Jerat Kapitalisme Melalui RCEP

*Regional Comprehensive Economic Partnership


Oleh: Hastin Umi Anisah

MuslimahNews.com, ANALISIS — Perekonomian dunia semakin lesu, apalagi dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang berdampak secara kesehatan, ekonomi, sosial politik, bahkan hingga ke seluruh tatanan kehidupan dunia.

IMF (2020) memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar minus 3%. Proyeksi ini diikuti negara-negara dengan perekonomian maju (-6,1%), Uni Eropa (-7,1%), dan negara G7 (-6,2%). Perekonomian negara berkembang juga diprediksi minus 1%. ASEAN minus 0,6%.

Pandemi sebagai isu global sangat memengaruhi ekonomi global, bahkan mengalahkan isu global ekonomi yang ada selama ini. Perang dagang AS-Cina menyebabkan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi kian dalam dan menimbulkan pelambatan ekonomi dunia yang semakin kuat.

Sebelum pandemi, perang dagang berkontribusi menekan pertumbuhan PDB global sebesar 0,8% pada 2020 menjadi kisaran minus 3%. Setelah pandemi menjadi kisaran minus 3%. Artinya, perang dagang berkontribusi memperlambat pertumbuhan ekonomi, terlebih ditambah adanya pandemi Covid-19.

Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan drastis terutama pada kuartal kedua (tumbuh minus 5,32%), hingga kuartal ketiga juga masih minus 3,49%.

Angka ini lebih rendah dari 2019, di mana tahun ini banyak dipengaruhi masa pandemi, selain secara umum akibat kerapuhan sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri yang diterapkan di negeri ini.

Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah telah melakukan beberapa langkah. Di antaranya dengan menjalin hubungan kemitraan yang bersifat regional yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

RCEP ini melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan mitranya yaitu Cina, Korsel, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini baru saja ditandatangani para menteri perdagangan negera-negara peserta yang disaksikan Presiden Joko Widodo.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan alasan Indonesia membutuhkan perjanjian RCEP.

Pertama, untuk menghadapi dinamika perdagangan internasional yang tidak pasti. Dinamika ini dipengaruhi kebijakan yang diatur sistem perdagangan internasional, perjanjian antarnegara dan kawasan, hingga harga komoditas.

Agus juga menyebut, melemahnya kepercayaan terhadap WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) beserta sistem multilateral, telah mengalihkan banyak negara kepada kesepakatan-kesepakatan regional, terutama bilateral (CNN, 15/11/2020).

Alasan kedua, untuk menghindari dampak akibat perang dagang AS-Cina. Menurutnya, negara-negara yang punya hubungan dagang langsung dengan AS dan Cina mulai mengalihkan ketergantungan dari keduanya untuk bersaing dengan negara lain.

Ketiga, sebagai langkah mitigasi dampak dari pandemi Covid-19 yang menekan perdagangan dunia yang sebelumnya sudah kurang kondusif. Hal ini membuat ekonomi dunia membutuhkan tahap pemulihan yang tidak bisa dilakukan sendiri dan dengan proses yang cepat.

Maka, Agus meyakini RCEP akan membangun harapan berlangsungnya pemulihan ekonomi secara lebih cepat (CNN, 15/11/2020).

Ia juga memaparkan potensi peningkatan ekonomi melalui RCEP, yaitu pada ekspor dan investasi. Mendasarkan pada kajian lembaga swasta, peningkatan ekonomi bisa didapat pada tahun kelima sejak ratifikasi perjanjian RCEP. Kenaikan ini berasal dari kenaikan hubungan kerja sama dengan negara RCEP.

Baca juga:  Saat Perbankan Terguncang Isu “Rush”

RCEP berpotensi meningkatkan ekspor ke negara-negara peserta sebesar 8%, dan investasi ke Indonesia sebesar 18-22%. PDB Indonesia juga diprediksi akan naik 0,05%pada tahun 2021-2032. Jika tidak ikut RCEP PDB akan turun 0,07%.

Indonesia, juga bisa mendapat manfaat lain dengan negara-negara non-RCEP melalui perluasan peran Indonesia melalui global supply chain dari spill over effects yang berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2%.

Kendati begitu, potensi ini bisa ditangkap bila koordinasi bisnis di dalam negeri mendukung dan terhubung. Mulai dari dunia usaha besar hingga UMKM, pemerintah, dan lainnya dengan cara meningkatkan daya saing secara terus menerus.

Sebelumnya Mendag Agus Suparmanto menyampaikan hingga September 2020 ini Pemerintah telah menuntaskan 20 perjanjian dagang internasional, 13 negosiasi yang masih berlangsung, 17 negosiasi yang masih penjajakan (CNN, 24/10/2020).

Di antaranya bersifat bilateral, seperti dengan Jepang (EPA), Pakistan (PTA), Cile (CEPA), Palestina, dan Australia. Ada juga yang bersifat regional seperti ASENA dengan Australia-New Zealand (FTA), ASEAN dengan India, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, termasuk dengan Uni Eropa dan RCEP yang disebutkan di atas.

Kebijakan Kontroversial

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menahan kelesuan yang mengarah resesi dengan berbagai stimulus. Di awal pandemi, pemerintah mengeluarkan Perppu 1/2020 tentang penanganan Covid-19 yang oleh banyak pihak dianggap tidak mencerminkan penanganan terhadap pandemi atau kesehatan rakyat, namun lebih mengedepankan upaya penyelamatan ekonomi khususnya kepentingan para kapitalis, di samping aneka pelanggaran terhadap konstitusi, potensi korupsi, dll.

Pemerintah juga mengeluarkan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang pengesahannya terkesan terburu-buru dan minim partisipasi yang berakibat banjir kritik. UU ini digadang menjadi solusi bagi perbaikan ekonomi, namun senyatanya lebih mengutamakan kepentingan para kapitalis dan investor, baik asing maupun aseng.

Inti dari UU ini sebenarnya adalah memuluskan langkah-langkah kapitalis untuk bisa masuk dan melakukan investasi besar-besaran di Indonesia, dengan cara memangkas dan mengubah semua aturan perundangan selama ini yang tidak kondusif dan menjadi penghalangnya.

Di luar negeri, pemerintah menjalin relasi yang semakin mesra dengan Cina. Sejak awal rezim ini terbentuk tahun 2014, hubungan Indonesia-Cina semakin erat dan semakin mesra. Tidak hanya bidang ekonomi, tapi juga politik. Di bidang ekonomi, Indonesia terlibat dalam perjanjian One Belt One Road (OBOR) dengan Cina.

Pada 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengumumkan gagasan OBOR yang merupakan inisiasi strategi geopolitik Tiongkok dengan pemanfaatan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan yang tersebar di kawasan Eurasia.

Indonesia melalui Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan, saat itu, mengatakan proyek kerja sama Indonesia dan Cina melalui OBOR ini siap dilaksanakan. Ditandai dengan ditekennya 23 Memorandum of Understanding (MoU) antara pebisnis Indonesia dan Cina setelah pembukaan KTT Belt and Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4/2019).

Baca juga:  Bowo Tik Tok dan Fans, Generasi Rapuh Korban Sistem Kapitalisme Sekuler

Nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$14,2 miliar. Dan kini, Indonesia telah melakukan kerja sama regional melalui RCEP seperti disampaikan di atas.

Alasan Menolak RCEP

Sebagai terobosan kerja sama perdagangan yang dipilih pemerintah, sebenarnya RCEP tidak bisa menjamin perbaikan perdagangan Indonesia.

Sebab pertama, perbedaan RCEP dengan model kerja sama perdagangan lainnya hanya pada pilihan kesamaan wilayah yang saling berdekatan.

Jika ini saja, tentu tidak ada bedanya dengan kerja sama perdagangan regional lainnya. Jika kerja sama regional yang sudah ada tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, tentu tidak jauh beda dengan RCEP ini.

Kedua, dari sisi internal dalam negeri. Jika kebijakan impor masih lebih besar daripada ekspor, dipastikan tidak menyelesaikan masalah. Sebab, hanya menambah beban saja anggaran saja.

Impor bisa dilakukan jika memang dalam keadaan tidak ada solusi lain selain impor. Yang masih menjadi PR sejak dulu adalah, impor dilakukan, sementara di dalam negeri susah memasarkan produk dan komoditasnya.

Akibatnya menjadi blunder dan yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil, petani, nelayan, pemilik usaha kecil dan mikro.

Ketiga, komoditas barang ekspor yang berupa bahan mineral sebagian besar tidak dikuasai lagi oleh negara, khususnya terkait hasil sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas, tembaga dan sebagainya. Tetapi dimiliki swasta dan asing.

Jika komoditas-komoditas seperti yang dijadikan “jualan” ekspor pemerintah, sama saja hanya dinikmati kelompok kapitalis saja. Pemerintah hanya sebagai pelayan para kapitalis untuk memasarkan produk mereka.

Sementara produk milik anak bangsa dari kalangan UMKM—khususnya yang dimiliki sebagian besar rakyat menengah ke bawah—tidak menerima manfaat kerja sama perdagangan semacam RCEP ini.

Perubahan Mendasar

Semua upaya diharapkan mampu memperbaiki bahkan mengantarkan Indonesia kepada kesejahteraan dan keadilan sesuai cita-cita. Tentu dengan perangkat dan perbaikan di bidang lain yang saling terkait.

