Lingkaran Angker Korupsi Benih Lobster

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI — Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kepada eks-Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengembangkan babak baru. Dikutip dari Jawapos.com (03/12/2020), tim penyidik KPK telah menggeledah rumah dinas Edhy di Jalan Widya Chandra V, Jakarta.

Dalam penggeledahan itu, KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp4 miliar dan 8 unit sepeda yang diduga dibeli menggunakan uang suap perizinan ekspor benih lobster. Di samping itu, ditemukan pula sejumlah dokumen terkait perkara dugaan suap benih lobster (benur).

Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta.

Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP). KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri KP memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster.

Saat ini, ekspor benih lobster dihentikan sementara lewat Surat Edaran Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.22891/DJPT/Pl.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

Namun demikian, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang beberapa hari juga sempat menjabat sebagai Menteri KP ad interim menggantikan Edhy, menyatakan bahwa pihaknya mengevaluasi kelanjutan kebijakan ekspor benih lobster. Alasannya, jika kebijakan ekspor benih lobster dianggap baik, maka tetap perlu dilanjutkan.

Luhut berkesimpulan ekspor benih lobster tidak bermasalah selagi dijalankan sesuai prosedur dan tetap dibarengi upaya pembudidayaan. Luhut yakin kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Tapi entah masyarakat mana yang dimaksudkan.

Ekspor Benih Lobster Menuai Reaksi

Sementara itu, tak ayal kasus ini menuai reaksi dari sejumlah pihak. Tak terkecuali Menteri Kelautan dan Perikanan 204-2019 Susi Pudjiastuti. Susi menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan bahwa aturan ekspor benih lobster tidak menyalahi aturan.

Meski irit kata, namun Susi akhir-akhir ini tampak aktif di akun media sosialnya dalam rangka membagikan perkembangan terkini atas kasus Edhy tersebut. Diketahui saat menjabat, Susi secara tegas melarang praktik tersebut. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster, yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri.

Namun Susi meyakini, lobster lebih baik dibiarkan berkembang secara alami di laut lepas. Karena itu, ketika nelayan budidaya ‘teriak’ karena kesulitan mendapatkan bibit lobster untuk dibesarkan, ekspor benih lobster jelas-jelas kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Yang tentu saja, kebijakan tersebut sangat kapitalistik.

Baca juga:  Politik Sawit Negara Berduit

Berikutnya di DPR, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin, menyatakan bahwa Pemerintah seharusnya lebih bisa mendorong dan membantu nelayan untuk budidaya baby lobster berupa penentuan dan pembuatan lokasi budidaya yang tepat, mendorong lahirnya pabrik pakan benur, obat untuk lobster yang terserang penyakit, dan bimbingan kepada nelayan. Dengan kata lain, daripada mengekspor benih lobster (benur), pembudidayaan di dalam negeri justru jauh lebih menguntungkan bagi nelayan Indonesia.

DPR juga menilai kebijakan tersebut merugikan karena pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang masuk dari kegiatan ekspor benih lobster sangat minim. Mengacu pada PP 75 Tahun 2015, tarif PNBP benih krustacea hanya sebesar Rp250 per seribu ekor benih lobster.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat sejumlah pakar bidang perikanan dan kelautan.

Pengamat Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Suhana menilai kebijakan itu lebih baik dihentikan secara permanen. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan Vietnam. Pasalnya, sejak Indonesia membuka keran ekspor benih lobster, menurutnya, Vietnam semakin menguasai pasar lobster internasional.

Ketika dulu ekspor benih lobster dilarang, nilai ekspor lobster Indonesia justru naik sangat tinggi dan Vietnam kebalikannya, nilai ekspornya terus menurun. Tapi sekarang sangat menyedihkan, Vietnam semakin kuasai pasar lobster Internasional karena pasokan benih dari Indonesia.

Selanjutnya, hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Ia minta ekspor benih lobster disetop karena merugikan kepentingan nasional dan menghilangkan manfaat ekonomi-sosial dalam jangka panjang.

Abdul meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi total kebijakan tersebut dengan menyetop ekspor benih lobster dan menggantinya dengan pemanfaatan sumber daya lobster kepada nelayan dalam negeri.

Berikutnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta kebijakan itu dihentikan karena jumlah ekspor yang dilakukan telah melampaui batas ketentuan. Pun Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan), yang telah menegaskan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia telah mencapai batas eksploitasi.

Ada pula Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan, yang berpandangan minimnya peran pemerintah juga membuat budi daya lobster di Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Vietnam. Meski pernah ada janji bahwa akan diberikan dukungan untuk budi daya, namun hingga menteri berganti, bantuan tersebut tak kunjung dirasakan. Menurut Suhufan, bantuan yang dibutuhkan pun tidak hanya dalam bentuk permodalan, tapi juga pelatihan agar mereka bisa mempercepat panen dan mengurangi tingkat kematian lobster.

Menilik Potensi Ekspor Benih Lobster

Pada dasarnya, jika dilihat dari skala keekonomiannya, budi daya lobster di dalam negeri jauh lebih menguntungkan dibandingkan ekspor benih ke luar negeri. Para pembudi daya pun percaya diri. Mereka juga tidak perlu banyak mengeluarkan uang untuk membeli pakan buatan pabrik seperti pelet, karena mampu meracik pakan sendiri, pakan alami.

Baca juga:  Matinya Fungsi Bulog, Apa Solusinya?

Katakanlah jika hitung-hitungan modal budi daya hanya berkisar Rp20 juta rupiah. Yang mana, ketika panen berhasil, keuntungannya bisa mencapai di atas Rp100 juta. Pendapatan bersih mereka bisa dua sampai tiga kali lipat, tergantung berapa benih lobster yang bisa mereka tebar dalam keramba jaring apung yang mereka miliki.

Dan coba kita tengok laba ekspor benih lobster. Kita ambil harga rata-rata misalnya harganya kisaran US$3-8 dolar. Kalau kemudian benih tersebut dibesarkan dengan bobot minimal 150-200 gram dalam waktu 3-6 bulan tergantung jenisnya, nilai keuntungannya bisa Rp300 ribu ke atas.

Maka jelas, jika ekspor benih lobster tak dilarang, para pembudi daya akan kesulitan mencari bibit lobster untuk dipelihara di keramba jaring apung yang mereka miliki. Dan sebaliknya, wajar jika yang merasa senang dengan kebijakan ekspor benih lobster adalah nelayan tangkap ketimbang pembudi daya.

Mayoritas nelayan berdasi dan berduit, pastinya. Tanpa perlu modal dan menunggu hasil budi daya berbulan-bulan, mereka bisa menjual satu ekor benih lobster di kisaran minimal Rp5-10 ribu. Bahkan, terkadang harganya bisa naik berkali lipat jika permintaan sedang tinggi.

Tapi masalahnya, ekspor benih lobster hanya memiliki satu pasar tujuan, yakni Vietnam. Padahal, pasar ekspor lobster untuk konsumsi yang berukuran di atas 200 gram ada di banyak negara. Jadi, jika izin ekspor benih lobster ini masih ada, ini bukanlah hal baik dari sektor ekonomi sumber daya perikanan. Pun bagi keberlangsungan ekosistem lobster itu sendiri.

Peluang Monopoli Ekspor Benih Lobster

Dari sini jelas, tak bisa dimungkiri adanya tangan-tangan kapitalis yang tengah bermain. Munculnya nama PT Dua Putra Perkasa Pratama yang menerima izin sebagai eksportir benih lobster dari eks-Menteri KP Edhy, menunjukkan monopoli ekspor benih lobster telah memasuki lingkaran “angker”. Maksudnya, lingkaran pemodal yang memainkan pejabat agar bersedia menyalahgunakan kekuasaan di instansinya. Akibatnya, lahirlah kebijakan-kebijakan pesanan.

Inilah sejatinya neoliberalisme. Di mana para pengusaha pemilik modal mampu menekan para pejabat publik demi kepentingan pemberlakuan privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi pada usaha-usaha industri yang dimiliki/dikelola pemerintah. Yang kemudian berpeluang segera terjadi, tentu saja adalah monopoli ekonomi. Ini di satu sisi.

Di sisi lain, karena pemerintah ibarat berperan sebagai regulator yang kemudian melahirkan pejabat-pejabat bermental makelar, hal ini jelas akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif.

Tak hanya itu. Neoliberalisme juga fokus pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Yang mana, hal ini menegasikan hambatan bagi keberlangsungan perdagangan internasional, investasi dan modernisasi. Karenanya, itu semua akan mewujudkan peningkatan efisiensi perdagangan dan terus mengalirnya investasi.

Baca juga:  BPJS tak Gratis Lagi, Pengamat: Kebijakan Zalim Rezim Neolib

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Berbasis Ideologi Islam

Islam sebagai ideologi yang menjadikan akidah Islam pada posisi standardisasi kebijakan, maka Islam akan mewujudkan sebaik-baiknya riayatusy syu’unil ummah (mengurusi urusan umat).

Islam dipastikan meniadakan praktik-praktik neoliberalisme khas ideologi sekuler-kapitalisme yang bersifat menghisap sumber daya ekonomi milik umat demi dapat diprivatisasi untuk sebesar-besarnya kepentingan ekonomi para pemilik modal.

Maka, tegaknya sistem Khilafah sebagai negara berideologi Islam adalah suatu kebutuhan mendesak di saat umat Islam dan manusia seluruhnya telah terlalu lama hidup dengan aturan neoliberal yang menzalimi mereka. Khilafah akan menjamin penerapan syariat Islam selaku pemerintah yang mengurusi urusan warga negaranya.

Rasulullah Saw., bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Karenanya, Khalifah selaku kepala negara akan menerapkan sabda Rasulullah saw dalam rangka urusan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis di atas menegaskan bahwa sumber daya alam (hayati dan nonhayati) adalah milik umum, di mana manusia berserikat dalam memilikinya. Tersebab hal ini, sumber daya alam tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, beberapa individu ataupun negara sekalipun.

Individu, sekelompok individu atau negara tidak boleh memprivatisasi sehingga menghalangi individu atau masyarakat umum memanfaatkannya. Sebab harta semacam ketiganya itu adalah milik umat secara berserikat.

Namun, agar semua bisa mengakses dan mendapatkan manfaat dari ketiganya, negara dapat mewakili masyarakat mengelola dan mengatur pemanfaatannya. Agar semua masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan manfaat secara adil dari harta-harta milik umum itu.

Ini artinya, peluang monopoli ekspor benih lobster di mana negara malah absen menjalankan perannya sebagai pengatur urusan umat bahkan pejabatnya menjadi makelar hingga terlibat kasus suap, maka hal ini tidak bisa dibenarkan syariat.

Khatimah

Demikianlah, sistem sekuler yang mewujud dalam demokrasi dan dijiwai ideologi kapitalisme. Semuanya berbuah kezaliman. Penggantian menteri yang ditargetkan bisa memberikan warna baru di dunia perikanan dan kelautan, nyatanya hanya omong kosong.

Benarlah jika ada yang menganalogikan bahwa malaikat jika sudah masuk sistem demokrasi pun akan menjadi iblis. Sungguh demokrasi telah memfasilitasi para penguasanya hingga melahirkan sikap abai yang sistematis akut. Akibatnya, betapa keberkahan dari bumi Allah terasa minimalis keberkahannya.

Firman Allah SWT, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (TQS Al-A’raf [07]: 96). [MNews]

One thought on “Lingkaran Angker Korupsi Benih Lobster

  • 5 Desember 2020 pada 07:34
    Permalink

    Tidak ada sistem hukum yang lebih baik,yang lebih mampu menyelesaikan semua permasalahan,yang sudah terbukti keberhasilannya dahulu dengan tegaknya KHILAFAH dan penerapan sistem Islam yang menyeluruh

Tinggalkan Balasan