaikan problematik. Karena sesungguhnya, akar masalahnya justru terletak pada sistem tersebut, yaitu sistem yang tak pernah terbukti berhasil menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga.

Hanya Islam dengan sistem Khilafah yang akan menyelesaikan permasalahan buruh dan umat keseluruhan, insya Allah. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Buruh Kerah Biru, Tumbal Sistem Gagal

Tinggalkan Balasan