Jebakan “Kamala Harris Effect” dan Kepemimpinan Perempuan

Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews.com, ANALISIS – Terpilihnya Kamala Harris sebagai perempuan berkulit berwarna dari pasangan imigran pertama yang menjadi wakil presiden AS sungguh fenomenal.[1] Harris menambah daftar perempuan pemimpin dunia saat ini, mengikuti jejak Angela Merkel, Jacinda Ardern,[2] juga Aung San Suu Kyi.[3]

Pentingnya partisipasi perempuan makin terasa nyata ketika Joe Biden, presiden terpilih AS berkomitmen menunjuk perempuan dalam kabinet yang disusunnya.[4]

Terpilihnya Harris dan Agenda Global

Para pegiat gender jelas bersorak dengan hasil pilpres AS tersebut. Harris Effect seolah meneguhkan langkah UN Women. Penetapan tema Peringatan Hari Perempuan Internasional tahun depan 8 Maret 2021 menguatkan tujuan itu: “Women in leadership: Achieving an equal future in a Covid-19 world.”

Tema tersebut selaras dengan tema prioritas sidang ke-65 Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/ CSW), “Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls”.

Tema tersebut menggambarkan pentingnya peran nyata kepemimpinan perempuan di garis depan krisis Covid-19 dan merayakan keberhasilan perempuan pemimpin dalam mengatasi pandemi Covid-19 di beberapa negara. Apalagi, PBB masih terus mempermasalahkan jumlah pemimpin perempuan yang sedikit, hanya di 20 negara.

Sebabnya, perempuan tidak hanya menghadapi hambatan sosial dan sistemis yang diidap lama, namun pandemi Covid-19 turut memberikan dampak berat pada perempuan, seperti peningkatan kekerasan, kemiskinan dan lain-lainnya.[5]

Setelah lebih dari 25 tahun Deklarasi BPfA, tak ada perubahan mendasar, wajar jika partisipasi perempuan menjadi prioritas semua lembaga multi global. Apalagi salah satu area kritis yang ditetapkan dalam BPfA adalah partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Saat ini baru ada 10 kepala negara perempuan (6,6%) dan 12 kepala pemerintahan perempuan (6,2%) sebagaimana laporan Women in Politic Map 2020[6].

Bagai mendukung komitmen UN Women, Konferensi Religions for Peace (10/11/2020) yang digagas Religions for Peace (RfP) di kota Lindau, Jerman, mengangkat tema “Perempuan, Keyakinan dan Diplomasi”. Agenda terpenting konferensi tentang kepemimpinan politik perempuan dan tanggung jawab kepemimpinan.

Baca juga:  Jalan Panjang Ilusi Kesetaraan Gender

Hal ini dianggap penting mengingat selama ini agama sering kali didominasi dan memprioritaskan laki-laki dalam mencari solusi dan kompetensi, namun 90 persen pekerjaan dilakukan oleh perempuan. Sementara itu, di sisi lain, situasi dunia saat ini dianggap berada di titik kritis karena berbagai hal.[7]

Adanya kegagalan tokoh-tokoh agama dalam mempromosikan perdamaian menjadikan penting menempatkan perempuan sebagai pemimpin yang dibutuhkan dunia untuk mengatasi teror dan kekerasan atas nama agama.[8]

Harris Effect” di Indonesia

Terpilihnya Harris juga dianggap membawa pelajaran penting untuk Indonesia yang akan menggelar Pilkada 9/12/20. Kemenangan itu dikaitkan dengan demokrasi, yang menjadikan prestasi individual menjadi pertimbangan utama, bukan warna kulit atau asal-usul keluarga.[9]

Kemenangan Harris memunculkan keyakinan bahwa perempuan yang paling mengerti aspirasi kaumnya, sehingga dapat menginspirasi pemilih perempuan untuk memilih sesamanya.[10]

Sejalan gerakan global, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendeklarasikan Gerakan Peningkatan Keterlibatan Perempuan Melalui Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak, Gerakan ini merupakan bentuk pemberdayaan dan penguatan peran kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa sesuai target SDGs, terkait pengarusutamaan gender, pemenuhan hak perempuan, perlindungan anak dan lainnya [11]

Bentuk lain dari partisipasi perempuan adalah penyelenggaraan Women Conference, Partisipasi Perempuan dalam Demokrasi yang diadakan Pemkot Blitar untuk mendorong partisipasi perempuan dalam Pilkada 2020.[12] Daerah masih menganggap Pilkada sebagai momen untuk memperjuangkan hak dan partisipasi perempuan dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.[13]

Tentu saja, Indonesia selalu merespons kerja gender global. Apalagi, ada kewajiban yang “mengikat” Indonesia sebagai salah satu peratifikasi CEDAW. Indonesia wajib membuat review implementasi BPFA sejak tahun 1995, juga melaporkan perkembangan pelaksanaan BPfA di forum Asia Pasifik setiap lima tahun.[14]

Baca juga:  Kaum Perempuan tak Seharusnya menjadi Bemper Ekonomi

Pantauan CSW tentang status perempuan dalam bidang politik dan hukum setiap negara di dunia, akan menjadi rekomendasi dasar penetapan kebijakan terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia.[15]

Islam dan Kepemimpinan Perempuan

Perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat memang harus berpartisipasi dalam kehidupan. Islam memberikan ruang partisipasi politik perempuan. Namun tentu saja partisipasi ini harus dalam koridor syariat.

Sayangnya, yang diikuti saat ini adalah aturan global yang berlandaskan pandangan Barat yang menjunjung tinggi hak asasi perempuan dan mengacu kepada aspek kesetaraan perempuan. Akibatnya muncullah tuntutan agar perempuan berada pada posisi pengambil keputusan sebagaimana yang ditetapkan dalam area kritis ke tujuh sebagaimana deklarasi 12 area kritis BPfA. [16]

Sudah selayaknya muslimah tidak terkecoh dengan terpilihnya Harris. Karena, kepemimpinan perempuan politik, masih saja menjadi ilusi negara demokrasi, hatta Amerika. Buktinya laporan the Global Gender Gap Report 2020 menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam politik baru akan tercapai dalam waktu 95 tahun.[17]

Betapa berat perjuangan aktivis gender untuk mewujudkannya, sehingga mereka bekerja keras untuk mengampanyekannya. Oleh karena itu seorang muslimah haruslah berpegang kepada aturan Islam, dan tidak terjebak pada fakta meski fenomenal.

Islam telah melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan kekuasaan dan pemerintahan. Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita.” (HR Bukhari no 4225). Oleh karena itu, haram hukumnya seorang muslimah menjadi pejabat pemerintahan sebagaimana Kemala Harris. meskipun didukung suara mayoritas.

Meskipun Islam mengharamkan perempuan menjadi penguasa wilayah, Islam membolehkan partisipasi politik seorang muslimah dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Islam membolehkan seorang muslimah untuk menjadi anggota partai politik, melakukan muhasabah lil hukkam, memilih pemimpin, dan juga anggota majelis ummah yang merupakan lembaga perwakilan umat. Islam juga membolehkan perempuan menjadi kepala sekolah, direktur rumah sakit dan posisi pimpinan lembaga administrative selain wilayah kekuasaan.

Sejarah peradaban Islam yang gemilang telah mencatat dengan tinta emas kiprah luar biasa para muslimah dalam berbagai bidang. Beberapa di antaranya adalah Aisyah yang dikenal sebagai ahli ilmu[18] dan Rufaida binti Saad al-Islamiah, yang dikenal sebagai perawat pertama dalam sejarah Islam,[19], Syifa’ binti Abdullah, intelektual muslimah,[20] Fatima al-Fihri, pendiri universitas pertama[21].

Baca juga:  Ilusi 'Perkawinan' antara Perempuan dan Ekonomi Digital

Sikap waspada dengan jebakan kampanye global kesetaraan gender harus menjadi alarm bagi muslimah, karena kampanye tersebut justru akan menjerumuskan mereka dalam kemaksiatan. Kesetaraan gender juga akan membawa keburukan baik dalam keluarga maupun masyarakat, dunia dan akhirat. Mungkin ada perempuan yang mampu, namun tetap saja ketundukan pada aturan Allah harus menjadi pedoman setiap muslimah.

Muslimah pun harus menyadari, bahwa akar persoalan perempuan, dan juga berbagai persoalan di dunia saat ini adalah buah dari penerapan sekulearisme. Terwujudnya kesetaraan gender tidak akan menyelesaikan persoalan dunia, karena kesetaraan gender lahir dari sekularisme.

Sekularisme membuat manusia mengabaikan aturan Sang Pencipta, dan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Terlebih lagi, kesetaraan gender adalah bagian dari upaya untuk menjauhkan umat dari aturan Allah.

Kesetaraan gender menjadi salah satu pilar moderasi Islam yang dikampanyekan Barat. Dalam “Building Islam Moderat Network” yang disusun Rand Corporation, dijelaskan bahwa organisasi perempuan pegiat gender adalah salah satu mitra kerja dalam menyebarkan pemahaman Islam moderat.[22]

Yakinlah, kesejahteraan dan kedamaian dunia hanya akan terwujud jika manusia tunduk kepada aturan Allah secara kaffah. Dan itu akan nyata ketika diterapkan aturan Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah. [MNews/Gz]


Referensi

[1] https://www.voaindonesia.com/a/kamala-harris-perempuan-multi-etnis-pertama-jadi-wapres-as/5658659.html

[2] https://kabar24.bisnis.com/read/20201109/19/1315453/para- perempuan-pemimpin-dunia-angela-merkel-jacinda-ardern-dan-kamala-harris

[3] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201113131006-106-569403/partai-suu-kyi-menang-mutlak-dalam-pemilu-myanmar

[4] https://www.harianaceh.co.id/2020/11/13/inikah-para-wanita-calon-potensial-untuk-kabinet-biden/

[5] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021

[6] Women in Politic Map 2020

[7] https://www.tempo.co/dw/3698/terhambat-pandemi-konferensi-antaragama-dunia-dengan-tema-peran-perempuan-berlangsung-virtual

[8] https://www.tempo.co/dw/3720/memecah-kesunyian-memberi-peluang-bagi-perempuan-untuk-bangun-perdamaian

[9] https://www.genpi.co/polhukam/69876/pelajaran-dari-pilpres-as-psi-rasisme-harus-dilawan

[10]https://makassar.tribunnews.com/2020/11/12/kemenangan-kamala-harris-jadi-inspirasi-fatmawati-rusdi-cetak-sejarah-baru-di-makassar

[11]https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2948/kemen-pppa-dan-kemendes-pdtt-deklarasikan-desa-ramah-perempuan-dan-desa-peduli-anak

[12] https://www.beritaterbit.com/woman-confrence-partisipasi-perempuan-digelar-pemkot-blitar-untuk-kemajuan-demokrasi

[13] https://hulondalo.id/partisipasi-perempuan-dalam-demokrasi-momen-tepat-perjuangkan-haknya/

[14] https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-25-tahun-pelaksanaan-beijing-platform-for-action-di-indonesia

[15] www.unwomen.org/en/csw/brief-history

[16] https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories

[17] https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality

[18] https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2020/04/18/182070/beginilah-keluasan-ilmu-sayyidah-aisyah.html

[19] https://republika.co.id/berita/q8f9s2483/mengenal-perawat-muslimah-pertama-rufaidah-binti-saad

[20] https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2020/04/18/182070/beginilah-keluasan-ilmu-sayyidah-aisyah.html

[21] https://republika.co.id/berita/qh28do366/fatimah-alfihri-muslimah-pendiri-universitas-pertama

[22] Building Islam Moderat Network, Rand Corporation, 2007

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *