“Rule by Law”, Lahir dari Sistem Hukum Sekuler

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si. | #PerempuanBicaraPerubahan

MuslimahNews.com, OPINI — Indonesia menjadi sorotan dunia atas dugaan pelanggaran HAM oleh aparat, terhadap tewasnya enam orang anggota FP1. Umat pun semakin meradang, saat kriminalisasi terhadap ulama kembali terjadi. Ditangkapnya imam besar FP1, membuat umat semakin mempertanyakan keberadaan hukum di negeri ini.

Seperti apa yang menjadi respons mantan Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang menyebutkan bahwa hukum yang berlaku di negeri ini untuk kepentingan kekuasaan.

“Sangat khawatir negara hukum yang semakin menunjukkan “rule by law” bukan “rule of law”. “Rule by law”, hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. “Rule of law”, hukum digunakan untuk keadilan, menghormati HAM, dan perlakuan sama di depan hukum,” ujarnya. (nasional.okezone.com 13/12/2020)

Apakah hukum di negeri ini sudah mati? Apakah rezim telah mengubur hidup-hidup arti keadilan bagi warganya? Apa yang salah dengan hukum di negeri ini? Bagaimana Islam memberikan jawabannya?

Kriminalisasi dan Diskriminasi Hukum

Cendekiawan muslim Muhammad Ismail Yusanto (MIY) mengatakan, peristiwa penangkapan HR5 adalah bentuk kriminalisasi dan diskriminasi hukum. Dikatakan kriminalisasi karena mengkriminalkan sesuatu yang bukan kriminal. Pasalnya, Polda Metro Jaya menahan HR5 karena kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakpus.

Padahal, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, tak ada sanksi pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan ataupun tidak ikut dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Hanya diberikan tindakan administratif seperti bayar denda. (liputan6.com 7/12/2020)

Lalu dinilai diskriminatif karena telah kita ketahui bersama, ada banyak titik atau lokasi tempat berkerumun massa. Seperti kampanye pilkada, konser dangdutan, pusat perbelanjaan, dll,, namun sang penyelenggara bebas dari jeratan hukum. Inilah yang MIY sebutkan bahwa hukum di Indonesia sangat diskriminatif, yaitu tajam ke lawan dan tumpul ke teman.

Sehingga wajar, dari kalangan intelektual hingga ibu rumah tangga beranggapan penangkapan HR5 tak mendasar. Dan inilah bukti kesekian kalinya bahwa hukum di negeri ini seolah menjadi alat gebuk penguasa pada lawan politiknya.

Hukum Amburadul dari Awal

Ini baru kasus HR5. Bagaimana dengan kasus lainnya? Tak jauh beda. Lembaga peradilan yang diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan, nyatanya menjadi tempat yang berperan penting menjauhkan masyarakat dari keadilan.

Baca juga:  Kemelut Utang BUMN, Waspadalah, Waspadalah!

Segerombolan “mafia peradilan” tak kasat mata, namun terasa keberadaannya. Hampir seluruh lapisan aparat penegak hukum diduga terlibat, mulai dari polisi, jaksa, hakim, panitera, hingga advokat; mulai dari tingkat daerah sampai di Mahkamah Agung.

Transparency International Indonesia (TII) pernah melakukan survei Global Corruption Barometer (GCB). Hasilnya, lembaga peradilan dan parlemen berebut kursi untuk mendapatkan predikat lembaga terkorup di Indonesia.

Lihatlah bagaimana hukum negeri ini memperlakukan sang koruptor bertitel miliarder, Djoko Tjandra, yang telah menggarong ratusan miliar uang negara.

Djoko hanya dijatuhi pidana dua tahun penjara. Sedangkan Abu Bakar Ba’asyir, sang ulama yang tak pernah merugikan negara, dengan tuduhan yang terkesan diada-adakan, malah di hukum 15 tahun penjara.

Koruptor kakap banyak yang dibebaskan, sementara pencuri kelas teri hampir tak pernah lolos dari hukuman.

Sungguh, mencari keadilan seperti mencari sebatang jarum ditumpukan jerami. Rumit, berbelit, penuh tikungan dan jebakan, yang berujung pada ketidakpercayaan umat pada hukum negeri ini.

Bukan Hanya Rezim, Tapi Juga Landasannya yang Sekuler

Jika kita cermati, “rule by law” alias hukum yang digunakan untuk kepentingan penguasa, bukan hanya terjadi di rezim Jokowi. Sejarah mencatat, hal demikian juga dilakukan para pendahulunya, bahkan di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia.

Lihatlah bagaimana Buya Hamka dijeruji atas tuduhan yang seperti mengada-ada. Beliau dituduh bersekongkol untuk membunuh Presiden kala itu. Apakah Buya Hamka koruptor? Tidak, beliau adalah ulama.

Sehingga, bukan hanya rezim yang menjauhkan umat dari hidup berkeadilan. Tapi juga yang utama adalah sistem peradilan itu sendiri, yaitu sistem hukum yang dilandasi sistem Barat yang sekuler ‘sistem yang memisahkan negara dengan agama’.

Agama jadi tertolak secara mutlak dalam mengendalikan tata kelola pemerintahan dan hukum peradilan negeri ini. Sementara rezim hanya didaulat sebagai operator sistem tersebut.

Sumber pokok Hukum Perdata di Indonesia sendiri berasal dari hukum perdata Prancis, yaitu Code Napoleon (1811-1838). Hukum perdata Prancis lahir bersamaan dengan kemunculan sistem demokrasi pada awal abad pertengahan, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menetapkan hukum tanpa terikat ajaran agama (Kristen). (Luthfi Affandi, 2009)

Baca juga:  Mengapa Demokrasi Tak Layak Jadi Pilihan?

Maka dari itu, telah jelas sistem hukum dan peradilan di Indonesia merupakan produk sekuler Barat yang mengesampingkan Allah SWT sebagai pencipta dan pengatur.

Sudah bisa dipastikan produk hukum yang dikeluarkan pasti tidak akan pernah sempurna, cacat, dan banyak kelemahan, karena lahir dari akal manusia yang lemah.

Materi Tidak Lengkap dan Sanksi Hukum Tidak Menjerakan

Bukan hanya ketidaklengkapan mengatur semua hal dan akan menimbulkan kekacauan, tapi juga akan memicu tindak kejahatan lain dan memiliki dampak luas.

Misal, tidak adanya aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, khususnya batasan aurat. Hal demikian berdampak pada terus meningkatnya pelecehan terhadap perempuan. Hukum sanksi bagi yang berzina suka sama suka pun tidak ada, sehingga free sex merajalela.

Selain materi dan sanksi hukum yang tidak lengkap, karena keterbatasan akal manusia, sanksi hukum yang diberikan pun tidak menimbulkan efek jera. Hukuman bagi koruptor, misalnya, hanya maksimal 20 tahun penjara dan maksimal denda 1 miliar rupiah.

Bagaimana dengan Djoko Tjandra yang mengorupsi uang negara lebih dari 400 miliar? Jangankan di penjara 20 tahun, hanya karena usianya telah tua saja akhirnya hakim memutuskan untuk memenjarakannya hanya dua tahun dan denda 15 juta.

Sungguh tak menjerakan! Wajar koruptor makin “subur” lantaran hukumannya pun bisa diperjualbelikan.

Selain itu, hukum sekuler tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Harus terus direvisi dan disempurnakan. Alhasil, celah masuknya kepentingan kekuasaan begitu besar.

Lihatlah kontroversi RUU KUHP, walaupun demonstrasi rakyat begitu masif, nyatanya RUU KUHP ini telah masuk Prolegnas 2020. Semua ini adalah bukti hukum dikendalikan oligarki.

Hukum Islam, “Rule of Law

Berbeda dengan hukum dan peradilan sekuler yang menghantarkan pada “rule by law”. Hukum dan peradilan Islam akan menggunakan hukum untuk keadilan, alias “rule of law”.

Sumber hukum sistem peradilan Islam bukan berasal dari akal manusia yang lemah dan terbatas, tapi dari Sang Pembuat manusia—Allah SWT—Al-Khalik (Sang Pencipta) sekaligus Al-Mudabbir (Sang Pengatur). Maka, sangat niscaya keadilan tercipta.

Baca juga:  Solusi Total Atasi Kemiskinan Massal

Allah SWT telah menetapkan serangkaian aturan (hukum) untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Orang yang melanggarnya di hadapan Allah SWT dinilai berdosa dan telah melakukan kemaksiatan. Baginya akan ada sanksi di akhirat dan dunia. Dengan demikian, semua kemaksiatan merupakan tindakan kriminal yang layak mendapat sanksi.

Karena landasannya adalah syariat, materi dan hukum sanksinya pun lengkap. Syariat diturunkan sempurna oleh Allah SWT untuk mengatur bagaimana seharusnya manusia hidup.

Seperti aturan yang rinci mengenai pergaulan pria dan wanita, maka akan kita dapati hukum sanksinya pun lengkap. Seperti hukuman bagi para pezina adalah rajam dan jilid.

Selain hukum sanksi yang rinci, hukumannya pun membuat jera. Fungsi hukum sanksi dalam syariat adalah sebagai pencegah (zawâjir) dan penebus dosa (jawâbir), yakni mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal, sekaligus menggugurkan sanksi di akhirat bagi pelaku kriminal yang telah dikenai sanksi di dunia.

Demikian sabda Nabi Saw., sebagaimana dituturkan Ubadah bin Shamit ketika menuturkan ihwal teks Baiat Aqabah I, di antaranya menyebutkan,

«وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَّرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

“Siapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah. Siapa yang melanggarnya, lalu diberi sanksi, maka itu sebagai penebus dosa baginya. Siapa yang melanggarnya, namun (kesalahan itu) ditutupi oleh Allah, jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuninya; jika Ia menghendaki, Dia akan mengazabnya. (HR al-Bukhari). 

Oleh karena itu, jika kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan keadilan, jangan serahkan kepengurusan negara ini kepada mereka yang tak mengerti syariat.

Jangan biarkan negeri yang kita cintai ini terus terbelenggu sistem kufur yang membuat rakyatnya terus terzalimi. Mari berjuang bersama dalam mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. [MNews/Gz]

#CampakkanDemokrasiSongsongKhilafah
#BongkarBorokDemokrasi


 

One thought on ““Rule by Law”, Lahir dari Sistem Hukum Sekuler

Tinggalkan Balasan