Namun apalah mau dikata, perdagangan dan kerja sama di atas seakan mengulang kegagalan pada masa sebelumnya, di mana Indonesia hanya dijadikan objek bukan subjek perekonomian dunia.

Hubungan bilateral, multilateral, dan internasional di bidang perdagangan yang selama ini berjalan memang perlu dilakukan dengan cerdas dan adil agar mampu mendatangkan devisa negara. Sementara, sistem perdagangan di dunia masih cenderung menguntungkan negara besar, baik karena lemahnya diplomasi ataupun kekuatan dalam negeri.

Namun, yang lebih penting adalah negara-negara besar mampu mendikte mitra dagangnya, sehingga kerja sama menjadi tidak setara. Entah menggunakan tekanan militer, pelemahan nilai mata uang, jebakan utang, jebakan investasi, atau perang dagang, dll..

Jika hal-hal di atas belum diselesaikan, perdagangan dan kerja sama perdagangan yang dilakukan tidak akan berjalan fair. Akan selalu terjadi hegemoni. Bahkan, semua cara dilakukan demi memenuhi kepentingan masing-masing.

Baca juga:  Amerika Serikat; Ini Bukan Masalah Negaranya, tapi Sistemnya

Yang kuat akan semakin kuat, yang lemah susah menjadi kuat, bahkan mulai ada korban negara yang gagal seperti Yunani, Zimbabwe, dan bukan tidak mungkin Indonesia.

Indonesia, dalam rangka memenuhi penyelenggaraan negara dan pelayanan rakyatnya melupakan potensi besarnya—yang justru sudah, sedang, dan akan terus diincar dan dikuasai asing—yaitu sumber daya alam. Diperlukan sebuah tata kelola SDA yang benar sesuai Islam agar SDA bisa menjadi penopang perwujudan kesejahteraan.

Pengelolaan SDA dalam Islam

Kondisi SDA Indonesia yang sedang terjajah adalah sebuah fakta yang terang benderang. Kondisi ini muncul karena jerat ideologi kapitalisme dalam pengelolaan SDA Indonesia. Untuk mewujudkan kembali kedaulatan energi, perlu ada perlawanan terhadap ideologi yang diterapkan saat ini, yaitu kapitalisme.

Solusi untuk mengembalikan kedaulatan migas/energi dan terbebas dari cengkeraman kapitalisme global adalah dengan menerapkan syariat Islam dalam pengelolaan sumber seperti minyak, gas, dan batu bara, serta sumber energi lainnya menjadi milik umum yang wajib dikelola negara.

Dalam konsep Islam, sumber energi yang jumlahnya melimpah, masuk dalam kategori milik publik. Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara secara profesional dan bebas korupsi. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik. Ia tidak boleh diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing.

Rasulullah saw. bersabda, “Abyadh bin Hammal pernah menghadap kepada Nabi saw. dan memohon agar ia diberi bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil berada di daerah Ma’rib. Lalu beliau memberikan tambang itu kepada Abyadh. Namun tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis beliau berkata, ‘Tahukah Anda, bahwa yang Anda berikan adalah (seperti) air yang mengalir?’ Ibnu Mutawakkil berkata, maka Rasul mencabutnya darinya.” (HR Baihaqi dan at Tirmidzi).

Rasulullah juga bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Api dalam pengertian energi, termasuk minyak dan gas bumi serta batu bara, adalah milik umum yang harus dikelola negara. Dengan segenap kewenangannya, negara bakal mampu mendistribusikannya kekayaan ini dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat.

Selanjutnya, harus ada perubahan mendasar di bidang politik. Syariat Islam tidak bisa dijalankan oleh selain Khalifah, oleh sebab itu, tata pemerintahan dan politik juga harus diubah sesuai Islam yaitu dengan menerapkan syariat kaffah oleh Khilafah.

Terakhir, segala hal yang terkait langsung maupun tidak, seperti terkait sistem keuangan, sistem pengelolaan APBN harus sesuai dengan syariat. Termasuk sistem hukum dan peradilan, dll.

Dengan demikian, harus dilakukan perubahan mendasar pada pilar-pilar kehidupan bernegara berdasar kesadaran bersama, bahwa dengan Islam kaffah hidup akan lebih baik, dunia akhirat. [MNews/Gz]


#BongkarBorokDemokrasi
#PerempuanRinduPerubahanHakiki
#PerempuanBicaraDemokrasi-Khilafah


 

One thought on “Jerat Kapitalisme Melalui RCEP

  • 21 Desember 2020 pada 13:15
    Permalink

    Astaqfurullah….sepertinya semua kebijakan yg diambil endingnya bukan unt kepentingan rakyat ya?sangat jauh dg sistem yg berlaku dalam islam

Tinggalkan Balasan