Wajah Baru MUI, Harus Lebih Lantang Menentang Kezaliman

Oleh: Endiyah Puji Tristanti

MuslimahNews.com, OPINI – Sejumlah tokoh ulama yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak lagi eksis dalam kepengurusan MUI periode 2020-2025. Sebut saja ustaz Bachtiar Nasir, ustaz Yusuf Martak, dan ustaz Tengku Zulkarnain.

Begitu pun nama Prof. Din Syamsudin yang kini aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), turut terhapus karena tidak bersedia dimasukkan dalam kepengurusan baru.

Hal ini tidak mengagetkan bagi sejumlah pihak, mengingat Wakil Presiden saat ini justru terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI dalam Munas X.

“Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin, kan, wapres. Tentu Pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. (CNNIndonesia.com, 27/11/2020).

Sementara peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI. Ia membandingkannya dengan cara Orde Baru dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat. Ada upaya kubu pendukung pemerintah untuk menyamakan suara di kalangan masyarakat termasuk di MUI. Siti menyebutnya sebagai state coorporatism.

Dominasi Sekularisme Menguat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR bidang keagamaan, Ace Hasan Syadzily menyatakan MUI bukan organisasi politik. Menurutnya MUI merupakan tempat ormas-ormas Islam berhimpun tanpa tujuan politik tertentu. Ace yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar berharap kepengurusan baru MUI bisa mengedepankan Islam moderat (washatiyatul Islam).

Menyambut kepengurusan MUI yang baru, Menag mengajak bersama-sama meningkatkan pemahaman dan pengamalan umat terhadap Islam wasathiyah.

Menurutnya, peran MUI dan ormas keagamaan lainnya sangat strategis dalam memperkuat moderasi beragama yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024.

Kementerian Agama selaku leading sector akan bersinergi dengan MUI dan ormas serta lembaga keagamaan lainnya dalam program penguatan moderasi beragama. Seolah ingin mengatakan periode lalu MUI tidak mau bersinergi dalam program penguatan moderasi Islam.

Memang program moderasi Islam terus diaruskan di dunia Barat maupun di negeri-negeri kaum Muslimin. Di Barat, islamofobia terus menguat dari Prancis hingga Austria. Seruan yang diusung sama, yakni menolak ekstremisme dan politik Islam.

Maka, washatiyatul Islam tidak boleh sekadar dibaca menunjukkan kepada dunia wajah Islam ramah bukan Islam marah. Tujuannya sangat jelas, yakni memberangus bibit kekuatan politik umat yang semakin lantang menolak imperialisme, kezaliman sistem maupun rezim.

Politik Islam Jalan Kemuliaan

Menilai ajaran Islam perlu kembali kepada pandangan ulama-ulama salafushshalih yang digali dari sumber hukum Islam baik Al-Qur’an, Sunah, Ijmak Sahabat, dan Qiyas syar’i, termasuk dalam memaknai politik (siyasah).

Meskipun Islam adalah ajaran yang benar, namun jika dipahami dengan sudut pandang sekularisme, memuja hawa nafsu tentu bisa memunculkan persepsi yang salah terhadap Islam. Ini harus dihindari.

Allah SWT berfirman,

“Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya.” (TQS ash-Shaf: 8)

Politik atau siyasah adalah pengaturan urusan umat (ri’ayah syu’un al-ummah). Penekanannya pada aspek pengurusan, pelayanan dan pengaturan urusan rakyat.

Kekuasaan merupakan sarana yang diperlukan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu politik Islam dapat dimaknai sebagai pengaturan urusan umat (rakyat) dengan hukum-hukum Islam. Maka, politik Islam sesungguhnya ajaran yang agung, salah bila dimaknai secara negatif.

Definisi siyasah diantaranya diambil dari sabda Rasulullah Saw,

 “Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat dan dia tidak benar-benar mengurus mereka, dia tidak akan mencium bau surga.” (HR al-Bukhari)

 “Dulu, Bani Israil selalu diurus (tasusuhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan nabi sesudahku. Yang akan ada adalah para khalifah.” (HR Muslim).

Para ulama pun telah mengkaji permasalahan kepemimpinan, kenegaraan, pidana, dan politik Islam. Imam Abul Hasan Al Mawardi menyusun kitab al Ahkam as Sulthaniyah (Hukum-hukum Kekuasaan). Begitu pula Imam Abu Ya’ala dengan judul yang sama. Imam al Haramain menyusun kitab al Ghiyats. Imam Ibnu Taimiyah menyusun kitab as Siyasah asy Syar’iyyah. Sedangkan muridnya, Imam Ibnul Qayyim menyusun kitab ath Thuruq al Hukmiyah (metode-metode pemerintahan). Imam as Suyuthi menyusun kitab al Asathin fi ‘Adamil Muji’ as Salathin. Ibnu Syidad menyusun kitab an Nawadir as Sulthaniyah, dan masih banyak yang lainnya. Aneh ketika politik justru dipisahkan dari Islam.

Tanggung Jawab Ulama Akhirat

Adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif untuk sekulerisasi ajaran Islam merupakan bentuk kemungkaran yang nyata. Dan ajaran Islam tentang kewajiban amar ma’ruf nahyi munkar (dakwah) sangatlah kuat. Ulama sebagai pewaris para nabi dalam hal ini menjadi pihak yang secara langsung dibebani tanggung jawab mulia dakwah menjaga ajaran Islam.

Rasulullah Saw bersabda,

“Sungguh ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR at-Tirmidzi, Ahmad, ad-Darimi, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Para ulama di sini bukan sekadar orang yang berilmu namun lancang kepada Allah SWT, memutarbalikkan hukum-hukum-Nya dan bersekutu dengan kezaliman. Ulama bukan semata faqih fiddin (paham agama), tetapi pribadi-pribadi yang punya rasa takut paling tinggi kepada Allah ‘Azza wa Jalla sebagaimana ayat,

“Sungguh di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama.” (TQS Fathir [28]: 28)

Abdullah bin Mas’ud ra. menjelaskan, “Bukanlah yang dikatakan orang berilmu itu orang yang banyak hapal hadis. Akan tetapi, yang dinamakan orang berilmu adalah orang yang amat besar rasa takutnya (kepada Allah).”

Ibn al-Jauzi dalam Shaid al-Khatir menyebutkan, “Perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat adalah: ulama dunia haus kekuasaan di dalam dunia dan suka mendapatkan harta serta gila pujian. Sebaliknya, ulama akhirat tidak mendahulukan itu semua. Mereka sangat takut dan sangat menyayangi siapa saja yang diuji oleh dunia.” (Ibn al-Jauzi, Shaid al-Khathir, hlm. 14).

Menghentikan Kezaliman Sistem

Sesungguhnya Allah SWT akan menjaga ad Diin ini dengan menjaga para ulama akhirat di setiap masa. Meski demikian, kezaliman akibat sistem bukan ulama yang mampu menghentikannya. Sebab ulama tidak memiliki kekuasaan politik untuk memangkas akar kezaliman modern yakni sekularisme.

Sebagaimana sekularisme dikukuhkan dan disebarkan ke seluruh dunia oleh negara-negara kapitalisme-imperialis, demikian juga Islam harus dikukuhkan dan disebarkan ke seluruh muka bumi oleh Daulah Islam, Khilafah.

Ulama akhirat bisa dikriminalisasi tanpa Khilafah hadir di dunia. Namun, ulama akhirat akan didukung penuh dan dilindungi oleh negara Khilafah melakukan tugasnya amar makruf nahi mungkar. Bahkan Khilafah hanya akan mencetak ulama-ulama akhirat yang jumlahnya sangat banyak untuk diutus ke berbagai penjuru dunia. Khilafah dan ulama akan bersatu menyebarkan risalah agung Laa Ilaaha Illallaah, Muhammad Rosulullah.

“Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menghimpun (mengumpulkan dan menyatukan) bumi ini untukku. Oleh karena itu, aku dapat menyaksikan belahan bumi Barat dan Timur. Sungguh kekuasaan umatku akan sampai ke daerah yang dikumpulkan (diperlihatkan) kepadaku itu”.

Hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim (8/171), Imam Abu Daud (4252), Imam Turmudzi (2/27) yang menilainya sebagai hadis sahih. Wallaahu a’lam [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan