Papua Minta Merdeka, Bukti Demokrasi Bubarkan NKRI?

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI – Bagai petir di siang bolong, masyarakat Indonesia terguncang dengan pengumuman yang dilakukan Benny Wenda selaku Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Ia mengumumkan sejak 1/12/2020 pihaknya menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua. Baginya ini adalah perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963. (tirto.id, 1/12/2020)

“Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” ujar Wenda dalam keterangan tertulis resmi ULMWP.

Berani betul seorang Benny Wenda mengumumkan hal tersebut di tengah keseriusan pemerintah menjaga kedaulatan negara lewat pengukuhan sistem demokrasi. Bahkan ia berani mengatakan saatnya Indonesia angkat kaki dari tanah Papua.

Demokrasi Pancasila yang digadang-gadang rezim sebagai sistem yang mampu menghempas para pengganggu NKRI, kini tak berkutik di hadapan seorang separatis bernama Benny Wenda.

Petinggi negeri ini hanya mengatakan perbuatan Benny Wenda “sekadar” membentuk negara ilusi. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Benny Wenda membentuk negara ilusi di Papua. Dengan entengnya Mahfud mengatakan, “Benny hanya berilusi, memang di dukung negara kecil di Pasifik, namanya Vanuatu, tapi kecil itu.” (news.detik.com, 3/12/2020)

Juga dianggap tidak masuk ke organisasi internasional dan hanya disuarakan secara politik. Padahal, separatisme OPM (Organisasi Papua Merdeka) telah lama ada, dan tetap hanya dikatakan sebagai Kelompok Kejahatan Bersenjata (KKB) bukan sebagai gerakan separatisme yang harus dibabat habis oleh pemerintah.

Benny Wenda yang terang-terangan umumkan berdirinya negara Papua Barat hanya disebut ilusi. Sementara aktivis dakwah Khilafah yang berupaya menjaga keutuhan negeri ini dipersekusi dan difitnah habis-habisan sebagai penganggu NKRI. Miris.

Minta Rakyat Tetap Tenang, Padahal Negeri Sedang Dijajah

Oh, sungguh anehnya penguasa negeri ini. Lewat Menko Polhukam, masyarakat malah diimbau agar tak perlu gusar dengan aksi Benny Wenda, tidak perlu khawatir terhadap negara ilusi yang dibangunnya, dan tidak perlu takut. Di mana akal sehat?

Akhirnya publik bisa memahami, sebenarnya penguasa saat ini tak bertaring di hadapan gerakan separatisme. Taringnya baru akan keluar ketika berhadapan dengan para pejuang Islam yang berupaya menerapkan syariat di negeri ini!

Baca juga:  Rezim Demokrasi Perparah Situasi Ekonomi Saat Pandemi

Seharusnya penguasa belajar dari pengalaman pahit dengan lepasnya Timor-Timur. Aceh pun nyaris lepas dan bernasib sama seperti Timor-Timur, namun terselamatkan dengan kebijakan otonomi khusus.

Secara historis, gerakan separatisme OPM atau Gerakan Papua Merdeka masih memiliki pengaruh kultural dan politik domestik dan internasional. Gerakan Papua Mereka semakin hari bukan semakin menyusut, justru semakin bersemangat dan militan untuk merdeka. Solusi pemerintah pusat berupa kebijakan otonomi khusus dan kucuran dana cukup besar untuk Papua ternyata tidak menyurutkan kelompok gerakan separatisme Papua.

Mereka terus berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Bahkan riak-riak kecil sudah mulai menjalar ke beberapa daerah lainnya. Hingga akhirnya Benny Wenda berani umumkan berdirinya negara Papua Barat. Masihkah rakyat diminta tenang? Padahal negeri ini terang-terangan sedang dijajah.

Benih Separatisme Tumbuh Subur dalam Demokrasi

Tuntutan dan ambisi politik separatisme untuk merdeka bukan sekadar karena kekecewaan terhadap ketidakadilan pemerintah pusat. Ini adalah produk liberalisasi politik dan makin menggeliat tumbuhnya tuntutan demokratisasi secara global.

Anthony Giddens dalam bukunya Runaway World (1999) mengatakan, globalisasi menjadi alasan bagi kebangkitan kembali identitas budaya lokal di berbagai belahan dunia. Nasionalisme lokal merebak sebagai respons terhadap kecenderungan globalisasi seiring dengan melemahnya negara-negara lama.

John Naisbitt dalam bukunya yang monumental Global Paradox (1994), bahwa suatu saat akan terjadi penyebaran demokrasi global. Menurut Naisbitt, berkembangnya demokrasi justru membentuk sejarah baru, berpecahbelahnya negara bangsa menjadi unit-unit kecil.

Demokrasi di mata Naisbitt justru membesarkan dan melipatgandakan keasertifan (penegasan) suku. Naisbitt pun meramalkan, jika pada 2000 ada 300 negara, pada masa yang akan datang akan membengkak menjadi 1.000 negara baru.

Secara sinis Naisbitt menyebut ide negara dan perbatasan merupakan ide yang tidak relevan lagi di tengah era keterbukaan dan globalisasi. Atas dasar itulah Naisbitt sampai mengeluarkan satu hipotesis, semakin besar demokrasi, semakin banyak negara, semakin kecil bagian dari ekonomi global.

Inilah yang dinamakan sebuah paradoks global. Paradoks global ini memberi peluang kepada umat manusia untuk mengekspresikan diri secara individual, peluang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masa mana pun dalam sejarah umat manusia. Dari sini dapat diketahui bahwa demokrasi yang mengglobal membawa konsekuensi pada rawannya paham separatisme suatu negara.

Baca juga:  Disintegrasi: Haram dan Berbahaya

Maka, tumbuh suburnya unit-unit (negara) kecil dalam konteks ini tak dapat dielakkan. Tak terkecuali ketika kita melihat kasus tuntutan Papua untuk merdeka.

Dengan kata lain, tuntutan Papua untuk merdeka adalah sesuatu yang “wajar” dan konsekuensi logis dari demokrasi liberal. Demokrasi pada dasarnya menghormati dan menghargai kemerdekaan tiap individu maupun kelompok dalam mengekspresikan dirinya, baik secara ekonomi maupun politik.

Liberalisasi Politik ala Demokrasi yang Bubarkan NKRI, Bukan Khilafah

Masih segar dalam ingatan, beberapa bulan lalu, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan Khilafah akan membuat negara-negara termasuk negara Islam, bubar. Kini, nyatanya yang terjadi justru sistem demokrasi yang dipuja-puja itu, terbukti tak mampu menjaga keutuhan negeri ini.

“Kalau kita teruskan pandangan yang menganggap Khilafah sebagai cita-cita, ini semua harus dibubarkan. Bukan hanya NKRI, tapi Malaysia, Brunai, Saudi bubar, dijadikan satu Khilafah. Ini akan menimbulkan bencana kiamat bagi seluruh dunia,” ujar Yahya dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan Gerakan Pemuda Ansor-BPIP (cnnindonesia.com, 28/10/2020)

Nyatanya, liberalisasi politik ala demokrasi sebagai tuntutan global yang digulirkan bangsa Indonesia dengan ditandai demokratisasi di segala bidang, memberikan potensi adanya kerawanan politik di daerah, yakni bahaya separatisme.

Virus menakutkan ini sebenarnya bisa dihilangkan apabila permasalahan daerah yang selama ini tidak mendapat perlakuan yang adil dari pusat diselesaikan secara menyeluruh.

Semakin menyeruaknya semangat separatisme di daerah merupakan biaya sosial politik yang harus dibayar pemerintah ketika menerapkan kebijakan liberalisasi politik (demokratisasi).

Wacana demokrasi yang selama ini dianggap paling “sempurna” dan menjadi primadona suatu negara akhirnya hanya mengandung virus yang sangat menakutkan, yakni separatisme.

Tidakkah ini dianggap berbahaya? Mengapa demokrasi tidak segera dicampakkan dari negeri ini? Bukan sebaliknya, menuduh keji ajaran Islam (Khilafah) sebagai ancaman yang bisa bubarkan negeri, sementara tak ada satu pun fakta yang membuktikannya.

Tegakkan Khilafah, Negeri Aman, Keutuhan Negara Terjaga.

Persatuan dan kesatuan negara dijaga Islam, antara lain dengan ditetapkannya larangan melakukan makar (bughat) dan memisahkan diri dari kekhilafahan.

Nabi Saw. bersabda, “Siapa saja mencabut ketaatan (kepada imam/khalifah), maka dia akan menghadap Allah tanpa hujah (yang bisa mendukungnya).” (HR Muslim)

Baca juga:  Solusi Separatisme via Medsos: Adopsi Islam sebagai Pijakan dan Panduan

Islam menetapkan sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan tindakan makar terhadap negara. Al-Muhâmî al-‘Alim Syaikh ‘Abdurrahman al-Mâliki, dalam kitabnya Nidzâm al-‘Uqûbât, menjelaskan sanksi bagi mereka adalah had. Sanksi had ahl al-baghy adalah diperangi, sebagai pelajaran (qitâl ta’dîb) bagi mereka, bukan diperangi untuk dihabisi (qitâl harb). (al-Mâliki, Nidzâm al-‘Uqûbât, hal. 79).

Jika mereka adalah nonmuslim (ahli dzimmah), maka mereka akan diperangi untuk dihabisi (qitâl harb). Hukum memerangi mereka ini pun statusnya sama dengan jihad fi sabilillah, karena kelompok yang diperangi adalah orang-orang kafir, meski asalnya adalah ahli dzimmah. Karena tindakan mereka, dengan sendirinya, mereka telah kehilangan dzimmah-nya dari kaum muslim (negara Khilafah). 

Islam juga menetapkan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan separatisme.

Pertama, memata-matai kafir harbi fi’lan, mereka adalah warga negara kafir yang terlibat peperangan atau memusuhi kaum muslim. Keberadaan mereka di negeri kaum muslim hanya diperbolehkan dengan visa khusus, meski tidak menutup kemungkinan mereka memanfaatkan izin tinggalnya untuk melakukan berbagai kontak dan memprovokasi penduduk setempat. Mereka wajib dipantau, bahkan dimata-matai.

Kedua, memata-matai ahli ar-Raib, mereka ini adalah warga negara Khilafah yang berinteraksi dengan warga negara kafir harbi fi’lan, dan diduga melakukan tindakan yang bisa membahayakan negara, termasuk separatisme.

Ketiga, menutup kedutaan negara-negara kafir harbi hukman yang dijadikan untuk memata-matai Khilafah. Adapun kedutaan negara-negara kafir harbi fi’lan, seperti AS, Inggris, Perancis, Rusia, Israel, dan lain-lain, sama sekali tidak boleh ada. Karena status mereka yang sedang berperang dengan kaum muslim.

Terakhir, menutup kontak, hubungan, dan kerja sama warga negara Khilafah dengan pihak luar negeri. Dalam hal ini, Khilafah akan menerapkan kebijakan satu pintu, yaitu Departemen Luar Negeri.

Jelas, tak perlu diragukan komitmen Khalifah sebagai kepala negara dalam Islam yang berupaya menjaga persatuan dan kesatuan Negara. Sebab, memisahkan diri dari Khilafah adalah keharaman bahkan Islam menetapkan masalah tersebut sebagai taruhan hidup dan mati (ijra al-hayah aw al-maut) bagi negara dan kaum muslim. [MNews/Gz]

#CampakkanDemokrasiSongsongKhilafah 

#DemokrasiRacuniPeradaban
#DemokrasiMatiMematikan
#DemokrasiSistemKorup

One thought on “Papua Minta Merdeka, Bukti Demokrasi Bubarkan NKRI?

Tinggalkan Balasan