Mabok Investasi, Indonesia Bersiap “Big Sale”?

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI — “Selamat datang! Selamat berbelanja di Indonesia.” Kalimat itu agaknya cocok ditujukan kepada para penguasa negeri. Ibarat pedagang, mereka menjajakan setiap ‘belanjaan’ Indonesia ke investor. Berharap para Investor melabuhkan investasinya pada Indonesia.

Itulah yang sedang dilakukan menteri segala urusan, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengajak para investor yang mengikuti secara virtual perhelatan Konvensi Internasional Hulu Minyak dan Gas Indonesia 2020, agar mempertimbangkan berinvestasi di Indonesia. Ajakan Luhut untuk berinvestasi tersebut, dilatarbelakangi optimisme perekonomian Indonesia pada tahun 2021 akan kembali bangkit.

“Saya menawarkan Anda untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi Anda. Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN dengan 273 juta orang dan PDB lebih dari 1 triliun dollar AS. Saya optimis mulai tahun depan perekonomian Indonesia akan tumbuh positif,” kata dia, Rabu (2/11/2020). (Kompas, 2/12/2020)

Dalam acara itu, Luhut mencoba memikat investor dengan mengatakan Indonesia memberikan kemudahan berinvestasi Ia juga menawarkan sektor energi kepada para investor. Termasuk energi baru terbarukan yang menurutnya investasi menarik bagi mereka.

Belakangan, Menteri segala urusan tersebut rajin menjajaki investasi ke beberapa negara. Yang pertama, ia melawat ke AS dengan berhasil membawa ‘oleh-oleh’ berupa komitmen investasi senilai US$2 miliar atau Rp28 triliun dari United States International Development Finance Corporation (DFC).

Lawatan keduanya adalah Jepang. Ia bersama Menteri BUMN, Erick Thohir mempromosikan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau lebih dikenal dengan Nusantara Investment Authority (NIA), yang dibentuk lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan promosi lembaga investasi Indonesia ini, mereka berharap para konglomerat Jepang bisa menanamkan investasinya di Indonesia.

Mabok Investasi, Utang Makin Tinggi

Seakan terpesona dengan gelontoran investasi, Indonesia tak mau kehilangan momen pasca disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Meski UU tersebut menuai kontroversi dan protes publik, pemerintah tak peduli. Ya memang UU itu disahkan untuk memuluskan jalan investasi para pemilik modal.

Bagai anak ayam mati di lumbung padi. Kaya dengan SDA, tapi Indonesia mengemis utang dan investasi ke negara lain. Genjot infrastruktur dengan skema utang dan investasi, pada akhirnya infrastruktur itu harus dijual dan dilelang lebih dini.

Baca juga:  Indonesia dalam Kubangan Investasi Asing

Seperti yang dilakukan PT Waskita Karya yang berencana menjual sembilan ruas tolnya kepada investor. Pelepasan tol tersebut ditujukan untuk mengurangi utang. Ruas tol Waskita Karya juga termasuk dalam rencana investasi dari Sovereign  Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi.

Senada dengan Waskita, Kementerian PUPR juga telah melelang dini 4.067 paket infrastruktur senilai Rp46,63 triliun. Pelelangan itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat pandemi Covid-19.

Akibat kecanduan utang dan investasi, rezim demokrasi sampai tak melihat potensi besar sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupi rakyat negeri ini tanpa bergantung pada utang dan investasi asing.

Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2020 tercatat sebesar 413,4 miliar dolar AS atau setara dengan  Rp6.076,9 triliun, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 203,0 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,4 miliar dolar AS.

Dengan memperbanyak utang dan investasi, akankah Indonesia mandiri? Dengan “blusukan” ke negara asing menawar kekayaan alam negeri ke sana kemari, bukankah ini berarti Indonesia bersiap melakukan “Big Sale” kekayaan negerinya? Separah itukah kondisi kas dan keuangan negara? Pajak rakyat dikejar, infrastruktur dijual, kekayaan alam digadaikan, rakyat pun terabaikan.

Demokrasi Melahirkan Pemimpin Pro Kapitalis

Terlilit utang dan terjebak investasi asing sejatinya adalah buah dari kontestasi pemimpin hasil demokrasi. Perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha adalah jalan yang harus ditempuh bagi mereka yang ingin berkuasa. Ingin jadi pemimpin harus ada yang memodali. Ingin memenangkan kompetisi pemilu, harus ada kapitalis yang mendanai. Itulah prinsip negara demokrasi.

Terpilihnya para pemimpin hari ini bukan murni karena integritas dan kapasitas mereka. Yang bermodal besar, dialah pemenang sesungguhnya. Setelah menang, mereka harus membalas budi pada pemodal dengan melahirkan regulasi dan kebijakan yang sesuai kepentingan para pemodal (kapitalis).

Maka tak perlu heran, bila paket kebijakan dan UU yang dihasilkan tidak ada yang pro rakyat. Seperti UU Minerba, UU Kelistrikan, UU Cipta Kerja, dan lainnya. Tidak usah kaget pula bila kebijakan mereka lebih mementingkan kepentingan kapitalis dibanding rakyat. Seperti ekspor benih lobster, impor pangan, impor TKA, pembangunan infrastruktur, dll.

Baca juga:  Ribuan Persoalan Silih Berganti, Pengamat: Perlu Perubahan Mendasar, Bukan Sekadar Perubahan Individu di Kekuasaan

Jika kebijakan prokapitalis itu mengatasnamakan rakyat, rakyat yang mana? Lebih tepatnya ‘rakyat’ pemodal. Adakah kebijakan pemerintah memperhatikan nasib nelayan, petani, pedagang kecil, dan masyarakat? Adakah infrastruktur yang dibangun bisa dimanfaatkan rakyat mayoritas secara gratis? Hampir semuanya lebih untungkan kapitalis.

Investasi dalam Negara Khilafah

Dalam Islam, kegiatan investasi yang dilakukan wajib terikat pada syariat Islam. Oleh karena itu, siapapun yang ingin terlibat dalam investasi harus memahami hukum-hukum syalriat secara seksama. Dengan begitu, ia bisa terhindar dari investasi yang diharamkan dalam Islam.

Dalam hal permodalan, harta yang dijadikan modal haruslah diperoleh secara halal, baik dari harta milik pribadi ataupun dari sumber lain yang halal.  Investasi dalam sektor pertanian, perindustrian, hingga perdagangan harus sesuai Islam. Dalam aspek industri, misalnya, beberapa hukum Islam yang bersinggungan dengan sektor itu harus dipatuhi seperti bentuk syirkah, ijarah, jual-beli, perdagangan internasional, dan istishnâ’.

Sebaliknya, beberapa model transaksi haram diterapkan dalam kegiatan investasi seperti riba, judi, pemberian harga yang tidak wajar, penipuan, penimbunan, dan keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga pasar. Termasuk dalam hal ini adalah model kerjasama yang mengadopsi model Kapitalisme seperti saham, asuransi dan koperasi. (Al-waie.id, Investasi dalam Islam)

Perbedaan mendasar antara investasi dalam Islam dan kapitalisme adalah batasan kepemilikan. Dalam ekonomi kapitalisme, mereka hanya mengenal kebebasan kepemilikan. Dengan prinsip ini, siapapun yang bermodal, berhak memiliki apapun yang bisa diperjualbelikan. Tak terkecuali aset-aset yang menjadi milik publik seperti barang tambang, sungai, laut, bandara, pelabuhan, tol, jalan raya, dan sebagainya.

Sementara dalam Islam, kepemilikan harta dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan negara. Dalam hal kepemilikan umum, negara dilarang memperjualbelikannya kepada individu atau swasta. Satu-satunya pihak yang berhak mengelola harta milik umum adalah negara. Hasil pengelolaannya wajib dikembalikan kepada rakyat. Karena pemilik kekayaan milik umum sejatinya adalah rakyat.

Mengutip dari laman Al-waie.id, Imam Syafii, sebagaimana yang dikutip oleh Imam al-Mawardi,  menyatakan: “Asal barang tambang ada dua. Apa yang zhâhir seperti garam yang dijumpai manusia di pegunungan, tidak boleh diberikan sedikitpun dan manusia berserikat atasnya. Demikian pula dengan sungai, air dan tanaman yang tidak dimiliki seseorang. Abyadh bin Hammal telah meminta kepada Nabi saw. agar diberi tambang garam Ma’rib. Lalu ia diberi. Namun, ketika dikatakan kepada beliau bahwa tambang itu seperti air yang mengalir, maka beliau menjawab, ‘Jika demikian, tidak boleh.’”

Baca juga:  Kemiskinan dan Demokrasi

Imam Syafii melanjutkan, “Serupa dengan barang tersebut, yaitu barang yang zhâhir seperti minyak, asphalt, sulfur, batubara (bitumen) atau batu yang zhâhir yang tidak dimiliki seseorang. Barang-barang itu seperti air dan padang gembalaan; manusia memiliki hak yang sama atasnya.”

Selain itu, barang-barang itu terkait dengan kepentingan umum tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu (untuk dikuasai), ataupun pemerintah menguasakan barang itu kepada pihak tertentu. Beliau mencontohkan jika aliran air dan jalan-jalan yang merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat melimpah dan dibutuhkan, dimiliki oleh pihak tertentu maka ia akan berkuasa untuk melarang penggunaannya.

Beliau mengutip pernyataan Ibn ‘Aqil bahwa hal itu akan menyulitkan manusia. Jika ia mengambil kompensasi maka ia akan membuatnya mahal sehingga ia telah keluar dari ketetapan Allah SWT untuk memberikan keumuman kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Khatimah

Demokrasi telah menunjukkan boroknya di segala lini. Ia menghasilkan pemimpin kapitalis yang rakus, kebijakan yang menyusahkan rakyat, regulasi yang berpihak asing, utang ribawi, dan segudang problem turunan yang akan dihadapi Indonesia.

Indonesia harus paham. Negara yang menghidupi rakyatnya dengan utang hanya akan meninggalkan setumpuk masalah di masa mendatang. Negara yang hanya mengandalkan investasi dari pihak lain juga hanya akan menjadi bulan-bulanan kepentingan kapitalis. Investasi asing dan utang luar negeri adalah jebakan ekonomi kapitalisme. Indonesia kian terjajah. Negara mandiri hanya mimpi belaka.

Semua ini akibat sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan. Mestinya sederat fakta negeri ini memberi kesadaran pada kita. Apa yang diharapkan dari demokrasi kapitalisme? Rakyat dikorbankan, kekayaan alam dirampok atas nama kebebasan kepemilikan.

Sistem khilafah Islam memiliki sejumlah keunggulan dibanding demokrasi. Ia terbukti sebagai sistem yang stabil, antikrisis, dan memberi keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Campakkan demokrasi, perjuangkan khilafah sebagai alternatif sistem yang mendunia. [MNews/Gz]

5 thoughts on “Mabok Investasi, Indonesia Bersiap “Big Sale”?

  • 6 Desember 2020 pada 18:41
    Permalink

    Bagai anak ayam mati di lumbung padi. Kaya dengan SDA, tapi Indonesia mengemis utang dan investasi ke negara lain.

  • 6 Desember 2020 pada 18:11
    Permalink

    Sistem demokrasi sistem bobrok, tak menjadi pelindung kekayaan negeri justru menjadi jalan penjualan aset² negeri.

  • 6 Desember 2020 pada 07:33
    Permalink

    Astaghfirulloh,rezim saat ini akalnya sudah tidak hisa digunakan untuk berpikir,karena sudah tidak menilai mana yg baik dan yg salah,dipikiran mrk hanya keuntungan untuk mereka dan para pemilik modal,jadi,…sekarang saat yang rakyat yg bangkit untuk berubah sampai kapan kita akan terus diatur oleh aturan yg salah,bukan mereka yg menguasai SDA negeri ini tapi kita rakyat negri ini dengan pemimpin yang mementingkan rakyat sebagai mana KHILAFAH telah menerapkannya selama 14 abad lamanya dengan penerapan sistem ISLAM

  • 6 Desember 2020 pada 07:25
    Permalink

    Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah…. Indonesia adalah negara yg kaya akan sumber Daya alam… Tinggal pengelolaan nya saja yg seharusnya diperbaiki.. Dan dalam sistem islam semua ada cara mengelolanya….

    Jika aturan dibuat oleh manusia… Maka akan tampak cacatnya dan ketidakmampuan aturan itu… Krn manusia terbatas dan serakah. .

Tinggalkan Balasan