Cari Solusi Atasi Aturan Bermasalah? Khilafah Aja

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI — Perempuan selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan, bahkan hasil studi Bank Dunia menyatakan lebih dari 150 negara memiliki aturan yang membuat hidup perempuan menjadi lebih susah.

Di Indonesia, 7,5 juta perempuan Indonesia menjadi tulang punggung keluarga karena kemiskinan. Ada 4,5 juta perempuan menjadi buruh migran meninggalkan keluarga mereka, meski ancaman kekerasan dan pembunuhan di depan mata.

Berdasarkan survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kaum perempuan disebut memikul beban yang lebih berat selama pandemi. 61 persen di antara mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasuh dan mendampingi anak. Hasil survei juga menunjukkan sebanyak 57 persen perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan. (kompastv, 1/11/2020)

Menkeu Sri Mulyani menyatakan agar perempuan jangan cepat menyerah untuk mencapai cita-cita atau kegiatan apa pun. Jangan cepat menyerah, dianggap sebagai resiliensi, daya tahan, daya juang, determinasi, tekad, karena tidak mudah sebagai perempuan. (money.kompas.com, 21/12/2020)

Pertanyaannya, bagaimana mungkin perempuan bisa bertahan jika tidak mendapatkan solusi atas setiap permasalahan yang mereka hadapi? Apalagi aturan yang mengurusi hidup perempuan menjadikan hidup mereka lebih susah.

Sistem demokrasi kapitalisme yang diemban dan diterapkan di berbagai negara sebagai sumber masalah yang terjadi pada perempuan. Perempuan diperlakukan dan dipandang sebagai komoditas dan mesin pencetak uang.

Kapitalisme pun membuat kemolekan tubuh dan kecantikan perempuan dijadikan aset iklan, model, film, video porno, penghibur, dan lebih parahnya lagi sebagai pekerja seks.

Rezim Demokrasi Perlakukan Rakyat sebagai Sumber Pendapatan Negara

Tidak salah jika hasil studi Bank Dunia menyatakan lebih dari 150 negara memiliki aturan yang menjadikan hidup perempuan lebih susah, pasalnya negara-negara tersebut termasuk Indonesia mendukung kondisi yang menzalimi perempuan dengan membiarkan perusahaan-perusahaan mengeksploitasi pekerjanya, melegalisasi prostitusi sebagai jalan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pemerintah Indonesia membanggakan pendapatan yang masuk dari buruh migran perempuan, dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Meski pendapatan negara banyak dinodai dengan penganiayaan dan kekerasan terhadap perempuan.

Tanpa merasa bersalah pemerintah memperlakukan rakyatnya sebagai sumber pendapatan negara, bertransaksi dengan rakyat sebagai regulator semata. Bukan sebagai pelindung, pengayom, dan penanggung jawab kondisi setiap individu warga negaranya.

Dalam sistem kapitalisme, perempuan kerap kali menjadi korban namun diminta untuk menyelesaikan sendiri permasalahan hidupnya apalagi yang berkenaan dengan kesejahteraan hidup.

Penulis buku Sustainable Impact, How Women Are Key to Ending Poverty, Laina Grenee, menyebutkan peran besar perempuan yang berjiwa entrepreneur untuk mengentaskan kemiskinan. Lantas di mana peran negara untuk menyejahterakan kaum perempuan?

Sudah seharusnya kembali pada aturan Islam jika perempuan mau keluar dari belenggu berbagai aturan bermasalah yang menyusahkan mereka. Karena Islam satu-satunya agama dan sistem yang mempunyai solusi tuntas atas permasalahan ini, karena berasal dari Allah SWT yang menciptakan manusia beserta alam semesta.

Aturan Manusia Bermasalah, Aturan Allah Menuntaskan Masalah

Tak ada satu pun aturan manusia yang tidak bermasalah, inilah yang membuat manusia selalu hidup dalam kesusahan. Semua permasalahan manusia lahir karena mencampakkan hukum Allah SWT Zat Mahatahu diganti dengan penerapan hukum buatan manusia yang serba lemah.

Solusinya ialah harus mengembalikan hukum Allah SWT sebagai pemutus segala persoalan hidup manusia baik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebab aturan Allah SWT menuntaskan segala masalah dan merupakan obat atas berbagai penyakit yang diderita umat manusia.

Firman Allah SWT, “Dan kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (QS Al-Isra: 82)

Apalagi kaum muslimin diwajibkan Allah SWT untuk melaksanakan seluruh hukum Allah dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT berfirman, “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (QS Al-Hasyr: 7)

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum-Nya dalam segala bidang, akidah maupun syariat, baik persoalan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Seluruh hukum Islam tentu membawa kemaslahatan bagi manusia, namun hal itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kekuasaan. Kekuasaan hanya didapatkan dengan adanya negara. Maka, tuntutan untuk mendirikan pemerintahan yang menerapkan hukum syariat menjadi suatu kewajiban.

Perempuan Mulia dalam Khilafah

Kita ketahui bersama, demokrasi kapitalisme banyak menimbulkan masalah bagi kaum perempuan dan memosisikan perempuan sebagai komoditas yang terus dieksploitasi.

Hanya Islamlah yang menjadi ideologi dan agama yang memberikan jaminan kehormatan kepada perempuan dengan perlakuan yang benar. Islam yang berasal dari Allah SWT yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Kemuliaan perempuan tidak boleh distandarkan pada akal manusia. Keterbatasan akal menyebabkan manusia menetapkan standar pada sesuatu yang bersifat materi yang bisa diindra.

Manusia tanpa bimbingan wahyu akan menetapkan kehormatan dan kemuliaan perempuan pada pendapatan ekonominya, jabatan publiknya, kecantikan fisiknya, dan ukuran materi lainnya. Kesalahan pemahaman ini yang menyebabkan kesalahan fatal dalam memperlakukan perempuan.

Dalam Islam tanggung jawab penjagaan kehormatan dan kemuliaan perempuan dibebankan juga kepada Khilafah. Khilafah wajib menghilangkan semua tempat pekerjaan yang melanggar kehormatan perempuan.

Khilafah yang akan menutup akses terhadap konten porno di media publik yang merangsang syahwat. Khilafah juga yang memisahkan tempat laki-laki dan perempuan di lingkungan pendidikan.

Begitu pun juga dalam memberlakukan sanksi hukum bagi pelaku pelecehan dan mengontrol pelaksanaan penutupan aurat perempuan di ranah publik, Khilafah bertanggung jawab atasnya. Khalifah akan memastikan para perempuan terpenuhi hak-haknya di dalam rumah oleh para walinya.

Islam memperkenankan adanya pengaduan istri kepada pemimpin akan lalainya suami/wali memberi nafkah, atau berlaku kasar dan sebagainya melalui pengadilan dan tidak akan diumbar kepada publik.

Perempuan adalah warga negara yang bermartabat juga terhormat. Perempuan hidup mulia dalam Khilafah. Setiap pandangan, perkataan, dan tindakan yang mengandung pelecehan atau eksploitasi akan segera ditangani.

Tak lupa, hak-hak dasar hidup mereka juga dipenuhi Khilafah. Tentu kebahagiaan akan diraih kaum perempuan dan rakyat seluruhnya dalam kepemimpinan Islam.

Khatimah

Demokrasi selalu memberi harapan palsu dengan kebahagiaan materi dan fisik sesaat namun menggadaikan kebahagiaan sejati perempuan. Bahkan mencabut fitrah perempuan yang merupakan ibu generasi umat. Peran perempuan hanya akan menjadi panutan dan menginspirasi jika diatur dengan Islam, bukan aturan yang lainnya.

Para perempuan yang hidup dalam naungan Islam akan merasa bangga karena Islam memberikan penghormatan tinggi kepada mereka. Tanpa eksploitasi, diskriminasi, apalagi iming-iming janji kesejahteraan yang tak kunjung mereka dapatkan. Tidak akan ditemukan kaum ibu yang stres dan dalam kecemasan, apalagi harus menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Inilah mengapa umat Islam harus turut memperjuangkan sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Selama Khilafah belum menaungi umat manusia, maka kaum perempuan juga akan terus hidup dalam kesusahan.

Derita tak kunjung usai dirasa, nestapa sepanjang hidupnya. Campakkan demokrasi yang menyusahkan hidup manusia, ganti dengan Khilafah yang memudahkan hidup manusia. [MNews/Gz]