Larangan Normalisasi Adalah Perintah Allah SWT

Muslimahnews.com, INTERNASIONAL — Beredar informasi dari media Israel yang mengklaim Indonesia sangat ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, sebagaimana dilakukan beberapa negara Arab.

Sebagaimana diketahui, selama ini Indonesia, sebagai negeri muslim terbesar di dunia, menyatakan diri sebagai negara netral dan mengklaim bahwa perjuangan Palestina menjadi napas diplomasinya. Termasuk menjadi salah satu negara yang lantang mengecam penindasan rezim zionis Israel terhadap rakyat Palestina (sindonews.com, 14/12/2020).

Klaim ini pun dibantah Kementerian Luar Negeri Indonesia. Melalui juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, pihaknya menyatakan menolak laporan sejumlah media bahwa “Israel akan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam waktu dekat”. (BBC News Indonesia)

Terkait normalisasi ini, MNews mewawancarai pengamat dunia Islam, Ustazah Pratma Julia Sunjandari (16/11/2020). Berikut petikannya.


1) Publik Indonesia sempat digegerkan dengan pengaktifan kembali “calling visa” untuk warga negara Israel November lalu. Tak lama, diberitakan lagi pemerintah Indonesia bakal menormalisasi hubungan dengan Israel mengikuti jejak UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Bagaimana menurut Ustazah?

Adanya pemberitaan normalisasi ini, meskipun Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah (15/12/2020) membantah, publik jelas harus waspada.

Maklum, walaupun memang belum terbukti, media internasional mendapatkan informasi itu dari sumbernya, yaitu Menteri Intelijen Israel, Elie Cohen saat diwawancarai Radio AD Israel.

Baca juga:  Gaza dan Ukhuwah Sejati

Berita heboh ini sampai dibahas The Guardian, The Jerusalem Post, Times of Israel, dan lainnya. Hanya saja sikap Kemlu sendiri sering kali tidak seiring dengan keputusan pemerintah.

Kemlu memang harus bersikap normatif yang mengesankan posisi Indonesia harus sesuai dengan doktrin sebagai negara netral, antipenjajahan, dan sebagainya.


2) Artinya pemerintah Indonesia sebetulnya tidak netral?

Nyatanya dalam konflik Laut Cina Selatan, sekalipun di depan Menlu AS Mike Pompeo, ditekankan posisi Indonesia tidak memihak AS atau Cina, publik bisa mengindra bahwa pemerintah cukup getol membuka bisnis dengan Cina. Termasuk program vaksinasi Sinovac yang kontroversial.

Apalagi Indonesia sebenarnya tidak steril sama sekali untuk berhubungan dengan Israel. Selain calling visa WN Israel itu yang telah tertuang dalam Permenkumham 2012, di tahun 1970-an Indonesia pernah membeli senjata dari Israel. Lalu pada 1980-an, militer Indonesia latihan bersama dengan Israel.


3) Apakah ini termasuk di dalam agenda “Abraham Accord” untuk menormalisasi hubungan Israel dengan banyak negara?

Pertemuan LBP dengan Donald Trump di Gedung Putih (17/11/20) “yang tidak diagendakan” disertai kehadiran Jared Kushner, menantu Yahudi militan sekaligus Penasihat Trump terkait masalah Timur Tengah, jangan dilupakan.

Baca juga:  Lebih dari 6.000 Warga Palestina Ditangkap Israel Selama Tahun 2018

Tak bisa dimungkiri, Abraham Accord adalah “prestasi” Trump menjelang injury Trump. Konon, normalisasi hubungan Israel yang dilakukan Indonesia dan Oman akan terjadi sebelum 20 Januari 2021, saat Trump meninggalkan Gedung Putih.


4) Mengapa Trump begitu “ngotot” untuk merealisasikannya, Ustazah?

Trump sebagai personifikasi Republikan adalah kaum Evangelist. Kristen Protestan yang sejak kedatangan imigran Eropa ke AS telah mengadopsi doktrin Perjanjian Lama yang meyakini Yahudi harus dikembalikan ke Palestina.

Maka semua penghalang, yakni pengingkaran dan permusuhan negeri-negeri muslim, harus disingkirkan. Trump butuh pengakuan mereka dengan cara menormalisasi hubungan.

Oleh karenanya, ini bukan sekadar persoalan pribadi Trump, melainkan masalah ideologis. Yahudi itu sangat berpengaruh dalam pemerintahan AS. John J. Mearsheimer dari Universitas Chicago dan Stephen M. Walt dari Harvard, telah menuliskannya dalam buku The Israel Lobby and US Foreign Policy.

Tidak mustahil bagi AS menekan negeri-negeri muslim yang telah kehilangan muruahnya, untuk mengikuti titah negara kufur itu.


5) Jadi, pengharaman normalisasi jangan sampai berubah?

Karena itulah, wajib dipahami pengharaman normalisasi hubungan dengan Israel bukan sekadar bertentangan dengan perikemanusiaan, undang-undang, atau semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung 1955. Keharaman berhubungan dengan Israel adalah perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.


6) Apakah cukup dengan pengharaman normalisasi, Ustazah?

Dalam banyak ayat, Allah menyerukan jihad kepada kafir harbi fi’lan, Israel laknatullah yang telah merampas bumi Palestina, membunuh, dan menjajah saudara-saudara kita.

Baca juga:  Pengkhianatan para Ulama Pro Israel

Jihad adalah penyelesaian, karena menurut hadis tidak ada amalan yang setara dengan jihad. Itulah risalah agung, yang sayangnya hanya bisa direalisasikan jika Khilafah tegak kembali.  [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan