Rakyat Sengsara, Negara Bisa “Ambyar”. Utang kok Bangga!

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I .

MuslimahNews.com, OPINI – “Gali lobang tutup lobang. Pinjam uang bayar utang. Lobang digali menggali lobang. Untuk menutup lobang. Tertutup sudah lobang yang lama. Lobang baru terbuka.” Sepertinya lirik lagu H. Rhoma Irama ini cocok sekali menggambarkan kondisi negeri yang terus menambah utangnya.

Jika bicara tentang utang, “Ratu Utang” julukan Rizal Ramli pada Menkeu Sri Mulyani memang jagonya. Utang pemerintah dalam setahun naik Rp347 triliun. Nyaris Rp1 triliun per hari, namun bangga, dipuja-puja kreditor karena berikan bunga tertinggi di ASEAN. Apakah ini pantas kita sebut prestasi?

Bayangkan saja, dalam dua minggu, pemerintah Indonesia menambah utang baru. Bahkan jumlahnya cukup besar, utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp9,1 triliun. Jadi totalnya utang baru Indonesia bertambah sebesar lebih dari Rp24,5 triliun. (kompas.tv, 21/11/2020)

Lagi-lagi, demi menanggulangi pandemi Covid-19, menjadi alasan terbaik pemerintah untuk berutang kembali. Tentu mereka akan katakan semua demi rakyat dan negara. Apakah benar rakyat menginginkan utang semakin bertambah? Apa benar negara ini aman tidak mendapat masalah jika kembali berutang?

Dukungan yang Menghancurkan Bangsa, kok Diterima?

Sri Mulyani mengatakan pinjaman dari Pemerintah Australia merupakan dukungan yang memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan manuver kebijakan dalam penanganan pandemi. Ia juga menambahkan bahwa dengan pinjaman utang tidak hanya membantu rakyat dalam selama pandemi, tetapi juga membantu pelaku usaha, UMKM, serta terpenting menjaga keamanan dan keberlanjutan fiskal. (kompas.tv, 21/11/2020)

Lalu, apakah pernyataannya perlu kita beri apresiasi, sebab dianggap dukungan Australia pada pemerintah tak lain untuk membantu negeri keluar dari masalah resesi ekonomi dan makin hancur akibat pandemi?

Apalagi Josh Frydenberg, Menkeu Australia memuji Indonesia dengan mengatakan Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia harus melunasi pinjaman utangnya pada Australia dalam jangka waktu 15 tahun. Tapi apakah utang bisa terlunasi? Jangan-jangan sebelum 15 tahun, pemerintah malah menambah utang baru. Publik paham watak rezim kapitalisme, menjadikan utang sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi.

Sementara pinjaman utang baru dari Jerman digunakan pemerintah untuk pembangunan rumah sakit pendidikan di Makassar dan Malang. Bisa dipastikan hampir seluruh pembangunan infrastruktur di negeri ini tidak ada satu pun yang terbebas dari utang.

Lantas ke mana kekayaan SDA yang melimpah? Memang layak jika kita mengatakan pemerintah telah gagal mengelolanya, bahkan sebagian besar dinikmati para kapitalis.

Jangan Bangga dengan Utang

Perkara utang dianggap bukan masalah, justru menjadi solusi jitu bagi rezim. Malah bangga karena dianggap utang Indonesia relatif cukup baik dibanding dengan negara-negara di dunia. Meski tingkat utang Indonesia naik di kisaran 36-37 persen dari sebelumnya hanya 30 persen.

Tapi Sri Mulyani mengakui peningkatan utang relatif cukup baik dibandingkan dengan negara-negara yang masuk dalam kategori negara maju. Tingkat utangnya mencapai 130 persen dari kondisi normal yang biasanya 100 persen. (merdeka.com, 23/11/2020)

Tak perlu heran, di era kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf memang getol sekali keluarkan surat berharga dan harus dibayar dengan bunga paling mahal se-Asia 8 persen. Padahal, Bank Dunia merilis daftar negara dengan utang terbesar. Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara berpendapatan kecil dan menengah yang memiliki utang terbesar di dunia. (wartaekonomi.co.id, 18/10/2020)

Indonesia berada pada posisi ketujuh setelah Cina, Brasil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki dengan total Utang Luar Negeri mencapai 402,08 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp5.910 triliun pada tahun 2019. Wauw, patutkah ini dibanggakan?

Anehnya, Staf Khusus Menkeu Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin mengatakan utang Indonesia masih cukup aman, karena rata-rata utang tersebut merupakan utang jangka panjang. Setali tiga uang dengan Menkeu, keduanya menanggap tidak akan ada masalah apa-apa yang ditimbulkan dari dari utang.

Padahal berutang justru membuat hidup terasa sempit, karena terus dihantui dengan pembayaran selangit, belum lagi disertai bunga riba. Rakyat sengsara, negara bisa “ambyar”. Bahkan yang mengerikan, akan mengundang murka dan azab Sang Pemilik Jagat Raya. Di manakah letak amannya?

Gagal Kelola SDA, Akui Saja!

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam, potensi hutan, laut, sumber daya mineral dan energi. Kekayaan hutan bisa dilihat ketika setiap pohon berusia 20 tahun memiliki volume rata-rata 5 meter kubik kayu dengan hasil neto (harga pasar dikurangi segala biaya) Rp200.000,- per meter kubik, maka nilai ekonomisnya menjadi Rp1 juta per pohon atau Rp20 juta per hektare.

Menurut perhitungan Departemen Kelautan dan Perikanan, potensi lestari ikan tangkap adalah 6,4 juta ton per tahun. Selain itu terdapat potensi perikanan budi daya berpuluh kali lipat, di darat dan di pesisir sepanjang 95.000 kilometer. Banyak sekali dari pesisir yang dapat dikembangkan menjadi kawasan industri mineral laut, energi laut dan pariwisata bahari.

Cadangan minyak yang siap diproduksi sebanyak 8 miliar barel. Lalu gas yang tersedia sebanyak 384,7 TSCF (Trilion Standard Cubic Feet) dengan produksi 2,95 TSCF per tahun. Batu bara tersedia 58 miliar ton per tahun.

Potensi SDA yang begitu besar belum berhasil mengentaskan kemiskinan seluruh rakyat negeri ini. Masyarakat kesulitan membiayai pendidikan, kesehatan dan perumahan. Kemiskinan adalah akibat dari pembangunan ekonomi yang tidak berhasil. Ekonomi riil tak cukup berkembang dan merata, sehingga tidak cukup menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan semua orang. Ini semua berasal dari cara pengelolaan SDA yang berbasis kapitalisme liberal.

Para korporasi dunia melobi para politisi negeri agar membuat “iklim investasi yang makin kondusif”, berupa aturan atau Undang-undang yang membuat mereka makin legal dan bebas mengeruk kekayaan SDA. Ini sudah bukan rahasia lagi. Walhasil makin hari makin banyak korporasi asing di negeri ini, dari sektor hulu seperti pertambangan emas atau migas hingga hilir seperti pasar retail.

Pada saat yang sama, lingkungan menjadi rusak, teknologi tidak makin dikuasai, dan utang luar negeri makin menumpuk. Rezim kapitalis sebenarnya telah gagal mengelola SDA, utang dijadikan sebagai solusi untuk menutupi kegagalan mereka. Begitu menyesakkan dada karena harus mengetahui kenyataan yang ada, bahwa kita masih dipimpin oleh rezim kapitalis ini.

Cara Islam Atasi Ledakan Utang

Dalam konsep kapitalisme, utang berperan dalam penempatan modal awal yang akan digunakan untuk memulai suatu usaha sampai dengan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Padahal tanpa terasa di dalamnya mengandung riba karena adanya perhitungan time value of money. Kita bisa lihat hal ini dalam skala kecil industri menengah, multinasional, baik usaha maupun di perusahaan bursa hingga pemerintah.

Sementara dalam Islam utang tidak menjadi pilihan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi negara. Karena baiknya pengelolaan pemasukan negara yang berasal dari kepemilikan negara (milkiyyah ad-daulah) seperti ‘usyur, fa’i, ghanimah, kharaj, jizyah dan lain sebagainya. Selain itu dapat pula diperoleh dari pemasukan pemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) seperti pengelolaan hasil pertambangan, minyak bumi, gas ala, kehutanan dan lainnya.

Dapat dipastikan ledakan utang tak kan mungkin terjadi dalam kepemimpinan Islam. Karena negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tanpa adanya liberalisasi dalam lima aspek ekonomi, yaitu liberalisasi barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil. Dan juga diperoleh dari zakat maal (ternak, pertanian, perdagangan, emas dan perak).

Harta baitulmal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi. Dengan demikian, kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dari utang luar negeri dapat dihindari.

Beralih dari Sistem Pencetak Utang Menuju Sistem Bebas Utang

Hendaknya kaum Muslim menyadari tentang bahaya utang bukan hanya akan menjadikan rakyat sengsara dan negara bisa saja “ambyar”. Tapi lebih dari itu, ketika utang ribawi telah meliputi suatu negeri, Allah akan memeranginya.

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT dalam Al-Qur’an, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dosa riba sangat besar dan berat. “Rasulullah Saw melaknat pemakan riba yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama.” (HR Muslim)

Seharusnya umat Islam negeri ini beralih dari sistem pencetak utang (kapitalis) menuju sistem bebas utang (Islam). Seperti yang dicontohkan Khalifah Sultan Abdul Hamid dalam memimpin Khilafah Utsmaniyah, menghentikan laju bertambahnya utang luar negeri dan berpindahnya kepemilikan aset-aset strategis negara ke tangan musuh. Sultan Abdul Hamid segera memecat para pejabat rakus termasuk di antaranya gubernur Mesir, Khudaiwi Ismail. Ismail dipecat melalui dekret tahunan yang dikeluarkan pada 25 Juli 1879 M.

Keseriusan Sultan Abdul Hamid untuk melunasi utang dilakukan dengan memangkas pengeluaran, serta menangguhkan gaji para pegawai pemerintahan. Bahkan tidak bersikap lemah dan tegas di hadapan musuh meski dihadapkan dengan utang, Khilafah Utsmaniyah tetap memelihara aset Palestina dan tidak menjual tanahnya kepada para imigran yang datang kepadanya.

Jika negeri ini merindukan hidup tenang, aman, dan penuh keberkahan. Hendaknya segera mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam. Insya Allah, bebas dari segala jerat utang dan terbebas dari laknat Allah SWT. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *