Kemiskinan dan Demokrasi

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Permasalahan demokrasi semakin terlihat dari segala sisi. Saat kemiskinan semakin meninggi, kita malah disuguhkan perilaku para pejabat dan konglomerat yang tak mengenal empati. Cukuplah kasus kematian balita yang dibawa mengemis oleh ibunya dan kasus korupsi bansos, menjadi paradoks di negeri demokrasi.

Anjaya, balita berusia dua tahun, meninggal di pangkuan ibunya yang sedang mengemis. Anjaya sudah sakit selama empat hari. Namun, karena keterbatasan biaya, ibunya tak bisa membawanya ke dokter.

Anjaya tak sendiri, telah banyak balita yang juga meregang nyawa lantaran orang tuanya miskin.

Lantas di mana peran negara? Di mana bansos yang katanya untuk membantu rakyat miskin?

Pada saat yang sama, KPK menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Mensos Juliari Batubara terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial. Juliari menerima suap sebesar 17 miliar. Padahal, harta Juliari sudah berlimpah. Apakah Pak Mensos kehilangan hati nurani?

Total gaji resminya per bulan sebesar Rp18,64 juta, jumlah demikian belum ditambah dana operasional menteri, fasilitas mobil berpengawal VIP, rumah dinas, dll..

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan 30/4/2020, Mensos Juliari memiliki harta kekayaan sebesar Rp47,18 miliar. (kompas.com 7/12/2020)

Sebuah kenyataan pahit, namun benar-benar terjadi. Kematian atas nama kemiskinan bukan hanya dialami Anjaya. Banyak manusia di dunia mengalami hal yang sama.

Mengapa permasalahan kemiskinan semakin akut? Bagimana Islam menyelesaikan permasalahan kemiskinan hingga tuntas?

Demokrasi Ciptakan Kemiskinan Struktural

Ketua DPRD Kota Bekasi, Jabar, Choiruman J Putro mengatakan bahwa kematian Anjaya disebabkan polemik data. Banyak dari warga miskin yang tidak terdata, sehingga tidak menerima bantuan. Oleh karena itu, Choirman menekankan keterbukaan data agar masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan berupa bantuan materi dan fasilitas kesehatan. (kompas.com 30/11/2020)

Baca juga:  Kemiskinan Menggurita, Kapitalisme Bukan Jalan Sejahtera

Lantas, jika data penerima bantuan telah tepat sasaran, menjadi jaminan rakyat sejahtera? Tentu saja tidak. Alasannya, selain karena kebijakannya yang sementara, pendanaan bansos pun dari utang.

Itu artinya, kita menyelesaikan masalah dengan membuka masalah baru. Utang yang membengkak akan membebani APBN, sedangkan sumber utama APBN adalah pajak. Akhirnya, kembali lagi rakyat yang jadi korban.

Selain kebijakannya yang tambal sulam, implementasinya pun penuh polemik. Terbatasnya dana sosial mengakibatkan pendataan rakyat miskin menyesuaikan budget. Wajar para Kades banyak yang protes, lantaran warganya banyak terlibat baku hantam hanya karena polemik bansos.

Belum lagi korupsi yang membudaya, dari level RT hingga level menteri seolah berlomba. Tak peduli jeritan rakyat, mereka tega mengambil jatah rakyat miskin.

Maka dari itu, akar masalahnya bukan terletak pada pendataan atau hal teknis lainnya. Tapi pada persoalan sistemis, yaitu bahwa negara ini menganut sistem ekonomi neoliberal.

Sistem ini yang meniscayakan harta rakyat berupa SDA dikuasai swasta/asing. Hingga hak rakyat untuk mendapatkan manfaat dari SDA dirampas korporasi dan oligarki.

Sistem demokrasi yang menjadi landasan tata kelola negeri ini yang menjaminnya dalam sejumlah undang-undang. Lihatlah bagaimana Omnibus Law UU Cipta Kerja yang begitu menguntungkan pengusaha tetap disahkan, walau rakyat menjerit minta dibatalkan.

Maka dari itu, kemiskinan yang terjadi di negeri ini bukanlah bersifat kultural, yaitu yang diakibatkan karena kemalasan rakyat. Tapi kemiskinannya bersifat struktural, yaitu kemiskinan yang muncul karena ketidakmampuan sistem/pemerintah dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja dan memperoleh kesejahteraannya.

Baca juga:  Sampai Kapan Bermain-main dengan Angka Kemiskinan?

Demokrasi Menjadikan Penguasa Lepas tangan

Model ideal negara demokrasi adalah korporatokrasi, sebuah sistem negara yang menyerahkan seluruh kebutuhan rakyat pada pihak swasta. Negara hanyalah sebatas regulator yang mengatur hubungan masyarakat dengan pihak swasta.

Lihatlah bagaimana Indonesia mulai melangkah satu persatu menuju model negara korporatokrasi. Hampir seluruh kebutuhan rakyat dipenuhi korporasi. Padahal, pemenuhan kebutuhan pokok merupakan dasar kesejahteraan individu-individu masyarakat. Seharusnya diurusi dan dijamin negara.

Namun yang terjadi saat ini, pemerintah menyubkontrakkan semua itu pada swasta. Hasilnya, karena swasta adalah lembaga profit, kebutuhan rakyat pun adalah hitung-hitungan materi.

Hasilnya, rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Mahalnya kesehatan contohnya, menjadi alasan Anjaya meninggal karena ibunya tak mampu membawanya ke dokter.

Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Memberikan Kesejahteraan

Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda secara diametral dengan sistem demokrasi. Sistem pemerintahan Khilafah menerapkan aturan Islam secara kaffah.

Adapun cara Islam mengatasi permasalahan kemiskinan antara lain:

Pertama, pengaturan dan pengelolaan kepemilikan.

Syariat Islam telah mengatur masalah kepemilikan ini dalam tiga aspek: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adanya kepemilikan individu ini menjadikan rakyat termotivasi untuk berusaha mencari harta guna mencukupi kebutuhannya.

Aset yang tergolong kepemilikan umum tidak boleh dimiliki sama sekali oleh individu atau dimonopoli swasta. Karena ini adalah harta umat, maka pengelolaannya diserahkan pada negara agar hasilnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat.

Adanya kepemilikan negara dalam Islam akan menjadikan negara memiliki sumber-sumber pemasukan dan aset-aset yang cukup untuk mengurusi umat. Termasuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin.

Baca juga:  Saat Pandemi, Kemiskinan Meluas Akibat Mahalnya Beras: Bukti Rezim Neoliberal Tak Becus Urus Hajat Rakyat

Kedua, distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat.

Buruknya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan yang semakin tinggi. Maka, Islam telah mewajibkan negara untuk mendistribusikan harta kepada individu rakyat yang membutuhkan.

Ketiga, jaminan kebutuhan pokok oleh negara.

Barang-barang berupa pangan, sandang, dan papan adalah kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Keamanan, pendidikan, kesehatan pun merupakan kebutuhan jasa asasi dan harus dipenuhi. Negaralah yang melaksanakan dan menerapkan berdasarkan syariat Islam.

Keempat, sanksi keras terhadap koruptor.

Abdurahman al-Maliki dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam menuliskan, bagi seseorang yang menggelapkan uang atau sejenisnya (korupsi) akan dikenakan ta’zir 6 bulan sampai 5 tahun penjara. Namun, jika jumlahnya sampai taraf membahayakan ekonomi dan kerugian negara, koruptor bisa dihukum mati.

Pengaturan Islam yang begitu rinci telah disebutkan dalam banyak kitab-kitab ulama yang merujuk pada Al-Qur’an dan Sunah. Tata kelola yang langsung dibuat oleh Sang Pencipta, telah menghantarkan umat manusia menuju pada fitrahnya, yaitu hidup dalam kesejahteraan dan keadilan.

Namun, sistem kufur demokrasi buatan manusia telah merenggut hak Allah SWT untuk mengatur manusia. Manusia dipaksa hidup di bawah pengaturan sistem yang amburadul dan tidak sesuai fitrah manusia. Wajarlah kesejahteraan dan keadilan tak bisa dirasakan utuh oleh masyarakat.

Mari kita berjuang mewujudkan tatanan dunia baru yang tunduk pada aturan Allah SWT agar kehidupan umat manusia menemui kemuliaan peradabannya. Mari kencangkan doa, ketuk pintu langit, agar Allah SWT berkenan mewujudkan Daulah Khilafah Islamiyah di atas tangan-tangan kita. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Kemiskinan dan Demokrasi

Tinggalkan Balasan