Menggugat Nasib Keramat Generasi di Sistem Demokrasi Saat Pandemi

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI – Anak adalah calon penerus bangsa. Mereka adalah generasi pemimpin masa depan. Amanah menjaga tanah air berada di pundak mereka. Maka, selayaknya kita menyiapkan mereka dengan persiapan yang matang. Bukan sekadar menyiapkan kemampuan fisik, tapi juga membekali dengan pola sikap dan pola pikir yang benar.

Dalam memperingati hari anak sedunia kali ini, PBB lebih memperhatikan kondisi kesehatan anak-anak. Pasalnya, dunia sedang dilanda wabah Covid-19. Dalam laman kompas.com (23/11) lembaga hak anak dan pendidikan PBB, UNICEF, melaporkan bahwa anak-anak dan remaja menyumbang 11% dari kasus Covid-19 secara global.

Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore menyatakan krisis akibat pandemi di tahun 2020 ini membuat anak-anak terpengaruh secara langsung. Mereka terkena dampak yang besar, mulai dari ancaman kemiskinan maupun hambatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Walhasil, 265 juta anak putus sekolah.

Kondisi semacam ini perlu segera disiasati dan diselesaikan agar anak-anak terselamatkan dari lubang kehancuran masa depan. Indonesia sendiri telah memiliki kebijakan untuk terus mempertahankan pola pendidikan anak dan hak-haknya. Sayangnya, permasalahan demi permasalahan selalu muncul, sehingga menyebabkan kebijakan yang terus berganti-ganti.

Perubahan Kebijakan di Era Wabah

Sebagaimana kita ketahui, wabah Covid-19 telah memorak-porandakan kebijakan di seluruh lini. Termasuk kebijakan mengenai pemberian pendidikan di masa pandemi.

Sejak wabah Corona mulai masuk ke Indonesia, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memutuskan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai pengganti pembelajaran tatap muka.

Sayangnya, kebijakan ini tak diimbangi fasilitas memadai di semua lini masyarakat di berbagai daerah. Mulai dari masalah tak memiliki perangkat pendukung (hp atau laptop), tak ada pulsa, hingga tak ada sinyal di daerah pedalaman.

Tak hanya masalah fasilitas, kesiapan siswa dan guru dalam mengikuti PJJ pun terkendala. Mulai dari guru masih gaptek, kurikulum yang cenderung memberikan tugas banyak, siswa yang kewalahan dengan seabrek tugas, dan tekanan dari orang tua. Hingga puncak stres yang menyebabkan kematian, entah bunuh diri, kelelahan, atau penyakit bawaan lainnya.

Baca juga:  Prostitusi Demi Belajar Daring, Menambah Stigma Pendidikan Kian "Keriting"

Jika kendala ini dibiarkan terus, tentu tak akan baik bagi pendidikan anak-anak. Mereka akan kehilangan waktu belajar, kesempatan menimba ilmu hingga pendidikan yang layak.

Maka dari itu, muncullah kebijakan pembelajaran tatap muka untuk daerah-daerah zona hijau dan kuning. Namun, bukannya memperlancar proses pembelajaran, kasus Covid-19 justru muncul dari klaster sekolah.

Padahal, persyaratan bagi sekolah untuk melakukan kegiatan tatap muka lumayan ketat. Sekolah harus menyediakan fasilitas protokol kesehatan. Melakukan pengecekan dalam memakai fasilitas tersebut. Mengatur jumlah SDM yang dibolehkan masuk, juga mencari persetujuan wali murid untuk melaksanakan sekolah tatap muka.

Kasus Covid-19 belumlah usai, bahkan semakin meningkat. Rata-rata per hari bisa mencapai 4.000-an lebih, dan itu pun yang terkonfirmasi.

Ternyata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan justru mengubah kembali kebijakannya. Dilansir dari CNNIndonesia.com (22/11/2020), sekolah tatap muka di seluruh wilayah Indonesia akan dibuka pada semester dua tahun ajaran 2020/2021.

Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Adapun yang berhak memutuskan kegiatan tatap muka ini adalah pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), dan orang tua melalui komite sekolah.

Respons Berbagai Pihak

Menanggapi kebijakan ini, pro dan kontra di masyarakat mulai bergulir. Salah satunya dari wali murid. Meskipun ada rasa senang anak-anak mereka dapat bersekolah lagi, ada juga orang tua yang masih meragukan. Mereka kebanyakan tidak percaya kegiatan di sekolah berjalan aman dan mematuhi protokol kesehatan.

Apalagi bagi sekolah setingkat PAUD, TK, dan SD. Kondisi mereka yang masih kecil memungkinkan pelanggaran protokol kesehatan. Seumuran mereka masih suka bermain dan belum memahami apa itu menjaga jarak, memakai masker full. Jika mereka lelah atau bosan, bisa saja masker mereka lepas semaunya.

Tanggapan serupa juga disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI Retno Listyarti menyampaikan masih banyak sekolah yang belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Ketidaksetujuan kegiatan tatap muka yang hanya diserahkan pada Pemda merupakan tindakan salah, tambah Retno. Harusnya, kewajiban penyiapan kegiatan ini tanggung jawab pemerintah pusat juga. Jika hal ini benar-benar terjadi, dapat dipastikan pemerintah telah berlepas tangan dari tanggung jawabnya.

Baca juga:  Menakar Kesiapan Sekolah Tatap Muka 2021

Selain itu, perlu ada juga tes swab untuk mengetahui kondisi murid dan guru. Sehingga akan meminimalisir kecolongan penularan Covid-19 (cnnIndonesia.com, 22/11/20).

Para pakar epidemiologi pun memberikan komentarnya. Salah satunya pakar epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman yang menyatakan pemerintah harusnya menyelesaikan masalah pandemi dahulu dengan memenuhi tiga kriteria dapat dibukanya sekolah tatap muka.

Di antaranya, harus ada penurunan kasus dalam dua pekan berturut-turut. Kemudian tren penurunan kasus harus diikuti dengan penurunan angka positivity rate, yaitu di bawah 5%. Terakhir tingkat kematian akibat Covid-19 harus menyentuh satu digit tiap hari (cnnIndonesia.com, 22/11/20).

Mandulnya Keputusan Mengamankan Generasi

Kebijakan yang berubah-ubah di masa pandemi memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah mengurusi rakyatnya. Salah satunya hak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun kondisi sedang pandemi, seyogianya masa depan generasi harus diperhatikan.

Memang pendidikan saat penting, sebab dapat meningkatkan kualitas SDM. Tapi kesehatan pun perlu diperhatikan juga. Kesehatan menjamin generasi memiliki kemampuan menyerap ilmu dengan baik. Begitu pula pelayanan fasilitas yang memadai, akan memudahkan generasi menempa kemampuannya.

Sayangnya, misi seperti ini tak dimiliki pengambil kebijakan sekarang. Kebijakan hanya diambil berdasarkan untung dan rugi.

Seperti masalah pendidikan. Alasan terganggunya kegiatan dan kualitas pendidikan menjadi entry point pertama untuk memutuskan sekolah tatap muka dibuka. Apalagi saat delapan bulan PJJ memang ditemui berbagai kendala.

Semua ini tak lepas dari pengaruh penerapan sistem demokrasi. Suara manusia dianggap suara Tuhan. Gonta-gantinya kebijakan tanpa memperhatikan aspek utama di masa pandemi, membuat rakyat berhadapan langsung dengan kematian. Mereka bertatap muka dengan virus, seakan-akan harus menjaga sendiri kesehatannya.

Demokrasi juga memberikan ruang para pemimpin memutuskan kebijakan yang tak pro dengan rakyat. Di masa pandemi seperti ini, dengan jumlah kasus penularan yang belum menunjukkan penurunan, harusnya keputusan PJJ adalah yang terbaik. Sebab nyawa dan kesehatan generasi sedang dipertaruhkan.

Baca juga:  Tahun Ajaran Baru, Beban Maksimal dengan Bekal Abnormal

Setelah ahli kesehatan memberikan laporan tentang amannya sekolah dibuka, kebijakan baru bisa diambil dengan mengutamakan tindakan sesuai protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak adalah tiga hal minimal yang bisa dilakukan. Termasuk menyediakan peralatan protokol kesehatan serta sarana prasarana penunjang lainnya (ruangan yang kondusif).

Sayangnya, sistem demokrasi tak mampu melakukannya. Demokrasi telanjur melahirkan para tikus berdasi. Uang yang diperoleh dari pajak maupun utang malah dikorupsi oknum-oknum tak bertanggung jawab akibat kemandulan demokrasi dalam menegakkan peraturan. Amanah bukan yang pertama, tapi kepentingan yang selalu diutamakan.

Rakyat Aman dalam Lindungan Khilafah

Berbeda halnya dengan Islam. Islam memiliki sistem pemerintahan khusus, yang biasa disebut dengan Khilafah. Khilafah menjadikan kedaulatan/hak membuat aturan berada di tangan syariat, di mana hanya Allah yang dapat memutuskan aturan.

Khalifah sebagai pemimpin dalam Khilafah akan menjadikan Al-Qur’an dan Sunah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Seperti masalah pandemi, tentu hal awal yang diambil adalah karantina wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah virus berkembang dan menyebar di daerah lain.

Kesehatan dan keselamatan rakyat adalah perhatian yang utama. Keputusan work from home (PJJ) akan diambil untuk menghindari penyebaran virus. Selain itu pengadaan tes massal akan dilakukan agar kita dapat memisahkan yang sakit dan sehat.

Bagi daerah yang tak berdampak, tentu kegiatan akan berjalan sebagaimana biasanya. Dengan begitu masa depan anak-anak di era pandemi tak terancam. Tentu semua itu memerlukan biaya yang besar. Pada sistem ekonomi Islam tak perlu risau dengan biaya. Negara memiliki Baitulmal yang dapat menjamin seluruh kebutuhan.

Baitulmal ini yang akan mengumpulkan pembiayaan. Melalui pos kekayaan negara (jizyah, kharaj, ghanimah, fai) serta pengelolaan SDA (tambang, laut, minyak dll). Di sisi lain para pengurus pemegang kebijakan juga dijamin amanah. Karena mereka memahami semua amanah mereka akan diminta pertanggungjawaban. Lantas masihkah kita ragu dengan Islam dan sistem pemerintahannya? [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *