Keamanan Terancam, Demokrasi Suburkan Kekerasan

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI — Mengerikan, satu kata yang menunjukkan kondisi hidup dalam demokrasi. Mengapa? Karena setiap harinya disuguhkan dengan berita dan fakta kriminal, baik pembunuhan, pemerkosaan, pertikaian berujung maut, atau baru-baru ini peristiwa penembakan yang terjadi pada enam laskar FP1. Sulit sekali mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem ini.

Haris Azhar, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menjelaskan dalam akun Instagram miliknya bahwa enam orang anak muda meninggal ditembak, jelas merupakan tontonan kekerasan.

Haris menyatakan harus jelas ada pertanggungjawaban secara hukum independen. Ketidaksukaan pada sebuah kelompok atau seseorang tidak bisa menjustifikasi tindak brutal pada kelompok atau seseorang tersebut.

Ia juga menyampaikan harus ada pengungkap, pembuktian, dan simulasi lapangan untuk menunjukkan alur klaim masing-masing pihak. Kalau kekejaman ini dibiarkan tanpa proses hukum, fakta, dan pertanggungjawaban, itu artinya kita sedang dalam poros otoritarianisme.

Menjadi tanya bagi kita semua, di manakah penguasa negeri ini saat anak bangsa meregang nyawa karena konflik dengan aparat?

Cukup disayangkan, Presiden negeri +62 tidak menyinggung sedikit pun kasus penembakan itu dalam pidato peringatan Hari HAM Dunia pada 10/12/2020 lalu. Padahal, banyak tokoh nasional bersuara atas peristiwa keji tersebut.

Salah satunya PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang menyesalkan dan mengutuk terjadinya kekerasan itu. Apalagi jika benar dilakukan aparat yang punya kuasa ataupun diakukan pihak lain. (tribunnews.com, 8/12/2020)

Menyoal Fungsi Negara Pelindung Rakyat

Sebenarnya publik menyimpan banyak tanya bagi penguasa negeri ini. Di mana fungsi negara pelindung rakyat? Apakah rakyat harus berjuang sendiri untuk melindungi diri? Siapa penjaga rakyat jika benar aparat kini sulit dipercaya untuk menjaga keamanan? Dan, pada siapa lagi rakyat harus mengadukan berbagai tindakan kekerasan, jika dipertontonkan peristiwa mengerikan yang terjadi pada enam laskar FP1?

Bisa jadi masih banyak pertanyaan yang disimpan publik dan sulit ditemukan jawabannya. Padahal dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan fungsi negara dalam melindungi rakyatnya.

Menurut Busyro, apalah artinya rakyat berdaulat jika keselamatan dan keamanannya tidak tercapai. Ia pun menyatakan bahkan negara kerap hadir dalam bentuk kekerasan. (tribunnews.com, 8/12/2020)

Baca juga:  [RATU 2020] Demokrasi Mustahil Membela Syariat Islam

Di waktu dan tempat yang berbeda, Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyatakan pelanggaran HAM hingga saat ini tidak pernah mati. Malah berlanjut dan menguat, ditambah negara lamban dalam merespons pelanggaran-pelanggaran HAM. Negara seakan-akan sudah demokratis dengan terselenggarakan pemilu, setelah pemilu, demokrasi dikelola secara represif.

Belum lagi persoalan penegakan hukum telah membentuk budaya kekerasan dan pemahaman yang salah dalam penegakan hukum di masyarakat. Hingga menyebabkan terjadinya divided society di masyarakat.

Selain itu, Komite Eksekutif KAMI, Gde Siriana Yusuf menyatakan pemerintah saat ini menjadikan lembaga polisi negara sebagai alat kekuasaan yang tampak dengan diterapkannya UU ITE kepada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. (gelora.co, 11/12/2020)

Kekerasan Subur di Alam Demokrasi

Persoalan kekerasan ialah buah dari penerapan sistem demokrasi sekuler yang hanya melahirkan kerusakan dan kebobrokan di semua lini kehidupan.

KontraS mencatat selama tiga bulan terakhir terdapat 29 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum yang mengakibatkan 34 orang tewas. KontraS juga menemukan sejumlah pola, seperti korban diduga melawan aparat, hendak kabur dari kejaran polisi, sehingga aparat membenarkan penggunaan senjata api yang mengakibatkan tewasnya seseorang.

“Lebih jauh, kesewenang-wenangan penggunaan senjata oleh anggota Polri telah mengabaikan hak masyarakat atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999,” beber kontraS, (jpnn.com, 8/12/2020)

Demokrasi hanya menghasilkan kerusakan secara pemikiran, peraturan, dan perasaan. Ada dua faktor yang menyebabkan kekerasan sering terjadi dalam sistem demokrasi.

Pertama, faktor individu pelakunya, yakni sikap dan mentalnya sudah rusak, misalnya tidak takut dosa hingga meremehkan nyawa manusia. Kedua, faktor lemahnya penegakan hukum oleh negara, misalnya hukum yang bisa direkayasa atau dibeli, atau hukuman ringan yang tidak menimbulkan efek jera.

Jika kedua faktor di atas terus dibiarkan berlarut-larut, akan mengakibatkan masyarakat semakin rusak. Mudahnya menghilangkan nyawa manusia menunjukkan masyarakat dalam titik nadir. Seakan hidup dalam rimba belantara, orang lain pun ikut merasakan tidak aman juga ketar-ketir.

Seharusnya negara tidak boleh menjadi negara militer, negara polisi, atau koboi. Apalagi negara seolah telah memosisikan dirinya menjadi musuh rakyat. Negara seperti ini hanya tinggal menunggu lonceng kematiannya. Sungguh ironis, demokrasi masih terus suburkan kekerasan, apakah ini harus berulang terjadi tanpa solusi?

Baca juga:  Ustazah Nida Sa’adah: Tarik Pajak Saat Pandemi, Rakyat Lagi-Lagi Gigit Jari

Negara Tameng bagi Rakyatnya

Negara adalah institusi tertinggi yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Ibarat sebuah tameng, negara akan menghalau segala hal yang dapat merusak atau membahayakan negerinya dan setiap orang yang ada di dalamnya.

Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana aman dan tenteram bagi seluruh warga negaranya.

Abai dan lengahnya negara di dalam melakukan kontrol terhadap rakyat dapat mengakibatkan keresahan di mana-mana. Dengan penjagaan yang dilakukan negara yang menerapkan hukum-hukum Islam, peluang terjadinya tindak kekerasan, pembunuhan, dan tindakan brutal dapat dicegah dan ditindak tegas Khalifah.

Dalam hukum Islam akan didapati suatu cita-cita tertinggi manusia dalam bidang hukum di segala peradaban, yaitu keadilan. Keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam itu sendiri dan tak terpisahkan dari Islam.

Allah SWT berfirman, “Telah sempurnalah Kalimat Tuhanmu (Al-Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil.” (QS Al-An’am [6]: 115)

Apabila keadilan Islam diimplementasikan dalam masyarakat, berimplikasi terwujudnya suatu cara pandang dan cara perlakuan yang sama terhadap individu-individu masyarakat. Tidak ada diskriminasi dan tanpa pengurangan dan pengunggulan hak yang satu atas yang lainnya.

Inilah keadilan hakiki yang akan terwujud sebagai implikasi penerapan syariat Islam dalam masyarakat. (Hamad Fahmi Thabib, Hatmiyah Inhidam ar-Ra’ sumaliyah al-Gharbiyah, hlm.191)

Tentu, siapa pun yang berakal sehat mengharapkan kehidupan yang tenang, aman, serta adil. Penegakan hukum tidak tebang pilih, nyawa manusia terjaga, keselamatan rakya menjadi prioritas utama negara untuk dilindungi. Di manakah mendapatkan semua ini? Jawabannya, hanya dalam kepemimpinan Islam yaitu Khilafah.

Khilafah Menjamin Keamanan

Begitu berharga tak ternilai bagi manusia jika memiliki rasa aman, bahkan rasa aman lebih baik dari nikmat sehat dan waktu luang.

Ar-Razi rahimahullah berkata, “Sebagian ulama ditanya, apakah rasa aman lebih baik dari kesehatan? Maka jawabannya rasa aman lebih baik. Dalilnya adalah seandainya kambing kakinya patah maka akan sembuh beberapa waktu lagi. kemudian seandainya kambing diikat pada suatu tempat dekat dengan serigala, maka ia tidak akan makan sampai mati. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya akibat rasa takut lebih besar daripada rasa sakit di badan.” (Tafsir al-Kabir, 19/107)

Baca juga:  Kemelut Utang BUMN, Waspadalah, Waspadalah!

Allah SWT pun menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim as. yang meminta rasa aman, “Wahai Rabb-ku, jadikanlah kota Makkah ini sebagai kota yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai hasil tanaman.” (Al-Baqarah: 126)

Sesungguhnya kehidupan yang aman dan tenteram tidak akan terwujud dalam masyarakat jika tidak kembali pada syariat Islam. Ustazah Fika Komara dalam akun Facebook-nya menyatakan, Khilafah telah memberikan jaminan harta, darah, dan kehormatan nyata bagi setiap warga negara. Jaminan ini adalah visi politik kewarganegaraan Islam yang memberikan ruang hidup bagi manusia dengan jaminan yang paripurna.

Tidak hanya itu saja, bukti Khilafah memberikan keamanan pada manusia disampaikan Will Durant dalam The Story of Civilization, vol. XIII, hlm. 151,

Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas, di mana fenomena seperti itu belum pernah tercatat dalam sejarah setelah zaman mereka.”

Para Khalifah sangat memahami hadis Rasulullah Saw., “Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim.” (HR An-Nasa’i).

Dan firman Allah SWT, “Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS An-Nisa: 93)

Begitu keras ancaman Allah bagi pelaku pembunuhan, Khalifah tidak pernah main-main atas tindakan tersebut. Jika seorang manusia menumpahkan darah yang haram, agama akan menjadi sempit baginya. Artinya, dadanya menjadi sempit terhadap ajaran agama, sampai akhirnya ia keluar dari agama Islam secara keseluruhan.

Astaghfirullah, kita berlindung kepada Allah dari hal itu dan berharap segera merasakan hidup tenang dalam naungan Khilafah. [MNews/Gz]

 


#BongkarBorokDemokrasi
#PerempuanRinduPerubahanHakiki
#PerempuanBicaraDemokrasi-Khilafah

2 thoughts on “Keamanan Terancam, Demokrasi Suburkan Kekerasan

Tinggalkan Balasan