[Editorial] Tren Politik Dinasti ala-ala Demokrasi

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Politik dinasti diartikan sebagai model dan praktik politik yang dijalankan sekelompok orang yang memiliki hubungan kekeluargaan. Politik seperti ini umum dipraktikkan dalam sistem kerajaan atau kekaisaran, di mana kekuasaan diperoleh secara pewarisan.

Namun saat ini, praktik politik dinasti makin lazim terjadi dalam sistem demokrasi, bahkan seolah menjadi tren. Suami, istri, anak, dan keponakan ramai-ramai masuk ke dunia politik, baik dalam waktu bersamaan atau saling menggantikan.

Tentu polanya tak seperti zaman kerajaan yang terkesan otoriter. Politik dinasti hari ini dibuat tampak humanis dan prosedural. Yakni disiapkan oleh partai politik, lalu di saat musim pemilu mereka turut masuk dalam ajang kontestasi, seolah-olah naiknya mereka adalah kehendak rakyat juga.


SEBUAH riset yang dilakukan Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Northwestern, Amerika Serikat Yoes C. Kenawas, menunjukkan bahwa fenomena dinasti politik meningkat tajam di Pilkada 2020 dibanding tahun 2015.

Pada 2015, hanya ada 52 peserta Pilkada yang memiliki kekerabatan dengan pejabat. Namun di Pilkada 2020, ada 158 calon yang memiliki hubungan dengan elite politik. Dan 67 di antaranya diperkirakan memenangi kontestasi (cnnindonesia, 16/12/2020).

Fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan, di manakah demokrasi yang katanya memberi akses luas dan adil bagi  seluruh masyarakat untuk masuk dalam kekuasaan? Karena faktanya, penjaringan untuk menjadi pemimpin politik kian menyempit hanya terbatas pada kalangan tertentu saja.

Namun pertanyaan yang lebih krusial adalah mengapa fenomena seperti ini bisa terjadi? Apa yang membuat kekuasaan dalam sistem politik demokrasi demikian diinginkan hingga mereka ramai-ramai berburu kursi kepemimpinan bahkan muncul fenomena dinasti kekuasaan?


TAK DIMUNGKIRI, kekuasaan hari ini memang menjanjikan banyak hal. Kehidupan sekularisme yang melandasi sistem pemerintahan demokrasi telah menjadikan kekuasaan atau kepemimpinan begitu profan atau berdimensi duniawi semata. Lepas dari dimensi transendental atau dimensi akhirat.

Maka, kekuasaan atau kepemimpinan dalam demokrasi menjadi identik dengan prestise, kebanggaan, akses mudah atas lahan proyek dan bisnis, serta semua hal yang bernilai material. Hingga berlomba-lombalah manusia untuk meraihnya, tanpa dibebani rasa takut akan pertanggungjawaban di keabadian.

Tak ada nilai halal haram, bahkan sekadar nilai-nilai moral sekalipun. Apa pun cara bisa dilakukan, termasuk memanfaatkan semua sumber daya dan kesempatan yang ada pada mereka. Wajar jika kita melihat aksi saling sikut, saling jegal, dan saling fitnah pun menjadi hal biasa. Begitu pun kolusi dan nepotisme menjadi sesuatu yang lumrah.

Politik demokrasi juga dikenal sangat mahal. Lantaran duduk di kekuasaan butuh biaya iklan dan sogokan. Hingga tak sedikit para pemburu kekuasaan yang rela menghambur-hamburkan uang demi membeli hati dan suara rakyat. Dan rata-rata mereka disokong para pemilik modal yang berharap mendapat keuntungan di belakang.

Adapun bagi keluarga para pemilik kekuasaan, tentu sebagian hambatan sudah terselesaikan. Mereka tak butuh modal banyak untuk mengiklankan diri dalam pencalonan. Bahkan tak perlu “karir politik” yang biasa disyaratkan dalam pencalonan. Semua bisa dilompati semudah membalik telapak tangan.

Tak heran jika banyak yang berpandangan orang-orang seperti inilah yang banyak diuntungkan. Karena sistem politik yang ada cenderung membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan memunculkan konflik kepentingan.

Namun yang paling memalukan, justru saat partai politik menggunakan situasi ini demi menarik keuntungan. Karena bagi mereka yang penting adalah bagaimana menjadi partai pemenang. Lalu setelah itu kalangan elitenya bisa bagi-bagi kue kekuasaan.

Hal ini tentu menyalahi fungsi dasar partai politik. Namun dalam demokrasi fungsi parpol memang sudah dikerdilkan. Ia hanya berperan sebagai kendaraan politik atau sekadar batu loncatan untuk menuju kekuasaan.

Wajar jika dalam sistem politik demokrasi sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada mereka yang punya uang atau di-back up oleh kekuatan modal. Atau mereka yang punya nama terkenal alias selebritas, atau mereka yang ada dalam lingkaran pemilik kekuasaan.

Adapun mereka yang benar-benar punya kapabilitas dan kredibilitas jangan harap bisa lolos dalam kontestasi kepemimpinan jika tak punya sumber daya modal dan kedudukan. Kesempatan mereka hanya cukup jadi penggembira dengan kompensasi diberi remah-remah kekuasaan.

Lantas apa arti rakyat dalam visi politik mereka? Jawabannya, tak ada! Rakyat hanya ada dalam kredo demokrasi, tapi tak ada di dunia nyata.

Rakyat hanya jadi sumber kekuasaan karena dari merekalah suara yang dibutuhkan berasal. Tapi rakyat bukan pemilik sejati kekuasaan. Karena semua kebijakan penguasa hanya menjadi alat mengukuhkan dinasti kekuasaan dan lahan mengembalikan modal para sponsornya.


SEMESTINYA, fenomena mengenaskan ini cukup untuk membuka mata masyarakat, bahwa sistem demokrasi tak bisa diharapkan. Bagaimana mungkin bisa muncul pemerintahan yang bersih dan baik jika kekuasaan atau kepemimpinan diperoleh dengan cara-cara kotor dan tidak fair play  serta orang-orang yang tampil pun bukan orang yang kompeten?

Wajar jika praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi begitu marak dalam sistem demokrasi yang meniscayakan politik dinasti ini. Bahkan Mendagri dan KPK sendiri mengakui, bahwa sejak Pilkada berjalan secara langsung, sudah 300 kepala daerah yang terkena kasus korupsi.

Hingga karenanya, di bulan November lalu Indonesia didaulat sebagai juara ketiga negara terkorup di dunia. Dan hal ini sekali lagi sangat niscaya karena demokrasi memang cacat dari asasnya. Sekularisme telah menghilangkan nalar sehat para pemburu kuasa, bahwa apa yang mereka perbuat berkonsekuensi berat.


BERBEDA halnya dengan paradigma Islam yang menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus siap dipertanggungjawabkan. Ma’qil Bin Yasâr ra. berkata, aku mendengar Rasûlullâh Saw. bersabda,

سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allâh untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allâh mengharamkan surga atasnya.” (Muttafaq alaih)

Paradigma inilah yang membuat kepemimpinan atau kekuasaan dalam Islam menjadi hal yang tak diinginkan, apalagi menjadi target perburuan. Bahkan mereka yang mendapatkannya akan menangis lantaran beratnya beban. Dan mereka takut kelak tak bisa mempertanggungjawabkan.

Betapa tidak, dalam Islam, pemimpin diangkat untuk menjadi pengurus dan penjaga umat dari kebinasaan. Bukan penguasa yang punya privilese dan hak pelayanan.

Dan kepemimpinan ini sepaket dengan tugas mereka sebagai penegak syariat Islam sebagai satu-satunya aturan yang diterapkan dalam kehidupan. Bukan sebagai penjaga kepentingan para pemilik modal.

Melalui penerapan syariat Islam inilah mereka bisa dan wajib memastikan setiap kebutuhan rakyatnya -orang per orang- dalam kondisi tercukupi dan dalam keadaan aman. Mereka wajib membersamai umat dalam kondisi sulit maupun lapang. Bahkan wajib mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan keluarganya.

Model kepemimpinan Islam yang demikian bisa kita baca dari kisah-kisah sejarah. Betapa Rasulullah Saw. dan para Khalifah Rasyidah menjadi model terbaik kepemimpinan bagi kita di masa sekarang.

Mereka hidup dengan penuh kesahajaan. Tapi tanggung jawab kepemimpinannya begitu besar. Alih-alih ada ambisi dan kebanggaan, mereka justru dipenuhi rasa takut bahwa amanah yang diemban kelak justru menjadi penyesalan.

Tengoklah Rasulullah Saw. yang ketika wafat tak punya harta peninggalan. Bahkan kehidupan Sayyidina Umar tak menjadi berubah sekalipun di masanya ghanimah begitu melimpah ruah. Bahkan beliau didapati sering menangis mengkhawatirkan kepemimpinannya. Tak hanya manusia, bahkan keamanan kambing pun benar-benar beliau pikirkan.

Wajar jika rakyat yang dipimpin oleh kepemimpinan Islam bisa hidup dalam situasi penuh kebaikan, diliputi ketenteraman, serta memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Bahkan negara yang mereka pimpin mampu tampil sebagai negara yang berwibawa dan adidaya karena disokong oleh kekuatan umat yang mencintai pemimpinnya dan sadar kewajiban sebagai penjaga syariat.

Sungguh berbeda jauh dengan sistem sekarang. Para penguasa justru hidup dalam kondisi mewah, mendapat berbagai fasilitas dan kemudahan hidup dari uang rakyat. Sementara rakyat hidup dalam kondisi serba susah dan serba terancam. Dan mirisnya, sumber utama kesulitan dan ancaman itu justru datang dari kebijakan para penguasa mereka.

Maka tak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan sistem bobrok ini. Sudah saatnya kita campakkan demokrasi dan segera beralih pada sistem kepemimpinan Islam.

Caranya, tak lain dengan menggencarkan dakwah pemikiran. Dengan target memahamkan umat tentang buruknya kepemimpinan sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal, baik dari sisi konsep, sejarah kemunculan, maupun realitas penerapannya.

Lalu di saat yang sama, memahamkan umat tentang urgensi dan kewajiban menegakkan sistem kepemimpinan Islam (Khilafah). Dengan jalan menjelaskan dalil syara’-nya dan menggambarkan konstruksi aturan Islam dalam menyelesaikan seluruh problem kehidupan yang terjadi sekarang. Sekaligus menggambarkan metode perubahan sebagaimana diajarkan baginda Rasulullah Saw.

Dengan demikian, umat akan memiliki gambaran tentang indahnya hidup di bawah naungan kepemimpinan Islam. Lalu dengan penuh kesadaran dan dorongan iman siap bersama-sama memperjuangkannya tanpa kekerasan. Sekaligus menyongsong kemenangan yang dijanjikan dengan tegaknya kembali Khilafah yang tegak di atas Minhaj Kenabian. [MNews/SNA]

5 thoughts on “[Editorial] Tren Politik Dinasti ala-ala Demokrasi

  • 23 Desember 2020 pada 19:29
    Permalink

    Hanya daulah islam yg mampu mengatasi situasi saat ini

    Balas
  • 22 Desember 2020 pada 22:21
    Permalink

    MasyaAllah, semoga kita semua bisa merasakan kehidupan dalam naungan Khilafah. Aamiin

    Balas
  • 22 Desember 2020 pada 20:02
    Permalink

    Menanti khilafah

    Balas
  • 22 Desember 2020 pada 07:56
    Permalink

    Umat butuh Khilafah..demi menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat

    Balas
  • 22 Desember 2020 pada 07:17
    Permalink

    Sudah jelas kebobrokan Demokrasi. Tak ada cara lain selain menggantinya dengan sistem Islam yang mendatangkan keberkahan.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *