Demokrasi, Lahan Subur Tumbuhnya Korupsi

Oleh: Permadina Kanah Arieska, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, FOKUS – Puncak peringatan Hari Korupsi Sedunia diperingati pada 9 Desember 2020. Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga giat melakukan peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) dengan membuat logo Hakordia 2020.

Tak hanya itu, KPK juga menyampaikan penyadaran kepada publik melalui surat edaran No. 30 Tahun 2020 tentang imbauan penyelenggaraan kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia. Dinyatakan dalam surat edaran tersebut, korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa.

Di tengah upaya KPK melakukan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya korupsi, nyatanya Indonesia meraih “prestasi” sebagai Juara 3 Negara terkorup se-Asia (merdeka.com, 30/11/2020).

Sungguh capaian yang memalukan dan menjijikkan. Lembaga pemantau indeks korupsi global, Transparency International, merilis laporan bertajuk “Global Corruption Barometer-Asia” dan Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India diikuti Kamboja di peringkat kedua.

Tak hanya itu, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang terjadi pada Sabtu (5/12/2020) dini hari juga menambah daftar kelam kasus korupsi di Indonesia. Dugaan korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 dengan status tersangka Juliari ini turut menjerat pejabat Kemensos dan sejumlah pihak yang menjadi pemberi suap.

Perkara ini berawal dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 Triliun. Juliari meminta fee tiap paket bansos, disepakati sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos hingga total yang didapatkan Juliari adalah Rp17 M.

Kasus korupsi yang serupa sebenarnya telah menjadi tontonan publik, bahwa pejabat berwenang banyak terseret korupsi bahkan sangat terstruktur.

Baca juga:  Paradoks Demokrasi: Menjamin Kebebasan, Faktanya Antikritik

Publik perlu mengingat beberapa kasus korupsi yang masih terekam pada ingatan antara lain kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang diperkirakan negara mengalami kerugian lebih dari Rp13,7 triliun, kasus PT Asabri Rp10 triliun, kasus Pelindo II Rp6 T, kasus Bupati Kotawaringin Timur dengan total kerugian hingga Rp5,8 triliun dan 711.000 dolar AS, kasus BLBI Rp4,58 triliun, kasus E-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto senilai Rp2,3 triliun, dan masih banyak kasus megakorupsi lainnya. (kompas.com, 17/01/2020).

Derasnya arus korupsi di Indonesia senantiasa menyisakan pertanyaan bagi semua orang. Apakah sistem yang dibuat masih memberikan peluang seorang individu atau bahkan kementerian melakukan tindak korupsi, hingga solusi yang diberikan adalah revisi undang undang dan tata aturan tindak korupsi?

Ataukah tindakan korupsi lebih disebabkan pada karakter individunya yang tidak amanah, hingga solusi yang ditawarkan adalah dengan reshuffle menteri, gonta-ganti individu, atau program revolusi mental?

Antara Demokrasi dan Korupsi

Suburnya tindak korupsi di suatu negeri tak bisa dilepaskan dari sistem politik yang digunakan. Negara yang menerapkan sistem politik demokrasi dipastikan menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi. Mengapa bisa demikian?

Sebagaimana diketahui, dalam sistem politik demokrasi, rakyat diberikan kedaulatan penuh untuk membuat undang-undang. Kala manusia diberikan hak untuk membuat sebuah peraturan, produk hukum yang dihasilkan berpeluang memiliki kecenderungan kepentingan. Walhasil politik yang dilakukan bukan lagi politik pelayanan kepada masyarakat, namun lebih pada tendensi kepentingan individu dan kelompok.

Tak hanya itu, mahalnya biaya politik demokrasi semakin mengukuhkan perilaku korupsi. Pemilu yang memakan dana miliaran bahkan ada yang sampai triliunan, meniscayakan adanya praktik jual beli suara dan juga pendanaan dari para kapitalis besar.

Baca juga:  Merindukan Penguasa yang Adil, Amanah, dan Tidak Korup

Calon penguasa butuh sokongan dana dari pihak lain untuk membiayai pencalonannya. Pihak lain ini adalah para pengusaha alias cukong. Gelontoran dana besar pada salah satu calon ini pun tak diberikan secara percuma.

Para kapitalis tentu menginginkan kompensasi maksimal. Mulai dari tender berbagai proyek, hingga perubahan regulasi guna mendukung kepentingan sang donatur dana.

Alhasil, negara demokrasi bertransformasi menjadi korporatokrasi, yaitu pemerintahan yang disetir korporasi. Hingga trias politika yang diklaim menjadi sistem politik “terbaik”, nyatanya saling bekerja sama meraup keuntungan demi kepentingan individu dan partainya.

Akibatnya, rakyat yang menjadi korban keserakahan para kapitalis. Kekayaan alam rakyat digarong secara legal atas nama regulasi yang dilegitimasi demokrasi.

Jelaslah bahwa korupsi pasti akan tumbuh subur di lahan demokrasi. Upaya mempertahankan demokrasi sama saja dengan mempertahankan ketidakadilan bagi semua penduduk negeri.

Khilafah: Sistem Pemerintahan Terbaik Lahirkan Keadilan

Khilafah adalah satu satunya sistem pemerintahan dalam Islam yang terbukti nyata melahirkan keadilan, tak hanya bagi muslim namun juga nonmuslim.

Kita bisa menengok teladan para Khalifah kala menjadi pemimpin negara. Khalifah Abu Bakar misalnya, ketika beliau diberikan santunan dari baitulmal, dana tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan cara yang sangat sederhana, layaknya orang biasa.

Bahkan sebelum Abu Bakar meninggal dunia, beliau justru berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan uang kepada negara sebesar 6.000 dirham. Semata-mata disebabkan kehati-hatian beliau agar tidak memakan harta rakyat. Padahal, harta dari baitulmal sudah menjadi haknya dan keluarganya.

Ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, kekayaan negara di baitulmal meningkat tajam. Ia berhasil menaklukkan Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi). Umar sangat hati-hati dalam mengelola uang negara ini.

Baca juga:  [News] Islamofobia Muncul Saat Mewacanakan Islam dalam Sistem Kenegaraan

Ibnu Katsir dalam buku al-Bidayah wa an-Nihayah menukil pidato Umar, ”Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini selain dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang Quraisy biasa. Dan aku adalah orang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.”

Dalam Khilafah Islam, berkaitan dengan harta, calon pejabat/pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum menjabat. Selanjutnya saat menjabat pun selalu dihitung dan dicatat harta kekayaan dan penambahannya.

Jika ada penambahan yang meragukan, maka diverifikasi apa ada penambahan hartanya itu secara syar’i atau tidak. Jika terbukti dia melakukan kecurangan/korupsi, maka harta akan disita, dimasukkan kas negara dan pejabat/pegawai tersebut akan diproses hukum.

Khalifah Umar bin Khaththab pernah membuat kebijakan, agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika bertambah sangat banyak, tidak sesuai dengan gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk menyitanya.

Khilafah Islam sangat fokus dalam memberangus tindak korupsi. Dalam Islam tindakan suap-menyuap diharamkan. Bahkan, pihak-pihak yang terlibat mendapatkan laknat Allah SWT.

Rasulullah saw. bersabda, “Allah melaknat penyuap dan yang disuap dalam urusan hukum.” (HR Tirmidzi). Ketika diancam oleh laknat Allah, berarti hidup seseorang akan jauh dari rahmat dan berkah-Nya.

Di akhirat kelak, nasibnya pun akan merugi. Ingatlah sabda Nabi saw., “Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka.” (HR Ath-Thabrani). Suap merupakan “penyakit” yang berbahaya sebab ia merusak akhlak individu dan sosial serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jelas, tegaknya Khilafah Islam akan menghasilkan sebuah peradaban yang berkeadilan dan menyejahterakan untuk seluruh alam. [MNews/Gz]

2 komentar pada “Demokrasi, Lahan Subur Tumbuhnya Korupsi

  • 11 Desember 2020 pada 18:47
    Permalink

    Disistem demokrasi kapitalis ini para penguasa dapat dengan mudah mengambil hak orang lain dibantu dengan liberalisme yang mana mereka dengan bebas melakukan pengerukan kekayaan.Dengan sistem yang menilai segala sesuatu itu dengan materi dan gaya hidup yang materialistis maka praktek korupsi akan menjamur dimana”

Tinggalkan Balasan