Prancis Tegaskan Lawan Islam Politik

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL – Setelah mendapatkan kecaman dari umat Islam sedunia, Macron akhirnya memberi klarifikasi sekaligus menegaskan memahami alasan di balik amarah umat Muslim.

Kendati demikian, Macron juga meminta publik memahami dirinya hanya bermaksud untuk menumpas kelompok Islam radikal yang dinilainya juga demi melindungi umat Muslim.

“Saya memahami sentimen yang diungkapkan dan saya menghormati mereka. Tapi Anda harus memahami peran saya sekarang, untuk melakukan dua hal: mempromosikan ketenangan dan juga melindungi hak-hak ini,” ujar Macron dalam wawancara eksklusifnya dengan Al Jazeera.

“Saya akan selalu membela kebebasan untuk berbicara, menulis, berpikir, menggambar di negara saya,” tambahnya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan, agama Islam mendapatkan tempat di Prancis dan begitu dihormati di negaranya. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara khusus dengan surat kabar Asharq Al-Awsat.

“Saya ingin ulangi, Prancis sangat menghormati Islam, sebuah agama yang dengannya ia mempertahankan ikatan sejarah dan budaya yang dalam, dalam hubungan yang kaya yang terdiri atas pengaruh silang di berbagai bidang. Apa yang harus kita lawan? Pertama, semua jenis terorisme; dan kedua, ekses ekstremisme dan ideologi radikal. Ini adalah pertempuran yang kami ingin dan harus lakukan bersama muslim yang menjadi korban pertama terorisme,” kata Le Drian dilansir dari laman Ambafrance pada Selasa (1/12/2020).

Le Drian mengatakan, inti dari hukum negara yakni kenetralan dan ketidakberpihakan negara terkait dengan semua agama. Ini berarti kebebasan untuk percaya atau tidak, dan jika seorang percaya, maka itu kebebasan untuk menjalankan agamanya.

Kenetralan negara memungkinkan penganut semua agama diperlakukan sama di Prancis. “Ketika berbicara tentang agama dan keyakinan yang teguh, ketidakberpihakannya mempraktikkan nilai-nilai universal negara kita: kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan di antara semua warga negara, tanpa kecuali,” ucapnya.

Menurut Le Drian, sebagian orang percaya Prancis sedang menyerang muslim, dan beberapa kelompok serta pemimpin politik memutarbalikkan kata-kata Presiden Macron menggunakan media sosial.

“Kita tidak bisa membiarkan orang percaya bahwa Prancis entah bagaimana Islamofobia,” kata dia.

Penutupan Masjid

Kabar terbaru, Prancis melakukan penutupan masjid. Menteri dalam negeri Prancis Gérald Darmanin mengumumkan 76 masjid yang dicurigai pemerintah sebagai separatisme dan mendorong ekstremisme atau gerakan Islam radikal.

Darmanin mengatakan masjid-masjid tersebut akan tetap diperiksa dan setiap masjid yang ditemukan sebagai tempat berkembang biak terorisme akan ditutup, seperti dikutip dari Guardian pada Jumat (4/12/2020).

Melalui media sosialnya, Darmanin mengicaukan wawancaranya dengan radio RTL pada Kamis (3/12/2020). Dia menyatakan tindakan yang akan dilakukan pemerintah Prancis jika masjid-masjid ini terbukti melakukan ekstremisme agama.

“Dalam beberapa hari mendatang, pemeriksaan akan dilakukan di tempat-tempat ibadah ini. Jika keraguan ini dikonfirmasi, saya akan meminta penutupannya,” cuit Darmanin seperti dikutip dari Aljazeera pada Jumat (4/12/2020).

Dia juga mengatakan ada 66 warga migran tidak berdokumen yang diduga melakukan radikalisasi telah dideportasi dari Prancis. Meski demikian, Darmanin tidak mengungkapkan tempat ibadah mana yang akan diperiksa.

Dalam catatan yang dia kirimkan ke kepala keamanan regional, dilihat oleh kantor berita AFP, dia mencantumkan 16 alamat di wilayah Paris dan 60 lainnya di seluruh negeri.

Langkah ini merupakan bagian dari kampanye pemerintah Prancis untuk memerangi ekstremisme Islam. Dilansir Guardian, tindakan ini kemudian menimbulkan tuduhan bahwa itu secara tidak adil menargetkan masyarakat, terutama komunitas muslim yang lebih luas di Prancis.

Macron juga memberlakukan UU baru terkait sekularisme. Melalui UU ini, Prancis akan melatih para imam dan memberlakukan larangan yang lebih luas pada home schooling dan kontrol pada asosiasi agama, olahraga, dan budaya. Semuanya ditujukan untuk menangani separatisme atau Islam radikal.

Perjanjian Anti-Islam Politik

Presiden Prancis Emmanuel Macron kini meminta pemuka agama Islam di negara itu  menyetujui perjanjian untuk taat terhadap “nilai-nilai negara republik”. Di dalam perjanjian itu juga menyatakan Islam bukan gerakan politik dan melarang ada campur tangan asing dalam masyarakat muslim di Prancis.

Permintaan itu diutarakan Macron saat bertemu delapan pemimpin Dewan Agama Muslim Prancis (CFCM) pada Rabu (18/11). Macron meminta CFCM menyepakati piagam itu dalam waktu 15 hari ke depan.

“Dua prinsip akan tertulis dalam hitam dan putih (dalam piagam) yakni penolakan politik Islam dan campur tangan asing,” bunyi laporan surat kabar Le Parisien mengutip isi piagam seperti dikutip CNN Indonesia dari The Independent pada Jumat (20/11/2020).

Tak hanya di dalam negeri, Macron juga menyerukan perlawanan terhadap politik Islam di negara-negara Eropa. Macron bersama Kanselir Austria Sebastian Kurz mendesak sesama pemimpin Eropa untuk membentuk front bersama melawan apa yang oleh sebagian pemimpin disebut “politik Islam.”

“Saya mengharapkan diakhirinya toleransi yang dipahami secara salah dan semua negara di Eropa akhirnya menyadari betapa berbahayanya ideologi politik Islam bagi kebebasan kami dan cara hidup di Eropa,” kata Kurz kepada surat kabar Jerman Die Welt. “Uni Eropa harus lebih fokus pada masalah politik Islam pada masa depan.”

Gagasan untuk membentuk front bersama Eropa melawan politik Islam pertama kali dikemukakan Presiden Prancis Emmanuel Macron, kini dianut para pemimpin Eropa lainnya.  [MNews/Rgl]

Tinggalkan Balasan