Demokrasi Sekuler Tak Punya Hati, Bukan untuk Islam dan Merusak Generasi

MuslimahNews.com, NASIONAL — Demokrasi menyuguhkan konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi nyatanya dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi.

Hal ini terlihat dari Omnibus Law, saat dini hari ketok palu dilakukan legislatif atas saran eksekutif. Kalaupun ingin mengajukan gugatan kepada yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi, maka sudah diprediksi rakyat akan kalah, dikalahkan oleh korporasi. Demikian disampaikan Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. mengkritisi kerusakan demokrasi.

Dr. Nurunnisa menyebutkan sifat demokrasi yang menyebut suara rakyat suara Tuhan. Tetapi Tuhan yang dimaksud adalah yang punya materi atau modal. “Ini sangat jauh dari Islam di mana seharusnya akidah kita diluruskan hanya karena Allah. Lillahita ’ala. Dari sini tampak demokrasi sudah cacat dari sisi akidah,” cetusnya.

“Bahkan dari segi syariat, dari segi hukum jelas sekali demokrasi bukan untuk Islam. Standarnya bukan halal haram. Omnibus Law meski merugikan rakyat tetapi menguntungkan korporasi maka ia akan dipilih oleh sistem kapitalisme yang menggunakan sistem demokrasi itu sendiri,” tambahnya.

Dr. Nurunnisa mengungkapkan demokrasi juga tidak akan mampu melahirkan persatuan rakyat secara sejatinya. Bahkan bisa dilihat rongrongan separasi seperti wilayah Papua, dan wilayah lainnya yang merasa kesejahteraannya kurang dipenuhi oleh negara.

“Maka dapat dilihat dari segi akidah, dari segi syariat, dari segi ukhuwah, demokrasi bukan untuk Islam. Demokrasi tidak lahir dari Islam secara murni,” tegasnya.

Untuk itu Dr. Nurunnisa mengingatkan umat Islam agar tidak menggunakan demokrasi dan meninggalkannya. Ambillah Islam secara utuh. Secara kaffah.

“Yakinlah bukan lewat jalan demokrasi kita akan bangkit. Tetapi kebangkitan umat Islam hanya dengan mengambil pemikiran Islam secara murni, perasaan Islam secara murni, dan peraturan Islam secara totalitas. Insya Allah dengan kita meninggalkan demokrasi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua dengan cara syariat tegak di muka bumi,” pungkasnya.

Sekularisme Memandulkan Potensi Generasi

Sementara itu, Hardika Khusnuliawati, M.Kom. menyoroti sistem pendidikan berbasis sekularisme saat ini semakin memperparah standardisasi kurikulum. Peran agama dipinggirkan bahkan haram turut campur dalam kehidupan.

“Lahirlah generasi yang mumpuni dalam pengetahuan namun minus adab dan kesopanan. Mereka berperilaku hedonis, melakukan penyimpangan seksual, narkoba, tawuran, vandalisme, anarkisme, plagiarisme, juga gaul bebas. Parahnya sikap kritis mulai dibabat habis, diancam, serta dikriminalisasi. Bahkan generasi sebagai motor perubahan yang membawa bangsa keluar dari keterpurukan pun hilang,” ujarnya prihatin.

Hardika mengungkapkan sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan pendidikan generasi hanya berfungsi mencetak tenaga terdidik, yang akan memenuhi pasar tenaga kerja bagi industri-industri para korporat. “Sehingga menjadi penting adanya suatu sistem yang lahir dari Islam yaitu sistem Khilafah. Sistem inilah yang benar-benar memahami bahwa generasi muda adalah usia yang diamanahkan Allah Swt.,” tegasnya.

“Dalam negara berasaskan Islam, sistem Khilafah, maka pendidikan akan melahirkan generasi muda yang kokoh iman, punya integritas, pola pikir, dan pola sikapnya pun sesuai dengan ajaran Islam. Mereka memiliki ilmu dan keterampilan yang diperuntukkan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Selanjutnya Hardika menggambarkan sistem pergaulan sosial dalam Islam yang mampu menjaga kesucian generasi dari rusaknya pergaulan bebas. Didukung sistem ekonomi Islam yang memberikan dukungan finansial cukup dalam rangka pengembangan potensi dan pengabdian generasi terhadap umat.

“Negara akan mengambil tanggung jawab penuh untuk menyediakan berbagai fasilitas utama dan penunjang pendidikan demi terwujudnya tujuan kurikulum pendidikan Islam, baik di masa pandemi maupun tidak,” tandasnya.

Demokrasi Tidak Punya Hati

Di sisi lain, Apt. Sinta Rachmawati, M.P.H menyatakan keprihatinannya di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali selama sembilan  bulan ini, dana bansos pandemi justru dikorupsi. Selanjutnya terbit regulasi vaksinasi mandiri yang kental komersialisasi.

“Apakah rezim demokrasi kapitalistik tidak punya hati?” tanyanya retorik. “Sungguh nyata, demokrasi kapitalis mengeruk keuntungan di tengah penderitaan,” kecamnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan