Demokrasi Setengah Hati Atasi Derita Muslim Rohingya

MuslimahNews.com, NASIONAL– Persoalan Rohingya mesti menjadi perhatian karena bagian dari persoalan kaum muslimin, meskipun persoalan di dalam negeri masih membelit.

Hal ini sesuai tuntunan Rasulullah saw. kepada umat Islam tentang kewajiban memperhatikan persoalan kaum muslimin, karena sesungguhnya umat Islam bersaudara.

Demikian disampaikan Ustazah Qisthi Vetty Handayani dalam Live Discussion “Nasib Rohingya di Tangan Sistem Demokrasi” pada (14/12/2020), di Fan Page Muslimah News ID.

Nasib Muslim Rohingya

Ustazah Qisthi menggambarkan kekejaman pemerintah Myanmar, di mana mereka tidak mengakui etnis Rohingya yang dianggap tidak sama dengan etnis Myanmar. Myanmar merupakan etnis Mongoloid, sedangkan Rohingya dari etnis Bengali, Indo Arya, dan Rakhine. Selain itu, UU Myanmar hanya mengakui kewarganegaraan dari satu ras.

“Ini menyebabkan muslim Rohingya tersisihkan secara kewarganegaraan. Selain adanya faktor paling utama, karena mereka muslim,” jelasnya.

Awalnya, muslim Rohingya memiliki kedaulatan, namun kemudian hilang. Kedaulatan ini ada ketika Rohingya mempunyai provinsi bernama Arakan yang merupakan bagian dari Kesultanan Arakan.

Pada abad ke-8, Kesultanan tersebut masuk di wilayah Kekhilafahan masa Khalifah Harun Al Rasyid selama sekitar 350 tahun (1430-1784 M). Seiring masuknya penjajah Inggris ke wilayah Myanmar yang memberi kemerdekaan semu kepada Myanmar pada 1948, wilayah Rakhine tempat tinggal muslim Rohingya diserahkan ke Myanmar.

Sejak itu, pemerintah Myanmar pun akhirnya tidak mengakui muslim Rohingya.

“Nasibnya stateless, tidak punya kewarganegaraan. Ini persoalan besar yang sampai saat ini belum selesai. Faktor utamanya karena mereka muslim. Penjajah Inggris sejak awal sudah membangkitkan islamofobia. Sehingga genosida terhadap Rohingya benar-benar karena agama,” tegasnya.

Demokrasi Kapitalisme di Balik Ketidakmampuan Lembaga Internasional

Ustazah Qisthi menjelaskan, setelah sekian lama, penderitaan muslim Rohingya baru terkuak pada 2012 lalu. Sekitar 130 ribu muslim Rohingya diusir dari rumah-rumah mereka dan dimasukkan ke kamp di Rakhine.

Human Rights Watch (HRW) menyebut kamp-kamp itu seperti penjara terbuka. PBB bahkan menyebut ini kejahatan kemanusiaan, tapi belum ada tindakan penyelesaian yang nyata.

“Pada 2017, dalam 3 hari, ada 3.000 muslim dibantai pasukan Myanmar dengan dalih mencari pasukan teroris Arsa. Namun ini sebenarnya berkedok agama karena ada agenda war on terrorism,” tukasnya.

“Kebiadaban pasukan Myanmar kepada muslim Rohingya seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan sebagainya membuat muslim Rohingya tidak kuat. Sangat biadab sekali perlakuannya. Aung San Suu Kyi yang berjanji akan menutup kamp juga nyatanya tidak melakukan,” lanjutnya.

Akibatnya, karena tidak kuat (menahan penderitaan –red.), banyak muslim Rohingya pergi ke Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia sendiri hanya sekadar menampung, dan mereka [Rohingya] tetap tidak memiliki kewarganegaraan.

Baca juga:  Berbagi Jatah di Reshuffle Kabinet

Mandulnya Lembaga Internasional Menangani Kasus Rohingya

Hingga 2020, lembaga internasional masih terus membahas persoalan ini. Sayangnya, apa yang dilakukan lembaga-lembaga internasional itu belum mampu membuat muslim Rohingya mendapat keamanan, keselamatan, terlebih kesejahteraan.

“Lembaga internasional bertindak setengah hati. Hanya mendata, menjelaskan, mengecam, paling banter mencabut Nobel dari Aung San Suu Kyi. Selebihnya tidak ada solusi mendasar dari lembaga-lembaga internasional tersebut yang notabene buatan sistem demokrasi kapitalisme,” kritiknya.

Ia kemudian memaparkan berbagai peran lembaga internasional tersebut yang tidak mampu menyelesaikan akar masalah Rohingya.

Pertama, ASEAN. Lembaga untuk Asia Tenggara ini tidak memiliki peran signifikan. Berpijak pada ASEAN Chartered pasal 2 ayat 2 poin E disebutkan sesama negara anggota tidak boleh ada intervensi. Ini kemudian menjadi dalih tidak dapat mengintervensi pemerintah Myanmar sehingga tidak bisa mencegah kejahatannya kepada muslim Rohingya.

Kedua, Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Lembaga ini tidak bisa berperan, hanya menyerahkan kepada PBB. OKI meminta kepada PBB dalam membantu Indonesia yang menampung muslim Rohingya yang mengungsi. Hanya sebatas itu tanpa solusi fundamental.

Ketiga, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memandatkan kepada The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang mengurusi pengungsi.

Pada 2020 Ketua Satgas yang menangani di Aceh menyebutkan UNHCR telah melakukan kelalaian kepada pengungsi Rohingya sehingga menyebabkan mereka kabur dari kamp sementara di Indonesia. UNHCR yang merupakan perpanjangan tangan PBB tidak bisa memberikan solusi, sebaliknya, lalai mengurusi muslim Rohingya.

Keempat, Non-Governmental Organization (NGO) seperti Human Rights Watch (HRW). Hanya sebatas mendata dan mengecam.

Menurut Ustazah Qisthi, sejak awal hanya itulah yang dilakukan lembaga internasional berbasis kapitalisme. Hitung-hitungannya adalah untung rugi, motif ekonomi. Jadi penyelesaiannya setengah hati dan terus berlangsung hingga kini.

“Tampak ketidakmampuan ini berawal dari sistem. Semata-mata menjaga penjajahan ekonominya terutama di tanah Arakan yang kaya raya,” jelasnya.

Rilis dari Koordinator Advokasi Pengungsi SNH Advocacy Center bersama Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (2013) yang dilansir dari FORBES menunjukkan, tanah Arakan diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas sebesar 11 triliun dan 23 triliun kaki kubik.

Selain itu, posisi geopolitiknya strategis, terutama bagi Cina dalam hal pembangunan jalur pipa Shwe di Rakhine yang menghubungkan distribusi minyak dan gas dari Afrika dan Timur Tengah ke Cina.

“Yang di pikirannya hanya mengamankan kepentingannya itu. Apalagi karena muslim, maka islamofobia dan permusuhan itu terjadi,” cetusnya.

Terjebak Sekat Nasionalisme

Ustazah Qisthi juga mengkritisi sikap negara-negara muslim di sekitar Rohingya yang tidak bisa memberi solusi fundamental.

Baca juga:  Rezim Demokrasi Kian Mematikan Potensi Generasi

Bangladesh, misalnya, mereka memang menampung, tetapi tidak mau terbebani. Sehingga, sejak 2018 mereka membangun 1.440 rumah dengan biaya Rp5,1 T untuk 100.000 pengungsi Rohingya di kamp Bangladesh, namun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

“Kamp ini dibangun di Pulau Bahsan Char yang tidak layak huni, terbentuk dari lumpur himalaya di Teluk Benggala sekitar 60 km dari daratan. Rentan bencana alam dan tidak cocok untuk pemukiman manusia,” ujarnya.

Amnesty Internasional merilis laporan kondisi yang dihadapi 306 penghuni awal pulau tersebut. Kondisi kehidupan yang tidak higienis, fasilitas makanan dan kesehatan yang terbatas, serta kasus-kasus pelecehan seksual oleh tentara AU dan pemerasan oleh pekerja lokal.

Lalu pada 2020, sekitar 1.600 pengungsi dipindahkan ke Pulau Bhasan Char. Padahal, pengungsi di Bangladesh mengatakan kepada BBC pada Oktober, mereka tidak ingin dipindahkan.

“UNHCR dan HRW, Amnesty Internasional dan Fortify Rights juga sangat menentang relokasi para pengungsi ke Pulan Bhasan Char tersebut,” paparnya.

Selain Bangladesh, sikap Indonesia dan Malaysia tidak jauh beda. Para pengungsi memang tinggal di kamp-kamp dan diberi makan, namun tidak menyentuh persoalan stateless. Persoalan yang belum terpecahkan hingga hari ini.

Ustazah Qisthi menekankan penyebab persoalan ini adalah sekat nasionalisme yang menghalangi negeri-negeri muslim menganggap muslim Rohingya sebagai warga negaranya. Akibat nasionalisme, musim Rohingya hanya diposisikan sebagai orang-orang di kamp-kamp.

“Nasionalisme telah menjadi penghalang ukhuwah Islamiyah. Inilah ‘ashabiyah. Merujuk pendapat Hans Kohn dalam Nationalism: Its Meaning and History, nasionalisme bermakna sikap pandang individu bahwa kesetiaan, kemuliaan, dan pengabdian tertinggi diberikan kepada negara,” jelasnya.

Padahal Allah berfirman,

“…(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Anfal: 72).

Juga Rasulullah bersabda,

“Barang siapa keluar dari ketaatan dan memecah belah jemaah lalu ia mati, maka matinya (seperti) mati jahiliah. Dan barang siapa berperang di bawah panji ‘ashabiyah, marah karena ‘ashabiyah, atau menyeru kepada ‘ashabiyah, atau menolong kerabat (dalam kezaliman), kemudian ia terbunuh maka matinya adalah mati jahiliah. Dan siapa saja memerangi umatku, membunuh orang baik dan jahatnya, dan tidak memperhatikan orang-orang mukminnya, dan tidak memperhatikan orang yang membuat perjanjian maka dia bukanlah bagian dari golonganku dan aku bukan termasuk golongannya.” (HR Muslim).

Maka Ustazah Qisthi menekankan, seharusnya, dengan landasan kesamaan akidah, muslim Rohingya diakui sebagai warga negara.

Baca juga:  Krisis HAM dan Omong Kosong Demokrasi di Myanmar

“Jika berharap pada sistem kapitalisme demokrasi ataupun nasionalisme, niscaya persoalan Rohingya tidak akan terselesaikan,” tegasnya.

Solusi Fundamental dan Komprehensif Berdasarkan Keimanan

Ia menegaskan, persoalan ini butuh solusi fundamental dan komprehensif, dan hanya Islam yang bisa menyelesaikan.

“Islam dengan landasan akidah mengurusi urusan rakyat semata-mata menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunah Rasulullah. Tidak memperhitungkan untung rugi tetapi berdasarkan iman,” jelasnya.

Ia menuturkan, betapa di dalam Islam nyawa manusia begitu berharga, karena Allah telah menetapkan satu nyawa saja tertumpah darahnya sama saja merusak alam dunia.

“Ini menandakan begitu berharganya nyawa di dalam Islam. Sehingga dengan Islam, persoalan Rohingya akan selesai,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjutnya, butuh institusi Khilafah sebagai penerap syariat kafah dan perisai. Dalam Syarhul Muslim Lin-Nawawi, maksud dari “perisai” adalah pelindung, karena mencegah musuh yang akan menzalimi kaum muslimin, mencegah perselisihan di antara mereka, menjaga benteng Islam, dan menggetarkan manusia dengan kekuasaannya.

Selain itu, syariat Islam begitu memuliakan nyawa manusia. Sepanjang negara Islam tegak sejak Rasulullah Saw. di Madinah kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin hingga Khilafah Utsmaniyah, kaum muslim dan nonmuslim mendapatkan perlindungan yang luar biasa.

“Dan ini terbukti 13 abad lebih. Sehingga satu-satunya solusi adalah dengan Islam melalui Khilafah,” tandasnya.

Kesatuan Umat Islam dalam Khilafah

Ustazah Qishti menjelaskan bahwa Khilafah memiliki mekanisme dalam menyelesaikan persoalan Rohingya.

Pertama, adanya penyatuan negeri-negeri muslim dan penghapusan garis perbatasan. Khilafah merupakan negara kesatuan yang dipersatukan penerapan syariat Islam. Keamanan ada di tangan kaum muslimin dan tidak dibatasi garis-garis teritorial. Maka, muslim Rohingya akan dipersatukan dengan kaum muslimin lainnya.

Kedua, digunakannya seluruh perangkat negara termasuk memobilisasi militer untuk membela kaum muslim yang tertindas. Yang bisa menghadapi kekejaman militer Myanmar adalah pasukan kaum muslim.

Ketiga, menerapkan paradigma kewarganegaraan Islam dalam masyarakat. Muslim Rohingya akan diberikan kewarganegaraan yaitu warga negara Khilafah.

Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.” (QS al-Anbiya: 92).

Di akhir pemaparannya, ia menegaskan muslim Rohingya adalah bagian umat Islam, umat yang satu, karena satu akidah, satu keimanan.

“Jika ingin menyelesaikan persoalan muslim Rohingya secara fundamental dan komprehensif, hanya dengan kembali kepada Khilafah. Khilafah menjadi kebutuhan,” pungkasnya. [MNews/Ruh-Gz]


#BongkarBorokDemokrasi

#PerempuanRinduPerubahanHakiki
#PerempuanBicaraDemokrasi-Khilafah


 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

3 komentar pada “Demokrasi Setengah Hati Atasi Derita Muslim Rohingya

  • 17 Desember 2020 pada 20:50
    Permalink

    Astagfirullah…semogaa khilafah segera bangkit dan muslim rohingya dan umat muslim lain bisa dilingdungi

    Balas
  • 16 Desember 2020 pada 20:53
    Permalink

    Syariah- khilafah solusi satu-satunya untuk menolong muslim Rohingya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.