Ustazah Ratu Erma: Narasi Negara Islam atau Negara Islami adalah Pengaburan Hukum Islam

MuslimahNews.com, NASIONAL – Baru-baru ini, istilah “Negara Islam” dan “Negara Islami” kembali diwacanakan Prof. Mahfud MD dan Prof. Quraish Shihab. Keduanya menjadi pembicara dalam diskusi buku Islam & Kebangsaan Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan karya Quraish Shihab, Kamis (26/11/2020).

Prof. Quraish menjelaskan, ada perbedaan antara negara Islam dan negara Islami. Negara Islam lebih mengacu pada bentuk, sedangkan Islami mengacu pada nilai-nilai dan sifatnya. Karena itu, Quraish Shihab menjelaskan, Islam tidak pernah menyakralkan bentuk sebuah negara.

Sementara itu, Mahfud MD menyebutkan Indonesia bukan negara Islam kendati 87 persen penduduknya beragama Islam. Mahfud menyebut Indonesia adalah negara Islami. Antara Islam dan Islami itu menurutnya beda.

“Akan tetapi, posisi Indonesia tak menempatkan dirinya sebagai negara Islam meskipun dihuni penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia hidup sebagai sebuah bangsa dalam lintas primordialitas yang terdiri dari ragam perbedaan. Namun, ragam perbedaan itu tetap menjadi satu kesatuan,” tegas Mahfud.

Pernyataan ini mendapat tanggapan dari aktivis muslimah nasional, Ustazah Ratu Erma Rachmayanti. Menurutnya, Indonesia memang bukan negara Islam meskipun mayoritas penduduknya muslim. Bahkan secara lugas menyebutkan, pernyataan-pernyataan itu hakikatnya merupakan pengakuan Indonesia adalah negara sekuler.

Menurutnya, hal ini sesuai fakta, karena undang-undang dan kebijakan rezim memang tidak bersumber dari syariat Islam. Selain itu, kekuasaan rezimnya pun bukan dari umat Islam. Begitu pula dengan penjagaan keamanan dalam dan luar negerinya, bukan dengan kekuasaan Islam.

“Jelas-jelas Indonesia memilih sistem negara demokrasi yang sumber aturannya dari pemikiran akal manusia. Dan ini sekuler!” tegasnya.

Pengaburan Gambaran Negara Islam

Ustazah Erma pun mengkritisi, pernyataan intelektual dan ulama tadi jelas berisi upaya pengaburan tentang gambaran negara Islam. Karena ketika mereka mengatakan Indonesia [adalah] Negara Islami, tidak jelas konsepnya seperti apa.

“Katanya mengadopsi nilai-nilai Islam, tetapi tidak dirinci nilai yang mana, dari ayat apa, dan hadis Rasulullah yang mana yang diambil,” sindirnya.

Baca juga:  Khilafah dan Pemikiran Ketatanegaraan Modern

Atas pernyataan intelektual dan ulama ini, beliau pun mempertanyakan, “Apakah memilih tidak mengambil pedoman agama alias sekuler ini adalah pilihan yang Allah SWT ridai? Apakah juga dicontohkan Rasulullah Saw.?”

“Benarkah Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah Saw. untuk menegakkan negara Islam? Benarkah negara Islam [Khilafah] itu tidak ada? Dan apakah dibenarkan umat Islam membiarkan hukum-hukum Allah diabaikan?” tanyanya lagi.

Ustazah Erma menyitir ayat Al-Qur’an yang artinya, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” Lalu ayat yang artinya, “Apa yang dibawa Rasul, maka ambillah; dan apa yang dilarang pada kalian, tinggalkanlah.”

Menurutnya, melalui ayat ini Allah memerintahkan pada Rasul dan umat Islam dengan satu kewajiban yaitu agar mengatur atau berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan semua yang Rasul bawa.

“Ini artinya wajib menggunakan hukum syara’ sebagai sumber aturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan kata lain, wajib mengadakan kembali bentuk negara Islam yang sudah pernah didirikan Rasulullah di Madinah,” jelasnya.

Rasulullah Saw., lanjutnya, benar-benar membentuk sebuah negara. Aktivitas yang dilakukan Rasul bersama para Sahabat pada penduduk Madinah, serta interaksinya dengan masyarakat Makkah dan juga bangsa lain yang mengitarinya, menunjukkan aktivitas sebuah negara.

“Beliau mengatur ekonomi, dakwah, jihad, pendidikan, dan sebagainya sebagai seorang kepala negara. Bentuk negaranya ada, di Madinah, kemudian terus meluas seiring dengan pembukaan daerah dengan dakwah Islam dan jihad. Yang seterusnya areanya bertambah luas pada masa Khalifah Umar bin Khaththab. Dan berakhir pada Kekhilafahan di masa Turki Utsmani di tahun 1924,” paparnya.

Ustazah Erma menegaskan, hari ini, perintah Allah SWT dan Rasul-Nya itu masih tetap berlaku.

“Sehingga pilihan umat Islam untuk mengatur kehidupannya dengan sistem demokrasi sekuler yaitu bernegara dengan sistem kufur, adalah pilihan keliru!” tegasnya.

Baca juga:  Adakah Model Baku Negara Khilafah?

Nasib Umat Terlunta-lunta Akibat Hukum Kufur

Ustazah Erma menyatakan, sesungguhnya umat telah mengingkari firman Allah SWT yang artinya, “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” Sehingga, beliau mengajak umat Islam untuk bertobat karena pengingkaran tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, tidak mungkin Allah menyatakan lafaz “kafir” jika Allah meridai pilihan untuk mencampakkan risalah-Nya. Karenanya, umat harus segera mencampakkan hukum kufur dan mengganti pengaturan urusan umat dengan hukum Islam

“Yakni dengan mengubah negara dan masyarakat menjadi diatur syariat Islam di segala bidang kehidupan. Karena hal inilah sebenarnya yang mengakibatkan nasib umat Islam terlunta-lunta dalam penderitaan. Peraturan yang muncul dari akal manusia pasti sarat kepentingan pihak tertentu,” jelasnya.

Beliau pun mencontohkan, kasus disahkannya UU sapu jagat Cipta Kerja sudah terbukti jauh dari kata adil, bahkan mengundang rusuh, karena UU ini disusun atas dasar kepentingan kelompok kapitalis oligarki, bukan kepentingan rakyat.

“Jika demikian realitasnya, lalu akan menunggu aturan siapa lagi yang menjamin keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua? Sementara jelas dan tegas Allah bertanya secara retorik pada kita semua? ‘Apakah hukum jahiliah yang (mereka) kehendaki? Dan hukum siapa yang dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?’tanyanya.

Ustazah Erma juga mengingatkan agar umat Islam memurnikan pilihan pada hukum-hukum Allah saja dan tidak mencampuradukkan dengan isme-isme lain, termasuk demokrasi kapitalisme.

Menurutnya, pencampuradukan itu akan memunculkan kepribadian yang aneh pada umat Islam. Di satu sisi mereka meyakini hukum terbaik adalah Islam, tapi di saat yang sama menerima kepemimpinan kafir dan sistem kufur diterapkan. Di satu sisi umat merasa rindu pada Islam, namun masih berpegang teguh pada nasionalisme.

Baca juga:  Meneladani Nabi Muhammad saw. dalam Membangun Negara

Begitu pun, di satu sisi menganggap AS, Inggris, dan Rusia sebagai musuh, namun masih meminta bantuan pada negara-negara tersebut, bahkan penguasa, intelektual dan ulamanya ada yang menjadikan negara-negara itu sebagai wali/pengurus dan berharap mereka menyelesaikan masalah.

“Kerancuan lain, misalnya, di satu sisi umat Islam mengimani sesama mukmin itu bersaudara, tapi di saat sama mereka ta’ashub (fanatik) dengan kebangsaan. Atau umat meyakini Islam tetapi sekaligus menyerukan demokrasi, liberalisasi, kedaulatan rakyat, sosialisme, dan lain-lain yang justru bertentangan dengan hukum Islam, termasuk seperti yang ditunjukkan intelektual dan ulama tadi,” ujarnya.

Menegakkan Negara Islam adalah Perkara Hidup dan Mati

Ustazah menerangkan, para ulama salaf saleh sebagai pelanjut dakwah Nabi Saw. telah menyepakati kewajiban untuk mendirikan sebuah bentuk negara Islam yakni Khilafah, dan memahamkannya pada umat Islam dengan keikhlasannya. Seperti Imam Al-Mawardi, Imam Ibnu Hazm, Imam bin Hanbal, Imam Al Ghazali, dan Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab mereka.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Politik Syariah (Siyaasah Syar’iyyah) menuliskan, “Wajib untuk diketahui bahwa wilayatul amri (pemimpin masyarakat) adalah kewajiban agama paling agung; dan tanpa wilayatul amri, agama tidak akan tegak.”

Terakhir Ustazah Erma mengajak agar umat Islam selalu memurnikan niat dan mengamalkan thalab ‘ilmi tentang risalah Islam yang murni yang diemban para pendakwah yang tulus karena Allah SWT.

Juga mengingatkan agar umat menjadikan sekularisme sebagai masalah utama mereka. Sebab, sekularisme inilah racun yang membuat umat Islam fobia dengan ajarannya sendiri, menjadikan demokrasi sebagai sistem hukum terbaik, dan mengabaikan hukum-hukum Allah SWT.

“Jadikan perjuangan untuk mencampakkan hukum kufur dan menegakkan negara Islam sebagai perkara hidup dan mati. Yang karenanya kita akan dicatat sebagai hamba-Nya yang sukses dalam mengarungi kehidupan dunia dan selamat di negeri akhirat,” pungkasnya. [MNews/SNA-Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *