Di Balik Penghargaan Orang Terkaya, Ada Kisah Nestapa

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI — Siapa sih yang tak mau kaya? Jika kita tanya kepada seluruh manusia, mereka tak akan menolak ditakdirkan kaya. Bagi kebanyakan manusia, kekayaan adalah harta yang paling berharga. Tanpa uang, orang mengira tak akan dapat membeli apa-apa.

Baru-baru ini majalah Forbes menayangkan list 50 orang terkaya di Indonesia. Peringkat pertama hingga ketiga masih diduduki juara tahun sebelumnya.

Hartono bersaudara berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai orang terkaya di Indonesia. Perusahaan PT Djarum dan PT Bank Central Asia ini mengumpulkan kekayaan US$38,8 miliar setara dengan Rp546,9 triliun (tempo.co, 11/12/20).

Dari daftar 50 orang terkaya, Forbes juga merilis daftar 5 orang terkaya dan paling muda di Indonesia. Di usia yang masih kepala 4 mampu meraih kekayaan yang luar biasa. Seperti Ciliandra Fangiono yang meraih nomor 30 orang terkaya di usia 44 tahun. Disusul Lukman Lukminto (45), Arini Subianto (49), Garibaldi Thohir (55), dan Hari Tanoe (55). (kompas.com, 12/12/20).

Di sisi lain, bersamaan dengan rilis tersebut, ada berita memilukan yang menyayat hati nurani para ibu atau orang yang membacanya.

Seorang ibu di Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara, ditemukan bersama tiga anak balitanya. Kondisi ketiga balita tersebut telah tergorok parang. Belakangan diketahui, sang ibulah yang tega menghabisi nyawa anaknya, dan alasannya terimpit masalah ekonomi. (sumut.inews.id, 10/12/20).

Kondisi yang Memprihatinkan

Sungguh sebuah kondisi yang berkebalikan. Di satu sisi ada sekelompok orang yang menikmati kekayaan begitu banyak. Di sisi lain justru ada keluarga yang terjerat kemiskinan. Apalagi di Nias Utara ternyata merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.

Badan Pusat Statistik pada 2017 mencatat tingkat persentase kemiskinan di Nias Utara sebesar 29,06% atau sekitar 381.696 jiwa (medan.tribunnews.com, 5/1/18).

Baca juga:  Harapan 2021: Songsong Abad Khilafah

Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk miskin juga meningkat setelah pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) pada (15/7/20) merilis, persentase kemiskinan rakyat Indonesia per Maret 2020 meningkat sekitar 0,56% bila dibanding September 2019, yakni 9,78% atau 26,42 juta jiwa. Dengan banyaknya PHK dan banyak usaha yang gulung tikar, persentase kemiskinan saat ini bisa jadi makin meningkat. (bps.go.id, 15/7/20)

Ekonomi Kapitalisme Melahirkan Kesenjangan

Kesenjangan yang dialami bangsa ini merupakan hasil diterapkannya kapitalisme. Sistem ini memberikan kebebasan hak milik kepada setiap individu. Kebebasan ini tak ada batasnya. Setiap orang boleh melakukan usaha dengan cara apa pun meskipun bertentangan dengan agama.

Negara yang mengadopsi sistem kapitalisme hanya bersifat sebagai regulator. Akhirnya hanya orang bermodal yang dapat mengembangkan kekayaannya. Ia pun akan melakukan usaha yang dinilai mendatangkan untung besar.

Para kapitalis dengan modalnya yang besar akan mengelola sumber daya alam, tapi untuk kepentingan sendiri. Negara hanya menarik pajak dari mereka. Sedangkan keuntungan yang besar, para kapitalis yang dapat.

Para kapitalis itu tak akan memikirkan bagaimana nasib rakyat di sekitar tambang. Pertambangan di Kalimantan, misalnya. Para pengusahanya bermegah-megahan di Jakarta menikmati hasil tambang, sementara rakyat di sekitar pertambangan justru sekarat dengan lubang bekas tambang atau zat buangan yang beracun.

Kapitalisme juga tidak memberikan jaminan distribusi kekayaan, sebab sistem ini bertumpu pada ekonomi nonriil dan bunga ribawi.

Adanya bursa saham dan perbankan ribawi mengakibatkan harta hanya berputar di kalangan tertentu saja, yang bermodal besar. Sementara perputaran uang sangat dibutuhkan masyarakat agar ekonomi bergerak.

Dampaknya, ketika perputaran uang di tengah masyarakat terbatas, menjadikan rakyat kecil tidak bisa bekerja karena tidak ada modal, hingga berakibat naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Baca juga:  Solusi Total Atasi Kemiskinan Massal

Sistem perbankan ribawi akan menjadikan para pemodal lebih senang menyimpan hartanya di bank untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Sementara rakyat biasa yang meminjam uang, justru harus mengembalikan pinjaman itu, dengan bunga.

Tidak sedikit terdengar kisah tragis dari mereka yang tak mampu mengembalikan pada batas waktu kesepakatan. Harta yang dijaminkan akhirnya raib disita bank.

Inilah salah satu contoh yang menyebabkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Tidak pernah usai dalam masyarakat di sistem kapitalisme.

Mengapa dalam sistem ini pemodal besar bisa menguasai banyak sumber-sumber aset strategis? Tidak lain dan tidak bukan karena adanya jaminan legal formal berupa Undang-Undang (UU).

Jaminan UU ini berasal dari penerapan demokrasi. Dengan menganggap suara wakil rakyat sebagai penentu aturan, menjadikan UU yang dibuat hanya berpihak pada pihak tertentu. Bahkan anggapan “suara mereka adalah suara Tuhan” membuat kebijakan itu tidak bisa disalahkan.

Sebagai contoh, disahkannya UU Omnibus Law, UU Minerba, dll. telah membuat para kapitalis untung, sedang rakyat menjadi buntung.

Islam Mengikis Kesenjangan

Islam dengan sistem pemerintahan Khilafah akan bersikap adil kepada seluruh warga negara, baik kaya maupun miskin. Dalam sistem pengelolaan harta, Islam tak membatasi kekayaan individu. Islam justru mendukung setiap individu untuk bekerja dan berusaha mengembangkan hartanya.

Namun, usaha mendapatkan harta itu harus disesuaikan dengan hukum syara’. Jika usaha yang dilakukan bertentangan dengan hukum syara’, negara akan memberikan sanksi sesuai pelanggarannya.

Bagaimana dengan usaha SDA? Pengelolaan SDA akan langsung ditangani negara dan hasilnya dikembalikan untuk rakyat. Rakyat yang kaya tak diperkenankan memonopoli tambang yang ada, karena barang tambang, hutan, laut, dan beragam sumber daya alam lainnya adalah milik umum. Haram hukumnya dikuasai segelintir orang.

Sistem ekonomi Islam juga akan mengharamkan praktik ribawi. Semua usaha berbasis sektor riil, tidak ada sektor nonriil. Sehingga kekayaan yang dimiliki masyarakat adalah kekayaan yang sifatnya nyata, bukan hitung-hitungan angka semata.

Baca juga:  Reklamasi, Objek Silat Lidah Korporasi

Dengan ditiadakannya praktik ribawi, badan usaha atau orang yang meminjamkan uang hanya berniat untuk menolong dan meringankan masalah saudaranya.

Aturan UU yang dibuat pemerintah (Khilafah) akan mengacu pada hukum syara’, bukan berdasar keinginan badan usaha atau orang tertentu. Negara bukan sekadar regulator, melainkan berperan sebagai pengatur urusan umat. Maka, negara akan berusaha semaksimal mungkin menyejahterakan rakyatnya.

Negara tak akan membedakan apakah mereka kaya atau miskin. Semua memiliki hak yang sama. Dengan hasil pengelolaan SDA dan pendapatan lainnya, negara akan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana, penyediaan lapangan kerja, hingga jaminan keamanan yang memadai. Rakyat tak perlu pusing dalam usaha memenuhi kebutuhannya.

Di sisi lain, orang-orang kaya pun diberikan dukungan untuk berinfak sebagai sarana untuk mendapatkan surga-Nya. Dengan menyentuh keimanannya, mereka didorong untuk berjual beli di jalan Allah. Sebagaimana yang dilakukan para Sahabat Rasulullah Saw..

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.” (QS Al-Taubah: 111).

Demikianlah kemampuan Islam beserta seluruh perangkat sistemnya dalam menyelesaikan masalah, termasuk kesenjangan kekayaan. Syariat Islamlah yang dibutuhkan negeri ini agar seluruh persoalan dan terselesaikan secara tuntas. Selamat dunia dan akhirat. Insyaallah. [MNews/Gz]


#BongkarBorokDemokrasi

#PerempuanRinduPerubahanHakiki
#PerempuanBicaraDemokrasi-Khilafah

Tinggalkan Balasan