[RATU 2020] Demokrasi Rusak, Tidak Bisa Menyelamatkan Hak Rakyat

MuslimahNews.com, NASIONAL — Bagi banyak orang, demokrasi masih dianggap format bernegara paling ideal. Seolah demokrasi sangat sempurna dan tak akan pernah mati.

Akan tetapi, buku berjudul How Democracies Die karya Steven Levitsky (pakar ilmu politik dari Harvard University) dan Daniel Ziblatt menyebutkan ciri-ciri demokrasi akan mati, yaitu ketika demokrasi berubah menjadi sistem pemerintahan diktator.

Hal ini menjadi satu bahasan dalam digital event khusus muslimah, Risalah Akhir Tahun (RATU) 2020 pada Sabtu (26/12/2020) bertema “Berkah dengan Khilafah“.

Salah satu pembicara, Ibu Hj. Ir. Dedeh Wahidah Achmad (Konsultan dan trainer keluarga sakinah) menjelaskan soal ini.

Menurut Bu Dedeh, demokrasi tidak bisa menyelamatkan hak rakyat. Alasan pertama, karena kerusakan demokrasi mulai dari dasarnya yang tidak bisa lagi diperbaiki, apalagi digunakan sebagai jalan untuk menjamin pemenuhan hak-hak rakyat. Kedua, fakta persekongkolan antara demokrasi dengan kapitalisme. Bu Dedeh menyatakan, kerusakan demokrasi merupakan perkara yang mendasar.

“Sebuah sistem kehidupan yang dibuat oleh akal manusia, bukan berasal dari Pencipta manusia yang Mahatahu apa yang baik untuk manusia dan mana yang buruk untuk mereka, sehingga [demokrasi, ed.] harus dijauhi,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, dalam demokrasi, kebenaran ditentukan oleh suara terbanyak, yaitu suara rakyat. Padahal, akal manusia itu bersifat lemah dan terbatas, tidak bisa memahami segala hal.

Baca juga:  [RATU 2020] Tokoh Mubaligah: Kembali ke Syariat Allah, Solusi Kerusakan Bangsa

“Sehingga kebenaran dan kebaikan yang ditetapkannya bersifat relatif dan bisa berubah-ubah tergantung waktu dan tempat, juga disesuaikan dengan kepentingan para pembuatnya,” jelasnya.

Terkait ini Bu Dedeh mencontohkan, di zaman Orla dan Orba, kritik dan masukan terhadap kebijakan penguasa dianggap tabu, bahkan dituduh pelanggaran besar. Suara rakyat harus sama, mengiyakan maunya pemerintah.

Pada masa itu, jelasnya, banyak aktivis dan ulama dipenjara karena berbeda pandangan dengan penguasa. Kemudian, di awal era reformasi (seolah) ada setitik perubahan, kritik mulai didengar, dan beda pendapat pun dianggap wajar.

Namun, bandul kebebasan kembali terhenti dan dibungkam. Rezim yang berkuasa tetap antikritik dan masukan, harapan rakyat terpental dan tidak bisa mengubah kehendak penguasa.

Menurut Bu Dedeh, hal ini terbukti dari banyaknya kebijakan dan UU yang ditentang khalayak, pada akhirnya tetap saja diterapkan. Seperti UU Ciptaker, kenaikan iuran BPJS, UU Anti-Terorisme, penaikan harga BBM, UU PMA—yang atas nama investasi, negara legal menjual aset negara kepada asing—, dan lainnya.

“Ujungnya, rakyat tetap menderita dan terzalimi, serta harus menanggung kerusakan yang dibuat penguasa seperti terbebani utang luar negeri yang jumlahnya luar biasa,” tegasnya.

Bersekongkol dengan Kapitalisme

Dalam digital event tersebut, Bu Dedeh juga menyebut demokrasi sesungguhnya bersekongkol dengan kapitalisme. Ia menerangkan, ongkos politik untuk meraup suara diperoleh dari para pemilik modal. Fakta serangan fajar jelang pencoblosan, bagi-bagi sembako dalam kampanye caleg, merupakan salah satu bukti adanya politik uang ini.

Baca juga:  Mengembalikan Peran Strategis Ibu

“Tentu saja bukan bantuan cuma-cuma, harus dikembalikan ketika mereka sudah berkuasa. Di antaranya lewat kesepakatan perundang-undangan yang sarat dengan pesanan mereka—para pengusaha. Jadilah kebijakan diambil demi melanggengkan kepentingan mereka bukan untuk kesejahteraan rakyat,” urainya.

Maka, ia menyebut di sinilah letak masalahnya. Pemerintah tidak lagi mandiri dan berdaulat dalam memenuhi hak-hak rakyatnya, namun dipaksa tunduk pada tekanan para kapitalis.

“Terkait sikap otoriter penguasa, tidak mungkin dihilangkan dari sistem ini karena merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan rezim itu sendiri,” ujarnya miris.

Ia juga menekankan, pada akhirnya jargon “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” itu tidak terbukti. Realitasnya, semua dipaksakan kelompok yang berkuasa demi kepentingan mereka, yaitu persekongkolan penguasa dan pengusaha.

“Demokrasi sukses mengumpulkan kekuasaan pada lingkaran rezim, tetapi gagal mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan ke tengah rakyat,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]


#JayaDenganSyariatIslam
#IslamJagaPerempuan

Tinggalkan Balasan