[RATU 2020] Demokrasi Mustahil Membela Syariat Islam

MuslimahNews.com, NASIONAL — Banyak yang berharap, sistem demokrasi dapat merealisasikan prinsip dan aturan yang disandarkan akidah Islam, termasuk berharap syariat Islam bisa diwujudkan melalui sistem demokrasi.

Hal ini dibantah pengamat kebijakan publik, Ibu Pratma Julia Sunjandari, S.P. Menurutnya, demokrasi mustahil menjadi jalan pembelaan terhadap syariat.

Tidak dimungkiri masih banyak kaum muslimin yang berharap dengan melalui parlemen, menjadi anggota DPR/D, DPD, atau menjadi kepala daerah, akan menjadi wasilah menegakkan syariat Islam.

Ia menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuat hal itu tidak mungkin dilakukan. Pertama, alasan syar’i. Allah melarang mencampuradukkan al-Haq—yakni Islam dengan al-Batil—yakni demokrasi.

Allah berfirman, “Dan janganlah kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya.” (QS al- Baqarah: 42).

“Rasulullah tidak pernah mencontohkan perbuatan seperti itu. Sehingga bukan pada tempatnya mendiskusikan atau saling memperdebatkan masalah itu,” jelasnya.

Kedua, secara realitas. Fakta hingga hari ini, tidak ada satu pun parpol yang mampu memperjuangkan Islam lewat jalur demokrasi. Contohnya perjalanan panjang UU Anti-Pornografi. Awalnya DPR mulai mengajukan rancangan UU Anti-Pornoaksi dan Anti-Pornoaksi.

Pada 2005, UU ini masuk prolegnas prioritas setelah sempat gagal masuk prolegnas. Tahun 2006 dibentuk Pansus, baru 2008 disahkan.

Baca juga:  [News] Refleksi 2020: Menuju Khilafah yang Berkah

“Itu pun dengan mengurangi banyak hal hingga hanya menjadi RUU Pornografi. Spirit mengeksiskan syariat gagal, karena media termasuk partai sekuler, sudah mati-matian menolak dari awal,” jelasnya miris.

Ia menambahkan, baru-baru ini RUU Minol, yang juga dibuat sebagai tanggung jawab anggota DPR atas desakan para pemilihnya—kaum muslimin—untuk membuat aturan yang melarang miras.

Tetapi, harapan untuk disahkan sangat tipis. Padahal, di pasal 8 sudah menoleransi boleh menjual miras di tempat wisata, dan sebagainya.

Dalam Islam, Allah tegas mengharamkan khamr, tidak pakai tapi. Namun ketika pakai sistem demokrasi, sudah pakai tapi—disesuaikan dengan maunya perusahaan atau kelompok sekuler—, masih saja dijegal.

“Jadi siapa sesungguhnya yang dipatuhi? Siapa yang patut menentukan halal haram?” tanyanya retorik.

Ketiga, bila disorot dari latar belakang kelahiran demokrasi. Demokrasi lahir dari upaya memisahkan agama dari sistem pemerintahan. Lalu bagaimana mungkin sistem sekuler, yang meniadakan peran agama dalam kehidupan akan memberi ruang bagi syariat untuk ditegakkan?

“Agama boleh dianut, tapi cuma untuk ibadah. Begitu mengkritik pemerintah, apalagi mendakwahkan Khilafah, dilarang. Terjadilah kriminalisasi ulama, aktivis, pembubaran ormas Islam, pemburukan konsep Khilafah, dan sebagainya,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]


#JayaDenganSyariatIslam
#IslamJagaPerempuan
#BerkahdenganKhilafah

2 thoughts on “[RATU 2020] Demokrasi Mustahil Membela Syariat Islam

Tinggalkan Balasan