Demokrasi (Memang) Layak Mati

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Desakralisasi “agama” demokrasi semakin mendapat tempat di setiap perbincangan berbagai kalangan. Jika pada 2018 Buku “How Democracies Die” menjadi best seller di kalangan akademisi dan politikus, kini buku besutan ilmuan politik dari Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblat, telah luas diperbincangkan berbagai kalangan di media sosial.

Viralnya buku tersebut diawali dengan postingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperlihatkan dirinya sedang membaca buku terlaris New York Times ini. Anies yang dianggap lawan politik rezim, seolah sedang memantik genderang pertarungan perpolitikan di tanah air.

Pasalnya, buku ini berisi paradoks demokrasi. Dikatakan, pembunuh demokrasi bukanlah para tiran diktator, melainkan pembunuhnya adalah penguasa yang terpilih dalam sistem demokrasi itu sendiri. Dan menurut para pengamat politik, semua indikatornya telah ada pada rezim sekarang.

Benarkah rezim ini membunuh demokrasi? Mengapa demokrasi yang sakral mulai dihujat kebenarannya? Lantas, apakah keterpurukan akut yang dialami negeri ini akibat demokrasi yang terbunuh?

Atau justru demokrasilah yang membunuh banyak nyawa dan mengubur janji kesejahteraan dan keadilan umat manusia? Bagaimana Islam mengubur demokrasi dan membangkitkan kembali sistem yang sesuai dengan fitrah manusia?

Demokrasi Mati, Dibunuh Rezim

Steven dan Daniel memberikan semacam litmus test yang bisa dipakai untuk mengetahui apakah pemimpin bangsa ini membunuh demokrasi atau tidak. Karena dalam bukunya dijelaskan Donal Trump telah memenuhi setiap kriteria pada litmus test. Bagaimana dengan Rezim di Indonesia?

Empat Indikator tersebut diistilahkan dengan Four Key Indicators of Authoritarian Behavior.

Pertama, pelemahan/penolakan terhadap norma-norma demokrasi. Parameternya antara lain: Apakah mereka mengubah-ubah UU? Apakah mereka melarang organisasi tertentu? Apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara?

Jawabannya, iya. Rezim hari ini mengubah-ubah UU, seperti UU KPK, UU Minerba, dll. Termasuk mencabut BHP Ormas HTI dan membatasi hak politik warga dengan persekusi, penurunan baliho HRS, penangkapan aktivis KAMI, dll.

Kedua, penolakan terhadap legitimasi oposisi. Parameternya: Apakah mereka menyematkan lawan politik dengan sebutan subversif, seperti mengancam asas dan ideologi negara? Apakah mereka mengkriminalisasi lawan politik dengan tuduhan yang mengada-ada?

Baca juga:  Jangan Salah Kritik, Rakyat Butuh Perubahan Hakiki

Jawabannya, iya. Rezim hari ini meneriaki lawan politiknya dengan anti-Pancasila, anti-NKRI, rezim pun tak segan mengkriminalisasi ulama dan menjerat para kritikus dengan pasal karet UU ITE.

Ketiga, toleransi atau mendorong aksi kekerasan. Parameternya: Apakah mereka memiliki hubungan dengan organisasi paramiliter yang cenderung menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri?

Jawabannya, iya. Ada ormas kepemudaan berseragam tentara yang getol memersekusi, membubarkan pengajian, serta bertindak seperti polisi, jaksa, dan hakim sekaligus. Penguasa seolah mengamini dengan mengapresiasi perbuatan mereka.

Keempat, kesiagaan untuk membungkam sipil. Parameternya: Apakah mereka mendukung (atau membuat) UU yang membatasi kebebasan sipil, terutama hak-hak politik dan menyampaikan pendapat? Apakah mereka melarang tema-tema tertentu?

Jawabannya, iya, Rezim hari ini melarang pembahasan dan penyebaran Khilafah yang merupakan ajaran Islam. Juga menelurkan UU Ormas dan RUU HIP.

Oleh sebab itu, jika merujuk pada empat indikator di atas, demokrasi di Indonesia telah mati, dibunuh penguasanya sendiri. Artinya, sahlah penguasa hari ini adalah rezim represif dan otoriter.

Lalu, apa dampaknya bagi masyarakat? Dalam buku tersebut dijelaskan, akan terjadi polarisasi yang begitu tajam antara pendukung pemerintah dan oposisi di tengah umat. Kondisi ini bisa menghantarkan pada perang sipil (civil war).

Demokrasi Gagal Memberikan Keadilan dan Kesejahteraan

Kritik pedas pada praktik demokrasi di buku ini nyatanya dilakukan pengemban demokrasi itu sendiri. Wajar di akhir bukunya, penulis menawarkan blue print untuk mencegah agar demokrasi tidak mati. Yaitu dengan mendorong nilai-nilai toleransi bersama dan kelembagaan, sehingga diperlukan koalisi warga dalam mempertahankan demokrasi.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah jika demokrasi sehat kembali, lantas menjadikan masyarakat hidup dengan keadilan dan kesejahteraan?

Demokrasi kini telah menjadi suatu ideologi politik yang paling luas pengikutnya, termasuk di dunia Islam. Bahkan, ketika terjadi Arab Spring, para analis barat menyebut peristiwa ini sebagai gelombang demokrasi yang menandakan demokrasi sudah diakui dan diterapkan di seluruh belahan bumi, tanpa kecuali.

Baca juga:  Editorial: Demokrasi atau Otokrasi-Oligarkis, Sama-sama Bukan Solusi

Demokrasi dipercaya sebagai suatu ideologi yang terbaik dan satu-satunya yang dapat menghantarkan pada tatanan masyarakat yang egalitarian, adil, dan sejahtera. Namun, semua itu tak pernah terjadi. Dari awal kemunculannya hingga menjelang ajalnya, demokrasi selalu gagal membawa masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraannya.

Sebab Gagalnya Demokrasi

Pertama, Asas Sekularisme

Bentuk pemerintahan demokrasi atau republik menjadi tren pascasekularisasi politik di Eropa. Kekuasaan politik dilepaskan sepenuhnya dari kekuasaan agama. Oleh karena itu, ide sekularisme atau pemisahan negara dan agama adalah fondasi dasar dari demokrasi.

Itulah mengapa demokrasi tertolak dalam Islam. Karena akan mengancam akidah dan menjauhkan kaum muslim dari aturan-aturan Islam. Dikatakan mengancam akidah, karena demokrasi telah merampas hak Allah SWT untuk membuat hukum dan menyerahkan hak itu kepada hawa nafsu manusia.

Demokrasi pun bisa membuat kaum muslim menjadi kufur terhadap hukum-hukum Allah SWT. Karena sekularisme pun melahirkan pluralisme, yaitu suatu paham yang menyamakan semua agama. Akhirnya, menjadi murtad bukan suatu hal yang besar, karena dijamin kebebasannya oleh pemerintah.

Kekuasaan dan kedaulatan yang bersumber dari akal manusia semata, menjadikan aturan yang lahir sesuai kepentingan penguasa. Penguasa yang sesungguhnya dalam sistem ini adalah korporasi.

Adapun oligarki, akan sangat niscaya terbentuk untuk melindungi korporasi dan para pemburu harta dan kuasa. Inilah yang menyebabkan keadilan akan semakin menjauhi umat. Lembaga peradilan tak ubahnya seperti penjaga karcis. Siapa yang membayar besar dan memiliki koneksi, dia akan diperlakukan seperti VIP.

Kedua, Demokrasi Butuh Kapitalisme

Demokrasi butuh bantuan kapitalisme, begitu pun sebaliknya. Ketika partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana besar, dari mulai dana kampanye hingga money politik. Para politisi membutuhkan dana dari para pelaku bisnis. Gayung bersambut, pengusaha pun butuh penguasa untuk mengamankan regulasi yang sesuai dengan pesanan mereka.

Maka dalam demokrasi, kiprah dan kolaborasi penguasa dan pengusaha menjadi pilar penting dalam berjalannya demokrasi. Dari sini, jadilah elite politik mudah didikte untuk kepentingan pengusaha. Lihatlah Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Minerba yang baru-baru ini disahkan, semua aturannya bermuara pada kepentingan korporasi.

Baca juga:  Pepesan Kosong Demokrasi

John Perkins dalam bukunya Confession of an Economic Hit Man, menyebut fenomena kolaborasi birokrasi dan korporasi dengan sebutan korporatokrasi. Misalnya, dalam AS sendiri, demokrasi menjadi penopang kekuasaan perusahaan-perusahaan AS untuk menghisap kekayaan negara-negara kelas ketiga, seperti Indonesia.

Kolaborasi korporasi dan birokrat bukan hanya terjadi di AS dan Indonesia, tapi terjadi di seluruh negara yang menerapkan sistem ini. inilah yang dinamakan pola/sistem yang dipaksakan hadir di seluruh dunia, untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Namun nyatanya, justru menjadi biang permasalahan itu sendiri.

Kesejahteraan tak pernah sampai pada masyarakat papa. Sistem ekonomi kapitalisme telah menjadi jalan terhadap eksploitasi SDA oleh korporasi. Akhirnya, seluruh hasil SDA dinikmati oleh korporasi yg jumlahnya sangat sedikit. Rakyat jelata yang jumlahnya dominan, terpaksa berebut remah-remah sisa makan mereka.

Khilafah Terbukti Mampu Menciptakan Keadilan dan Kesejahteraan

Demokrasi telah terbukti cacat dari asasnya, begitu pun realitas yang terjadi, berbanding terbalik dengan teorinya. Kesejahteraan dan keadilan adalah omong kosong yang tak pernah terealisasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kini, dunia membutuhkan sistem pemerintahan alternatif untuk menggantikannya. Pilihannya hanya dua, sistem pemerintahan sosialisme komunisme atau sistem pemerintahan Khilafah Islam.

Sistem pemerintahan sosialisme komunisme telah runtuh dan tak sesuai fitrah manusia, karena mengekang beragama. Maka, satu-satunya alternatif yang telah terbukti menciptakan keadilan dan kesejahteraan adalah Islam. Kedaulatannya di tangan hukum syara’, akan menciptakan aturan yang adil dan sesuai fitrah manusia.

Sistem ekonomi Islam yang nonriba dan mengharamkan kepemilikan umum dikuasai asing, akan melahirkan kesejahteraan masyarakatnya.

Mari terapkan syariat Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Jangan pernah berharap menegakkan Islam melalui jalan demokrasi. Selain sia-sia tak akan ada hasil, juga karena Islam telah memiliki metode khas dalam menegakkannya yaitu dengan metode umat. [MNews/Gz]

One thought on “Demokrasi (Memang) Layak Mati

  • 25 November 2020 pada 21:56
    Permalink

    Islam mengatur semua aspek kehidupan

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *