Politik Dinasti: Dipelihara Demokrasi, Ditolak Islam

Oleh: Arini Retnaningsih

MuslimahNews.com, FOKUS — Demokrasi merupakan sistem politik yang digadang-gadang sebagai sistem politik paling sempurna. Sistem ini menempatkan kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat.

Para pemimpin yang terpilih dalam sistem ini, adalah hasil pilihan rakyat, orang dengan kualitas terbaik dalam pandangan rakyat. Itulah sebabnya, sistem kerajaan yang telah dianut dunia sekian lama, kemudian digusur, diganti atau dijadikan simbol negara semata dengan menjadikan sistem demokrasi sebagai sistem politik.

Itu adalah teorinya. Pada faktanya, apakah demikian juga yang terjadi? Tidak. Betul bahwa rakyat yang memilih. Namun, di negeri-negeri yang rakyat memiliki kesadaran politik rendah, rakyat hanya memilih orang yang mereka kenal.

Maka, pemimpin dengan mudah bisa terpilih jika mereka orang yang terkenal, atau keluarga dari orang terkenal. Masalah kualitas dan kapabilitas diabaikan.

Tidak heran justru dalam sistem demokrasi politik dinasti berkembang. Anak Pak Lurah, mantu Pak Lurah, anak Pak Sekdes, semua berhasil meraih tampuk kepemimpinan karena populernya nama sang ayah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengamini keburukan demokrasi dalam hal ini. Ia mengatakan,

“Ini akan menjadi kekerabatan politik paling lengkap, kekuasaan bertemu dengan kapitalis. Dan demokrasi mengizinkan kondisi tersebut mengemuka,” ujarnya. (sindonews.com)

Praktik politik dinasti, sekaligus menggugurkan tesis bahwa demokrasi adalah sistem politik ideal. Ternyata demokrasi memiliki banyak celah kelemahan dan keburukan, tak layak menjadi sistem politik yang diterapkan dunia.

Salah satu kelemahan demokrasi adalah justru sistem ini membuka kondisi yang dulu mereka serang dan katakan sebagai tidak demokratis. Bagaimana pemimpin yang dianggap terpilih secara demokratis, sebenarnya adalah settingan para pengusaha pemilik modal besar yang memiliki kepentingan dengan penguasa demi kelancaran bisnisnya.

Atau politik dinasti yang mereka runtuhkan demi mendapatkan demokratisasi, muncul kembali dengan dalih pilihan dan kehendak rakyat.

Bisa kita katakan demokrasi ini adalah “sistem bunglon”. Bisa berubah-ubah warna sesuai dengan kepentingan yang mengemuka dari pemilik kekuasaan. Ironisnya pemilik kekuasaan ini ternyata bukan rakyat, karena suara mereka telah terbeli para pemilik modal.

Fenomena seperti ini tidak hanya di Indonesia. Bahkan di negeri kampiun demokrasi, AS, juga terjadi. Setelah Bush Senior, presiden AS ke-41, anaknya, Bush Junior naik sebagai presiden ke-43. Begitu pun Hillary Clinton, istri Bill Clinton presiden AS ke-42, maju mencalonkan diri sebagai presiden ke-45 namun kalah dari Trump.

Melihat fenomena ini, semestinya sistem demokrasi layak untuk dicampakkan. Namun banyak kalangan umat Islam sendiri yang masih terus berharap pada demokrasi, berharap bisa memperbaiki sistem ini sehingga menjadi sistem ideal bagi umat Islam.

Baca juga:  Keamanan Terancam, Demokrasi Suburkan Kekerasan

Mengapa mereka tidak mencari alternatif solusi pada sistem Islam sendiri? Sebagian besar umat Islam tidak mengetahui bahwa Islam, memiliki sistem siyasi, sistem pengaturan urusan rakyat, yaitu sistem politik dan pemerintahan yang paripurna.

Ketidaktahuan mereka ini lantaran hukum Islam tentang pengangkatan pemimpin tertutup fakta kesalahan umat dalam penerapannya di masa Kekhilafahan pascamasa Khulafaur Rasyidin.

Metode Islam dalam Pengangkatan Pemimpin

Islam menjadikan kedaulatan ada di tangan syariat dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Itulah di antara landasan pemerintahan Islam, Khilafah. Karenanya, seseorang akan dapat menjadi pemimpin kaum Muslim (Khalifah) jika diberi mandat kekuasaan oleh rakyat sebagai pemilik kekuasaan tersebut.

Di sinilah diperlukan adanya akad antara rakyat dan calon khalifah untuk menjadi khalifah atas dasar rida dan pilihan, tanpa intimidasi dan paksaan. Allah SWT melalui Rasulullah saw. telah menggariskan bahwa akad tersebut adalah baiat.

Sebagaimana layaknya sebuah akad, dalam baiat perlu ada ijâb (penyerahan) dan qabul (penerimaan). Rasulullah saw. dan para sahabatnya mencontohkan bahwa ijâb berasal dari rakyat sebagai pemilik kekuasaan.

Calon khalifah mengabulkannya, ijâb-nya berupa penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada Khalifah untuk menerapkan Islam dan penyerahan ketaatan mereka kepadanya. Qabûl-nya berupa penerimaan hal tersebut oleh calon khalifah.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pembaiatan khalifah selalu terjadi. Tidak ada satu orang pun khalifah kecuali pasti dibaiat umat, baik pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, ataupun khalifah Ali ridhwânulLâh ‘alayhim. Jadi pembaiatan khalifah ini adalah hal yang baku (Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukm wa al-Idârah, hlm. 26).

Terdapat nas-nas al-Quran dan as-Sunnah yang mewajibkan umat Islam untuk membaiat khalifah. Dalam Al-Qur’an terdapat perintah kepada kaum Muslim untuk membaiat Nabi saw. sebagai Imam (pemimpin) mereka saat itu (Lihat: QS al-Mumtahanah [60]: 12 dan QS al-Fath [48]: 18).

Dalam Sunah banyak pula nas-nas yang menjelaskan kewajiban umat Islam untuk membaiat seorang imam (khalifah). Nabi saw. bersabda,

وَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِّهِ وَ ثَمْرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ اْلآخِرِ

“Siapa saja yang membaiat seorang imam (khalifah), lalu dia memberikan kepada imam itu genggaman tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia menaati imam itu dengan sekuat kemampuan dia. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kepemimpinan imam itu, maka penggallah lehernya.” (HR Muslim).

Baca juga:  Tren Pemberontakan terhadap Demokrasi

Baiat ini ada dua macam:

Baiat in’iqâd. Disebut juga dengan baiat khâshash (baiat khusus). Inilah baiat untuk mengangkat seseorang menjadi khalifah, yang dilakukan wakil-wakil umat (Ahlul Halli wal ‘Aqdi). Pada masa Abu Bakar, baiat in’iqâd ini terjadi di Saqifah Bani Saidah, ketika para Sahabat dari Muhajirin dan Anshar sebagai Ahlul Halli wal ‘Aqdi saat itu membaiat Abu Bakar sebagai khalifah.

Baiat taat. Disebut juga dengan baiat ‘âmmah (baiat umum). Baiat ini diberikan umat Islam pada umumnya dalam bentuk kepatuhan terhadap kekuasaan politik yang telah dimiliki Khalifah.

Pada masa Abu Bakar baiat ‘âmmah (baiat umum) ini terjadi di Masjid Nabawi setelah salat Subuh berjemaah pada hari kedua (Selasa). Ini terjadi setelah baiat in’iqâd sehari sebelumnya (Senin) di Saqifah Bani Saidah setelah Nabi saw. wafat (Al-Khalidi, ibid., hlm. 262-263; Ahmad Mahmud Alu Mahmud, Al-Bay’ah fî al-IslâmTârîkhuhâ wa Aqsamuhâ bayna an-Nazhariyah wa at-Tathbîq, Bahrain: Dar ar-Razi, t.t., hlm. 164-165; Ahmad Fuad Abdul Majid, Al-Bay’ah ‘inda Mufakkir Ahl as-Sunnah, Kairo: Dar Quba, 1998, hlm. 03-104).

Baiat in’iqâd inilah yang dimaksud ulama ketika membicarakan akad Khilafah (in’iqâd al khilâfah) antara kandidat khalifah dan Ahlul Halli wal ‘Aqdi. Imam an-Nawawi dalam kitabnya Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj (VII/390) telah berkata, “Akad Imamah (Khilafah) sah dengan adanya baiat atau lebih tepatnya baiat dari Ahlul Halli wal ‘Aqdi…”

Dengan demikian, baiat in’iqâd inilah yang menjadi satu-satunya metode (tharîqahsyar’i untuk mengangkat seorang khalifah. Dalam baiat ini, terkandung unsur pilihan dan rida terhadap orang yang dibaiat. Karena itu sistem pemilihan pemimpin yang akan dibaiat tidak ditetapkan dengan metode tertentu, selama memenuhi unsur pilihan dan rida dari rakyat.

Pandangan Islam terhadap Politik Dinasti

Pascamasa Khulafaur Rasyidin, metode pengangkatan khalifah berubah menjadi sistem putra mahkota, sama dengan apa yang dianut kerajaan-kerajaan pada saat itu. Kondisi ini diawali dengan diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota menjelang wafatnya Muawiyah.

Saat itu, kondisi perpolitikan sedang genting. Kekhilafahan terancam perpecahan pascawafatnya Ali bin Abi Thalib. Untuk menghindari perpecahan, Muawiyah disarankan untuk menetapkan pengganti dari keturunannya sendiri. (Muhammad Khudhari Bek, Negara Khilafah dari Masa Rasulullah saw hingga Masa Bani Umayyah, Jil 2, 2013, Pustaka Thariqul Izzah). Rupanya metode ini berlanjut diikuti para penerusnya.

Baca juga:  Kemelut Utang BUMN, Waspadalah, Waspadalah!

Pengangkatan putra mahkota yang disebut istikhlâf atau wilâyah al-‘ahdi, menurut Abdul Qadim Zallum, tidak sah menjadi metode pengangkatan khalifah. Alasannya, kekuasaan (ash-sulthân) itu milik umat Islam, bukan milik khalifah sebelumnya.

Adapun penunjukan pengganti (istikhlâf) yang dilakukan Khalifah Abu Bakar terhadap Umar, sifatnya hanya pencalonan (tarsyîh), bukan akad pengangkatan Umar sebagai khalifah. Umar menjadi khalifah bukan karena penunjukan Abu Bakar, melainkan karena baiat yang diberikan umat setelah Khalifah Abu Bakar wafat (Abdul Qadim Zallum, Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 86-87).

Umar sendiri menolak politik dinasti. Sebelum beliau wafat, beliau memilih enam orang untuk menjadi tim pemilihan khalifah. Namun, beliau berwasiat untuk tidak mengangkat Abdullah bin Umar, putranya, sebagai Khalifah.

Sekalipun demikian, kesalahan metode ini tidak menjadikan sistem Kekhilafahan berubah menjadi sistem kerajaan sebagaimana dikatakan para orientalis ahli sejarah Islam. Hal ini karena dalam proses pengangkatan putra mahkota menjadi Khalifah, tetap dilakukan metode baiat, sekalipun menyimpang dari prinsip pilihan dan rida umat yang digariskan metode ini.

Umar bin Abdul Aziz pernah berusaha untuk mengembalikan mekanisme baiat. Ketika beliau sebagai putra mahkota dibaiat sebagai khalifah menggantikan Abdul Malik bin Marwan, beliau mengembalikan baiat tersebut dan mengundurkan diri.

Namun ahlul halli wal aqdi yang merupakan wakil rakyat, memandang tidak ada orang yang lebih tepat dari beliau untuk menduduki jabatan khalifah tersebut sehingga mereka bersikeras membaiat beliau.

Maka bila ada keturunan khalifah yang memang memenuhi syarat sebagai khalifah dan rakyat memilihnya, hal tersebut tidak dianggap sebagai sistem politik dinasti, selama khalifah sebelumnya tidak menunjuknya sebagai pengganti.

Inilah hukum Islam dalam pengangkatan pemimpin yang mengedepankan kapabilitas dan kredibilitas, di samping syarat baku seperti muslim, laki-laki, balig, berakal, dan merdeka.

Sayangnya, politik dinasti lantas dilekatkan pada Islam hanya dengan melihat fakta saja tanpa melihat hukum syariatnya. Sistem Kekhilafahan dianggap sebagai salah satu sistem otoriter sehingga ditolak sebagian umat Islam sendiri.

Mereka masih terus berharap pada demokrasi, memperbaiki demokrasi sehingga menjadi sistem politik ideal. Padahal jelas, demokrasi justru lahan subur untuk menghidupkan kembali apa yang mereka sebut sebagai otoritarianisme, politik dinasti, dan korporatokrasi. Buktinya sudah terserak, tinggal kita pungut dan kita rangkai untuk mengambil kesimpulan: demokrasi memang layak untuk mati. [MNews/Gz]

2 komentar pada “Politik Dinasti: Dipelihara Demokrasi, Ditolak Islam

  • 28 Desember 2020 pada 11:13
    Permalink

    Demokrasi buah karya pikiran manusia. Apakah kita rela menggantikan sistem dari sang Khaliq dengan sistem buatan manusia?
    AlQuran disediakan sang Khaliq untuk pedoman manusia. Silahkan cek surat Saba ayat 28.

Tinggalkan Balasan