Hampir Setahun Pandemi, Bagaimana Transformasi Layanan Publiknya?

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Pada 3 Juni 2020, Deep Knowledge Group (DKG), sebuah konsorsium organisasi komersial dan nirlaba yang bergerak di bidang teknologi, meluncurkan sebuah laporan mengenai performa 200 negara dalam menangani pandemi Covid-19.

Dari seluruh 200 negara tersebut, Indonesia menempati posisi 97. Posisi tiga teratas ditempati Swiss, Jerman, dan Israel. Hasil pembaruan data terakhir yang dilakukan pada 23 Agustus 2020, menunjukkan Indonesia (478,46) naik peringkat hingga posisi 76, dan 3 posisi puncak ditempati Jerman (762,64), Selandia Baru (757,7), dan Korea Selatan (750,79) (tirto.id, 23/12/2020).

Kemudian jika dibandingkan dengan jumlah dokter, yang mana menurut WHO jumlah dokter yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat suatu negara minimal 1:1000 orang; Sementara Indonesia hanya memiliki 0,38 dokter untuk 1000 orang, atau sekitar 38 dokter untuk melayani 100.000 orang.

Angka tersebut, menjadikan Indonesia menempati posisi tiga terendah di atas Rwanda dan Paraguay. Padahal, diketahui pula, hingga September 2020, tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia akibat Covid-19 adalah yang tertinggi keempat di dunia.

Pada bulan kesepuluh pandemi berjalan, yakni Desember 2020 ini, angka positif Covid-19 di Indonesia boleh dikata kian menggila. Berdasarkan data terbaru yang dikutip dari situs resmi Kemenkes, jumlah kasus per Senin, 28 Desember 2020 mencapai 719.219 orang.

Angka tersebut meliputi penambahan pasien positif harian dalam 24 jam mencapai 6.854 orang. Untuk pasien sembuh mengalami pertambahan sebanyak 6.302 orang. Akumulasi pasien yang sembuh mencapai 589.978 orang. Adapun pasien meninggal dunia mengalami penambahan sebanyak 215 orang. Total kasus kematian akibat pandemi virus corona di Indonesia mencapai 21.452 orang.

Baca juga:  [News] PPKM Tidak Efektif, Pengamat: Ada Kekeliruan Cara Pandang

Namun sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya memberi jawaban dengan me-reshuffle posisi Menteri Kesehatan RI beberapa waktu lalu. Kendati sejak Juni 2020 Jokowi berulang kali menyerukan rendahnya serapan anggaran Covid-19, realitas penanganan pandemi belumlah optimal.

Belum lagi adanya berbagai kerancuan PSBB, tarik ulur kenormalan baru (new normal), dan mandeknya sejumlah jejaring ekonomi. Yang di satu sisi ibarat membuat pemerintah kian bimbang dalam penanganan pandemi. Namun di sisi lain tak dapat dimungkiri pula, keseriusan pemerintah menangani juga layak dipertanyakan.

Pun kondisi di akar rumput yang menunjukkan fakta berbeda. Tak sedikit masyarakat di luar rumah sakit yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk uji mandiri Covid-19, baik itu rapid test maupun usap (swab).

Alih-alih gratis. Masyarakat harus menelan pil kehidupan yang lebih pahit lagi karena harus mengeluarkan dana yang tak sedikit, terlebih di saat pandemi begini.

Ketika sebaran Covid-19 sudah ibarat tak terkendali, akhirnya pihak RT/perangkat desa dan Puskesmaslah yang diharapkan menjadi ujung tombak penanganan.

Namun, siapalah mereka ketika dana dan fasilitas uji juga terbatas. Yang terjadi, sering kali ditemui kasus satu Puskesmas harus di-lockdown karena ada pasien yang tak terduga positif Covid-19.

Baca juga:  Merindu Sistem yang Efektif Atasi Pandemi

Ini semua akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan bahwa pelayanan yang belum optimal (jika tak mau dikatakan buruk) itu, tak lain akibat kentalnya miskoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tersebab itulah, wajar jika hasilnya sungguh nirprestasi. Reshuffle posisi Menteri Kesehatan toh tak serta-merta menghijaukan zona Covid-19.

Karenanya, jelas penanganan pandemi di negeri ini sejatinya harus dikoreksi total. Urgen untuk adanya transformasi layanan pandemi. Inilah sebabnya negeri kita memerlukan sistem baru yang sesuai fitrah penciptaan manusia, termasuk dalam hal penanganan pandemi. Agar penanganannya pasti tepat sasaran, tak mudah ditarik ulur.

Jika lockdown telah dikenal sebagai solusi tepat penanganan pandemi, ketahuilah itu adalah salah satu perintah Rasulullah saw. Beliau saw bersabda, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari).

Rasulullah saw. juga memerintahkan para penguasa untuk mengurusi urusan rakyatnya, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Hadis yang kedua ini sangat efektif diterapkan saat sebaran pandemi sudah meluas seperti sekarang. Selain memberi penegasan dan fasilitas dalam hal protokol kesehatan, semestinya pemerintah menampilkan tanggung jawab dengan memberi fasilitas uji (rapid test dan usap) serta sungguh-sungguh melakukan tracing pada pasien kasus positif Covid-19. Ini adalah upaya teknis untuk memantau sebaran Covid-19 sehingga dapat ditanggulangi segera.

Baca juga:  Jangan Harap Rezim Neolib Mampu Memberi Layanan Publik Terbaik

Sungguh, keseriusan penguasa mengurusi rakyat di era pandemi ini harus mencapai standar ikhtiar tertinggi. Dan tentu saja, para penguasa diharapkan tidak mengambil kebijakan secara coba-coba tanpa terkonfirmasi pasti penanganan pandemi memang benar-benar telah tuntas.

Koordinasi dan birokrasi harus terpusat, demikian halnya dengan distribusi anggaran. Yang mana pemerintah daerah adalah pelaksana kebijakan pusat. Janganlah pemerintah daerah justru dibiarkan melangkah sendiri-sendiri, agar terjadinya miskoordinasi dapat dihindari.

Jika hal ini sudah tercapai, bukan mustahil nirprestasi tadi dapat dihindari karena angka kasus positif Covid-19 serta kematian pasien dan nakes yang dapat ditekan.

Tapi apa mau dikata, pemerintah tampak masih belum memiliki peta jalan yang jelas dan tegas dalam penanganan Covid-19. Nyawa rakyat dan kesehatan ibarat perkara nomor dua, ketika di tengah pandemi pemerintah lebih menomorsatukan sektor ekonomi.

Tak ayal, memang sudah waktunya kaum muslimin dan manusia seluruhnya beralih pada satu-satunya sistem alternatif untuk mengelola kehidupan ini, agar senantiasa sesuai fitrah. Itulah Khilafah, sistem pemerintahan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah, penegak syariat kaffah. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Hampir Setahun Pandemi, Bagaimana Transformasi Layanan Publiknya?

Tinggalkan Balasan