[Editorial] Tak Adakah Jalan Sejahtera bagi Papua Selain Merdeka?

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Siapa nyana, di atas tanah yang superkaya itu hidup sekelompok manusia yang begitu sulit mengenal kata bahagia. Gunung emas dan berbagai mineral ikutannya, beserta potensi kekayaan hayati yang begitu luar biasa, seolah jadi kutukan bagi meraka.

Papua memang kaya raya. Namun, ada yang menyebutnya sebagai “luka bernanah di tubuh Indonesia”. Betapa tidak? Sejarah Papua memang begitu sarat dengan tragedi berdarah dan konflik tak berkesudahan.


SEJAK awal, Papua sejatinya adalah bagian dari Nusantara. Yakni masuk dalam wilayah kekuasaan kesultanan Tidore. Lalu ratusan tahun jatuh ke tangan penjajah Spanyol dan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada 1961 Belanda yang serakah hendak mencabiknya kembali dari Indonesia.

Maka, jadilah tanah Papua sebagai medan konflik berkepanjangan. Baik sejak era administratif sementara PBB (1962-1969), hingga saat rakyat Papua memutuskan tetap bersama Indonesia melalui referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan lalu berganti nama dengan IRIAN (Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland) JAYA.

Namun sejak kembali dalam genggaman Indonesia pun, eskalasi politik Papua tetap memanas. Di masa orde baru misalnya, nyaris tiap tahun terjadi tragedi berdarah di sana. Begitu pun era reformasi hingga sekarang, tragedi kekerasan dan pembunuhan terus berulang.

Di tahun 2020 saja, sepanjang Januari hingga November, KontraS mencatat, setidaknya ada 40 peristiwa pelanggaran HAM di Papua. Artinya, nyaris setiap bulan terjadi peristiwa kekerasan berujung korban nyawa.


PROBLEM Papua memang tak sederhana. Selain soal kesejahteraan dan ketidakadilan, ada kepentingan asing yang berkelindan di sana. Terutama saat ditemukannya potensi SDA Papua yang luar biasa, yang membuat asing berebut masuk dengan berbagai cara. Meski pada akhirnya, Amerikalah yang jadi pemenangnya.

Wajar jika Papua terus membara. Apalagi ketika pemerintahan Indonesia dipandang gagal menjaga dan mengurus rakyatnya. Perampokan kekayaan mereka terjadi di hadapan mata, bahkan dilegalisasi penguasa. Sementara kemiskinan dan kebodohan menjadi potret menyedihkan yang melingkupi warga Papua.

Mereka pun melihat, pemerintah alih-alih merangkul mereka, justru memilih bertindak represif untuk mengatasi problem Papua. Di saat yang sama, ketidakadilan begitu mencolok mata, pemerintah dianggap fokus membangun Jawa. Hingga tertanam pada sebagian rakyatnya, mereka sedang “dijajah” Indonesia.

Inilah yang membuka celah bagi asing dan antek-anteknya untuk bermain-main dengan isu Papua. Mereka tiupkan angin surga “Papua Merdeka” di tengah rakyat yang menderita. “Papua merdeka” pun menjadi mimpi besar yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Baca juga:  Disintegrasi: Haram dan Berbahaya

Simpulan ini sejalan dengan pernyataan Andreana Elizabeth, peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bahwa gerakan prokemerdekaan Papua sesungguhnya merupakan imbas dari perlakuan tidak adil dan represif yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, yang sesungguhnya paling mencolok dalam problem Papua adalah kian menguatnya belenggu oligarki kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial di sana. Di mana wilayah Papua kian tampak menjadi ladang bancakan proyek para oknum politikus pusat dan daerah yang berkolaborasi dengan para kapitalis asing yang hendak menarik untung dari situasi Papua.


SEBAGAI solusi moderat, pada 2002 Pemerintah Pusat sendiri telah memberi status otonomi khusus (otsus) terhadap Papua. Sedangkan untuk Papua Barat diberikan sejak 2009.

Dengan status ini, pemerintah daerah Papua diberi kewenangan untuk menentukan sendiri kebijakan yang dibutuhkannya, sekaligus berhak mendapat dana khusus dan dana tambahan infrastruktur ratusan triliun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua mengakui, pemanfaatan dana otsus tersebut belum benar-benar optimal merata dan belum menyentuh kepentingan masyarakat asli Papua (OAP).

Hal ini bisa dilihat dari indikator pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah Papua tetap saja masih lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota dengan karakteristik serupa. Apalagi di tengah situasi pandemi sekarang ini, Papua termasuk dalam daftar wilayah yang angka kemiskinannya terus bertambah.

Itulah mengapa, meski otsus diberlakukan, konflik berdarah di Papua tak kunjung mereda. Apalagi pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek ekonomi yang saat ini masif dilakukan dipandang tak sesuai kebutuhan dan banyak melanggar hak adat rakyat Papua. Bahkan dipandang hanya pro kepentingan pemilik modal yang ramai-ramai berinvestasi di Papua.

Fakta inilah yang diangkat sebagai alasan utama Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda untuk segera mendeklarasikan berdirinya pemerintahan sementara Papua Barat di awal bulan Desember 2020. Meskipun deklarasi ini tak diakui faksi perjuangan kemerdekaan Papua lainnya lantaran dia dipandang tak merepresentasi visi perjuangan kemerdekaan rakyat Papua akibat kewarganegaraan asingnya.

Lantas apakah benar merdeka merupakan solusi hakiki bagi Papua?


SESUNGGUHNYA yang dibutuhkan Papua adalah hak beroleh keadilan dan kesejahteraan. Bukan semata mendapat gelar “merdeka”, apalagi sekadar kemerdekaan semu ciptaan para pecundang politik yang didukung negara-negara adidaya berkarakter musang berbulu domba.

Baca juga:  Tangan Asing Menggambar Atlas Sawit Papua, Negara Demokrasi Berbuat Apa?

Impian untuk merdeka ini akan tetap bersemayam di hati dan pikiran rakyat Papua jika pemerintah pusat tetap fokus pada pendekatan uang dan moncong senjata. Lalu berpikir dengan cara itu mereka bisa mengikat kesetiaan rakyat Papua.

Yang harus dikoreksi total justru adalah paradigma kepemimpinan penguasa sekaligus sistem hidup yang diterapkannya. Selama kepemimpinan tegak di atas asas sekularisme yang berbasis kebebasan dan materialisme, serta aturan yang diterapkan adalah sistem demokrasi kapitalisme neoliberal, maka dipastikan keadilan dan kesejahteraan hanya ada dalam impian. Bukan hanya bagi rakyat papua, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaannya, kenapa?

Sebagaimana terlihat secara kasat mata, paradigma kepemimpinan sekuler memang jauh dari nilai-nilai ruhiyah dan moralitas. Kepemimpinan, hanya melulu soal memuaskan syahwat berkuasa serta target meraih keuntungan bagi segelintir orang atau elite saja. Jauh dari paradigma tanggung jawab mengurus dan menjaga.

Begitu pun dengan sistem hidup yang diterapkan. Demokrasi dan kapitalisme nyatanya hanya melahirkan ketidakadilan dan kemiskinan. Karena sistem ini berbasis pada kekuatan modal dan pro para pemodal (kapitalis) yang berkolaborasi dengan para penguasa yang kekuasaannya pun tegak dengan kekuatan modal.

Wajar jika Papua yang kaya, sejak lama hanya terposisi sebagai objek saja. Penguasanya bahkan rela menggadai Papua yang kaya hanya demi beroleh restu dan dukungan kekuasaan dari para pemilik modal, termasuk pemilik modal level negara sekelas Amerika.


SUNGGUH yang dibutuhkan rakyat Papua dan masyarakat Indonesia seluruhnya hanyalah kepemimpinan Islam. Karena kepemimpinan ini tegak di atas asas akidah yang melahirkan aturan untuk memecahkan seluruh persoalan sesuai tujuan penciptaan.

Akidah inilah yang akan menuntun para penguasa menempatkan dirinya sebagai pengurus dan penjaga rakyatnya. Bukan sebagai alat partai, kacung kapitalis, apalagi antek asing. Lantaran mereka —para penguasa dalam Islam— yakin bahwa kepemimpinan ini tak hanya berdimensi dunia saja, tetapi berkonsekuensi berat bagi nasib mereka kelak di akhirat.

Bersamaan dengan itu, dari akidah ini lahir pula aturan atau sistem hidup yang sahih yang dipastikan akan melahirkan keadilan dan kesejahteraan. Karena aturan ini berasal dari Zat yang menciptakan manusia dan kehidupan, Zat pemilik segala kebaikan, ilmu, kesempurnaan, dan keadilan.

Maka kita akan dapati sistem Islam ini tak hanya mengatur urusan kepercayaan dan ibadah ritual serta nilai-nilai moral saja. Tapi juga mengatur aspek politik yang menjamin kemandirian dan kedaulatan, juga aspek ekonomi yang menjamin keadilan dan kesejahteraan.

Baca juga:  Demokrasi dan Legislasi: Legitimasi Dominasi Korporasi dan Ilusi Kesejahteraan Negeri

Begitu pun Islam mengatur aspek-aspek lainnya, yakni termasuk sistem hukum, sosial, dan hankam yang jika seluruhnya diterapkan akan mewujudkan kebangkitan dan kesejahteraan yang hakiki yang dibutuhkan manusia mana pun, kapan pun.

Hal ini dikarenakan aturan Islam menetapkan loyalitas hanya kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin saja. Seraya mengharamkan segala bentuk intervensi asing atau intervensi pihak mana pun yang berkonsekuensi munculnya kezaliman.

Islam juga mengatur soal kepemilikan. Seperti mengharamkan pemilikan SDA yang depositnya melimpah, baik oleh individu, kelompok, apalagi negara asing. Lalu di saat sama menetapkannya sebagai milik umat yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Dan di luar itu, Islam juga mengatur sistem sanksi yang mencegah segala bentuk kemaksiatan dan kezaliman dengan bentuk-bentuk sanksi yang sangat tegas dan menjerakan. Termasuk kezaliman akibat melanggar aturan tentang kepemilikan.

Yang terpenting, kepemimpinan Islam ini tak hanya cocok untuk umat Islam saja, tapi juga cocok bagi umat manusia secara keseluruhan. Karena—sekali lagi—Islam datang dari Zat pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaan-Nya.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS al-Anbiya: 107)

Maka, sejarah pun membuktikan, saat kepemimpinan Islam ditegakkan, 2/3 dunia mampu dipersatukan dan hidup dalam kesejahteraan. Berbagai bangsa yang berbeda, muslim dan nonmuslim, bisa hidup berdampingan secara damai dan mendapat hak yang sama di hadapan negara.

Tak heran jika penulis Barat pun mengakui,

“Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupannya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka.” (Will Durant, The Story of Civilization).

Lantas, apa yang diharapkan dari kemerdekaan Papua jika mereka hanya beralih dari satu penguasa ke penguasa lainnya, sementara sistem kehidupan sekuler tetap tak menjamin kemerdekaan sesungguhnya? Sungguh hanya dengan Islam, Papua bisa benar-benar merdeka. [MNews/SNA]


#CampakkanDemokrasiSongsongKhilafah
#BongkarBorokDemokrasi


 

3 thoughts on “[Editorial] Tak Adakah Jalan Sejahtera bagi Papua Selain Merdeka?

  • 16 Desember 2020 pada 06:44
    Permalink

    Seandainya khilafah diterapkan di negeri kaum muslimin , maka kasus seperti Papua tak akan pernah ada. Dibawah naungan khilafah berapa banyak negeri negeri yang mengembalikan zakat mal karena tak lagi membutuhkan . Bukti bahwa khilafah telah berhasil mensejahterakan rakyatnya. Kalian masih berharap pada demokrasi ?

  • 15 Desember 2020 pada 13:44
    Permalink

    #CampakabDemokrasiSinsongKhilafah
    # DemokrasiMatiKhilafahDinanti
    # BongkarBorokDemokrasi

Tinggalkan Balasan