Memaknai Kembali Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – “Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu.”

“Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagipula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga.” (Jenderal Soedirman)

Dua kutipan kalimat dari Jenderal Soedirman mengingatkan kita tentang apa dan bagaimana posisi tentara bagi sebuah bangsa dan negara. Belakangan, dunia maya diramaikan dengan video pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab yang dilakukan beberapa anggota TNI. Video itu pun viral dan menjadi bahan perbincangan publik.

Pembahasan baliho tersebut makin ramai  setelah Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman pada Jumat (20/11) lalu mengatakan bahwa dirinya yang memerintahkan penurunan baliho Habib Rizieq Shihab.

Setelah pernyataan itu, masyarakat merespons dengan beragam komentar. Ada yang mengapresiasi tindakan Pangdam Jaya. Bahkan Mayjen Dudung dikirimi banyak karangan bunga masyarakat yang mendukung tindakannya. Ada pula yang menilai apa yang dilakukan Pangdam Jaya sudah berlebihan. Pencopotan baliho dianggap bukan ranah TNI, tapi tugas satpol PP dan Polisi.

Memaknai Fungsi Hankam

Setiap negara pasti memiliki institusi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Tujuannya, untuk menjaga dan mempertahankan negara dari setiap ancaman militer, gerakan separatisme, terorisme, pemberontakan bersenjata, mengamankan keutuhan wilayah negara, menjaga perdamaian, dan menangkal setiap bentuk ancaman asing.

Sayangnya, peran ini dinilai ternodai dengan aksi yang melebihi kewenangan tugas aparat hankam. Seperti pencopotan baliho HRS yang menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Sekalipun baliho itu tidak berizin, tak semestinya itu dilalukan TNI yang bukan  merupakan kewenangannya. Sebab, bagaimana pun, TNI dikenal sebagai institusi netral yang tidak terseret arus politik dan kekuasaan.

Apalagi ditambah viralnya video yang menunjukkan  sejumlah kendaraan taktis (rantis) milik Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI konvoi melintas di Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus).  Berkembanglah opini di masyarakat. TNI dinilai tengah unjuk kekuatan di depan masyarakat sipil.

Pengamat militer Fahmi Alfansi Pane, menjelaskan jika Koopssus TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI, seperti terorisme, separatisme, dan beragam ancaman hibrida (campuran). Sehingga, bukan ranah pasukan khusus untuk menakut-nakuti warga sipil, dalam hal ini anggota FPI. (Republika, 20/11/2020)

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Khairul Fahmi menanggapi pernyataan Pangdam Jaya yang mengatakan akan membubarkan ormas FPI jika tak mematuhi hukum yang berlaku. Fahmi menganggap apa yang disampaikan Pangdam Jaya berlebihan dan melampaui kewenangan TNI.

“Saya kira ini masih serangkaian dengan manuver dan pernyataan Panglima TNI yang mengemuka dalam sepekan terakhir,” ujar Fahmi saat dihubungi SINDOnews, Senin (23/11/2020).

Fahmi mengatakan manuver dan pernyataan Panglima TNI yang berulang kali menyebut soal NKRI dan ancaman terhadap persatuan menarik dan layak dipertanyakan. “Ada apa ini dengan TNI? Padahal pernyataan itu tak disertai hal-hal yang lebih konkret dan spesifik terkait ancaman terhadap persatuan yang beliau utarakan,” tuturnya. (Okezone, 23/11/2020)

Tak patut bila aparat Hankam gagah-gagahan di hadapan masyarakat sipil.  Namun, nyalinya menjadi kecil tatkala berhadapan dengan gerakan separatis. Jubir OPM bahkan terkesan meremehkan fungsi militer Indonesia. Ia menyebut TNI beraninya hanya pada masyarakat sipil.

Bukankah lebih baik bila unjuk kekuatan kendaraan taktis militer itu dilakukan di depan OPM. Sehingga gerakan separatis itu tahu bagaimana kekuatan militer Indonesia.

Hankam Terjebak Politik Demokrasi

Mengingat pro kontra yang bergulir setelah pencopotan baliho, aksi lintas Koopssus TNI di Petamburan, hingga pernyataan panglima TNI yang mendadak berapi-api menyampaikan tentang persatuan dan kesatuan demi menjaga stabilitas nasional, patutlah masyarakat bertanya-tanya, ada apa?

Aparat Hankam yang selama ini dikenal netral mestinya tetap menjaga netralitas tersebut di tengah panasnya arus politik hari ini. Mereka harus berlepas diri dari kepentingan serta kekuasaan politik. Fokus saja pada tugas pertahanan dan keamanan. Urusan politik, kritik-mengkritik, atau pun perdebatan politik biarlah menjadi urusan warga sipil dalam menjalankan haknya.

Di alam demokrasi, terjebak arus politik memang riskan terjadi. Dukung mendukung kekuasaan menjadi hal yang pasti terjadi. Antara alat kekuasaan dan alat negara menjadi bias maknanya. Melawan penguasa dikata sedang melawan negara.

Berbeda pandangan dianggap mengancam pemerintahan sah. Mengkritik kebijakan dinilai memprovokasi dan merusak persatuan. Itulah yang sedang terjadi hari ini. Aparat netral sekalipun sangat mungkin bertindak tak lagi netral.

Janganlah karena dipilih dan dilantik presiden, lalu melupakan tugas dan perannya sebagai alat negara. Aparat militer adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Dedikasi mereka harusnya untuk negara bukan penguasa. Sebab, mereka dilahirkan dari rakyat.

Hankam dalam Islam

Struktur Hankam di negara khilafah tercermin dalam politik luar negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Di antara perbedaan Hankam di negara demokrasi dan khilafah antara lain:

Pertama, dalam khilafah tidak ada pemisahan antara militer dan kepolisian. Militer adalah satu kesatuan. Kepolisian adalah bagian dari militer yang dipilih secara khusus dan diberi pengetahuan khusus. Tugasnya adalah menjaga ketertiban dan menjaga keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas yang bersifat operasional. Lembaga ini dipimpin oleh Amir Jihad.

Oleh karena itu, kepolisian dalam Khilafah merupakan anggota militer terbaik yang benar-benar menyadari doktrin Islam. Mereka ditugaskan untuk menjaga pertahanan dan keamanan dalam negeri. (Muslimahnews, 5/10/2019)

Loyalitas yang ditanamkan kepada militer Islam bukanlan doktrin mematuhi perintah atasan. Tetapi loyalitas (wala’) itu hanya diberikan kepada Allah Ta’ala. Oleh karenanya, dalam hal pelayan publik, meski ia militer, tetap bersandar pada nash syara’.

Kedua, tujuan pertahanan dan keamanan adalah menjaga keamanan dalam negeri dari gangguan serta menjaga kedaulatan negara dari rongrongan musuh Islam dan ancaman asing. Yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan dalam negeri seperti  murtad dari Islam, pembangkangan atau memisahkan diri dari negara Islam, yang boleh jadi berupa serangan serta pembakaran.

Selain itu, pengrusakan, sabotase instansi-instansi strategis milik negara, maupun melakukan penghalang-halangan, dengan disertai perampasan milik individu, milik umum atau miliki negara. Atau berupa pemisahan diri dari negera Islam dengan membawa persenjataan untuk memberontak negara.

Ketiga, politik luar negeri khilafah bertumpu pada penyebaran Islam melalui dakwah dan jihad. Hal ini dilakukan agar rahmat Islam dapat dirasakan seluruh penduduk negeri. Tujuan jihad bukanlah untuk menjajah suatu negeri. Namun, jihad dilakukan untuk menyatukan negeri-negeri dalam satu kesatuan wilayah negara khilafah. Khilafah adalah negara besar yang menjadi tempat bernaung negara-negara yang lemah dan dizalimi negara musuhnya.

Keempat,  khilafah akan menempatkan lebih banyak pangkalan militer di wilayah perbatasan. Tujuannya, untuk menggetarkan musuh dan melakukan manuver militer untuk menguasai wilayah musuh untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia.

Khilafah akan berusaha menjadikan wilayah perbatasan sebagai cikal bakal ibu kota negara. Hal ini akan mempersempit gerak maju negara kufur. Khilafah juga akan menjadikan penduduk nonmuslim di perbatasan sejahtera sebagaimana wilayah lain. Dengan begitu, loyalitas akan mereka berikan kepada negara khilafah, bukan asing.

Kelima, Jihad adalah metode baku dalam Islam di dalam upaya menyebarkan dakwah ke seluruh dunia setelah Islam diterapkan di dalam negeri. Jihad dalam Islam sifatnya ofensif (menyerang). Adapun jihad defensif (bertahan) dilakukan ketika negara khilafah diserang musuh.

Jihad tidak dilakukan kecuali setelah dakwah Islam telah memasuki negeri yang hendak ditaklukkan. Jika dakwah diterima, negeri disatukan dan ditundukkan dengan keridaan dalam satu kesatuan wilayah khilafah, maka jihad tidak perlu dilakukan.

Jika negeri yang akan ditaklukkan memilih berdamai, mengikat perjanjian dengan daulah khilafah, dan membayar jizyah, maka jihad juga ditangguhkan. Jihad dilakukan apabila suatu negeri menolak dakwah, menentang dan memusuhi kaum muslim, maka amirul jihad memimpin peperangan setelah perintah jihad dari khalifah dikeluarkan.

Perang dilakukan dengan batasan: tidak boleh menyerang anak-anak, kaum wanita, orang tua, warga sipil, dan tidak merusak fasilitas publik. Perang hanya ditujukan pada tentara dan milisi negara musuh.

Demikianlah gambaran singkat pertahanan dan keamanan dalam negara Khilafah. Perannya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara. Fungsinya adalah melindungi rakyat dari ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan negara. Bukan menakuti apalagi main ancam ke rakyat sipil. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *