Umat Merindukan Parpol Islam, Pemimpin Perubahan Hakiki

Oleh: Ratu Erma Rachmayanti

MuslimahNews.com, FOKUS — Keberadaan partai politik sangat diperlukan. Ia menjadi sarana rakyat untuk menjalankan kewajiban politiknya yaitu melakukan koreksi terhadap pemimpin. Koreksi dilakukan agar pemimpin mengurusi kepentingan rakyat dan memenuhi kebutuhan dengan benar. Parpol diperlukan karena tidak mungkin orang per orang melakukan koreksi seorang diri. Suaranya kecil, tidak efektif untuk membentuk opini dan didengar oleh pemimpin, bahkan tak jarang individu rakyat yang kritis akan dikriminalisasi. Karena itu sebuah koreksi akan efektif dengan upaya kolektif yang dilakukan partai politik yang terorganisasi dengan baik dan menyatukan misi rakyat.

Mengapa Parpol Tidak Berfungsi dengan Benar?

Namun, mengapa keberadaan parpol hari ini tidak efektif menghentikan kedzaliman penguasa? Karena parpol dalam sistem demokrasi digunakan sebagai alat untuk menduduki kekuasaan. Sistem demokrasi menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat, artinya hak membuat undang-undang ada di tangan parpol yang menjadi wakil rakyat. UU dan peraturan disahkan negara dengan persetujuan parlemen. Karenanya, setiap parpol berusaha dengan berbagai cara – sekalipun melanggar aturan – untuk mendapat suara terbanyak dari rakyat dalam pemilu. Dengan begitu akan mendapat jumlah kursi perwakilan yang banyak dan akan bisa menentukan nasib rakyat yang diwakilinya. Itu harapannya, tetapi dalam kenyataannya, semua proses demokrasi mulai dari menjaring suara rakyat, perwakilan rakyat di parlemen, pengesahan undang-undang, dikooptasi oleh para cukong. Mereka memodali kampanye, serangan fajar, menyogok anggota parlemen, membiayai pilpres, menyumbang aparat keamanan, dan lain-lain. Semua dilakukan agar bisnisnya terjaga. Penguasa telah mereka beli, timbal baliknya, pemerintah menjual asset negara dan hajat publik pada mereka. Penguasa menyerahkan nasib rakyatnya pada para cukong.

Sebab itu, parpol dalam demokrasi hampir tidak bisa menjadi pengoreksi. Parpol dalam demokrasi terbelah menjadi dua. Pertama, parpol pemenang dan parpol lain yang ingin berkoalisi dengannya, akan menjadi kelompok penguasa. Dan tentunya akan mendukung apapun kebijakan penguasa. Kedua, parpol oposisi, yang memilih tidak berkoalisi dengan parpol pemenang. Peranannya kecil dalam parlemen dan kekuasaan, dan tidak efektif mempengaruhi kebijakan. Inilah yang menyebabkan proses koreksi mandeg, meski ada kegaduhan, namun kedzaliman tetap berjalan. Sisi lain, sistem demokrasi niscaya melahirkan otoritarian dan selamanya tidak akan menjamin keadilan. Ide kebebasan ekspresinya telah memberangus kebebasan itu sendiri. Siapa saja bebas untuk memiliki sumber daya ekonomi, yang akhirnya memunculkan kelompok cukong dan oligarki, menghalangi kebebasan rakyat untuk mengelola tanah, memanfaatkan sungai, hutan dan laut. Kebebasan berbuat, melahirkan sikap kesewenangan penguasa, melahirkan aturan dan sikap represif, bebas menumpas lawan politik, bebas mendzalimi rakyat, bebas memusuhi Islam dan umatnya, memberangus kebebasan eskpresi rakyatnya.

Baca juga:  Arah Perubahan Umat dan Tantangan Mewujudkan Perubahan Hakiki

Jadi, tidak berfungsinya parpol sebagaimana mestinya karena mekanisme politik dalam sistem demokrasi yang berwatak liberal yang melahirkan otoritarianisme. Termasuk parpol Islam jika ingin berkuasa dan mengubah kebijakan agar sesuai syari’ah Islam dan adil terhadap rakyat, harus menempuh jalur pemilu. Sementara, demokrasi yang lahir dari sekularisme, sangat tidak menginginkan agama Islam masuk dalam percaturan politik dan dijadikan kebijakan negara. Kalaupun partai politik Islam bisa lolos semua ke dalam parlemen, sistem demokrasi akan menutup jalan bagi kemenangan suara Islam. Maka meski partai politik Islam telah berusaha ideal dengan mengedukasi umat hingga memenangkan suara mutlak di pemilu, namun kekuatan internasional -yaitu negara kapitalisme penjajah- pada akhirnya akan intervensi untuk membatalkan kemenangan itu dan menjadikan negara tersebut tetap sekuler dan mengadopsi sistem demokrasi. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Aljazair dan Mesir, kemenangan mutlak parpol Islam, didelegitimasi oleh kekuatan bersenjata dukungan negara kapitalis yang menjadi musuh Islam.

Akibatnya, umat tidak akan keluar dari masalah buruknya selama tidak belepas diri dari kekuasaan sekuler dan secara mandiri memiliki kekuasaan dengan terbentuknya negara Islam, Khilafah Islamiyah. Jadi, pangkal keburukan itu adalah adanya sistem negara demokrasi berideologi materialis dengan hegemoni global sebagai cara untuk menjaga eksistensinya. Selama penguasa negeri muslim masih mempertahankan format negara seperti ini, dan umat Islam membiarkannya, maka selamanya kita berada dibawah penjajahan politik, ideologi, ekonomi, social – budaya sekuler yang rusak dan merusak.

Baca juga:  [Tanya Jawab] Arah Perubahan Umat dan Tantangan Mewujudkan Perubahan Hakiki

Perubahan Hakiki Harus Dipimpin Parpol Islam Ideologis

Sebenarnya, perubahan nasib umat ada di tangan umat. Jika umat mendambakan kehidupan normal, ideal, sejahtera, aman dan tentram, maka umat harus memperjuangkan tegaknya Khilafah Islamiyah. Dan untuk itu, diperlukan adanya partai Islam ideologis yang tugasnya memimpin umat mendakwahkan Islam untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan memerangi hukum kufur dan kekuasaannya serta mewujudkan hukum Islam sekaligus kekuasaannya, yaitu Khilafah Islamiyyah.

Parpol Islam ideologis menyiapkan semua komponen umat baik itu ulama, intelektual, aktivis, rakyat biasa hingga mereka siap untuk mengangkat seorang pemimpin dan menyerahkan kekuasaan kepadanya. Pemimpin ini diberi kekuasan untuk mengatur kepentingan dan memenuhi kebutuhan umat dengan syari’ah Islam. Parpol inilah yang menghantarkan terwujudnya kekuasaan Islam. Saat khilafah tegak, parpol Islam akan tetap ada karena tuntutan syari’ah. Tugasnya adalah menjaga penerapan syari’ah, dengan menjaga pemikiran Islam terlaksana dalam kehidupan masyarakat dan pemimpin tidak menyimpang dari implementasi syari’ah Islam. Parpol dalam islam bersifat independen, tidak menjadi pendukung kebijakan maupun oposan. Sebab, tugas pentingnya adalah menjaga akuntabilitas atau pertanggungjawaban kholifah atas tugasnya. Sehingga kebijakan khilafah benar adanya sehingga umat mendapat keridloan dan keberkahan dari Allah SWT.

Pendirian partai tidak memerlukan izin, karena sudah diperintahkan Allah SWT dalam surat Ali Imran 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Dalam ayat tersebut, Allah juga telah menjelaskan tugas dari partai, yaitu mengajak pada penerapan Islam dan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Secara praktis ia akan mengawasi pemmimpin dalam menjalankan syari’ah. Karena kholifah dibai’at umat untuk menerapkan aturan berdasar pada syari’ah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Maka alat koreksi pun adalah hujjah syar’iyah yaitu dalil syara dan hukum syara’. Bila kebijakan negara bertentangan dengan syari’ah, maka rakyat melalui partai akan mengoreksinya. Karena itu dalam Khilafah Islam dilarang pendirian parpol yang tidak berasas Islam, semisal partai komunias, partai liberal, partai moderat dan sejenisnya.

Baca juga:  Kisruh Parpol Berujung “Pecah Kongsi” dalam Politik Demokrasi

Parpol Islam akan menjaga keadilan, tidak berpihak, baik untuk kepentingan penguasa maupun kepentingan rakyat. Parpol berdiri untuk melakukan amar ma’ruf nahi ‘anil mungkar. Jika penguasanya salah, ia akan mengoreksi penguasa, jika rakyat yang salah, maka ia akan mengoreksi rakyatnya. Islam telah menekankan pentingnya mengoreksi kebijakan penguasa, hingga kematian menjadi taruhannya. Rasulullah SAW bersabda: “ pemimpin para Syuhada adalah hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri menentang penguasa zalim dan ia terbunuh karenanya “. Sunan Abu Daud. Umat Islam yang hidup di negara khilafah tidak takut kepada apapun selain kepada Allah SWT. Ini adalah modal besar untuk menghadapi kholifah saat menyimpang. Sehingga kedzaliman penguasa tidak akan dibiarkan dan terus berlangsung.

Dalam Khilafah Islamiyah penerapan seluruh syari’ah akan membawa rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana firman Allah SWT yang menyatakan bahwa tujuan dan hasil dari penerapan syari’ah Islam kaaffah itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh penduduk bumi, bagi bangsa manapun dan agama apapun, bahkan untuk makhluk hidup selain manusia dan isi alam lainnya. Dunia dan seisinya akan terjaga dan dikelola sesuai karakter yang diciptakan Allah SWT. Kekayaan yang Allah sediakan akan menyejahterakan karena dikelola oleh pihak yang benar dengan cara yang benar.

Jadi, keberadaan partai politik Islam ideologis diperintahkan oleh Allah SWT (QS. Ali Imran 104) dan diperlukan untuk menyiapkan umat melakukan perubahan hakiki dengan tegaknya Khilafah. Setelah khilafah tegak ia menjadi salah satu unsur dalam mekanisme kontrol yang kredibel dalam negara khilafah. Jika parpol Islam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka Islam akan terterapkan dengan baik oleh negara Khilafah. Khilafah menjadi negara pemimpin peradaban dunia, umat Islam berwibawa dan peradaban manusia ada dalam kebaikan.

Wallahu A’lamu

2 thoughts on “Umat Merindukan Parpol Islam, Pemimpin Perubahan Hakiki

Tinggalkan Balasan