Kekuasaan Represif dari Rahim Demokrasi

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, FOKUS – Kedatangan Habib Rizieq kembali ke Indonesia berbuntut panjang. Berawal dari panjangnya massa yang menyambut kedatangan Habib–yang melebihi sambutan terhadap pejabat negara–, berlanjut ke acara Maulid Nabi di Petamburan dan pernikahan putri Habib, membuat gerah beberapa pihak.

Tak lama setelah kerumunan kegiatan terkait Habib Rizieq, Mendagri mengeluarkan Instruksi tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19. Termasuk di dalamnya memuat pencopotan kepala daerah yang dianggap melalaikan protokol kesehatan di wilayahnya.

Meski banyak pihak berpendapat instruksi tersebut disebut reaksioner dan politis, namun Kemendagri membantah dan menyebut Instruksi itu dimaksudkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang aman dari penularan Covid-19. [i]

Meski disangkal, masyarakat bisa membaca rezim memang terlalu berlebihan dalam menanggapi respons umat terhadap kedatangan Habib Rizieq. Mulai dicopotnya Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dengan alasan tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan.

Melebihi penanganan terhadap OPM, Mayjen TNI Dudung Abdurachman pun mengancam pembubaran FPI sembari menginstruksikan pasukannya menurunkan baliho yang dipasang FPI.

Penurunan baliho yang biasanya dilakukan satpol PP tersebut agak berbeda karena di sekitar Petamburan diiringi melintasnya kendaraan taktis (rantis) milik pasukan elite Komando Operasi Pasukan Khusus (Koopsus) TNI.

Jika aparat negara, kepolisian, dan militer begitu cekatan merespons kerumunan massa di sekitaran Habib Rizieq, sikap keras dan tegas tak ditampakkan terhadap kerumunan lainnya.

Acara bertajuk Parade Merah Putih, dilakukan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Kabupaten Banyumas 15/11/2020. Via Twitter, mereka mengatakan acara ini digelar “dalam rangka memperingati Hari Pahlawan”.

Long march memutari Kota Purwokerto dan dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter, melibatkan 9.999 peserta. Kerumunan massa juga terjadi pada saat Gibran mendaftar pilkada di Solo.

Selalu ada alasan mengapa satu kasus ditindak sedangkan yang lain tidak. Mabes Polri memiliki alasan tersendiri terkait dua kasus kerumunan massa Habib dan Gibran.

“Jangan samakan kasusnya. (di Solo) itu urusan Pilkada, di sana ada pengawasnya (Bawaslu),” tegas Awi-Humas Polri dalam konferensi pers di Mabes Polri (18/11). [ii]

Bukan “penguasa” namanya jika tak punya alasan untuk setiap tindakannya. Meski alasan yang dikemukakan cukup menggelikan.

Hukum Kekuasaan

Inilah Indonesia. Kekuasaan lebih utama dari hukum. Seruan penegakan hukum tanpa pandang bulu (equality before the law), selalu didengungkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Produk legislasi lebih mencerminkan kemauan penguasa daripada kehendak rakyat.

Baca juga:  Mengetahui Cara Kematian Demokrasi, Mewujudkan Ideologi Islam sebagai Variabel Tegaknya Khilafah

Ironisnya, di Indonesia–yang mengaku sebagai negara hukum, “hukum kekuasaan” lebih dominan daripada “kekuasaan hukum“.

Sikap rezim yang menerapkan darurat kesehatan hari ini, ibarat pahlawan kesiangan. Pandemi ini sudah berjalan hampir setahun, kenapa baru hari ini kebijakan masalah kesehatan baru turun? Terlebih lagi penetapan darurat kesehatan diberlakukan seolah seperti darurat sipil.

Bagaimana tidak, Kapolri hingga Mayjen TNI pun turun. Panser dan pasukan elite pun diterjunkan. Jika Mayjen TNI dibiarkan bertindak demikian, menunjukkan Panglima Tinggi TNI dan Presiden merestui tindakan tersebut.

Padahal, darurat sipil hanya diakibatkan keadaan bahaya apabila:

1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi alat-alat perlengkapan secara biasa;

2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan terjadi “perkosaan” wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apa pun juga;

3) Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Negara hukum dalam sistem demokrasi hanyalah slogan semata. Hukum tak lebih sebagai alat kekuasaan. Bersembunyi di balik narasi “penguasa hasil pilihan rakyat”, penguasa bebas bertindak atas nama rakyat dan menjaga kepentingan rakyat.

Penguasa memfungsikan dirinya sebagai pembuat hukum yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan rakyat yang dirancang secara sentral guna menciptakan, melaksanakan, serta memperkuat kontrol terhadap segenap kegiatan masyarakat.

Dalam geraknya, aturan-aturan hukum tersebut tidak mengikat penguasa sebagai pembuatnya. Konfigurasi sistem hukum yang demikian, tak pelak lagi memunculkan wajah hukum yang memihak pada penguasa.

Semoga hari ini rakyat makin terbuka matanya, bahwa memberikan kesempatan masyarakat untuk memerintah diri mereka sendiri pada akhirnya akan membawa rakyat pada kekuasaan yang dikendalikan para tiran.

Persis seperti yang diramalkan Plato, penulis dan pemikir awal tentang demokrasi. Dalam tatanan demokrasi yang meniscayakan legislasi berada di tangan penguasa (yang dipilih rakyat), justru menjadi bumerang bagi rakyat. Hukum yang ada justru menjadi alat gebuk yang efektif terhadap rakyat yang berseberangan dengan penguasa.

Mungkin masih ada yang berkilah, itu tergantung penguasanya, bukan sistem demokrasinya yang salah. Perlu diingat, demokrasi adalah sebuah sistem. Pengaruhnya jauh lebih besar daripada kekuatan personal. Mahfud MD pernah menyampaikan, “Malaikat masuk sistem (demokrasi) Indonesia pun bisa jadi iblis.”[iii] Mengapa demikian?

Sistem demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan kapitalis yang dilaksanakan oligarki. Para kapitalislah yang mengantarkan para penguasa ke tampuk kekuasaan dengan suntikan dananya.

Baca juga:  Korupsi Bansos, Demokrasi Kian Keropos

Walhasil UU yang dibentuk bukan mencerminkan kehendak rakyat, tetapi kehendak kapitalis, kehendak oligarki politik, baik pengusaha, partai politik, para kapitalis asing dan aseng, organ kekuasaan eksekutif dan legislatif. Mereka inilah yang menentukan corak perundang-undangan, bukan rakyat.

Kedaulatan rakyat yang didengungkan, tak lain adalah kedaulatan semu. Pemimpin pilihan mereka berubah menjadi tiran.

Memang tidak semua pemimpin terpilih tadi memiliki track record represif dan otoriter. Ada yang sejak awal tampak otoriter seperti Hitler dan Chávez. Tapi banyak juga yang awalnya berwajah polos dan lugu, lalu menjadi-jadi setelah memimpin. Sebagaimana dinyatakan Steven Levitsky dan Daniel dalam buku How Democracies Die.

Kedaulatan Hukum di Tangan Syariat

Umat ini terlalu mulia untuk hidup dalam kubangan lumpur hina demokrasi. Demokrasi sebagai sistem yang rusak, meniscayakan siapa pun yang masuk ke dalamnya akan menjadi rusak. Sistem yang meniscayakan munculnya perbudakan manusia atas manusia.

Bagaimana tidak? Hukum yang diterapkan adalah buatan manusia dan diterapkan atas manusia yang lainnya. Hukum yang dibuat pun bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Walhasil, sistem demokrasi menjadikan penguasa “untouchable” oleh hukum yang dibuatnya.

Jauh berbeda dengan sistem Islam.

Pertama, dalam Islam, kekuasaan ada di tangan rakyat, namun kedaulatan di tangan syariat. Penguasa dipilih rakyat dengan rida dan ikhtiar untuk menerapkan hukum syariat di tengah-tengah mereka. Antara penguasa dan rakyat tidak ada perbedaan kasta di hadapan hukum syariat. Mereka sama.

Penguasa (Khalifah) harus terikat dengan hukum-hukum syariat dalam men-tabanni (mengadopsi) hukum. Khalifah haram mengadopsi suatu hukum pun yang tidak diistinbat (digali) dari dalil-dalil syariat dengan istinbat yang sahih. Sebagaimana firman Allah dalam QS An Nisa: 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Kedua, teks baiat yang digunakan untuk membaiat Khalifah, mengharuskan Khalifah terikat dengan syariat Islam. Sebab baiat itu adalah baiat untuk melakukan aktivitas sesuai Kitabullah dan sunah Rasulullah Saw.. Karena itu, Khalifah tidak boleh keluar dari keduanya. Bahkan ia bisa kafir jika keluar dari keduanya secara sengaja.

Baca juga:  Dampak dari Pemilihan Presiden AS (Bagian 3/3): Antara Demokrasi yang Cacat dan Islam Sistem Sahih

Ketiga, Khalifah diangkat untuk menerapkan hukum syariat. Ia tidak boleh mengambil hukum selain hukum syariat untuk diterapkan atas kaum muslimin. Sebab syariat telah melarangnya secara tegas, bahkan sampai derajat menafikan keimanan dari orang yang memutuskan perkara dengan hukum selain hukum Islam. Hukum yang diberlakukan pada rakyat, berlaku pula baginya.

Penegakan hukum Allah yang adil ini ditampilkan dengan gamblang dalam hadis berikut:

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau menceritakan,

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri.

Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Maka Usamah pun berkata (melobi) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafaat (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhotbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.’.” (HR Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).

Dari sini sudah makin jelas? Demokrasi hanyalah sistem hina yang akan lahirkan penguasa tiran dan hukum represif. Sedangkan Islam, sistem mulia yang mengantarkan penguasa dan rakyatnya menjadi sebaik-baik hamba di hadapan Allah SWT. Sudah saatnya, buang demokrasi pada tempatnya (tong sampah). [MNews/Gz]


[i] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55004153

[ii] https://republika.co.id/berita/qjzqix384/ini-alasan-polri-tak-tindak-kerumunan-massa-pendukung-gibran.

[iii] https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/10/07/muasnx-mahfud-md-malaikat-masuk-ke-sistem-indonesia-pun-bisa-jadi-iblis

One thought on “Kekuasaan Represif dari Rahim Demokrasi

Tinggalkan Balasan