Delegitimasi Demokrasi: Ajal yang Tak Bisa Ditunda

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS – Pemerintahan Donald Trump, seperti antiklimaks bagi demokrasi Amerika. Kengototan Trump untuk tidak menerima hasil pilpres 2020 menguatkan reputasinya sebagai demagog sejak menjabat Presiden. Penghasut yang sibuk membual dan mengintimidasi siapa pun demi kekuasaan.

Trump tak punya bukti atas tuduhan kecurangan kubu Demokrat, sebagaimana klaim Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) yang menyatakan pilpres 2020 ini paling bersih dalam sejarah Amerika.

Dengan geram, Barack Obama menuding Trump dan para politisi senior Partai Republik turut melemahkan demokrasi sebagai jalan menuju pendelegitimasian. Delegitimasi pemerintahan Joseph Biden nanti, sekaligus demokrasi secara umum[1].

Delegitimasi Berulang di Amerika

Sebagaimana resesi ekonomi, demokrasi di Amerika kerap mengalami delegitimasi. Setelah Great Depression (1929), diprediksi tatanan negara menjadi fasisme mengikuti Italia dan Jerman.

Sistem demokrasi kembali terancam pada krisis ekonomi 1968, skandal Watergate (1974) dan kisruh saat kedua kandidat presiden –Al Gore versus Bush- saling klaim kemenangan (2000)[2].

Demokrasi –sekalipun menjadi ekspor utama Amerika ke seluruh dunia- bukanlah komoditi yang sophisticated. Reklame dan kemasannya sajalah yang menutupi cacat, absurditas ,dan daya ilusinya.

Nyatanya, infrastruktur demokrasi Amerika amat rapuh. RAND Corporation menyebutkan, krisis kepercayaan publik terhadap infrastruktur sipil Amerika -praktik dan kebijakan yang memungkinkan sebuah negara menyelesaikan masalah komunalnya- makin rapuh selama dua dekade.

Truth Decay (Peluruhan Kebenaran) dibiarkan runtuh[3] melalui Trump yang gemar memproduksi narasi bohong, hingga memicu polarisasi yang amat ditakuti warga Amerika. Mereka takut Civil War meletus kembali seperti perang saudara yang melanda Amerika pada 1861-1865.

Sebenarnya, bukan hanya Trump yang menyulut polarisasi. Demokrasi yang tumbuh sejalan proklamasi kemerdekaan Amerika 4 Juli 1776 dan berkembang seabad kemudian, hanya indah dalam retorika.

Nyatanya demokrasi cacat dalam merefleksikan diri sebagai pelindung hak asasi manusia. Diskriminasi terhadap kulit berwarna kerap terjadi dalam sejarah AS. Dalam dimensi agama dan mazhab, Muslim, Yahudi, Kristen Katolik, Yehuwa, dan Amish adalah kelompok yang kerap alami diskriminasi.[4]

Rasisme ini makin menjadi-jadi saat Trump menjadi presiden. Penelitian Brookings Institution membuktikan, Trump berulang kali membuat retorika rasis dan antiasing dalam pidato dan wawancara, terutama terhadap muslim. Hanya beberapa hari setelah pelantikannya, dia segera mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang masuk warga tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim ke AS[5].

Pengakuan, perlindungan, dan persamaan hak bagi seluruh warga negara saja tak dipenuhi, bagaimana mungkin keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik akan diakomodir negara?

Karena itu, menurut Jon Sopel -Editor BBC untuk Amerika Utara-, Biden menang bukan karena orang-orang menginginkannya, tapi karena mereka sudah muak dengan kepresidenan Trump yang berisik dan membuat Amerika menjadi sangat terpecah belah[6].

Delegitimasi Demokrasi di Indonesia

Demokrasi tak bakal mungkin mengakomodir semua perbedaan pendapat. Demokrasi bekerja bagi pemilik kuasa. Karena itu, pihak yang disinyalir akan mengancam kekuasaan, bakal dibungkam sejak awal. Lindy Backues, Guru Besar di Eastern University, Philadelphia menyandingkan kondisi AS dengan hajatan politik Indonesia 2019[7].

