[Lensa Daerah] Rencana Bangun Industri Perikanan di Baubau, Celah Penjarahan Hasil Laut secara Terpadu?

MuslimahNews.com, LENSA DAERAH – Sebagai daerah maritim, Baubau menarik di mata para pemilik modal. Belum lama ini, Kyeong-Sik Jang seorang investor asal Korea Selatan mengungkapkan ketertarikannya untuk membangun industri perikanan terpadu di Kota Baubau.

Didampingi Tom Jeong, mantan penasihat pada Lemdiklat Polri dan Kalla Cho seorang Konsultan di bidang Industri kemaritiman dan Perikanan yang difasilitasi oleh Halim Kalla, seorang pengusaha nasional. Sang Investor bertemu dengan La Ode Ahmad Monianse Wakil Wali Kota Baubau di rumah jabatannya (Kendari Pos, 2/11/2020).

Wawali yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Baubau itu membenarkan pasal pertemuan tersebut. “Maksud kedatangan calon investor ini ingin melihat peluang industri perikanan di kawasan Baubau dan sekitarnya. Tujuannya untuk membangun industri perikanan terpadu dengan adanya kepastian pasar, utamanya adalah pasar Korea.”

Menurutnya, calon investor tertarik untuk membangun kawasan industri berbasis perikanan dan kemaritiman di kota semerbak ini. Pasalnya, Baubau memiliki letak geografis yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah kawasan Indonesia.

Ya, Kota Baubau dengan Pelabuhan Murhumnya ini memang menjadi tempat persinggahan kapal-kapal yang berlayar dari Barat ke Timur, begitu pula sebaliknya.

Sebagai kota sentral, Baubau menjadi tempat yang dituju oleh hampir semua nelayan yang tersebar di Kepulauan Buton (Kepton), di antaranya Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara dan nelayan kota Baubau sendiri.

Pada hari-hari biasa, ikan yang masuk di TPI Wameo Baubau kisarannya bisa mencapai 5 ton. Sedangkan pada musim ikan, bisa mencapai 10 ton per harinya. Kondisi ini secara tidak langsung menginformasikan, bahwa perairan Kepton memang kaya akan hasil ikannya.

Senada dengan itu, berdasarkan data lalu lintas domestik keluar Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau (SKIPM) tahun 2018 menerangkan, untuk ikan nonhidup, beku, segar, kering selain ikan hidup, telah mencapai 13 ribu ton dengan nilai Rp295,5 miliar. Dari jumlah tersebut sebanyak 58,53% didominasi ikan pelagis seperti, tuna tongkol, cakalang, dan layang.

Kepala BKIPM Baubau Arsal menjelaskan, peningkatan volume lalu lintas ikan pelagis ini merupakan dampak positif dari ketegasan kementerian kelautan dan perikanan dalam memerangi illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

Menurutnya, kebijakan ini tidak semata mengusir pencuri ikan di lautan Indonesia. Tetapi juga meningkatkan stok ikan di lautan (rri.co.id).

Jika kelak keran investor asing dibuka, bukankah ini tidak ubahnya dengan kapal-kapal ilegal di atas? Mengingat, keduanya sama-sama menangkap ikan dengan mengangkangi kemampuan nelayan lokal pada umumnya. Ya, persoalan laten nelayan kita ialah tidak didukung dengan alat tangkap yang memadai.

Akibatnya, mereka tidak mampu menjangkau daerah yang menjadi titik-titik bermukimnya para hewan laut. Alhasil, kapal asinglah yang menjamah semuanya. Karena mereka memiliki sumber daya yang memadai. Baik dari segi SDM maupun penguasaan dan penggunaan teknologi.

Begitu pun dengan para investor, sama-sama mengeruk kekayaan bahari. Walau di atas kertas sah sebagai partner bisnis. Tapi sampai kapan pun, mental kapitalistik yang melekat, sulit untuk dihilangkan.

Didukung UU Ciptaker

Layaknya pengusaha kapitalis, mereka akan tetap mengutamakan dan mengejar keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Apa lagi dengan disahkannya UU Cipta kerja baru-baru ini.

Karpet merah bagi para kapitalis raksasa telah tergelar. Lewat UU baru ini, pemerintah bahkan mengatur ketentuan kapal asing yang dahulunya dilarang ‘keras’ untuk menangkap ikan di laut RI.

Sebagaimana diketahui, UU Omnibus Law telah menciptakan banyak kemudahan-kemudahan. UU ini bahkan mengubah ketentuan UU sebelumnya, yakni UU nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 27 bagian Kelautan dan Perikanan. Pasal 27 ayat (2) yang isinya berbunyi, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah.”

Di pasal 30, “Pemerintah akan memberi izin berusaha kepada asing yang harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara RI dengan negara bendera kapal.” (Kompas).

Miris, asing diberi kemudahan izin, sedang warga sendiri (nelayan), melaut dengan segudang keterbatasan.

Harga jaring alat tangkap ikan membumbung naik, harga bahan bakar minyak pun demikian. Pedihnya, hasil tangkapan kadang tidak seberapa. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan hidup, balik modal saja kadang sudah tidak mencukupi.

Ditambah dengan harga jual di pasaran yang relatif murah, lengkap sudah penderitaan. Tekor yang didapat. Alih-alih pemerintah membantu, regulasi yang diciptakan justru semakin mempersempit gerak mereka. Bahkan membuka gerbang bagi asing untuk menjarah hasil laut daerahnya.

Sebagai potensi unggulan daerah dan telah menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat, potensi sumber daya perikanan dan kemaritiman harusnya dikelola secara langsung oleh pemerintah setempat. Agar hasilnya benar-benar dinikmati rakyatnya secara langsung. [MNews/Juan]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *