Naik “Ranking” Lagi. Mungkinkah Indonesia Bebas Korupsi?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Baru-baru ini, Transparency International merilis hasil survei The Global Corruption Barometer (GCB) Asia. Survei ini diselenggarakan dari Maret 2019 hingga September 2020 di 17 negara dunia, termasuk Indonesia.

Responden yang terlibat kurang lebih 20 ribu penduduk berusia 18 tahun ke atas. Untuk Indonesia sendiri menggunakan sampel sebanyak 1.000 orang.

Hasil survei menemukan 49% responden mengaku korupsi di Indonesia meningkat dalam setahun terakhir. Hanya 15% yang menilainya turun. Sementara 33% lainnya menilainya sama.

Adapun dari sisi ranking [peringkat], Indonesia ada di peringkat 3 sebagai negara terkorup di Asia. Menurut Jerry Massie, seorang peneliti pada Political and Public Policy dalam artikelnya berani memprediksi, Indonesia bisa berada di peringkat 1 di Asia pada 2021 atau 2022 jika negara tetap tidak mau turun tangan. (Rmol.id, 30/11)

Faktanya, kasus korupsi di Indonesia memang tak pernah berhenti. Bahkan makin hari makin marak dalam berbagai modus dan bentuk termasuk gratifikasi.

Sejauh ini sudah ada 300 kepala daerah tersangkut korupsi. Termasuk yang terjadi di masa pandemi, sebagaimana kasus Walikota Cimahi.

Belum yang dilakukan sekelas pejabat menteri, sebagaimana terjadi pada Idrus Marham, Imam Nahrawi dan Edhy Prabowo yang kasusnya baru terjadi.

Baca juga:  Kekuasaan Represif dari Rahim Demokrasi

Sebagian pihak menyebut bahwa faktor utama ada pada tiga hal: lemahnya hukuman, aturan terkait korupsi yang berubah-ubah, dan sistem ini sudah mengakar di parpol karena dijalankannya sistem “mahar politik”.

Berantas Mulai Akarnya

Terkait hal ini, MNews mewawancara aktivis politik muslimah, Iffah Ainur Rochmah. Beliau berpandangan penuntasan kasus korupsi tidak bisa diharapkan hanya dari penegakan hukum dan jenis hukuman yang menjerakan saja. Tapi harus diberantas mulai akarnya, yaitu sistem kapitalisme demokrasi.

“Sistem ini mendasarkan pada sekularisme dan meniscayakan politik demokrasi yang berbiaya mahal di setiap kontestasi legislatif, apalagi eksekutif,” tegasnya.

Beliau juga mengatakan, dalam sistem demokrasi, selalu lahir individu yang tak takut dosa, berusaha mencari celah mendapat harta dengan cara apa saja.

“Misalnya, sebagai pengusaha dia akan berusaha mencari pejabat atau calon pejabat yang membutuhkan dana untuk kampanye. Jadilah ‘simbiosis mutualisme’ yang merugikan negara dan rakyat,” jelasnya pada Selasa (1/12/2020).

Sehingga menurutnya, pemberantasan korupsi tak cukup dengan peningkatan kinerja KPK dan menyempurnakan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau sejenisnya. Iffah pun menegaskan, yang harus dilakukan adalah merujuk pada Islam secara paripurna/kafah.

Sistem Islam Melahirkan Individu Bertakwa

Mengapa harus merujuk pada sistem Islam, karena menurut Iffah, sistem Islam akan melahirkan individu rakyat maupun pemimpin yang takwa.

Baca juga:  Sering Kali "Ghosting", Politikus Tak Lagi Penting

“Islam mewajibkan negara memberlakukan syariat di semua aspek, ekonomi, politik, dan pemerintahan, termasuk sanksi. Dan politik Islam jauh dari gambaran pemilihan demokrasi,” paparnya.

Soal perbedaan pemilihan dalam Islam dan demokrasi ini, Iffah menjelaskan, pemilihan wakil rakyat (anggota majelis syura) dalam Islam akan sederhana, yakni mencari representasi riil di tengah umat dan komunitas.

Iffah juga menegaskan, majelis syura ini tidak berfungsi membuat UU, sehingga tidak ada keperluan “bermain mata” dengan pengusaha yang kepentingannya bisa diwujudkan dengan sokongan regulasi yang dihasilkan.

Adapun soal pemilihan Khalifah, Iffah menjelaskan, sistem Islam meniscayakan hanya orang yang kapabel menjalankan seluruh syariat dan dikenal rakyatlah yang akan terpilih.

“Tidak perlu ada kampanye panjang yang berbiaya mahal!” tegasnya.

Lalu soal kepala daerah, dijelaskan Iffah, dalam sistem Islam, kepala daerah akan ditunjuk Khalifah, bukan dipilih rakyat. Jelas sangat kecil peluang korupsi dari proses pemilihan pemimpin dan legislasi.

“Bila masih juga ada pihak yang melakukan tindakan korup, maka sanksi tegas bersumber wahyu diberlakukan tanpa tebang pilih,” jelasnya lebih lanjut.

Menurutnya, semua penjelasan sudah tersedia dari syariat. Bahkan soal bagaimana pembuktian tipikor, bisa merujuk Islam.

“Sayangnya, tidak mungkin dipraktikkan seluruh ketentuan Islam tanpa tegaknya pemerintahan Islam yakni Khilafah Islamiyah,” pungkasnya. [MNews/SNA-Gz]

Tinggalkan Balasan