Jelas Indonesia, yang disebut flawed democracies[8] lebih banyak paradoksnya. Setelah reformasi, pemerintahan Joko Widodo makin menunjukkan cacat itu. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqqodas, meringkas situasi Indonesia sepanjang periode kedua kepemimpinan Jokowi sebagai neoauthoritarianism, otoritarianisme gaya baru.[9]

Karena itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI) mencatat sedikitnya ada 29 kebijakan pemerintahan Jokowi sejak 2015 yang otoriter. Di antaranya, PP 60/2017 yang membatasi penyampaian pendapat di muka umum, mengesahkan Perppu Ormas untuk membubarkan Ormas tanpa pengadilan (2017), hak golput dijerat UU Terorisme dan UU ITE (2019), menyetujui SKB penanganan radikalisme pada ASN (2019), meminta BIN dan Polri menangani Ormas yang menolak Omnibus Law (2020), membangkang terhadap Putusan MA tentang BPJS (2020) dan lain-lain[10].

Masalah sebenarnya, pemerintahan disebut demokratis cukup hanya dengan adanya mekanisme pemilihan penguasa atau legislator dalam pesta demokrasi. Padahal justru metode baku yang menentukan tingkat demokratisasi sebuah negara itu yang menjadi pangkal kerusakan sistem ini.

Di Norwegia, yang menduduki peringkat pertama sebagai negara fully democracy –menurut Economist Intelligence Unit (EIU)-, disinyalir bahwa kuasa uang bakal menghantarkan pada kuasa di pemerintahan. Partai Konservatif (Høyre) yang saat ini berkuasa sering dikaitkan dengan masyarakat golongan atas dan secara historis sering diserang oleh golongan kiri karena dianggap terlalu membela warga kaya[11].

Artinya, antara negara otoriter –seperti Indonesia, sekalipun selalu mengidentifikasi diri sebagai negara demokratis muslim terbesar- atau demokrasi penuh -seperti Norwegia-, dalam kapitalisme, selalu membutuhkan banyak modal.

Modal menjadi jaminan pemilik kuasa. Jamak terjadi dalam praktik demokrasi, di mana pemodal kuat justru menciptakan tirani bagi mayoritas rakyat.

Di Indonesia, praktik ini demikian terasa. Muslim sebagai mayoritas, justru menjadi korban atas kesewenang-wenangan rezim yang berhasil berkuasa atas sokongan modal para pengusaha.

Sayangnya, cacat demokrasi di Indonesia masih saja membuai angan-angan publik, termasuk kaum muslimin. Semangat untuk menerapkan Islam, acap kali mereka gantungkan pada pemimpin yang mereka pilih dalam pemilu demokrasi.

Padahal mereka sudah berulang kali salah menimpakan harapan dan berkali-kali dikecewakan pada person yang mereka kira amanah terhadap titipan umat. Semestinya, mereka tak boleh terperosok pada lubang yang sama, apalagi berulang kali.

Waspada Tawaran Pemerintahan Biden

Amerika telah menyihir banyak bangsa, bahwa delegitimasi demokrasi mampu mereka perbaiki. Seperti juga kemenangan Joe Biden yang dianggap mampu menyelesaikan masalah demokrasi yang ditinggalkan Trump, sekalipun beberapa pihak menyatakan, itu tidak mudah.

RAND Corporation merekomendasikan Biden untuk menyehatkan demokrasi partisipatoris dengan mengutamakan kesetaraan ras serta membangun kembali kepercayaan pada pemerintah dan institusi publik. Caranya dengan meluaskan transparansi, terutama media berita, menghargai keahlian individual yang mumpuni dan menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk menumbuhkan keterlibatan generasi pada sistem pemerintahan mandiri yang demokratis[12].

Sepertinya saran itu amat berat untuk diwujudkan pemerintahan Biden. Kapitalisme –sebagai induk demokrasi- dianggap publik Amerika hanya menyengsarakan. Yang berkinerja buruk tak hanya Republikan. Gerakan Occupy Wall Street hingga Black Lives Matter muncul akibat frustrasi akan ketidakseriusan elite Demokrat dalam isu krisis akibat kapitalisme, kesenjangan pendapatan, rasisme, hingga dominasi korporasi dalam kebijakan yang dihasilkan badan pemerintahan AS.

Riset Harvard University pada 2016 menunjukkan bahwa 51 persen milenial Amerika berusia 18 hingga 29 tahun tidak mendukung kapitalisme. Menurut Washington Post, mereka yang skeptis dengan kapitalisme karena hal-hal negatif yang diciptakan pasar bebas[13].

Alasan kapitalistik pulalah yang mendorong Center for Strategic and International Studies (CSIS) merekomendasikan Biden untuk membereskan demokratisasi yang memburuk di sebagian besar wilayah akibat kelalaian rezim Trump. Padahal Amerika membutuhkan Asia Tenggara sebagai arena penting untuk membela kepentingan ekonomi dan keamanan AS serta sekutu terdekatnya[14].

Amerika harus tetap berkomitmen untuk mempromosikan demokrasi di Indo Pasifik. Untuk Indonesia, CSIS merekomendasikan pengakuan keragaman tradisi demokrasi dan mendukung upaya lokal dan regional, seperti Bali Democracy Forum[15].

Seberapa buruk pun praktik demokrasi, Amerika masih membutuhkannya sebagai alat penjajahan. Hal itu tampak jelas pada saran CSIS agar AS perlu bekerja dengan pembuat undang-undang untuk mendorong peningkatan demokrasi di kawasan.

Untuk mendukung maksud tersebut, AS harus melibatkan negara-negara donor inti yang berfokus pada demokrasi dan pemerintahan seperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development’s), khususnya Donor Assistance Committee, seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Kanada, dan Uni Eropa[16].

Ajal Demokrasi Tak Bisa Ditunda

Sekeras apa pun usaha untuk memperbaiki demokrasi, dijamin, tak akan mampu menjadikannya membaik. Karena masalah demokrasi itu bukan pada SIAPA, tetapi pada APA. (Yakni) Demokrasinya.

Untuk kasus Amerika, sudah terbukti, Biden bukanlah pemimpin yang menjanjikan perbaikan. Dalam konstelasi politik pun, posisi Amerika semakin goyah dengan manuver negara-negara independen seperti Cina atau Rusia.

Apalagi Indonesia. Posisinya sebagai negara pengekor, yang hanya mampu menjalankan demokrasi prosedural, tak bakal mampu memperbaiki kondisi apa pun. Ekonomi kacau, politik dan hankamnya pun tergadai.

Sudah pasti, siapa pun yang memimpin Indonesia tak bakal mampu mengangkat posisinya, selama masih berkiblat pada demokrasi dan tulus menunaikan titah negara pertama demi mendapatkan donasi yang dibayarnya sebagai utang.

Delegitimasi demokrasi akan terus menerus terjadi, menggerogoti usianya yang tinggal menghitung masa. “Tiap-tiap umat mempunyai ajal (batas waktu); maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya. (TQS Al-A’raf: 34).

Ajal demokrasi pasti akan tiba. Bila saatnya tiba, penggantinya hanya satu: rival utama demokrasi sebagai sistem pemerintahan, yakni Khilafah Islamiyah.

Penting bagi umat Islam untuk menyegerakan ajalnya, sekalipun saat itu pasti terjadi. Menyebarluaskan pemahaman tentang Khilafah Islamiyah sebagai satu-satunya sistem pengganti demokrasi. Tidak lagi ikut-ikutan membangkitkan “bangkai” demokrasi yang telah terkubur, dengan memberinya polesan baru. Padahal demokrasi hanyalah mayat hidup. [MNews/Gz]


[1] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54898548

[2] https://www.newstatesman.com/us-election-result-donald-trump-joe-biden-threat-democracy-america-win-votes

[3] https://www.rand.org/blog/2020/11/putting-americas-civic-infrastructure-on-the-biden.html

[4] https://iqna.ir/id/news/3474268/orang-kulit-hitam-dan-muslim-korban-kebijakan-rasis-trump-selamanya

[5] Ibidem 4

[6] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54792092

[7] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54887081

[8] Demokrasi semu berdasarkan Indeks Demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara.

[9] https://tirto.id/indonesia-memasuki-era-otoriter-gaya-baru-fH4F

[10] https://www.suara.com/news/2020/06/14/153324/29-tanda-tanda-jokowi-otoriter

[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Konservatif_(Norwegia)

[12] https://www.rand.org/blog/2020/11/putting-americas-civic-infrastructure-on-the-biden.html

[13] https://tirto.id/fenomena-bernie-sanders-mekarnya-sosialisme-di-kalangan-muda-as-dhwv

[14] https://www.csis.org/analysis/biden-can-engage-southeast-asia-and-still-promote-good-governance

[15] Ibidem 14

[16] Ibidem 14

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *