Perbedaan Pendapat, bagaimana Tuntunan Syariat Tentangnya?

Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, FOKUS –  Perdebatan tentang RUU Minuman Beralkohol (Minol) di parlemen masih belum menemui titik temu. Sebagian masih menilai minol masih memberikan manfaat bagi pihak tertentu, sebagian lainnya menilai bahwa minol ini justru memberi dampak buruk karena sering kali memunculkan tindakan kriminal di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu fraksi berpendapat bahwa RUU Larangan Minol berpotensi mematikan UMKM yang memproduksi minol. Ada juga pendapat bahwa RUU Minol tidak sejalan dengan UU Ciptaker. Di pihak lain ada pendapat bahwa minol dianggap berdampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani hingga menimbulkan gangguan di muka umum (Kompas.com, 18/11/2020).

Sedangkan MUI menilai RUU tersebut seharusnya tidak menjadi kontroversi karena minuman beralkohol merusak kesehatan masyarakat. Sebagaimana pernyataan Wasekjen MUI, Muhammad Zaitun: “Ya, seharusnya tidak perlu kontroversi. Seharusnya masyarakat kita apalagi para pemimpin anggota DPR semua harus sepakat bahwa itu sesuatu yang merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi anak-anak.” (Liputan6.com, 16/11/2020).

Sesungguhnya jika kita cermati, perbedaan pendapat dalam penggodokan RUU ataupun UU di negeri ini bukan hal yang pertama. Yang paling dekat adalah masalah UU Omnibus Law dan banyak lagi kasus-kasus lainnya.

Dan bisa ditebak, pada akhirnya tidak memberikan solusi tuntas, yang terjadi… penguasa diam-diam mengesahkan UU tersebut atau dibiarkan begitu saja hingga akhirnya dilupakan. Beginilah sistem sekuler kapitalis, tidak memiliki standar yang baku dan ironisnya sering kali rakyat yang menjadi korban. Lalu, seperti apa sesungguhnya syariat mengatur terkait perbedaan pendapat?

Perbedaan Pendapat di Kalangan Sahabat pada Masa Rasulullah Saw., Adakah?

Ketika Rasulullah Saw. masih hidup, perbedaan pendapat sangat jarang terjadi, jika para Sahabat berselisih pendapat, mereka segera merujuk kepada Rasulullah. Selepas perang Al-Ahzab, Rasulullah Saw. diperintahkan Allah untuk mendatangi Bani Quraizhah, maka Rasulullah Saw. segera memberikan komando kepada para Sahabat.

Barang siapa mendengar dan taat, jangan sekali-kali mengerjakan shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah.” (HR Bukhari). Sebagian Sahabat tetap menjalankan salat Asar pada waktunya, meski belum sampai di Bani Quraizhah.

Kelompok ini memaknai hadis sebagai perintah untuk mempercepat perjalanan menuju Bani Quraidhah dan bukan sebagai keringanan melakukan salat di luar waktu yang telah ditentukan.

Baca juga:  Lampiran Miras Dicabut, Akankah Peredaran Miras Surut?

Sementara sebagian lain baru menjalankan salat ashar setelah sampai di Bani Quraidhah sesuai makna harfiah hadis. Perbedaan pendapat ini disampaikan kepada Rasulullah dan beliau tidak mencaci salah satu dari keduanya. Ini artinya Rasulullah membenarkan keduanya.

Dalam kesempatan lain, dari Jabir ra., beliau berkata, “Kami berangkat dalam satu perjalanan lalu seorang dari kami tertimpa batu dan melukai kepalanya. Kemudian orang itu ‘mimpi basah’ lalu ia bertanya kepada para Sahabat, ‘Apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk tayamum?” Mereka menjawab, “Kami memandang kamu tidak mendapatkan keringanan karena kamu mampu menggunakan air.” Lalu ia mandi kemudian meninggal.

Ketika kami sampai di hadapan Nabi Saw. peristiwa tersebut diceritakan kepada beliau. Beliau bersabda, “Mereka telah membunuhnya. Semoga Allâh membalas mereka. Tidakkah mereka bertanya jika tidak mengetahui? Karena obat dari tidak tahu adalah bertanya. Sesungguhnya dia cukup bertayamum.” (HR Abu Daud).

Dari kedua peristiwa berbeda ini, yang pertama menunjukkan adanya pujian Rasulullah Saw., sedangkan pada peristiwa kedua justru menunjukkan celaan beliau. Hal ini mengajarkan kepada kita tentang aturan dan rambu-rambu yang harus ditaati ketika terjadi perbedaan pendapat, tidak boleh sembarangan untuk memutuskannya.

Panduan Syariat tentang Perbedaan Pendapat

Terjadinya perbedaan pendapat, yang melahirkan ragam mazhab itu, merupakan suatu keniscayaan. Namun tidak berarti, bahwa keniscayaan tersebut bersifat mutlak dalam segala hal. Syariat telah mengatur rambu-rambunya dengan sangat rinci. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Syakhshiyyah Islamiyyah jilid 1, menjelaskan dengan panjang lebar tentang hal ini dalam pembahasannya tentang ijtihad, ringkasnya:

  1. Dalam konteks nas-nah syariat yang qath‘i tsubut dan qath‘i dilalah (sumber dan penunjukkannya pasti), seperti Al-Qur’an dan Hadis Mutawatir yang maknanya qath‘i, baik dalam masalah akidah maupun hukum syariat, atau ushul dan furu‘, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Artinya, berbeda pendapat dalam konteks ini hukumnya haram.
  2. Dalam konteks nas-nas syariat yang zhanni, baik qath‘i tsubut dengan zhanni dilalah, seperti Al-Qur’an dan Hadis Mutawatir yang maknanya zhanni, maupun zhanni tsubut dengan qath‘i dilalah, seperti Hadis Ahad yang bermakna qath‘i, maka dibolehkan terjadinya perbedaan pendapat.
Baca juga:  Islam Tegas Mengharamkan Miras

Dari penjelasan ini, sesungguhnya dapat kita pahami bahwa ruang lingkup objek pembahasan yang dibolehkan adanya perbedaan pendapat adalah selain masalah akidah dan hukum syatiat yang sudah tegas penunjukannya.

Karenanya, berkaitan dengan minol, seharusnya tidak diperbolehkan adanya perbedaan pendapat. Mengapa? Karena nas-nas terkait minuman keras telah jelas keharamannya berdasarkan ayat Al-Qur’an yang qath’i dilalah, yaitu QS Al-Maidah: 90-91.

Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dan dikuatkan hadis yang tegas pula penunjukannya: Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Nabi Saw. bersabda, “Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (HR Muslim).

Tersisa satu permasalahan lagi, yaitu berkaitan dengan adanya perselisihan di tengah-tengah umat, karena adanya perbedaan pendapat, bagaimana solusi Islam?

Perintah Imam Menghilangkan Perselisihan

Terjadinya pro kontra terhadap suatu masalah merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, terlebih pada sistem sekuler kapitalis seperti negeri kita ini, mengapa? Karena segala sesuatu didasarkan kepada asas manfaat, padahal manfaat sifatnya subyektif, tergantung siapa yang memandangnya.

Seperti kasus minol ini, ada pihak yang menilai berbahaya jika dibiarkan, tapi kalangan pengusaha justru merasa dirugikan jika dilarang, Padahal telah sangat jelas minuman beralkohol haram hukumnya berdasarkan dalil yang qath’i, QS Al-Maaidah: 90-91.

Walaupun masalah minol ini berkaitan dengan hukum syara, bukan akidah, akan tetapi dalilnya qath’i baik sumber maupun penunjukannya. Karenanya tidak boleh terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Kita harus mengikuti ketetapan Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam nas.

Dalam Islam hanya Allahlah yang berhak membuat hukum, bukan manusia, bahkan seorang mujtahid sekalipun tidak berhak untuk membuat hukum. (Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah jilid 1, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani).

Berbeda dengan hukum syariat yang dalilnya bersifat zhanni, Islam membolehkan adanya perbedaan pendapat tapi tetap dalam koridor syar’i. Dengan kata lain, pemultitafsiran nas-nas syariat tetap dibolehkan, tetapi harus dalam koridor dilalah yang ditunjukkan oleh nas serta sesuai kaidah dan metode memahami dan istinbath yang dibenarkan syariat.

Baca juga:  Kawal Terus Perpres Miras

Nah, di sinilah memungkinkan terjadinya perbedaan mazhab, bahkan ada banyak mazhab di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang terjadi di masa dahulu –ada mazhab Maliki, Syafi’i, Hanafi, Hambali dan banyak lagi (Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah jilid 1, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani).

Lalu, bagaimana jika terjadi perselisihan yang satu dengan yang lain? Di sinilah, mengapa dibutuhkannya seorang imam atau pemimpin yang adil di tengah-tengah umat, yaitu seorang Khalifah.

Dalam Kekhilafahan Islam, ada hak Khalifah untuk men-tabanni atau mengadopsi hukum menjadi undang-undang, ataupun mengadopsi hukum ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah umat.

Adopsi (tabanni) artinya adalah tindakan seorang muslim memilih suatu hukum syariat dan menjadikannya hukum untuk dirinya, disertai keharusan untuk mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwahkan hukum itu pada saat dia mendakwahkan hukum dan pemikiran Islami. (An-Nabhani, Nizhamul Hukmi fil Islam).

Hal ini didasarkan pada Ijmak Sahabat yang melahirkan kaidah syar’iyah yang termasyhur, “Amrul Imam yarfa’ul khilaf.” (Perintah Imam/Khalifah menghilangkan perbedaan pendapat).

Juga kaidah syar’iyah lain yang tak kalah masyhur, “Lil Imam an yuhditsa minal aqdhiyati bi qadri maa yahdutsu min musykilat.” (Imam/Khalifah berhak menetapkan keputusan baru sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terjadi).

Khatimah

Telah sangat nyata bahwa sistem sekuler kapitalis tidak mampu memberikan solusi bagi rakyat. Perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sering kali tidak berpihak pada rakyat atau menggantung tanpa penyelesaian. Ini membuktikan bahwa aturan buatan manusia tidak membawa manusia kepada keberkahan.

Berbeda dengan Islam, di mana aturannya berasal dari Allah Sang Maha Pencipta Yang Maha Pengatur, akan membawa manusia kepada ketenteraman dan keberkahan.

Demikian halnya ketika terjadi perbedaan pendapat bahkan perselisihan, aturan Islam mampu menyelesaikannya secara tuntas, dengan memberikan rambu-rambu yang sangat rinci. Bahwa berbeda pendapat hanya diperkenankan jika berkaitan dengan dalil-dalil yang bersifat zhanni saja.

Bahkan jika pun ada perselisihan pendapat, ada seorang imam yang adil yaitu Khalifah yang memiliki hak untuk men-tabanni hukum, mengambil pendapat yang paling rajih. Dengan demikian permasalahan umat akan dapat terselesaikan. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Perbedaan Pendapat, bagaimana Tuntunan Syariat Tentangnya?

  • 25 November 2020 pada 21:49
    Permalink

    “Lalu, bagaimana jika terjadi perselisihan yang satu dengan yang lain? Di sinilah, mengapa dibutuhkannya seorang imam atau pemimpin yang adil di tengah-tengah umat, yaitu seorang Khalifah.”
    Ujung ujungnya tetap Khilafah!!!
    Apapun masalahnya, solusinya Khilafah

Tinggalkan Balasan