Reklamasi, Objek Silat Lidah Korporasi

 

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diamanatkan untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara. Amanat itu tertuang dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan Anies atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN. (bisnis.com, 10/12/2020).

Berdasarkan putusan MA ini, maka dengan kata lain Anies pun diperintahkan untuk memperpanjang izin atas pemegang izin PT Muara Wisesa Samudra, selaku pengembang reklamasi Pulau G.

Reklamasi Pulau G Tak Proporsional

Tak ayal, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta adalah termasuk pihak yang kecewa dengan penolakan PK oleh MA terkait perpanjangan izin reklamasi Pulau G tersebut.

Menurut Nelson Nikodemus, anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, semestinya MA mempertimbangkan dampak buruk yang ditimbulkan reklamasi di Teluk Jakarta. Pasalnya, reklamasi, terutama Pulau G, akan merusak ekosistem pesisir, memperbesar risiko banjir, dan membahayakan objek vital nasional seperti pembangkit listrik, kabel bawah laut, alur pelayaran, dan lainnya.

Dan terkait kerusakan ekosistem pesisir, reklamasi jelas menghilangkan sumber penghidupan nelayan, khususnya nelayan kecil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati meminta Pemprov DKI menempuh jalur hukum selanjutnya, yaitu PK kedua.

Bagaimana pun, proyek reklamasi ini tak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sudah telanjur diberikan izinnya. Ada persoalan sosial, keadilan ekologis, dan keberlanjutan lingkungan hidup yang wajib menjadi patokan.

Di samping itu, pada dasarnya reklamasi Pulau G tidak mudah karena Pemprov DKI tidak memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang dimandatkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU 1/2014.

Baca juga:  Politik Dinasti: Dipelihara Demokrasi, Ditolak Islam

Ini jelas menunjukkan bahwa reklamasi Pulau G tak terencana secara proporsional.

Demokrasi, Fasilitator Ideologi Kapitalisme

Mencermati hal ini, sungguh tak ubahnya sebuah ironi. Betapa mudahnya kebijakan gubernur yang bertujuan melarang reklamasi berdasarkan kajian para ahli dan demi mengakomodasi aspirasi rakyat, malah dibatalkan lembaga yudikatif. Betapa tak kalah ironis, ketika yang dimenangkan lembaga peradilan adalah korporasi.

Dalam demokrasi, saling serobot kepentingan adalah niscaya. Gubernur produk demokrasi, yang meski mencoba menyuarakan aspirasi rakyat, tetaplah sangat mungkin tak berkutik ketika ada kepentingan lebih besar yang minta dimuluskan.

Kasus reklamasi ini hanyalah objek silat lidah korporasi. Ini adalah salah satu contoh kecil bukti kuatnya permainan kepentingan dalam demokrasi. Bahwa yang berhak menang adalah yang berani bayar. Ini menunjukkan, praktik neoliberalisasi ekonomi nyata terjadi. Karena sistem demokrasi adalah fasilitator ideologi kapitalisme.

Adanya unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam tata laksana pemerintahan yang konon dapat menjadikan kekuasaan penyelenggara negara tidak absolut, ternyata hanya jargon belaka. Demi menutupi keserakahan kapitalisme.

Karena memang demokrasi tak bisa dilepaskan dari ideologi kapitalisme. Demokrasi memang telah melegitimasi dirinya sebagai sebuah pandangan di mana manusia berhak membuat peraturan (undang-undang). Menurutnya, rakyat adalah sumber kekuasaan. Maka, rakyat pula yang kemudian membuat undang-undang.

Rakyat pula yang menggaji kepala negara untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuatnya. Tersebab itu, rakyat berhak mencabut kekuasaan itu dari kepala negara, sekaligus menggantinya, hingga akhirnya mengubah undang-undang sesuai kehendaknya (rakyat).

Hal ini terjadi karena sistem demokrasi adalah kontrak kerja antara rakyat dengan kepala negara. Kepala negara ini tadi yang digaji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat rakyat.

Baca juga:  Disintegrasi, Kegagalan Demokrasi

Akan tetapi, benarkah praktiknya demikian? Nyatanya tidak! Demokrasi yang lahir dari rahim kapitalisme, dengan segala unsurnya, tetap mengutamakan dominasi sistem ekonomi sebagai produk ideologi kapitalisme tersebut.

Sebagai bukti, penerapan ideologi kapitalisme di negara-negara di seluruh dunia, ternyata sangat memengaruhi elite kekuasaan (pemerintahan) sehingga mereka tunduk kepada para kapitalis (pemodal). Bahkan dapat dikatakan, para kapitalislah yang menjadi penguasa sesungguhnya di negara-negara penganut ideologi kapitalisme.

Inilah faktor yang membuat demokrasi layak tak layak dianut. Demokrasi sangat mudah ditarik ulur kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya, yakni kapitalisme.

Saatnya Ganti Demokrasi dengan Khilafah

Sebagai sebuah sistem yang ideal semata-mata dalam kacamata manusia sekaligus yang mustahil mengakomodasi sistem terbaik yang bersumber dari Sang Khalik, maka demokrasi juga harus didefinisikan kembali sebagai sebuah sistem yang “meniscayai” sekularisme. Padahal, satu-satunya aturan konsisten hanya yang berasal dari Allah SWT.

Dengan kata lain, demokrasi tidak akan pernah memberi ruang bagi tata aturan yang tetap. Demokrasi justru akan selalu diisi oleh unsur-unsur kebijakan yang tidak stabil. Karenanya, adanya pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam demokrasi—yang diklaim untuk menghindari sifat otoriter pemerintahan—pada praktiknya [demokrasi] dipastikan malah menjadi ruang bebas dan luas bagi tercapainya kepentingan ideologi kapitalisme. Tak heran, jika kemudian demokrasi selalu sarat kepentingan, termasuk kepentingan korporasi.

Belum lagi adanya mekanisme suap dari swasta kepada stakeholder (penguasa/pejabat) demi legalisasi suatu perundangan maupun jatuhnya vonis hukum peradilan. Ini adalah sesuatu yang lazim dipraktikkan dalam demokrasi. Ditambah sekularisme yang membuat manusia tak lagi takut dosa, maka wajar akhirnya berujung korupsi pejabat/aparat.

Baca juga:  Omnibus Law dan Lonceng Kematian Demokrasi

Adanya mekanisme ini menegaskan bahwa demokrasi harus diganti secara sistemis dan ideologis. Jika dikaitkan dengan Islam, maka sekularisme demokrasi mustahil menjadikannya dapat mengelaborasi aturan Islam yang berasal dari Sang Khalik.

Pun Islam, sebagai suatu ideologi dan sistem kehidupan yang tegas dalam urusan halal dan haram, mustahil pula dikompromikan dengan demokrasi yang meniadakan peran dan aturan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Firman Allah SWT, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al-Maidah [05]: 50).

Sungguh, sistem pemerintahan Islam adalah Khilafah. Sistem Khilafah adalah sistem yang berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang saat ini dikenal di seluruh dunia. Hal ini ditinjau baik dari asas yang melandasinya, pemikirannya, pemahamannya, standar hidupnya, serta berbagai hukum yang mengatur seluruh urusan manusia selaku rakyatnya.

Mekanisme penegakan konstitusi dan legislasi hukum dalam sistem Khilafah juga memiliki standar yang berbeda dengan seluruh sistem di dunia saat ini. Termasuk, perbedaan itu tentu saja dengan sistem demokrasi.

Bagi Khilafah, kedaulatan adalah di tangan hukum syara’. Keberadaan Khalifah selaku kepala negara Islam yang bersistem Khilafah, adalah untuk memerintah umat menurut Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya.

Khatimah

Karenanya jelas, demokrasi bukan berasal dari Islam. Demokrasi tidak akan pernah bisa dijejalkan dalam sistem Islam. Pun sebaliknya.

Demokrasi adalah sistem kufur. Karena demokrasi menjadikan kewenangan membuat hukum ada di tangan manusia, bukan pada Allah SWT, Rabb semesta alam. Firman Allah SWT, “Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah.” (TQS Yusuf [12]: 40). [MNews/Gz]


#BongkarBorokDemokrasi
#PerempuanRinduPerubahanHakiki
#PerempuanBicaraDemokrasi-Khilafah

Tinggalkan Balasan