Berbagi Jatah di Reshuffle Kabinet

Oleh: Juanmartin, S.Si., M.Kes.

MuslimahNews.com, OPINI — Setelah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet, Presiden Joko Widodo kembali  mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12/2020). Dalam pengumuman tersebut, Jokowi mengenalkan enam orang nama sebagai menteri-menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

Dalam pengumuman perombakan yang terbaru ini, Kabinet Indonesia Maju masih didominasi oleh kader dari parpol yang mendukung dan membantu pemenangan Jokowi-Ma’ruf serta tokoh profesional yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Dalam kabinet Indonesia maju, Jokowi memilih para pembantunya dari kalangan profesional maupun parpol. Sebagai partai pemenang pemilu dan partai asal sang Presiden, PDIP sudah mendapat jatah terbanyak.

Sejak awal, pembagian jatah kursi menteri bagi parpol pendukung Jokowi memang berdasarkan raihan kursi di DPR. PDIP yang mendapat suara dan kursi terbanyak di Senayan sejak lama sudah sering “bersuara” soal mendapat jatah menteri terbanyak, demikian juga Golkar dan PKB. Jadi wajar kiranya dalam perombakan kabinet kali inipun, kesan bagi-bagi jatah jelas terlihat. Ya, politik transaksional adalah konsekuensi dalam berdemokrasi.

Dalam perombakan kabinet kali ini ada Tri rismaharini yang merupakan kader PDI-P. Risma ditunjuk Jokowi menjabat Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Juliari tersangkut kasus korupsi pengadaan Bantuan Sosial (Bansos).

Selain Risma, menteri yang berasal dari partai ialah Menteri Agama yang dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut yang menjabat Ketua Umum GP Ansor juga merupakan kader PKB. Ia menjabat Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi. Selain itu Gus Yaqut juga merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU).

Selanjutnya, Sandiaga Uno yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Pariwsisata dan Ekonomi Kreatif juga merupakan kader Partai Gerindra. Sandiaga menggantikan Wishnutama Kusubandio. Sebagaimana diketahui, Sandiaga Uno adalah wakil Prabowo saat menjadi rival Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

Sementara itu tiga menteri lainnya yang berasal dari kalangan profesional ialah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Budi Gunadi ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Sebelum duduk di kursi Menkes, Budi menjabat Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir. Ia juga menjabat Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga:  Politik Dinasti: Dipelihara Demokrasi, Ditolak Islam

Sedangkan Muhammad Luthfi ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto yang juga kader PKB. Adapun Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang merupakan kader Partai Gerindra. Edhy kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi pengadaan izin ekspor benih lobster.

Politik Transaksional di Balik Reshuffle Kabinet

Saat pengumuman struktur kabinet Indonesia maju pasca pelantikannya, secara mengejutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Prabowo Subianto, bekas rivalnya dalam Pilpres 2019, menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Kali ini, Sandiaga Uno mengulang hal yang sama. Meski mengaku telah beberapa kali menolak lamaran Jokowi untuk bergabung dalam kabinet Indonesia maju, pada akhirnya keempat kandidat di Pilpres 2019 itu bertemu juga di kursi kabinet.

Sebagian kalangan menilai bahwa hal ini adalah sesuatu yang wajar saja dalam demokrasi, namun tak sedikit juga yang kecewa setelah menaruh harap lahirnya perubahan dari sosok pilihan mereka. Nyatanya, safari-safari politik hanya mempertemukan kepentingan-kepentingan individu maupun partai politik tempat mereka bernaung

Circle kekuasaan rezim ini memang tak hanya dari kalangan partai politik. Sejumlah ormas, pengusaha maupun kalangan profesional pun turut andil. Korporat bersama politisi, parpol juga ormas, saling berkelindan untuk mengamankan kepentingan masing-masing.

Modal besar yang dimiliki korporat bisa menjadi investasi politik yang hasilnya bisa mereka rasakan ketika pemerintahan baru yang mereka sokong terpilih. Mereka tinggal menuai keuntungan hasil investasi politik.

Para politisi pun berebut mendatangi pemilik modal untuk bisa melaju ke kursi dewan ataupun pemerintahan, karena mereka membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk bisa mendapatkan semua itu. Terikatlah parpol dan politisi pada kontrak politik transaksional dengan para pemilik modal.

Iklim ekonomi dan investasi yang sehat harus diatur dalam bentuk regulasi yang dilegalkan pemerintah. Karut marut ekonomi dalam negeri akibat pandemi harus segera dipulihkan. Maka penting kiranya melakukan perombakan kabinet yang juga bertolak pada upaya penyelamatan ekonomi dan penciptaan iklim investasi pasca pandemi.

Baca juga:  Rezim Demokrasi Kian Mematikan Potensi Generasi

Menjaga Kekuasaan

Tak hanya mengumpulkan para penyokong kekuasaannya, rezim juga menjalin kontak dengan ormas maupun organisasi paramiliter untuk menjaga kekuasaan. Dalam buku On Tyranny karya Timothy Snyder, dikatakan bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, rezim yang sedang berkuasa bisa saja memanfaatkan paramiliter.

Para tiran menggunakan posisinya untuk bermain kekerasan. Agar legal secara hukum dibentuklah “violent organization“, kelompok-kelompok yang pro terhadap kekerasan atau memanfaatkan kelompok masyarakat yang bergerak spontan.

Kelompok-kelompok ini dilibatkan dalam dunia politik dan ketika menjadi bagian dari politik, mereka bekerja sama dengan aparat, mewakili aparat, bahkan bekerja seolah seperti aparat.

Keberadaan paramiliter ini tentu saja dibutuhkan di tengah gaung perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang kian otoriter. Bagaimanapun caranya, penguasa akan mendapatkan celah jatah kekuasaan, agar paramiliter ini loyal mengabdikan diri pada rezim.

Dalam reshuffle kabinet, rezim saat ini tentu berusaha mempertimbangkan upaya penyelamatan kekuasaan di tengah suara-suara kritis dan bersifat ideologis yang menyoroti tahun pertama jalannya pemerintahan jilid II Jokowi.

Terlebih dalam pentas perpolitikan dunia, Indonesia terus berupaya untuk menguatkan komitmennya menjadi negeri muslim yang moderat. Untuk mengukuhkan komitmennya itu, Indonesia juga berusaha melakukan normalisasi hubungan dengan negara yang selama ini kental dengan politik identitas dan agama seperti negara Israel, misalnya.

Reshuffle, Menjaga Keberlangsungan Sistem Kapitalisme

Pada akhirnya, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi baru-baru ini sekali lagi menyiratkan setidaknya dua hal yakni: satu, politik transaksional adalah konsekuensi dari proses politik ala demokrasi kapitalistik. Kepentingan individu maupun partai diletakkan di atas kepentingan rakyat.

Alhasil, demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” hanyalah mitos. Secara sistemis demokrasi melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elite politik dan pemilik modal yang tidak akan pernah berpihak pada rakyat.

Kedua, perombakan kabinet tetap saja bertujuan untuk menjaga kekuasaan rezim yang ada. Untuk itu, rezim harus bisa memastikan bahwa penyokong kekuasaannya adalah mereka yang memiliki loyalitas.

Baca juga:  [RATU 2020] Demokrasi Gagal Wujudkan Tujuan Bernegara

Realitasnya, jabatan bukan lagi perkara mampu atau tidak, kapabel atau tidak, memiliki visi seorang negarawan atau tidak. Jabatan adalah tentang bagi-bagi jatah, bagi-bagi kue kekuasaan.

Kaidah Islam Memilih Pejabat

Berbeda dengan Islam, Islam memandang bahwa jabatan adalah amanah. Pemilihan pejabat publik merupakan perkara krusial karena berkaitan dengan nasib masyarakat. Islam memberikan tuntunan yang jelas mengenai pemilihan pejabat publik.

Islam memberikan panduan pokok bagi Khalifah dalam memilih para pembantunya agar terpilih orang-orang yang amanah, kredibel dan sesuai bidangnya. Pemilihan ini tidak didasari atas kepentingan individu apalagi kepentingan partai.

Dalam buku The Great Leader of Umar bin Al Khathab karya Dr Muhammad Ash-Shalabi dijelaskan bagaimana Khalifah Umar mempraktikkan kaidah-kaidah dasar dalam mencari dan mengangkat pejabat/pembantu Khalifah.

Kaidah pertama adalah mengangkat pejabat yang mempunyai fisik kuat dan amanah. Ketika Umar bin Khaththab ra memberhentikan Syurahbil bin Hasanah dan mengangkat Mu’awiyah sebagai gantinya, Syuraihbil bertanya kepada Umar, “Apakah dengan alasan benci kamu memecatku, wahai Amirul Mukminin?” “Tidak, aku tetap mencintai kalian berdua. Akan tetapi, aku menginginkan orang yang lebih kuat.”

Kaidah kedua adalah mendahulukan orang yang berilmu dan menguasai pekerjaan. Kaidah ini menjadi penegas bahwa pembantu khalifah dan pejabat publik haruslah paham tentang apa yang menjadi bidang garapan amanahnya. Orang yang paham betul seluk beluk amanah yang akan diembannya, dan pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung dalam menjalankan amanahnya.

Kaidah ketiga adalah belas kasihan dan kasih sayang terhadap rakyat. Sikap ini bukan pencitraan agar diangkat menjadi pejabat publik, nNamun tercermin dalam rekam jejak keseharian sebelumnya

Inilah beberapa kaidah memilih pejabat publik dalam sistem Kekhilafahan. Karena  jabatan/kekuasaan benar-benar dimaksudkan untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyat, maka memilih pejabat publik yang amanah, kapabel, dan berakhlak mulia adalah langkah utama untuk menjalankan tugas sebagai pelayan dan pengurus rakyat daulah. Wallaahu a’lam. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan