Rezim Demokrasi Perparah Situasi Ekonomi Saat Pandemi

Oleh: Nida Sa’adah

MuslimahNews.com, FOKUS – Ekonomi dunia memang sudah tidak stabil sebelum memasuki pandemi Covid-19. Dan saat memasuki pandemi, krisis semakin parah, dampak kegagalan sistem politik dan sistem kesehatan negara demokrasi.

Di saat pandemi, Cina dan negara Barat menutup semua sektor riil dalam perekonomian. Langkah yang diambil semua negara demokrasi ini menciptakan krisis baru: Munculnya gelombang pengangguran massal, daya beli masyarakat anjlok, meningkatnya kemiskinan dan kelaparan.

Fatalnya, negeri-negeri kaum muslimin–termasuk Indonesia–meniru langkah ini. Mengabaikan langkah-langkah yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. di kala negara menghadapi situasi wabah.

Krisis dalam sistem ekonomi kapitalisme-demokrasi memang sudah bersifat built-in alias menyatu. Faktor pencetus krisis ekonomi justru berada dalam sistem ekonominya sendiri.

Penyebab krisis ekonomi yang terus berulang adalah sirkulasi atau perputaran harta hanya terjadi di kalangan orang kaya saja, praktik ekonomi ribawi , praktik maysir (spekulasi, gambling/perjudian, praktik gharar (ketidakpastian), dan sifat tamak manusia khas bentukan peradaban sekuler.

Sebelum pandemi Covid-19, sudah sering terjadi krisis antara lain, Krisis 1929 “Black Thursday” krisis bursa Wall Street, The Great Depression, Krisis 1987 bursa Dow Jones, Tahun 1998 Kolapsnya perusahaan permodalan Long-Term Capital Market, Krisis dot.com 2000 indeks NASDAQ jatuh, dan Krisis 2008 subprime mortgage.

Adapun penyebab resesi ekonomi global 2020 yang juga dialami Indonesia adalah:

1) Ekonomi Indonesia menerapkan sistem sekuler, mencampur aduk antara hak dan batil.

2) Praktik twin economy, yakni membagi ekonomi menjadi dua sektor: sektor riil dan sektor nonriil yang menerapkan transaksi ribawi (melanggar QS Al Baqarah: 275) juga spekulatif/maysir (melanggar QS Al Maidah: 90)

3) Kebijakan ekonomi dan kesehatan yang salah saat hadapi pandemi Covid-19, dampak mencontoh kebijakan negara luar.

Negeri-negeri kaum muslimin hari ini, termasuk Indonesia, tidak menerapkan solusi Islam yakni karantina lokal dan memberi support penyembuhan secara gratis dari kas keuangan negara Baitulmal. Yang dilakukan pemerintah justru menutup perekonomian di sektor riil. Meniru negara-negara Barat.

Melambatnya aktivitas ekonomi karena penutupan atau pengurangan kegiatan ekonomi masyarakat yang diarahkan negara adalah muara dari kondisi ini. Langkah itu terus ditempuh karena penyelesaian pandemi Covid-19 secara tuntas terkesan tidak menjadi prioritas utama rezim Pemerintah Indonesia saat ini.

Baca juga:  Tanda-Tanda Kematian Demokrasi, Akankah Berakhir dengan "Civil War"?

Tidak ada instruksi kepala negara agar semua intelektual di negeri meneliti dengan serius obatnya dan didukung penuh keuangan negara. Tidak ada koordinasi intens antarberbagai sektor dan instansi terkait penyisiran area yang bebas wabah dan mana area yang terinfeksi.

Area yang terinfeksi harusnya diisolasi dan didukung penuh keuangan negara demi proses penyembuhan warganya. Termasuk menutup akses keluar masuk ke negara Cina sebagai sumber wabah.

Tidak terlihat rezim hari ini melakukan itu semua. Yang terus dikampanyekan adalah sebatas protokol kesehatan yang digaungkan WHO seperti jaga jarak, cuci tangan, memakai masker. dst.

Sementara solusi tuntas saat wabah seperti yang diajarkan Islam, yakni tidak mencampurbaurkan orang yang sehat dengan orang yang sakit, tidak dilakukan negara.

Walhasil, klaster-klaster baru penyebaran virus terus bermunculan. Termasuk yang dikhawatirkan adalah klaster baru penyebaran virus dari kerumunan saat pilkada, saat musim hujan dengan berbagai bencana yang berbuah banyaknya pengungsian dst.

Tentu sulit dibayangkan ekonomi akan bergerak normal dalam suasana demikian. Jika pandemi Covid-19 ini tidak ditangani secara serius, dilakukan penyembuhan tuntas dengan koordinasi yang rapi dan dukungan penuh sistem keuangan negara, pukulan telak akan terus dirasakan dalam kegiatan perekonomian.

Potret Rapuh Sistem Ekonomi Kapitalisme

Penguasaan pemerintah Indonesia terhadap kendali perputaran ekonomi negeri ini yang hanya sebesar 30% membuat negara juga tidak bisa berbuat banyak. Khas tampilan negara demokrasi yang pro korporasi, perputaran ekonomi sebesar 70% ada pada kendali korporasi besar. Dan mereka hari ini menahan investasinya, melihat perkembangan situasi.

Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, negara hanya bertumpu pada strategi peningkatan demand masyarakat melalui berbagai program jaring pengaman sosial. Berapa lama sistem keuangan negara mampu melakukan itu, apalagi jika pandeminya tidak segera diatasi?

Belum lagi problem utang yang makin menumpuk karena program bantuan sosial ternyata juga mengandalkan sumber pembiayaan yang berasal dari utang ke lembaga keuangan internasional semacam IMF.

Baca juga:  Kemiskinan dan Demokrasi

Di sisi lain, korporasi raksasa farmasi justru memanfaatkan momen pandemi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sistem kesehatan dunia berada pada titik nadir karena berada dalam kendali korporasi.

Demokrasi memperlakukan kesehatan tak ubahnya produk yang harus dibeli dengan harga sangat mahal. Bukan sebagai layanan kebutuhan pokok massal yang harusnya digratiskan sebagaimana yang diajarkan Islam.

Rezim demokrasi yang pro oligarki dan pro korporasi telah membuat manusia menjadi pemangsa dan predator yang paling berbahaya. Ketidaksejahteraan dan ketidakadilan terjadi di banyak tempat. Papua adalah salah satu fakta miris tentangnya.

Di tengah situasi korban pandemi Covid-19 di Papua yang terus meningkat, alam di Papua makin dieksploitasi tak terkendali. Hutan Papua, harapan terakhir hutan di Indonesia telah menjadi target ekspansi konglomerasi bisnis kelapa sawit.

Dilansir dari BBC News, bahkan harga 1 hektare tanah hanya dihargai Rp100.000. Dan diduga kuat, perusahaan pemegang konsesi telah membuka lahan dengan melakukan pembakaran besar-besaran.

Ironisnya, perusahaan ini adalah pemegang sertifikasi produk hutan berkelanjutan terkemuka di dunia. Artinya, dalam negara demokrasi, semua ini terjadi secara legal. Ke depannya, perusakan alam oleh korporasi ini bahkan bisa jadi mendapat payung hukum dengan pengesahan UU Cipta Kerja khususnya dalam regulasi tentang keberadaan Bank Tanah yang berwenang mengatur berbagai jenis tanah adat, tanah wakaf, dan berbagai area lahan lainnya.

Kemudahan pemberian lahan diprioritaskan kepada korporasi atas nama investasi. Ditambah lagi, penguasaan korporasi raksasa atas deposit emas terbesar sedunia, potensi minyak bumi di Papua sebesar 20 ton barel per tahun, gas alam sebesar 13 triliun kaki kubik, tambang senilai Rp350 miliar, dll.

Tentu ini sangat menyesakkan dada berbagai lapisan masyarakat terutama masyarakat di Papua yang justru terus berkubang dalam jurang kemiskinan.

Situasi ini memperlihatkan kesalahan dan kekacauan sistem ekonomi dunia hari ini. Inilah potret rapuh sistem perekonomian dunia yang dibangun peradaban kapitalisme sekuler.

Baca juga:  [Editorial] Tak Adakah Jalan Sejahtera bagi Papua Selain Merdeka?

Kebijakan Ekonomi Islam

Ekonomi dunia nyata-nyata mempertontonkan keadaan yang dilarang Islam, yakni sirkulasi atau perputaran harta yang hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja di antara umat manusia. Itu pun dengan cara-cara licik dan culas.

Allah SWT berfirman dalam QS Al Hasyr: 7 yang artinya,

“….agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Islam memiliki konsep bernegara yakni negara Khilafah yang akan menerapkan beberapa mekanisme ekonomi agar sirkulasi kekayaan berjalan dengan lancar. Negara Khilafah akan menerapkan berbagai kebijakan ekonomi :

1) Larangan kanzul mal (penimbunan harta). Harta yang disimpan atau ditahan dalam berbagai bentuk surat berharga adalah termasuk dalam hal ini.

2) Mengatur kepemilikan. Sehingga nantinya aset semacam sumber daya alam dalam deposit melimpah tidak lagi dikuasai korporasi. Dalam sistem Islam, sumber daya alam adalah milik umat yang haram diprivatisasi. Akan dikelola secara amanah oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, dan berbagai bentuk lainnya.

3) Menerapkan moneter emas dan perak.

4) Menghentikan kegiatan transaksi ribawi dan spekulatif.

5) Penerapan zakat mal.

Mekanisme itu membuat sirkulasi ekonomi berjalan lancar. Negara Khilafah memprioritaskan upaya penyelesaian wabah secara tuntas tanpa berhitung untung rugi, yang akan berdampak baik bagi perekonomian. Khilafah adalah ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Sistem demokrasi telah terbukti gagal meratakan kesejahteraan dan menebarkan keadilan. Sebaliknya, sistem Islam yakni sistem Khilafah, terbukti selama 13 abad lebih berhasil menyatukan manusia dari beragam ras dan keyakinan, meratakan kesejahteraan dan menebarkan keadilan.

Sebagaimana dikutip dalam catatan sejarah Bloom and Blair (2002): “In the Islamic lands, not only Muslims but also Christians and Jews enjoyed a good life,” Jonathan Bloom & Sheila Blair, Islam – A thousand years of faith and power, Yale University Press, London, 2002.

Sistem Khilafah Islam adalah sistem bernegara terbaik bagi umat manusia. Wallahu a’lam. [MNews/Gz]


#CampakkanDemokrasiSongsongKhilafah

#DemokrasiRacuniPeradaban
#DemokrasiMatiMematikan
#DemokrasiSistemKorup

2 thoughts on “Rezim Demokrasi Perparah Situasi Ekonomi Saat Pandemi

  • 8 Desember 2020 pada 07:57
    Permalink

    Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut dikarenakan ulah tangan manusia,maka tunggulah kehancurannya.dan sekarang sudah nampak jelas terjadi kerusakan dimana” karena sistem kapitalisme yang ada di negara ini membuat rakyat hidup terus dalam kesengsaraan dan kemiskinan.hanya dengan sistem Islam yang diterapkan KHILAFAH akan mampu mengembalikan kehidupan sesuai dengan syariat Islam.
    #Demokrasimatimematikan

Tinggalkan Balasan