Jago Korupsi di Sarang Demokrasi

Oleh: Nida Alkhoir

MuslimahNews.com, OPINI – Terkuak, satu lagi prestasi demokrasi. Selain terkenal berbiaya mahal dan suka PHP (Pemberi Harapan Palsu), demokrasi ternyata juga hobi korupsi. Hal ini tercermin dari perilaku anggota dewan yang doyan menggerogoti uang negara.

Lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) merilis hasil survei terbaru bertajuk Global Corruption Barometer 2020. Berdasarkan survei tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi lembaga paling korup sepanjang 2020.

Hasil ini sesuai dengan tren korupsi di Asia yang menunjukkan bahwa parlemen merupakan institusi publik yang paling korup. Kondisi ini terjadi di semua negara Asia.

Di Indonesia, ditemukan bahwa 1 dari 3 responden mengaku pernah ditawari untuk menjualbelikan suaranya ketika Pemilu (tirto.id, 4/12/2020). DPR sebagai sarang korupsi bukanlah fenomena baru. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, setidaknya 586 anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir.

Korup, Watak Asli Demokrasi

Fakta demokrasi yang menjadi sarang tikus berdasi harusnya membuat kita merasa muak dan meninggalkan sistem ini. Nyatanya, demokrasi terus saja dipakai. Bahkan dijadikan sebagai tolok ukur kesetiaan seseorang pada negara.

Anti demokrasi diartikan sebagai tidak setia pada negara. Nah, ketika demokrasinya korup, apa rakyat harus ikut korup demi membuktikan kesetiaan pada negara?

Biasanya para pembela demokrasi akan beralasan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam tahap belajar, belum pintar. Wajar jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Transparency International misalnya, dalam laporan tahun 2019 menyatakan, luasnya korupsi berkaitan dengan pengembangan demokrasi.

Baca juga:  Lonceng Kematian Rezim Demokrasi di Berbagai Belahan Dunia

Anehnya, Eropa yang merupakan tempat lahirnya sistem demokrasi justru tengah berkutat dengan persoalan korupsi. Pada 2016, Transparency International  merilis temuan bahwa satu dari tiga orang di Eropa memandang korupsi sebagai salah satu dari tantangan terbesar bagi negara mereka. Pada 2014, korupsi yang terjadi di Uni Eropa mencapai 120 miliar Euro atau sekitar Rp 1.920 triliun tiap tahun.

Negara kampiun demokrasi, Amerika Serikat, pun dihantui problem korupsi. Pada 2019, Amerika Serikat telah keluar dari peringkat 20 besar negara “paling tidak korup” menurut kelompok pengawas Transparency International dan sekarang dianggap sebagai “negara yang harus diawasi” oleh organisasi non-partisan itu. Kasus rasuah bahkan disebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Kegagalan negara-negara kampiun demokrasi untuk luput dari problem korupsi membuktikan bahwa korupsi akan selalu menyertai pelaksanaan demokrasi. Mengapa? Karena demokrasi adalah sistem yang berbiaya mahal.

Mahalnya biaya politik demokrasi bukan semata pada penyelenggaraan pemilu, tapi juga karena praktik jual beli suara. Walhasil, calon penguasa butuh sokongan dana dari pihak lain untuk membiayai pencalonannya. Pihak lain ini adalah para pengusaha alias cukong.

Mereka rela menggelontorkan dana besar untuk mendukung calon tertentu. Kompensasinya adalah berbagai proyek dan perubahan regulasi mengikuti keinginan mereka. Negara demokrasi pun bertransformasi menjadi korporatokrasi, yaitu pemerintahan yang disetir korporasi.

Akibatnya, rakyat yang menjadi korban keserakahan para kapitalis. Kekayaan alam rakyat dirampok secara legal atas nama regulasi yang dilegitimasi demokrasi.

Baca juga:  Tanda-Tanda Kematian Demokrasi, Akankah Berakhir dengan "Civil War"?

Penelusuran mongabay.co.id menemukan bahwa pemicu utama deforestasi dan krisis hak tanah di Indonesia, adalah korupsi “jual-beli” lahan dan sumber daya alam oleh politisi untuk menggalang dana kampanye politik.

Tak pelak, pilkada langsung di Indonesia diikuti dengan ledakan perkebunan sawit hingga empat kali lipat. Akibatnya, hutan makin habis, rakyat kecil pun gigit jari.

Jelaslah bahwa korup adalah watak asli demokrasi. Sistem korup ini tak layak untuk dipertahankan. Jika tak segera ditinggalkan, kerusakan dan kezaliman akan makin merajalela.

Pemerintahan Bersih itu Khilafah

Korupnya demokrasi berpangkal pada paham kebebasan (liberalisme) yang menjadi asasnya. Politik dipisahkan dari agama (sekularisme), sehingga pemerintahan dijalankan sesuai nafsu manusia (penguasa).

Vox populi vox dei hanya menjadi jargon basa-basi. Suara rakyat dibeli secara murah dalam demokrasi, lalu dijadikan legitimasi atas peraturan yang rusak dan merusak.

Pemerintahan Indonesia akan bersih dari korupsi jika asas sekuler-liberal ini dihilangkan dan diganti dengan asas akidah Islam. Keyakinan pada Allah SWT mewujudkan ketaatan pada syariat-Nya, termasuk syariat yang mengatur pemerintahan.

Korupsi merupakan perkara yang haram dalam Islam, sehingga harus ditinggalkan. Jika tidak, pelakunya akan mendapat sanksi yang menjerakan.

A F Ahmed dalam The Rightly Guided Caliphs and the Umayyads menulis, saat Umar bin Khaththab menjabat sebagai Khalifah, ia memecat pejabat atau kepala daerah yang melakukan korupsi.

Baca juga:  Rezim Demokrasi Perparah Situasi Ekonomi Saat Pandemi

Umar juga menginspeksi kekayaan pejabat negara dan menyita harta yang didapat bukan dari gaji yang semestinya. Harta sitaan dikumpulkan di Baitulmal untuk digunakan bagi kepentingan rakyat.

Sebagai pencegahan, ia melarang pejabat eksekutif turut campur dalam pengelolaan Baitulmal. Di tingkat provinsi, pengelola keuangan daerah tidak bergantung pada gubernur dan tanggung jawab mereka langsung kepada pemerintah pusat.

Pada masa Dinasti Umayah (661-750 M), Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta masyarakat yang sebelumnya diakui dan digunakan raja dan keluarganya. Ia menegakkan hukuman kepada mereka yang terbukti korupsi. Para pejabat diberi gaji sebesar 300 dinar dan dilarang mencari pemasukan sampingan.

Mohammad Hashim Kamali dalam Islam Prohibits All Forms of Corruption menulis, khalifah Bani Abbasiyah Jafar al-Mansur mendirikan Diwan al-Musadirin yang bertugas menangani persoalan korupsi dan suap. Pada masa Bani Utsmaniyah, dibentuk pengadilan khusus penanganan penyimpangan wewenang oleh pejabat negara atau mazhalim.

Koruptor dipaksa untuk mengembalikan harta yang mereka terima secara ilegal. Penerima, pemberi, dan mediator suap atau korupsi diganjar hukuman pencopotan dari jabatan atau penjara. Pengasingan juga dilakukan sebagai bentuk hukuman lainnya.

Pada abad ke-18, hukuman diperluas dengan hukuman mati dan denda. Pada kasus tertentu, hukuman mati bisa diganti dengan sejumlah harta (republika.co.id, 20/3/2020).

Demikianlah Khilafah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sistem pemerintahan inilah yang butuh kita wujudkan segera, menggantikan demokrasi yang telah mati. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews/Gz]

One thought on “Jago Korupsi di Sarang Demokrasi

Tinggalkan Balasan