Mewaspadai Pluralisme Berkedok Kerukunan Beragama

Oleh: Wiwing Noeraini

MuslimahNews.com, ANALISIS — Kementerian agama baru-baru ini telah meluncurkan beberapa program baru yang dianggap bisa menjadi solusi bagi berbagai konflik keagamaan yang terjadi.

Program ini berupa aplikasi sistem deteksi dini konflik dan penanganan isu kerukunan umat beragama atau mobile harmony yang akan mulai uji publik pada 2021 mendatang.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Nifasri berharap, sistem berbasis aplikasi ini dapat mengakselarasi dan mendeteksi dini isu-isu keagamaan di Indonesia. Nifasri juga berharap agar Peta Kerukunan Umat Beragama dan Pangkalan Data FKUB yang diluncurkan, bisa membantu untuk penanganan potensi konflik yang ada. (kemenag.go.id).

Penyebarluasan Pluralisme

Program yang dikembangkan Kemenag ini sekilas tampak bagus, karena bertujuan untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama. Tetapi jika ditelusuri lebih lanjut, ada bahaya terselubung di dalamnya yaitu penyebarluasan paham pluralisme.

Hal ini dapat dilihat di antaranya dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan Indonesia sebagai laboratorium pluralisme dan toleransi.

“Indonesia adalah laboratorium pluralisme dan toleransi yang paling efektif di dunia karena merupakan negara dengan pendududuk muslim terbesar di dunia dan dengan berbagai agama dan madzhab keagamaan yang sangat lengkap. Semua bisa hidup berdampingan,” kata Mahfud. (antaranews.com).

Parahnya, pluralisme ini dijadikan dalih untuk menyudutkan umat Islam yang konsisten terhadap prinsipnya—berpegang pada syariat/ajaran Islam—, hingga dianggap fanatik, mau menang sendiri, dan selanjutnya dicap sebagai radikal.

Hal ini sebagaimana dikatakan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid atau yang biasa dipanggil Gus Jazil, “Fanatisme yang berujung pada tindakan radikal menjadi fenomena global yang mesti terus-menerus diwaspadai.”

Sikap merasa “golongannya paling benar, sedangkan yang lain salah” menurut dia bertentangan dengan sistem demokrasi di Indonesia.

Jelas tindakan tersebut berbahaya bagi Indonesia yang majemuk agama, bahasa, dan suku bangsanya,” katanya. (antaranews.com).

Pluralisme dan Bagaimana Islam Memandangnya?

Pluralisme adalah sebuah pemikiran yang lahir dari filsafat perenialisme yaitu sebuah sudut pandang dalam filsafat agama yang meyakini bahwa setiap agama di dunia memiliki suatu kebenaran yang tunggal dan universal yang merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin religius (wikipedia.org).

Ini artinya, pluralisme menganggap semua agama adalah sama, yakni menyembah Tuhan yang sama hanya caranya yang berbeda.

Paham ini sangat tidak sesuai dengan realitas. Allah yang umat Islam sembah tidak beranak dan diperanakkan, tidak seperti keyakinan Nasrani maupun Yahudi yang menganggap Tuhan memiliki anak.

Allah juga tidak pernah menitis sebagai manusia sebagaimana Tuhan menurut kepercayaan agama Buddha. Allah juga tidak sama dengan Sang Hyang Widi, Tuhan yang disembah pemeluk agama Hindu yang digambarkan dalam wujud manusia dengan bentuk yang aneh. Allah SWT tak bisa digambarkan karena gaib, dan mukhalafatu lil hawaditsi ‘berbeda dari makhluknya’.

Pluralisme mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Karenanya, kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Semua pemeluk agama tersebut akan masuk surga dan hidup berdampingan di sana.

Jelas ini bertentangan dengan Islam yang mengakui Islam tidak sama dengan semua agama lainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Sebagaimana firman Allah SWT إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ  (”Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam.”) QS Ali Imran ayat 19.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayat ini adalah berita dari Allah SWT yang menyatakan tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisi-Nya selain Islam, yaitu mengikuti para Rasul yang diutus Allah SWT di setiap masa, hingga diakhiri dengan Nabi Muhammad ﷺ yang membawa agama yang menutup semua jalan lain kecuali hanya jalan yang telah ditempuhnya.

Karena itu, barang siapa yang menghadap kepada Allah—sesudah Nabi Muhammad ﷺ diutus—dengan membawa agama yang bukan syariat-Nya, hal itu tidak diterima Allah.

Seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya.(QS Ali ‘Imran [3]: 85), hingga akhir ayat

Tapi anehnya, sekalipun sudah begitu jelas pertentangan pluralisme dengan Islam dan diperkuat Fatwa keharamannya oleh MUI yang ditetapkan tahun 2005, tetapi paham ini sangat masif diaruskan.

Sesungguhnya yang demikian itu karena sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini telah menjadikan pluralisme sebagai bagian dari pengaturan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pluralisme diklaim dapat menghindarkan berbagai konflik keagamaan dan mewujudkan kerukunan. Tapi nyatanya, alih alih mewujudkan kerukunan, pluralisme dalam bingkai sistem demokrasi ini tak menghasilkan kebaikan apa pun.

Kerukunan beragama hanyalah mimpi dalam sistem demokrasi. Apalagi jika itu berkaitan dengan muslim. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang sangat demokratis, tak cukup mampu menangani konflik agama yang melibatkan muslim mayoritas.

Kebanyakan, kasus intoleransi yang menimpa umat Islam menguap begitu saja. Sementara jika menimpa umat lainnya, tanpa banyak investigasi, langsung berbagai cap buruk ditujukan kepada umat Islam, sebagai teroris, radikal, antikeragaman, dll., dan ini terus saja berulang.

Demikianlah, pluralisme dan demokrasi tak mampu mencegah berbagai konflik keagamaan dan mewujudkan kerukunan beragama. Bagaimana dengan Islam?

Hanya Islam dan Khilafah yang Mampu Mewujudkan Kerukunan Beragama      

Allah SWT telah menetapkan dan mengatur sistem bernegara dengan sangat sempurna, agar semua syariat-Nya bisa terlaksana secara paripurna, termasuk bagaimana memperlakukan nonmuslim yang menjadi warga negaranya.

Sejarah telah mencatat, sejak Rasulullah ﷺ mendirikan Negara Islam pertama di Madinah hingga dilanjutkan para khalifah setelahnya dan bertahan selama kurang lebih 13 abad, keadaan warga negara yang hidup dalam naungannya senantiasa beragam atau plural, walaupun tetap dibingkai dalam kesatuan sistem.

Namun demikian, semua bisa hidup berdampingan secara harmonis karena Negara Islam memenuhi hak-hak warga negaranya, baik muslim maupun nonmuslim, untuk hidup aman, damai dan sejahtera dalam wilayahnya.

Di dalam Kitab Asy Syakhshiyyah Al-Islamiyyah jilid 2, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa warga negara Khilafah yang nonmuslim berkewajiban untuk membayar jizyah dan tunduk kepada sistem Islam.

Jizyah adalah harta yang khusus ditarik dari nonmuslim atau kafir dzimmi sebagai tanda ketundukan mereka kepada Negara Islam (lihat QS At Taubah: 29).

Sebagai imbalannya, mereka diberi hak untuk hidup di dalam naungan Khilafah dengan tetap memeluk agama mereka, serta bebas menjalankan ibadah menurut agama mereka. Jaminan ini ditegaskan dalam Al-Qur’an, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ (Tidak ada paksaan dalam memeluk [agama] Islam) (QS al-Baqarah : 256).

