Lonceng Kematian Rezim Demokrasi di Berbagai Belahan Dunia

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, FOKUS – Kuota 30% yang menjadi iming-iming keterlibatan perempuan di pesta demokrasi tak hanya absurd untuk ditempuh sebagai jalan perjuangan kaum perempuan, tapi juga ilusi untuk memperjuangkan hak rakyat.

Di awal tahun 2020, Edelman Trust Barometer -biro konsultasi hubungan masyarakat dari Amerika- menyurvei puluhan ribu orang atas kepercayaan mereka terhadap sistem Kapitalisme yang diterapkan hari ini secara global.

Jajak pendapat itu melibatkan lebih dari 34.000 orang di 28 negara, dari negara-negara demokrasi liberal Barat seperti Amerika Serikat dan Prancis hingga negara dengan model Kapitalisme yang berbeda seperti Cina dan Rusia. Hasilnya, 56% responden setuju bahwa kapitalisme seperti yang ada saat ini lebih berbahaya daripada membawa kebaikan di dunia. [i]

Survei Edelman itu menjungkirkan pendapat Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man. Fukuyama mengklaim bahwa sistem kapitalisme dan demokrasi liberal Barat secara universal merupakan bentuk final dari pemerintahan umat manusia, sekaligus puncak perwujudan kebebasan umat manusia.

Tesis Fukuyama menyatakan demokrasi liberal telah menjadi pemberhentian terakhir umat manusia dalam perjalanan mencari ideologi. Demokrasi juga merupakan bentuk terakhir (paling ideal) dari sistem politik pemerintahan umat manusia. Apakah benar demikian?

Wajar jika Fukuyama mengungkapkan demikian, karena dia hanya melihat kemenangan kapitalisme liberal atas Sosialisme pasca-Perang Dingin. Dengan matinya sosialisme, lebih leluasalah kapitalisme mengemban ideologinya ke penjuru dunia.

Dan terbukti, jumlah negara penganut demokrasi liberal bertambah. Pada 1790, mulanya hanya ada tiga negara penganut demokrasi liberal. Hingga 1990, negara penganut demokrasi liberal telah bertambah sebanyak 58 hingga menjadi 61 negara.

Sejak itu demokrasi liberal diklaim menjajaki masa kejayaannya dan digadang-gadang menjadi “last man standing” dalam kemelut pertempuran ideologi dan sistem politik-pemerintahan dunia.

Demokrasi liberal dianggap menjadi sistem paling ideal di mana kesetaraan, kebebasan, dan hak-hak individu dilindungi kekuasaan negara yang menerapkan sistem check and balances. Sejarah umat manusia dianggap telah berakhir karena tak ada lagi evolusi pemikiran yang menginginkan tujuan lain selain demokrasi liberal.[ii]

Namun nyatanya, sistem kapitalisme dan demokrasi liberal dalam praktiknya jauh dari yang disangka dan diharapkan. Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat dunia sudah mulai menunjukkan kehilangan kepercayaan terhadap sistem ini.

Berbagai kebijakan yang dilahirkan rezim  berpayung demokrasi kapitalisme liberal nyatanya hanya mengantarkan pada keterpurukan. Keterpurukan ekonomi, kesenjangan sosial, pengangguran, naiknya harga BBM, dan kesulitan hidup telah memicu protes di mana-mana. Gelombang demonstrasi meluas. Bentrok aparat-rakyat karena sikap represif penguasa pun tak terelakkan.

Baca juga:  Demi Tangani Corona, Rp59 Triliun Dana Desa Disunat. Bagaimana Gaji Pejabat?

Ideologi Kapitalisme Biang Kerusakan

Tanpa sebuah teori yang njlimet, setiap orang harusnya tertunjuki dengan mudah bahwa kerusakan di berbagai lini kehidupan hari ini adalah akibat diberlakukannya sistem kapitalisme. Mengapa demikian? Karena saat ini, hanya sistem kapitalismelah yang menguasai dunia, dengan segala bentuk dan modifikasinya. Bukan sosialisme, apalagi sistem Islam.

Terlebih lagi karakter bawaan kapitalisme sendiri senyatanya mengantarkan pada kesengsaraan. Sistem ekonomi kapitalisme telah mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan terwujud jika semua pelaku ekonomi terfokus pada akumulasi kapital (modal).

Dalam sistem ini pun tidak dikenal perbedaan antara kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Sepanjang bisa menambah jumlah kapital, siapa pun yang bermodal berhak memilikinya.

Walhasil, ketimpangan semakin menjadi-jadi antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Bukan antarindividu saja, namun dalam masyarakat dunia terjadi kesenjangan yang cukup besar antara negara maju dengan negara berkembang.

Lembaga donor global Oxfam International melansir ada 2.153 orang kaya di dunia yang mengontrol jumlah uang melebihi uang yang dimiliki 4,6 miliar orang paling miskin pada 2019. Realitas itu terjadi karena kapitalisme sengaja diciptakan untuk kepentingan para kapitalis (pemilik modal). Jadi, rakyat jangan pernah bermimpi akan hidup sejahtera dalam sistem ini.

Rakyat hanyalah objek penderita, atau mungkin lebih halusnya sebagai batu loncatan demi sampainya para kapitalis di tampuk kekuasaan. Karena dengan menjadikan dirinya sebagai penguasa (sekaligus pengusaha) akan membuat para kapitalis leluasa menciptakan kebijakan publik yang pro bagi sepak terjangnya mengeruk keuntungan dari setiap kebijakan. Sawah, hutan, gunung, lautan pun akan mereka kuasai saat kekuasaan dalam genggaman.

Satu bukti yang masih menjadi isu panas adalah disahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Jika ditilik dengan cermat, pasal demi pasal menunjukkan keberpihakan rezim penguasa kepada pihak pemodal. Bahkan pemodal asing. Rezim tak ubahnya seperti penjahat makelar yang memperjualbelikan barang yang bukan hak mereka melainkan milik rakyat.

Eksploitasi besar-besaran terhadap harta milik umat pun terjadi dalam perlindungan undang-undang. Kerusakan alam dampak dari eksploitasi hasil kongkalikong pemodal dan penguasa, aman di bawah UU yang mereka sahkan. Rakyat pun tak berdaya di bawah UU. Jika mereka berontak dan bersikap kritis, maka cap radikal, teroris, ektremis pun akan disematkan pada mereka.

Baca juga:  Sering Kali "Ghosting", Politikus Tak Lagi Penting

Penderitaan rakyat terasa tak berkesudahan. Terlebih dalam masa pandemi, ketimpangan sosial makin tajam. Sikap tak becusnya rezim dalam menangani dampak pandemi semakin terpampang. Kegagapan dan kelambatan rezim dalam mengambil langkah penanganan menunjukkan kadar kualitas rezim yang hanya mampu melakukan pencitraan semata.

Lebih parah lagi, rezim menunjukkan pengabaian terhadap keselamatan nyawa rakyat dengan tetap bersikukuh melakukan pilkada di tengah pandemi. Padahal fakta di lapang, pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Tidak cukup itu, bantuan sosial bagi yang terdampak pandemi pun menjadi ladang korupsi. Bukan sekadar hilangnya rasa tanggung jawab penguasa pada rakyatnya, namun lebih dari itu adalah hilangnya sifat kemanusiaan.

Sistem demokrasi kapitalis liberallah yang menghilangkan sifat kemanusiaan. Bahkan Mahfud MD pun mengibaratkan malaikat pun yang masuk dalam sistem ini akan menjadi setan. Sistem demokrasi kapitalis liberal nyatanya adalah sistem yang berbiaya mahal. Siapa pun yang ingin sampai pada lingkungan kekuasaan harus mengeluarkan mahar yang besar.

Namun waktu berkuasa yang dibatasi, membuat mereka yang sudah mempertaruhkan hartanya berpikir keras untuk balik modal. Jalan pintas tak lain adalah dengan korupsi. Sekalipun dibentuk satgas antikorupsi, KPK, dan lembaga apa pun bentuknya, selama sistem demokrasi kapitalis liberal tetap bertahan, tak guna puluhan lembaga antikorupsi dibuat.

Hanya Khilafah Solusi Umat

Sudah saatnya umat ini sadar. Sudah saatnya pula mereka memahami tipuan narasi sistem demokrasi kapitalis liberal. Banyak yang mengira, dengan liberalisme mereka akan bebas menentukan sikap, tidak terkungkung oleh aturan. Sungguh pikiran yang picik. Bagaimana bisa hidup tanpa aturan, sedangkan berkendara di jalan raya saja butuh aturan. Apalagi sebuah kehidupan yang kompleks, tentu sangat butuh.

Hanya ada dua opsi, jenis peraturan atau hukum yang diterapkan di tengah kehidupan. Sebagaimana yang disampaikan Imam As Sudi dalam kitab al Durr al Mantsur karangan Imam Suyuthi. Hanya ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum jahiliah. Jika demokrasi kapitalis liberal bukan hukum Allah, maka pastilah hukum jahiliah.

Dunia sudah terlalu lama diatur dalam aturan jahiliah. Sistem demokrasi kapitalis hasil akal pikir manusia, justru mengantarkan kesengsaraan umat manusia. Kaum muslimin dan umat manusia semuanya butuh sebuah tatanan global yang sahih, yang datang dari pencipta mereka- Allah SWT.

Baca juga:  Hegemoni Kapitalisme Global terhadap Dunia Islam

Sistem Khilafah, sebagai sebuah tatanan global yang bersumber dari wahyu Allah, mampu mengantarkan manusia hidup mulia dan sejahtera. Mekanisme ekonomi Islam yang sangat jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang serakah memberikan jawaban terhadap persoalan ekonomi di tengah masyarakat.

Seluruh kebutuhan dasar tiap rakyat negara Khilafah dijamin Islam, di mana setiap orang dipastikan bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, satu per satu.

Karena itu, jaminan ini telah ditetapkan Islam sebagai kebijakan ekonomi (economic policy) negara Khilafah, baik dalam bentuk mekanisme ekonomi maupun nonekonomi.

Khilafah dalam lintasan sejarah membuktikan hal tersebut. Bukan hanya kesejahteraan dalam negeri yang tercipta, negara Eropa pun mendapatkan kebaikan dengan kesejahteraan yang dihadirkan sistem Khilafah.

Irlandia yang mengalami bencana kelaparan selama tujuh tahun pada abad ke-19 yang menewaskan lebih dari satu juta orang, dikenal sebagai Great Famine atau Potato Famine karena kelangkaan kentang, memperoleh bantuan dari Sultan Utsmaniyah. Bahkan Khalifah saat itu mengirimkan tiga kapal yang penuh bahan makanan beserta obat-obatan.

Khilafah mampu pula mengantarkan keadilan. Dengan mendudukkan kedaulatan di tangan syara’, maka akan lahir hukum yang tak berpihak. Rakyat maupun penguasa mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sama-sama terikat dengan syariat Allah.

Maka, tidak akan dijumpai hukum yang dimanipulasi, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, sebagaimana dalam sistem demokrasi. Tak akan pula dijumpai pula hukum yang bisa dibeli. Sesama warga daulah Khilafah mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik muslim maupun nonmuslim.

Dengan keadilan dan ketegasan syariat Islam yang diterapkan Khilafah, mengantarkan sepinya tindak kriminal di tengah kehidupan. Selama berabad-abad lamanya Kekhilafahan Utsmaniyah memimpin dunia, hanya ada 200 kasus kriminal yang diajukan ke pengadilan. Bandingkan dengan sistem demokrasi yang melahirkan 20 juta kasus kriminal setiap tahunnya.

Semakin menelusuri jejak Khilafah, semakin rindu Khilafah hadir kembali. Rindu untuk hidup di bawah naungannya. Bukan hanya kaum muslimin, namun dunia pun butuh Khilafah. Suatu tatanan sistem kehidupan yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah kehadirannya semakin dekat. [MNews/Gz]


[i]https://dunia.tempo.co/read/1297537/survei-warga-dunia-yakin-kapitalisme-lebih-buruk-saat-ini/full&view=ok.

[ii] https://kumparan.com/agaton-kenshanahan1536243987012/francis-fukuyama-dan-upaya-memikirkan-kejayaan-demokrasi-liberal-1pxhvBfiHWh

Tinggalkan Balasan