Meneguhkan Kembali Agama dan Politik sebagai “Dua Saudara Kembar”

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — Muhammad Natsir, tokoh dan politisi muslim yang cukup berpengaruh di masa Soekarno pernah mengatakan, “Islam beribadah, akan dibiarkan, Islam berekonomi, akan diawasi, Islam berpolitik, akan dicabut seakar-akarnya.”

Bagi Natsir, agama (baca: Islam) tidak dapat dipisahkan dari negara. Ia menganggap  urusan kenegaraan merupakan bagian integral dari risalah Islam. “Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam inilah, Natsir menarik kesimpulan, cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini tak lebih hanya ingin menjadi hamba Allah agar mencapai kejayaan dunia dan akhirat kelak.” (Muhammad Natsir, Capita Selecta, hlm. 436).

Begitulah adanya bila seorang muslim memahami Islam secara integral, menyeluruh, dan kafah. Bukan berdasarkan pandangan sekuler yang berujung pada pernyataan, “agama harus dipisahkan dari politik.”

“Agama sebisa mungkin tidak dijadikan alat politik, baik untuk untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain.” Begitulah pernyataan Menteri Agama yang baru sesaat setelah ia dilantik.

Menag mengatakan agama seharusnya tetap menjadi inspirasi serta membawa nilai-nilai kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benarkah agama kerap menjadi alat politik untuk meraih tujuan tertentu? Bagaimana semestinya menempatkan agama dan politik secara proporsional dan sesuai pandangan syariat Islam?

Fakta Politik Demokrasi

Bila dikatakan agama sering kali menjadi alat politik untuk mencapai tujuan tertentu, maka yang terjadi justru sebaliknya. Para politisi itu justru memanfaatkan agama untuk meraih tujuan mereka. Penampilan santun, saleh, dan amanah kerap menjadi jargon saat pemilu.

Mereka mendekat pada umat karena ada maunya. Setelah maunya tercapai, umat pun dilupakan begitu saja. Fenomena seperti ini sudah lumrah saat gelaran pesta demokrasi lima tahunan. Hingga rakyat terkadang hafal sendiri kebiasaan para pejabat. “Kalau ada pejabat blusukan dan berbaik hati memberi sembako atau hadiah, maka pemilu sudah dekat.”

Baca juga:  Politisasi Agama, Sah dalam Demokrasi

Fenomena yang sudah menjadi tradisi ini tidak lepas dari didikan pragmatisme politik dalam demokrasi. Politik menurut demokrasi adalah meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Sehingga didikan pragmatisme politik itu mengakar kuat di tengah masyarakat. Ada slogan yang cukup viral di kalangan rakyat, “Ambil uangnya, jangan coblos kertas suaranya; ambil sembakonya, belum tentu beri suara untuk dia.”

Bagaimana dengan para politisi pemuja demokrasi? Tak jauh beda. Sama-sama pragmatis. Politik menurut para politisi demokrasi hanya dipandang dalam tiga aspek: Pertama, menang dan meraih kekuasaan. Kedua, bagi-bagi kue kekuasaan pada pendukung. Ketiga, membuat regulasi yang mengakomodasi kepentingan para pendukung dan pemodal.

Apakah mereka memperhatikan cara-cara halal dalam berpolitik? Ya belum tentu. Akidah sekuler yang mengharuskan agama harus dipisah dari kehidupan bernegara membuat potret politik menjadi busuk. Dari akidah ini lahirlah sistem politik demokrasi. Dari demokrasi terciptalah sikap pragmatis, serakah, curang, korup, dan khianat.

Agama dan Politik, Satu Kesatuan

Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah “siyasah”. Secara bahasa, siyasah berarti mengatur, memperbaiki, dan mendidik. Politik dalam Islam diartikan riayah su’unil ummah, yaitu mengatur urusan umat. Segala permasalahan umat dipecahkan sesuai pandangan Islam. Inilah esensi politik Islam.

Maka sangat aneh bila ada yang mengatakan bahwa agama harus dipisah dari politik. Pemahaman semacam ini tidak terlepas dari pengaruh sistem sekuler yang diterapkan. Dalam pandangan sistem sekuler, agama tak boleh mengatur urusan manusia.

Dalam demokrasi, agama ya ibadah ritual, politik beda urusan. Bahkan ada yang mengatakan agama itu suci tak layak bersanding dengan politik yang notabene kotor. Secara tidak langsung, mereka mengakui politik demokrasi itu kotor. Anggapan inilah yang mestinya diluruskan. Politik dalam Islam tidaklah sekotor demokrasi. Makna politik Islam jelas berbeda jauh dengan demokrasi.

Baca juga:  Akibat Kekuasaan Terpisah dari Al-Qur'an

Aneh pula bila ada yang mengatakan agama jangan dijadikan alat politik. Inilah akibat memahami politik secara kerdil dengan kacamata demokrasi. Padahal urusan politik dalam Islam menyangkut seluruh kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia. Kekuasaan bukanlah tujuan politik Islam. Dalam Islam, kekuasaan hanyalah jalan agar syariat Islam dapat ditegakkan.

Sebagaimana perkataan Imam Al Ghazali, “Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat, tidaklah sempurna agama kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar; agama merupakan fondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Dan tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum kecuali dengan adanya pemimpin.” (Ihya ‘Ulumuddin, 1/17)

Maka dari itu, politik harusnya menjadi aktivitas utama bagi umat Islam. Di antara aktivitas itu adalah meluruskan pemahaman umat terhadap politik; memberi kesadaran politik yang benar kepada umat; serta mengoreksi kebijakan penguasa yang bertentangan dengan Islam.

Kesadaran berpolitik umat inilah yang menjadi batu sandungan bagi penguasa. Lantangnya aktivitas muhasabah lil hukkam membuat rezim kegerahan. Mereka tak ingin rakyat vokal mengkritisi.

Para penguasa itu hanya ingin rakyat duduk manis dan tidak melawan. Tatkala rakyat kritis terhadap kebijakan, dituding melawan negara. Ketika rakyat menuntut perubahan, dituduh membuat makar.

Rasulullah saw., Politisi Sejati

Rasulullah mulai membangun pemerintahan Islam di Madinah dengan akidah dan syariat Islam sebagai pedoman bermasyarakat dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat perbedaan dakwah Rasul saat di Makkah dan Madinah. Ketika Rasulullah belum memiliki kekuasaan, aktivitas dakwah tetap dilakukan tanpa perlawanan fisik.

Baca juga:  Peningkatan Peran Perempuan Dalam Bingkai Feminis, Akankah Membawa Perubahan?

Rasul dan para Sahabat mendapat siksaan fisik yang tak berkesudahan. Dakwah tanpa kekerasan terus dilakukan untuk membina masyarakat. Menentang tradisi dan sistem jahiliah kala itu. Pasca-Baiat Aqabah dan hijrah ke Madinah, barulah Rasul melakukan perlawanan dan futuhat ke seluruh jazirah arab dengan misi dakwah dan jihad.

Rasulullah Saw. juga melakukan kontak dakwah ke penguasa-penguasa negeri Arab. Mengirim utusan dan surat yang berisi seruan dan ajakan menerima Islam sebagai jalan kebenaran. Menghukumi persoalan umat dengan syariat Islam.

Contoh aktivitas politik yang paling menonjol selepas masa beliau adalah penunjukan khalifah sebagai pengganti beliau dalam memimpin umat. Dalam pengangkatan itu ditunjuklah Abu Bakar ra. sebagai pengganti Rasulullah Saw. menjalankan roda pemerintahan. Beliau dibaiat sebagai khalifah pertama dalam sejarah umat Islam.

Dalam mengangkat seorang khalifah, para Sahabat berpedoman pada pengaturan dan syarat pemimpin dalam Islam. Mereka sepakat bahwa khalifah terpilih harus berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunah.

Khatimah

Dari sini dapat disimpulkan bahwa agama dan politik merupakan satu kesatuan. Tidak boleh ada dikotomi antara ruang politik dan agama. Beragama harus menyeluruh baik secara individual maupun komunal.

Berislam mestinya mengambil seluruh teladan yang diberikan Rasulullah baik dalam hal ibadah ritual maupun muamalah yang mencakup ekonomi, politik, dan sosial.

Oleh karena itu, umat Islam harus memiliki kesadaran berpolitik, yaitu peduli dan kritis terhadap setiap kebijakan penguasa yang tidak memihak kepentingan rakyat. Dengan kesadaran ini akan menumbuhkan keinginan umat untuk bangkit dari keterpurukan.

Ketika kesadaran politik umat ini makin meluas, maka jalan kebangkitan bagi Islam terbuka lebar. Saat Islam bangkit, penerapan syariat Islam secara kafah akan mewujud dengan tegaknya Khilafah. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Meneguhkan Kembali Agama dan Politik sebagai “Dua Saudara Kembar”

  • 29 Desember 2020 pada 18:40
    Permalink

    Masya Alloh, Islam satu”nya agama yang mempunyai aturan dan berpolitik..karena tanpa politik agama Islam tidak akan menyebar sampai ke seluruh negeri didunia ini dan politik tanpa agama hanya akan menjadi penjajah yang menguras habis kekayaan suatu negara…jadi agama tak hisa dipisahkan dari politik dan sebaliknya

Tinggalkan Balasan