Ilusi Partisipasi Politik Perempuan Sejahterakan Perempuan

Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews.com, FOKUS — Pilkada serentak 2020 baru saja usai diselenggarakan di 270 daerah pada 9/12/2020 yang lalu. Penetapan resmi kepala daerah terpilih masih menunggu proses.

Salah satu hal menarik pada Pilkada kali ini adalah terdapat 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen dari total pemilih.[1] Besarnya jumlah pemilih perempuan dianggap angin segar untuk terpilihnya calon kepala daerah perempuan.

Menurut Koordinator Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) Sulsel Husaema Husain, partisipasi perempuan dalam politik jadi penentu warna demokrasi bangsa dan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan.[2] Benarkah?

Perempuan dalam Pilkada 2020

Partisipasi perempuan dalam pemilu dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi perempuan dalam politik, yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana kampanye global yang dipimpin UN Women.

Dalam Pilkada Serentak 2020 terdapat 157 atau 10,6 persen calon perempuan, di antaranya 5 perempuan maju dalam pemilihan gubernur, 127 perempuan maju dalam pemilihan bupati, dan 25 perempuan maju dalam pemilihan wali kota. Meningkat tipis dibandingkan pada Pilkada 2018.[3]

Perludem mencatat 30 orang calon perempuan petahana di Pilkada 2020.[4] Sementara menurut catatan Nagara Institute ada 29 orang istri kepala daerah yang menjadi peserta pilkada tahun 2020.[5]

Menteri PPPA mengatakan pilkada ini merupakan waktu para calon kepala daerah perempuan untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kesetaraan hasil pembangunan untuk perempuan, anak, lansia, kaum difabel dan kelompok marginal lainnya.[6]

Seiring dengan upaya mewujudkan perempuan pemimpin, maka digalakkan pula seruan kepada pemilih perempuan untuk memilih perempuan sebagai kepala daerah. Hal ini ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Suara perempuan sangat berharga untuk menjadi pintu masuk keberpihakan pada kepentingan-kepentingan perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marginal dan lainnya.[7] Bahkan jika setiap perempuan memberikan suaranya kepada calon kepala daerah perempuan maka akan terwujud kualitas pemimpin perempuan lebih baik.[8]

Baca juga:  “Kewajaran” Dinasti Politik, Konsekuensi Logis Demokrasi

Sementara itu, minimnya partisipasi perempuan dianggap berkorelasi dengan rendahnya tingkat keterpilihan perempuan di Pilkada.[9]

Lebih dari itu, keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting untuk mengurangi angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia yang saat ini masih 0,421. Padahal kepentingan perempuan semakin terakomodasi dalam kebijakan, misalnya terkait penciptaan lapangan kerja dan perlindungan dari kekerasan seksual.[10]

Bentuk lain dari partisipasi perempuan dalam politik adalah hak untuk memilih. Setiap pilkada, seruan agar perempuan berpartisipasi selalu mengemuka. Pada Pilkada 2020 ini, seruan tersebut makin nyaring disuarakan mengingat jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pada laki-laki.

Menteri PPPA mendorong kaum perempuan agar ikut ambil bagian dan mengawal tiap proses Pilkada, sehingga suara perempuan, kepentingan terbaik bagi anak, dan kelompok minoritas lainnya dapat mewarnai kebijakan pemerintah kelak.[11]

Janji Kosong Partisipasi Politik Perempuan ala Demokrasi

Kepemimpinan perempuan menjadi mimpi dunia sejak deklarasi Beijing Platform for Action (BPfA) tahun 1995 yang menetapkan 12 area kritis pemenuhan hak perempuan. Salah satu di antaranya adalah area ke tujuh tentang Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan.[12]

Keberadaan pemimpin perempuan pada posisi pengambilan keputusan politik tingkat tinggi diyakini akan menghasilkan kebijakan yang tidak saja bermanfaat untuk perempuan saja, namun juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat’.[13]

Sayangnya janji pemimpin perempuan akan menyejahterakan perempuan itu hanya janji kosong. Lihatlah siapa yang terpilih sebagai kepala daerah! Hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan real count KPU, data per Jumat (11/12/2020) pagi, sepuluh petahana untuk sementara unggul dalam perolehan suara.[14] B

ahkan diprediksi 67 dari 158 kandidat yang terkait dengan politik dinasti berpotensi menang berdasarkan hasil sistem informasi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU).[15]

Dan bila berkaca pada hasil Pilkada 2018, di mana calon perempuan yang terpilih paling banyak dari kalangan swasta, petahana, dan anggota legislatif, di semua jenjang dan posisi jabatan, maka pada pilkada tahun ini, peluang calon perempuan petahana untuk menang pasti juga cukup besar, karena menurut catatan Perludem, latar belakang 30 calon perempuan petahana terbanyak juga dari kalangan swasta, petahana, dan anggota legislatif.[16]

Baca juga:  Partisipan Pilkada Kena Corona, Demokrasi “Biaya Mahal”

Sementara menurut catatan Nagara Institute ada 29 orang istri kepala daerah yang menjadi peserta pilkada tahun 2020. Menurut pakar politik, jika mereka terpilih, suami mereka akan tetap memegang kekuasaan di daerah itu, walau secara informal.

Dengan demikian, tampak secara nyata, banyak petahana yang terpilih kembali sebagai kepala daerah, sebagaimana halnya yang terkait dengan politik dinasti. Hal ini menunjukkan jabatan kepala daerah terbatas untuk orang-orang tertentu yang memiliki pertalian darah atau perkawinan dengan elite yang pernah menjabat atau petahana.[17]

Kemenangan dinasti politik itu membuktikan fokus mereka bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Dan ini mencerminkan adanya oligarki[18]

Ketika yang terpilih adalah calon yang terkait dengan politik dinasti, bagaimana bisa dikatakan suara perempuan menjadi penentu pemimpin yang akan memenuhi hak-hak perempuan? Bukankah suara perempuan justru mengukuhkan politik dinasti?

Mungkinkah peran perempuan dapat meningkat jika yang menang adalah pemimpin yang membela kepentingan oligarki? Mungkinkah juga hak-hak perempuan akan terpenuhi jika yang berkuasa adalah politik dinasti? Yang ada justru perempuan makin dijerumuskan dalam praktik eksploitasi demi kepentingan para pemodal.

Mungkin benar, partisipasi kerja perempuan dimudahkan, sehingga tercapai kesetaraan partisipasi kerja antara perempuan dan laki-laki. Namun sejatinya itu adalah bentuk eksploitasi perempuan atas nama partisipasi kerja.

Kesejahteraan perempuan ibarat jauh panggang dari api. Kapitalisme tidak akan pernah berpihak pada para pekerja karena doktrin kapitalisme adalah keuntungan sebesar-besarnya bagi para kapitalis, dengan pengorbanan sekecil-kecinya. Oleh karena itu, alih-alih perempuan makin sejahtera, justru keluarga terancam keutuhannya dan kerusakan generasi menanti.

Baca juga:  Pilkada di Tengah Pandemi. Demi Demokrasi, Siap Mati?

Masihkah kita percaya slogan peningkatan peran perempuan dalam naungan perempuan pemimpin? Masihkah kita berharap perbaikan nasib perempuan dalam kungkungan kekuasaan politik dinasti yang mengabdi oligarki?

Islam Menyejahterakan Perempuan

Islam sebagai sistem hidup yang sempurna yang diturunkan Allah SWT memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang wajib untuk disejahterakan. Dalam Islam tidak ada dan tidak akan pernah ada konsep “perempuan sejahtera hanya bila pemimpinnya juga perempuan”.

Islam tidak membutuhkan konsep kesetaraan gender, bahkan mengharamkannya. Meski Khalifah sebagai pemimpin negara harus laki-laki, ia terikat pada kewajiban melayani rakyat dan memenuhi kebutuhannya, laki-laki maupun perempuan.

Meski perempuan haram menjadi pemimpin dalam pemerintahan, namun perempuan boleh berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan termasuk politik sesuai dengan hukum syara’. Perempuan boleh memilih, bisa menjadi anggota majelis umat, juga boleh mengoreksi penguasa.

Perempuan boleh memberikan masukan atas berbagai kebijakan negara, lebih-lebih yang terkait dengan kesejahteraan perempuan. Sejarah mencatat bagaimana Ummu Salamah memberikan saran pada Rasulullah saw. untuk bertahalul ketika para Sahabat masih berat bertahalul selepas perjanjian Hudaibiyah.

Demikian juga Khaulah binti Tsa’labah yang menasihati Umar bin Khaththab sebagai khalifah agar tetap dalam ketakwaan kepada Allah, atau seorang muslimah yang mengoreksi kebijakan pembatasan mahar perempuan yang ditetapkan Umar bin Khaththab sebagai Khalifah saat itu.

Jadi, dalam Islam, perempuan bukan hanya diambil suaranya demi kepentingan kelompok tertentu, namun juga didengar suaranya, dan dipenuhi hak-haknya termasuk kesejahteraannya. Khilafah Islamiah menjamin kesejahteraan perempuan tanpa syarat dalam bimbingan syariat. [MNews/Gz]


[1] https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/356057/kpu-tetapkan-jumlah-dpt-pilkada-2020

[2] https://www.antaranews.com/berita/1883944/spak-partisipasi-perempuan-dalam-politik-jadi-penentu-demokrasi

[3] https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/355068/pilkada-2020-momen-tingkatkan-peran-perempuan-dalam-politik

[4] https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc60f93ea49a/jalan-sempit-kandidat-perempuan-di-pilkada-2020

[5] https://regional.kompas.com/read/2020/12/06/06160011/29-istri-petahana-maju-jadi-calon-kepala-daerah-di-pilkada-2020?page=all

[6] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2916/menteri-bintang-dorong-perempuan-terlibat-aktif-dan-kawal-pilkada-serentak-2020

[7] https://www.antaranews.com/berita/1883944/spak-partisipasi-perempuan-dalam-politik-jadi-penentu-demokrasi ,

[8] https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/355068/pilkada-2020-momen-tingkatkan-peran-perempuan-dalam-politik

[9] https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc60f93ea49a/jalan-sempit-kandidat-perempuan-di-pilkada-2020

[10] Ibid.

[11] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2916/menteri-bintang-dorong-perempuan-terlibat-aktif-dan-kawal-pilkada-serentak-2020

[12] https://beijing20.unwomen.org/en/about

[13] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/press-release-ipu-un-women-map-of-women-in-politics-2020

[14] https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/11/110632565/10-calon-petahana-di-pilkada-2020-yang-sementara-unggul-berdasarkan-real?page=all

[15] https://tirto.id/dinasti-politik-meningkat-dari-158-kandidat-67-potensial-menang-f8ff

[16] https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc60f93ea49a/jalan-sempit-kandidat-perempuan-di-pilkada-2020

[17] https://tirto.id/dinasti-politik-meningkat-dari-158-kandidat-67-potensial-menang-f8ff

[18] https://tirto.id/politik-dinasti-watak-oligarki-bikin-pilkada-2020-tak-ditunda-f4Zt

5 thoughts on “Ilusi Partisipasi Politik Perempuan Sejahterakan Perempuan

    • 30 Desember 2020 pada 05:04
      Permalink

      Dari sejak hijrah, saya memang sudah merasa aneh dengan konsep emansipasi wanita. Setelah ikut pengajian, makin terbukalah wawasan saya. Demokrasi itu udah kayak penyair. Ucapan janjinya itu manis-manis. Tapi kayak pemanis buatan. Lama² bikin sakit tenggorokan.

      Emansipasi wanita = eksploitasi kerja wanita.

Tinggalkan Balasan