Rasulullah ﷺ juga pernah menulis untuk penduduk Yaman, “Barang siapa yang masih tetap mengikuti agama Yahudi atau Nasrani, maka tidak boleh diganggu, dan dia harus membayar jizyah.” (HR Abu ‘Ubaid).

Perlakuan seperti ini tidak hanya kepada ahlul Kitab (Nasrani dan Yahudi), tapi juga penganut agama-agama lain. Rasulullah pernah bersabda berkenaan dengan orang Majusi, “Berbuatlah kepada mereka seperti kepada Ahlul Kitab.” (Diriwayatkan Malik melalui Abdurrahman bin Auf).

Penganut Majusi berarti musyrik. Dengan demikian, kaum musyrik yang lain juga diperlakukan sama.

Hanya saja, karena mereka hidup di bawah naungan Khilafah—yang berdasarkan akidah Islam serta menjalankan syariat Islam—maka tentu tidak mungkin agama lain selain Islam lebih menonjol, atau setidaknya sama dengan Islam, karena Nabi ﷺ menegaskan, اْلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى. (Islam itu tinggi, dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam). [HR Ad-Daruquthni (III/ 181 no. 3564).]

Karena itu, di masa kekhilafahan Islam, nonmuslim yang hidup di dalam wilayah Negara Khilafah menyadari betul posisi dan kedudukan mereka. Mereka tidak akan membunyikan lonceng gereja, memakai atribut agama mereka di depan kaum muslim, dan banyak lagi yang lain.

Mereka juga tidak akan minta ditoleransi umat Islam dan negara dalam menjalankan agama mereka, lebih dari apa yang telah menjadi haknya.

Begitulah Islam menjaga dan melindungi agama dan keyakinan nonmuslim yang menjadi warga negara Khilafah. Mereka tidak diganggu dalam ibadah mereka dan tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka.

Namun, mereka juga tidak dibenarkan untuk menampakkan syiar juga simbol simbol maupun atribut agama mereka di ruang publik, dan tidak boleh mengajak orang Islam untuk memeluk keyakinan mereka. Demikianlah cara Khilafah mewujudkan kerukunan beragama.

Terakhir, umat Islam perlu mewaspadai pengarusan pluralisme atas nama apa pun. Pluralisme dalam bingkai sistem demokrasi bukan solusi bagi keragaman dan tak mampu mencegah konflik keagamaan. Terlebih, pluralisme bertentangan dengan Islam dan menjadi alat rezim untuk mendiskreditkan umat islam yang taat pada ajaran agamanya.

Hanya penerapan syariat Islamlah yang telah terbukti mampu menciptakan toleransi hakiki, hingga umat manusia dengan beragam etnis, suku, bangsa, bahasa, dan agama bisa hidup berdampingan secara damai dan harmonis dalam naungan sistem Islam, yaitu Khilafah Islamiyah selama berabad abad lamanya. Tak cukup meyakininya, kita pun harus memperjuangkan tegaknya Khilafah segera. [MNews/Gz]


#PerempuanRinduKepemimpinanIdeologis
#KhilafahHarapanUmat
#PerempuanMuliadenganKhilafah

Sumber Bacaan: An Nabhani, Taqiyuddin. 2003. Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah jilid 2. Pustaka Fikrul Mustanir

 

3 thoughts on “Mewaspadai Pluralisme Berkedok Kerukunan Beragama

  • 26 Desember 2020 pada 13:30
    Permalink

    Kerukunan beragama hanyalah mimpi dalam sistem demokrasi.

    Balas
  • 26 Desember 2020 pada 11:38
    Permalink

    Pluralisme yg kebablasan

    Balas
  • 25 Desember 2020 pada 09:11
    Permalink

    Pluralisme dan demokrasi tak mampu mencegah berbagai konflik keagamaan dan mewujudkan kerukunan beragama.
    Hanya penerapan syariat Islamlah yang telah terbukti mampu menciptakan toleransi hakiki.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *