Demokrasi dan Legislasi: Legitimasi Dominasi Korporasi dan Ilusi Kesejahteraan Negeri

#PerempuanBicaraPerubahan

Oleh: Indira S. Rahmawaty (Dosen Ilmu Politik Perguruan Tinggi Islam di Bandung)

MuslimahNews.com, FOKUS — Teriakan masif rakyat dari berbagai elemen menolak UU Cipta Kerja ternyata tak ada artinya! Jargon demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” pun runtuh.

Rakyat yang seharusnya menjadi pihak paling kuat dalam proses legislasi, kini menjadi pihak paling lemah dan harus menyerah kalah pada kuasa pihak—yang senyatanya—kuat, yaitu para pengusaha tajir sang pemilik modal.

Keterlibatan elemen-elemen rakyat terutama buruh, nyaris tidak ada dan dicukupkan pada para aktor dari kalangan bermodal kuat dan pro pada mereka.

Pertanyaan-pertanyaan mendasar pun diajukan banyak pihak dari berbagai bidang: UU ini dibuat untuk siapa? Demi siapa? Melayani siapa?”

Proses Legislasi ala Demokrasi: Yang Menang yang (Bermodal) Kuat

Proses legislasi yang idealnya menjadi proses menaruh harapan rakyat pada pemerintah, nyaris tak ditemukan sinyalnya. Proses legislasi malah mirip proses pertarungan kepentingan antara rakyat dan pemerintah, bahkan jadi semacam permainan tarik tambang antara rakyat dan wakil rakyat yang (mirisnya) kerap memakan korban.

Bukan sekali ini potret pertarungan tersebut dipertontonkan pemegang kekuasaan negeri ini, khususnya kekuasaan eksekutif dan legislatif. UU sebelum Cipta Kerja seperti UU Minerba atau RUU HIP juga mempertontonkan hal yang sama.

Padahal, proses legislasi dalam demokrasi [katanya] untuk kebaikan the people atau the many, yang sesuai makna aslinya dalam bahasa Yunani adalah the poor, the disadvantaged, and usually property less (Heywood, 2002: 98).

Faktanya sebaliknya, malah merangkul erat elite dari kalangan korporasi kaya yang berpikir dengan logika untung-rugi bisnis yang dominan. Wajar jika proses legislasi atau pembuatan undang-undang adalah demi kepentingan bisnis atau ekonomi korporasi, bukan berpihak pada kepentingan kebaikan bersama rakyat.

Berulangnya proses legislasi yang berpihak pada yang pemodal kuat bukanlah kebetulan. Hal ini memang diberikan jalan lewat mekanisme demokrasi yang mahal.

Mekanisme meraih suara terbanyak yang ditunjukkan lewat pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum eksekutif dan legislatif, memang memerlukan sokongan modal yang tidak main-main. Modal besar yang membuat panggung demokrasi hanya bisa diikuti mereka yang berkantung supertebal.

Wajar jika yang bisa bermain adalah para pemodal besar atau yang disponsori para pemodal besar. Tentu saja hal ini tidak gratis, harus dibayar mahal dengan jaminan balik modal plus keuntungan, yang salah satunya diraih lewat legislasi yang pro pemodal.

Wajar pula jika muncul pernyataan rezim demokrasi makin mantap meninggalkan rakyat dan berangkulan erat dengan korporasi, sebagaimana terlihat pada UU Cipta Kerja.

Baca juga:  Berbagi Jatah di Reshuffle Kabinet

Mekanisme demokrasi ini pun senapas dengan praktik sistem ekonomi kapitalis neoliberal yang diadopsi negeri ini. Tak heran seluruh undang-undangnya memihak korporasi.

UU Cipta Kerja misalnya, semakin memperparah eksploitasi buruh, menguatkan liberalisasi ekonomi, mengukuhkan eksploitasi SDA dan SDM, juga menegaskan keberpihakan pada kepentingan para kapitalis termasuk kapitalis asing.

Semakin bisa dibayangkan, masa depan rakyat dan negeri ini akan makin merana, terzalimi, jauh dari kesejahteraan.

High Cost Democracy dan Dominasi Kekuasaan oleh Korporasi: Jadikan Kesejahteraan Negeri Hanya Ilusi

Politik berbiaya tinggi memang identik dengan sistem demokrasi. Bukan rahasia lagi biaya pesta demokrasi yang mahal berkonsekuensi pemilik modal kuatlah yang bisa bermain di dunia politik.

Siapa pemilik modal atau kapitalis itu? Jawabnya: Para pengusaha atau para pebisnis pemilik korporasi. Wajar jika para pemilik korporasi sangat dominan untuk menduduki kursi kekuasaan.

Hal ini selaras dengan pernyataan Peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dan Pegiat komunitas peneliti Marepus Corner, Defbry Margiansyah. Ia memaparkan hasil penelitian bertajuk “Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia”.

Penelitian ini mengungkapkan korelasi percepatan penyusunan regulasi dengan dugaan kepentingan politik dan bisnis para pengusaha. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 5 sampai 6 orang dari 10 anggota DPR adalah pebisnis dari banyak sektor.

Jumlah ini lebih dari setengah anggota DPR (55%), sedangkan nonpebisnis 45%. Penelitian ini juga menemukan 116 afiliasi para pebisnis di DPR dengan pemegang kekuasaan (material power). Sebut saja afiliasi dengan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, hingga Surya Paloh.

Dasar hubungannya dikaitkan dengan posisi DPR sebagai pebisnis di perusahaan pemegang kekuasaan tersebut, bukan relasi antarpartai, tapi karena ada kaitannya dengan mereka yang memegang kekuasaan plus hubungan keluarga.

Potensi konflik kepentingan ini semakin tinggi dengan adanya keterkaitan antara bidang usaha yang dimiliki dan penempatan komisi pebisnis di DPR. Kesimpulannya, terdapat indikasi kerentanan agenda kerja komisi dalam penyusunan regulasi terhadap bisnis tertentu.

Data lain yang juga menegaskan kuatnya kendali para pebisnis di negeri ini dapat terlihat dari profil para calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah 2020 yang didominasi para pengusaha dengan kekayaan miliaran rupiah.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan, menyatakan Pilkada 2020 diikuti 665 calon kepala daerah dari pengusaha atau swasta lainnya, 555 calon kepala daerah dari birokrat, serta 256 calon dari anggota legislatif.

Pahala pun mengungkapkan, KPK pernah menemukan kasus ketika pengusaha yang memenangkan pilkada, maka usahanya diambil alih keluarga atau orang-orang terdekat sang kepala daerah.

Baca juga:  “Rule by Law”, Lahir dari Sistem Hukum Sekuler

Bukankah data-data di atas menunjukkan secara eksplisit betapa kendali kekuasaan legislatif dan eksekutif negeri ini berada pada korporasi? Data ini baru bicara tentang data para pebisnis lokal dan nasional belum lagi data para pebisnis atau pemilik korporasi internasional semisal PT Freeport.

Maka, jika dikaitkan dengan kesejahteraan negeri, berharap kesejahteraan negeri melalui kekuasaan yang dikendalikan korporasi, adalah ilusi atau mimpi semata. Rezim yang terpilih melalui sistem demokrasi hanya akan memuluskan UU pro korporasi. Mereka menjadi pelayan para pemodal, bukan pelayan atau pengurus rakyat.

Michael G. Roskin dalam bukunya Pengantar Ilmu Politik menyinggung, “Bahkan dalam demokrasi terhebat sekalipun, para elite memiliki pengaruh yang kuat.” (2016: 103). Elite adalah sekelompok kecil orang yang berkuasa di suatu negeri, bahkan seluruh negeri.

Memang hal yang wajar di tengah masyarakat selalu ditemukan sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh kuat. Namun masalahnya, akan menjadi bencana ketika elite ini adalah dari kalangan pengusaha yang rakus akan kekayaan dan kerap mengeksploitasi sesuka hati siapa pun demi limpahan keuntungan materi yang diraihnya.

Bayangkan jika para elite ini adalah para rentenir kelas kakap yang dikelilingi para bodyguards yang kuat. Rakyat yang sedang terdesak kebutuhan pasti akan tereksploitasi dan tak punya pilihan selain bergantung pada sang rentenir untuk menyambung hidup.

Inilah para kapitalis pemilik korporasi yang kekuasaannya terus menggurita dalam sistem demokrasi hari ini.

Ada pendapat menggelitik yang menyatakan bahwa yang harus jadi penguasa itu memang seharusnya orang yang kaya raya. Hal ini akan membuatnya tidak silau dengan kekayaan lagi. Namun, logika ini tampaknya keliru karena memang manusia tidak akan pernah tidak silau dan tidak pernah merasa puas dengan kekayaan.

Terlebih lagi, jika pun berandai-andai ada pengusaha baik hati yang menjadi penguasa pada sistem demokrasi, ia akan dipaksa serta tergerus mekanisme demokrasi yang ada untuk berpikir untung-rugi dan berada dalam situasi banyak godaan keuntungan materi yang luar biasa.

Cukuplah kasus-kasus korupsi yang menyeret orang-orang yang dipandang baik menjadi buktinya.

Sistem Pemerintahan Islam Bukan Demokrasi

Dalam Islam, para pengusaha tidaklah dilarang menjadi penguasa. Namun dalam sistem pemerintahan Islam, pengusaha ketika menjadi penguasa, akan diminta meninggalkan bisnisnya dan fokus menjadi pelayan dan pengurus rakyat.

Maka dalam Islam, tidak boleh dan tidak layak penguasa menjalankan tugasnya dengan logika bisnis untung-rugi, apalagi menjadikan kebijakan sebagai jalan mulus meraup keuntungan diri dan kroninya.

Baca juga:  Rezim Demokrasi Kian Mematikan Potensi Generasi

Teladan inilah yang bisa kita telusuri dari kepemimpinan Khalifah pertama dalam Islam yaitu Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq ra.. Khalifah yang juga Sahabat yang paling dicintai Nabi saw. ini dikenal sebagai pedagang atau pengusaha hebat di masanya.

Profesi ini mengantarkan Abu Bakar menjadi seorang yang kaya raya. Namun begitu menjadi seorang penguasa, waktunya habis untuk melayani umat, kesibukan usahanya pun ditinggalkannya.

Dikisahkan Abu Bakar Ash Shiddiq hanya menerima gaji secukupnya dari Baitulmal untuk memenuhi kebutuhan standar diri dan keluarganya. Seluruh waktu Abu Bakar dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat yang membutuhkan kestabilan politik pascawafatnya Rasulullah saw..

Kondisi di atas jelas tidak akan berjalan dalam sistem demokrasi yang berprinsip suara mayoritas. Kondisi seperti Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq ra. hanya akan berjalan dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Sistem pemerintahan Islam bukanlah demokrasi, bahkan bertentangan secara mendasar dengan demokrasi. Sistem pemerintahan dalam Islam menempatkan kedaulatan di tangan hukum syara’, bukan di tangan rakyat.

Benar dan salah bukan diserahkan pada manusia, tapi diserahkan pada Pemilik Manusia yaitu Allah SWT. Sehingga, dalam Islam tidak akan dikenal lembaga legislatif atau lembaga pembuat hukum sebagaimana halnya dalam demokrasi.

Pembuat hukum atau Al-Hakim dalam Islam adalah Allah SWT, yang seluruh hukum-Nya tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunah. Al-Hakim dalam Islam bukanlah makhluk bernama manusia atau mayoritas manusia yang bisa dibeli, dipengaruhi, diintervensi, dan memiliki berbagai kepentingan; tapi Al Khaliq yaitu Allah SWT yang Mahaadil dan Maha Mengetahui.

Sehingga, metode penggalian hukum dalam Islam jelas bukan berdasarkan suara mayoritas, tetapi melalui metode ijtihad yang menjadikan Al-Qur’an, Sunah, Ijmak Sahabat, dan Qiyas sebagai dalil-dalil hukumnya.

Maka, masih memberi ruang kepercayaan dan harapan pada demokrasi adalah kesalahan dan sebuah pengingkaran terhadap berbagai kebobrokannya. Selain itu, jalan demokrasi dengan prinsip “Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat—yang bermodal kuat— [adalah] Suara Tuhan” bertentangan dengan Islam dan pastinya bukan jalan yang akan mengantarkan pada penegakan kembali peradaban Islam. [MNews/Gz]

#CampakkanDemokrasiSongsongKhilafah
#BongkarBorokDemokrasi


Referensi:

  1. Heywood, Andrew. Palgrave Macmillan: New York. 2002 hal. 98.
  2. Michael G. 2016. Pengantar Ilmu Politik. Kencana: Jakarta
  3. Majalah Al-Wa’ie, Menggugat Omnibus Law Cilaka. Edisi Rabi’ul Awal, 1-30 November 2020.
  4. https://data.tempo.co/data/494/para-pengusaha-yang-duduk-dikursi-dpr
  5. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4378385/ternyata-6-dari-10-anggota-dpr-adalah-pengusaha
  6. https://republika.co.id/berita/qktfn0396/kpk-pengusaha-dominasi-calon-kepala-daerah-pilkada-2020

 

2 thoughts on “Demokrasi dan Legislasi: Legitimasi Dominasi Korporasi dan Ilusi Kesejahteraan Negeri

Tinggalkan Balasan